banner 468x60

WARGA DOYONG SRAGEN AKAN SELALU KAWAL SETIAP SIDANG KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN KADES NYA

banner 160x600
banner 468x60

JP- Semarang-Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Semarang menggelar sidang perdana mendudukan terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Rabu (6/1/2019).

Sidang perdana dikawal dan pantauan oleh warga doyong agar keadilan dan tranparansi dana desa tidak terulang kembali dan pelajaran bagi kades yang lain, agar hak rakyat tidak dibuat main-main tutur salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

sidang di pimpin ketua majelis hakim Aloysius Priharnoto B.SH.MH, tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU ).

Terdakwa Sri Widyastutik di duga telah melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa ( ADD) tahun 2016 dengan merugikan negara Rp 247.836.904,dakwaan tersebut di sampaikan jaksa penuntut umum ( JPU) Agung Riyadi dkk diruang cakra pengadilan tipikor Semarang.
 
Di jelaskan JPU dalam dakwaan primer,terdakwa secara melawan hukum membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak bisa di pertanggung jawabkan,ada 14 item kegiatan pembangunan yang tidak sesuai anggaran dan Realisasinya.

Sementara dalam dakwaan subsider di sebutkan jika terdakwa bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau kedudukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

Hal itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1 ) dan ayat (3) permendagri nomor 113 tahun 2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan di ayat (1) semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksaan kewengan desa di laksanakan melalui rekening kas desa dan ayat (3) menyatakan semua penerima dan pengeluaran desa sebagaimana di maksud  pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.ungkap Agung Riyadi ( JPU ).

Sri Widyastutik di dakwa dengan primer pasal 2 subsider pasal 3 UURI no 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Mendengar isi dakwaan tersebut Sri widyastutik melalui kuasa hukumnya Wahyu mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU,sidang lanjutan akan di gelar Selasa (12/2/2019) minggu depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa pantauan dalam sidang.(red.mjp)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.