banner 468x60

Waoo…LSM KPK Tipikor Temukan Kwitansi Palsu Cara Oknum Kades Gerogoti Anggaran Dana Desa

banner 160x600
banner 468x60

JP__LAMPUNG TIMUR, dilansir Lampung86news.com – Pengawasan super ketat perlu diterapkan agar realisasi Dana Desa (DD) di Desa Srimino Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai benar-benar berjalan pada rel rel yang telah di tentukan.

Belum lama ini, sebuah upaya mengeruk keuntungan dengan cara cara licik telah dilakukan. Bantuan DD yang seharusnya digunakan dengan baik untuk memajukan desa dan memakmurkan warganya malah dijadikan ajang memperkaya diri.

Ada Perbaikan, Pelayanan Dokumen Kependudukan Dihentikan Sementara
12 Gapoktan Terima Bantuan, Zaiful Bokhari, Program Kementan Harus Maksimal
Hadiri Perayaan Natal, Zaiful Bokhari, Jaga Persatuan dan Kesatuan Antar Sesama
Demikian disampaikan Badan Intelijen DPP Komisi Pengawas Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Mat Husin usai menindak lanjuti sejumlah temuan pada realisasi DD di Desa Srimino Sari, Sabtu (18/1/2020).

Menurut dia, DD di desa tersebut realisasinya di tangani langsung oleh sang Kades. Sejumlah pembelian matrial pun di hendel sendiri, karena pemenang tender proyek yang dibaiayai DD itu adalah CV milik sang Kades.

“Dari hasil konfirmasi ke Kades Srimino Sari, saya mendapatkan jawaban jika semen yang digunakan untuk pembangunan 3 item proyek didesanya, ia beli dengan harga Rp 60 ribu per zak”, kata Husin.

Sementara, lanjut Husin, harga semen ditoko terdekat tidak kurang dari Rp 53 ribu per zak. “Dari sini jelas ya, berapa kerugian negara. Sedangkan kebutuhan semen bagi ke 3 item proyek berupa drainase 920 meter, 14 unit gorong gorong dan TPT 800 meter itu bisa ratusan zak”, jelasnya.

Perkiraan tersebut, kata Husin, baru sebatas harga semen, dan belum menghitung indikasi kerugian negara pada mar up harga matrial batu belah dan pasir. Bahkan indikasi tilep ongkos pekerja juga belum terhitung dalam dugaan menggerogoti dana desa.

Husin berharap semua elemen baik masyarakat kepolisian dan LSM agar dapat membongkar praktik praktik nakal para oknum Kades tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang berani bermain main dengan dana desa.

Selaku KPK Tipikor, M. Husin akan terus menggali data di semua desa. Ia juga segera menemui Kadis PMD Lampung Timur untuk melakukan konsultasi. “Kami tidak membicarakan hukum dan lainnya, intinya kedepan jangan ada lagi persoalan yang sama”, tandasnya.

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.