banner 468x60

“Tsunami Voucher M1 Sedunia”

894 views
banner 160x600
banner 468x60

Swissindo telah melanyangkan surat2 kpd smua instansi trkait V M1.

Dan proses ini banyak sekali beberapa cabang mandiri menolak jika memang tdk benar maka pihak mandiri jangan membuat selebaran seharusnya.

Ini negara hukum yg mana uud 45 pasal 7 dan uu no 48 /2009 tentang kekuasaan kehakiman PMK no 93 /PMK.06/2010 jo no 106/PMK 06/2013
dgn segala perubahanya mengatur bahwa atas tindakan hukum tidak bisa berdasar asumsi dan selebaran berita sepihak namun harus di putuskan melalui pengadilan bahkan sampai Mahkamah Agung ,sehingga yang di anggap isu atau berita beredar di masyarakat terjawab dengan kepastian hukum tetap dan mengikat.

Sehubungan maraknya pemberitaan Voucher M1 dengan pihak mandiri simpang siur antara Masyarakat dan pihak perbankan, maka seyogya nya para pihak melakukan gugatan dan sejenisnya agar tidak ada salah tafsir dari masyarakat.

Pihak manapun jangan membuat keputusan sepihak itu palsu / bohong dan lain2.

*Mengenang Jasa Sri Sultan HB IX terhadap NKRI*

Soekarno Pun Tak Kuasa Menahan Tangis Saat Kalimat Ini Diucapkan Sri Sultan HB IX

– Soekarno, sang proklamator ini dikenal sebagai pemimpin yang berwibawa dan penuh kharisma.
Apalagi ketika dirinya berpidato.
Kemampuan orasinya kerap kali menyihir para pendengarnya.
Tapi dibalik itu semua, Soekarno juga memiliki sisi-sisi lembut seperti orang pada umumnya.
Bahkan ia pun bisa menangis di hadapan banyak orang.

Salah satu cerita yang diabadikan sejarah yakni saat Sri Sultan HB IX memberikan bantuan uang untuk membiayai roda pemerintahan.
Sri Sultan HB IX saat itu mengucapkan kalimat yang membuat Soekarno menangis terharu.

“Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta,” kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selembar cek 6 juta Gulden.Kalimat itulah yang membuat Soekarno tak sanggup menahan derai air matanya.

Sebuah ketulusan yang diberikan Sri Sultan HB IX dikala republik tak punya biaya menjalankan roda pemerintahan ditambah dengan situasi keamanan yang belum pulih.

Sejarah mencatat bahwa peristiwa itu terjadi tak lama setelah Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden RI di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada 6 Desember 1949, atau setelah Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan.
Sebelum peristiwa tersebut, Sri Sultan HB IX juga turut andil dalam memastikan jalannya roda pemerintahan. Semisal tawaran untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

“HB IX adalah sosok yang all out dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan republik ini,” ungkap Prof Oetarjo, sejarawan dan guru besar UGM dalam sebuah kesempatan wawancara dengan para wartwan pada 2011 silam.
“Coba Anda bayangkan. Seorang Raja Jawa yang berwibawa mengumumkan dirinya tidak punya apa-apa di hadapan umum,” tambahnya.

Menurut Oetarjo, kala itu memang Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menopang keuangan RI yang pindah ke Yogyakarta.
Hampir semua biaya operasional untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kesehatan, pendidikan, militer, dan pegawai-pegawai RI, saat itu dibiayai Keraton Kasultanan Yogyakarta.
Oetarjo menambahkan, Sultan dan rakyat Yogyakarta memiliki andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Sultan dan rakyat bersatu tanpa pamrih memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan,” ujarnya sambil menyeka air mata.

Salam dari Jogjakarta Istimewa
U❤??????❤

Email Autoresponder indonesia
author
5 Respon
  1. author

    Sulistyo Budi10 bulan ago

    Jelas terlihat betapa tidak profesionalnya PT.BANK MANDIRI ( Persero) Tbk…dengan jelas surat balasan atas SI yg dikirimkan pada Bank tsb tertanggal 5Juli 2017 seharusnya kalau PT.BANK MANDIRI ( Persero) Tbk menolak secara administratif ada balasan penolakan karena ACCOUNT ESCROW UN-SWISSINDO yang ada di Bank tsb jelas ADANYA.
    Jangan bodohi lagi RAKYAT UNTUK MENERIMA HAKNYA.

  2. author

    Tusan10 bulan ago

    Semestinya bank mandiri mengumumkan melalui siaran pers jd tidak membuat rakyat indonesia termasuk saya bimbang tinggal hitungan hari belum ada brita yg valid mohon direktur mandiri dan jajarannya utk mengumumkan terimakasih

  3. author

    Lynda10 bulan ago

    PMK no 93 /PMK.06/2010 jo no 106/PMK 06/2013 bukankah itu Peraturan Menteri tentang pelaksanaan lelang ?

  4. author

    Korban M1 Voucher Penipuan9 bulan ago

    Otoritas Jasa Keuangan Akan Giring Nasabah Korban UN Swissindo Berani Melapor

    Semarang, Mediajateng.net – Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama aparat kepolisian, mulai meningkatkan pengawasan sejumlah aset lembaga keuangan, terkait adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh UN Swissindo kepada para nasabah. Hal ini dilakukan menurut Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Moch Ihsanuddin, terlebih dengan adanya informasi, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Jumat esok, seluruh nasabah UN Swissindo dijanjikan dapat mencairkan dana pelunasan kredit tersebut.

    “Ada 50 lembaga keuangan, baik itu bank umum, BPR/ BPRS, lembaga pembiayaan dan PT Permodalan Nasional Madani, yang tercatat memiliki nasabah yang terkena janji – janji pelunasan hutang korban penipuan UN Swissindo. Demi memberikan keamanan agar tidak terjadi kericuhan, mereka korban penipuan yang datang ke bank, nantinya akan kami giring untuk membuat pelaporan secara hukum. Agar segera dapat ditindak secara hukum pula.” tegas pihaknya

    Seperti diketahui, UN Swissindo selain melakukan tindakan penipuan dengan janji pelunasan kredit hutang kepada masyarakat menggunakan website, juga telah memperjualbelikan voucher senilai 1.200 US Dollar kepada nasabahnya, untuk ditukarkan ke salah satu perbankan yang disebut, yaitu Bank Mandiri.

    Menanggapi hal ini , Regional CEO Bank Mandiri wilayah Jawa Tengah – DIY, Maqin U Norhadi, membantah keterlibatan pihak bank dalam kasus ini. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi di seluruh tingkatan wilayah agar masyarakat semakin paham dan ikut mewaspadainya.

    “Kami sama sekali tidak bekerjasama dengan UN Swissindo dan tidak ada sama sekali mekanisme pembukaan rekening sesuai yang dijanjikan tersebut.” kata Maqin

    Sampai saat ini OJK Regional 3 Jawa tengah dan DIY, telah mencatat ada sekitar 202 nasabah dalam kasus penipuan UN Swissindo yang tersebar paling banyak di wilayah Pati. Sayang, sampai saat ini, belum ada satupun yang berani melakukan tindakan pelaporan ke ranah hukum. (MJ-202)

    Sumber: https://mediajateng.net/2017/08/16/otoritas-jasa-keuangan-akan-giring-nasabah-korban-un-swissindo-berani-melapor/12054/

  5. author

    Korban M1 Voucher Penipuan9 bulan ago

    OJK Nyatakan UN Swissindo Ilegal

    Salah satu yang perlu diwaspadai adalah surat kuasa dari UN Swissindo, yang menjanjikan adanya pelunasan utang dan pencairan voucer M1. Grafis/Istimewa
    A+ A- SEMARANG – Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai adanya penawaran dari perusahaan yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan untuk tidak membayar utang ke bank-bank.
    Salah satu yang perlu diwaspadai adalah surat kuasa dari UN Swissindo, yang menjanjikan adanya pelunasan utang dan juga pencairan voucer M1 senilai USD1.500 di Bank Mandiri.
    Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY Moch Ihsanudin mengatakan, surat kuasa M1 yang diterbitkan oleh UN Swissindo tidak dapat disiarkan di Bank Mandiri. “Penawaran yang pelunasan utang yang dilakukan oleh UN Swissindo adalah ilegal,” katanya, Semarang, Rabu (16/8/2017).
    Selain itu, hal yang dijanjikan UN Swissindo tersebut tidak sesuai mekanisme pelunasan kredit atau pembiayaan yang berlaku di perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
    “OJK mengajak semua pihak khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut,” imbuhnya.
    OJK juga mengimbau beberapa pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum sesuai koridor hukum yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar pada industri jasa keuangan, akibat perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Di Wilayah Jateng, UN Swissindo sudah menyebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, di antaranya Semarang, Solo, Purwokerto, Pati dan daerah lain. Di Pati cukup banyak yang menjadi korban yakni mencapai lebih dari 100 orang.
    Ihsanuddin menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima oleh OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY terdapat 50 PUJK, yang terdiri dari tujuh bank umum, 41 BPR/BPRS, satu lembaga pembiayaan, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang memiliki nasabah yang terkena janji-janji pelunasan utang.

    https://www.pancabudi.id/ojk-nyatakan-un-swissindo-ilegal/