banner 468x60

TERNYATA BANYAK OKNUM KEPSEK DAN KEPDES DI KELUHKAN WARGA DAN WALI MURID YANG DI JADIKAN AJANG PUNGLI….???? MIKIR OJO SOK KEMRESIK

banner 160x600
banner 468x60

Jp__SRAGEN,Beredarnya berita miring seolah kepala sekolah dan kepala desa itu selalu di datangi media dan lsm abal abal dengan cara menekan memaksa membuat tim media lain geram dan salah satu hasil penulusuran dari Berita istana, di ungkapkan kepada Jp antara lain

Sejumlah orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Miri, kabupaten Sragen mengeluhkan adanya pungutan. Besarnya pungutan bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per anak.

Sementara itu, pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020 beberapa waktu lalu, para orangtua murid kini dipusingkan dengan mahalnya biaya pendaftaran sekolah bagi anak-anak mereka.

Biaya pendaftaran tingkat SMKN 1 Miri Kabupaten Sragen provinsi Jawa tengah, mencapai hingga jutaan rupiah. Biaya tersebut diperuntukkan membayar gedung.

Sejumlah orangtua murid mengaku keberatan dengan biaya pendaftaran yang terbilang mahal itu, namun mereka tak mampu berbuat banyak. Bahkan, keberadaan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid dianggap tak mampu menjadi penyambung aspirasi kepada pihak sekolah. Mereka menilai komite sekolah cenderung memuluskan keputusan biaya pendaftaran tersebut.

Beberapa orangtua murid, merasa menyesal telah memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Awalnya kata mereka, memasukkan putera-puterinya ke SMK 1 negeri, berharap biaya pendidikannya tidak mahal.

Informasi yang berhasil dihimpun, dalam rapat bersama para orangtua murid, komite sekolah dan dewan guru, pihak sekolah memutuskan biaya pendaftaran bagi murid kelas 10 SMAN 1 Miri mencapai sekitar Rp 3 jutaan.

Sedangkan untuk biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) murid kelas 10, dibebankan sebesar Rp 65 ribu perbulannya.

“Kita masukkin anak ke sekolah negeri itu supaya biaya pendidikannya tidak mahal. Tapi, justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biayanya pendaftarannya malah naik dari tahun kemarin,” ungkap orangtua murid kelas 10 SMAN 1 Miri, Sragen yang enggan dicantumkan namanya.

Sementara Warsito juga menjelaskan atas keberatannya, berdasarkan Permendikbud RI No. 75 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sementara pada angka 5 dijelaskan bahwa sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

“Dari Pasal 1 tersebut dapat kita garis bawahi, bahwa ada dua pengertian yang harus ditegaskan, apakah biaya yang dibebankan kepada orangtua/walinya itu termasuk kategori Pungutan atau Sumbangan, yang memiliki ciri-ciri yang sangat bertolak belakang, jika Sumbangan maka sifatnya harus sukarela, dan tidak mengikat, sementara Pungutan itu sifatnya wajib dan mengikat serta jumlah dan jangka waktunya ditentukan”, ungkapnya.

Sementara di Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Dan di dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Jika mengacu Pasal 10 ayat (1), dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 4 tidak boleh dilakukan oleh Komite Sekolah.

“Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat luas, jika ada beban biaya yang dibebankan oleh Komite Sekolah, itu berarti sifatnya adalah Sumbangan. Dengan kata lain, beban biaya tersebut tidak diwajibkan dan tidak mengikat serta jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan”, jelas Warsito.

Terpisah kepala sekolah SMKN 1 Miri Narno saat dikonfirmasi awak media ia menjelas melalui aplikasi WhatApp Gk ada yg 3,5 jt….klo diurutkan yg gratis ada..yg 500 rb ada…yg 1jt ada ..yg 1,5 jt ada ..yg 2 jt ada…mak 2,5…sesuai kesanggupan ortu masing2…saat rapat bersama komite… sampai saat inipun mayoritas baru 1 jt an….terkait buku…dh ada penyedia yg direkomendasikan pemerintah bahkan online…semua buku diperpus n dibawa siswa…
Klo memang ada ortu yg keberatan…saat rapat bersama komite sekolah selesai dia langsung menysmpaikan kesanggupanya…n kita persilahkan…klo memang masih ada …mestinya kesekolah seperti yg lain….Miri direkomendasikan dari KCD SPI mak 2,5jt mas..2019… gk mungkin lebih..SPP kemarin direkomendasikan 65 rb…n mulai 2019 SPP Gratis…***

di tambahkan lagi terkait Pungli ptsl pun ada dan kalau memang bersih kenapa harus risih dan sok buat statmen seolah tidak bersalah kepada wali murid rakyatnya warganya, pimred Jp mengungkapan kepda masyarakat atas media lain memveritakan kekesalan kepsek dan kepdes dan jangan sampai oknum yang di anggap abal- abal Bodeek mencidrai media dan lsm yang independen dalam menjalankan tugasnya, contoh pungli di medsos sudah banyak.

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.