banner 468x60

Team Investigasi PKP Menemukan 85% Biaya PTSL (PRONA) Dinaikan Melebihi Ketentuan KEMENDES

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id

Ungaran-Program Presiden Joko Widodo tentang Sertifikat gratis/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) atau yang di kenal masyarakat dengan sebutan PRONA adalah program pemerintah dengan di landasi dasar hukum: Perpu No. 20 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)  permen Agraria & Tata Ruang No. 35 tahun 2016. -Petunjuk teknis No. 345/2.1-100/1/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL.

Program pemerintah tersebut sudah pasti disambut antusias oleh masyarakat khususnya yang berpenghasilan pas pas an, namun kata gratis tersebut harus di sampaikan ke masyarakat antara lain : *Pengukuran, pendataan, pemeriksaan dan penerbitan sertifikat gratis .

*Biaya transportasi Perangkat desa di sepakati 3 kementrian, KEMDES, MENDAGRI, dan AGRARIA sebesar Rp. 150.000/ bidang

*Biaya persiapan dokumen, materai, patok pembatas ditanggung oleh pemohon sekitaran Rp. 150.000/ bidang.

Total biaya PTSL pemohon maximal Rp. 300.000 Dengan demikian masyarakat harus di beri penjelasan agar tidak terjadi polemik di masyarakat luas.

Team investigasi LEMBAGA PENCEGAHAN KORUPSI & PUNGLI (PKP) JATENG & DIY melakukan monitoring bahwa di tingkat desa hampir 85% Pemdes/panitia mematok biaya PTSL antara Rp. 400.000 sampai Rp. 750.000 Dengan temuan bukti bukti tersebut team LEMBAGA PENCEGAHAN & PUNGLI(PKP) JATENG & DIY terus berkoordinasi dengan instansi terkait, dan bila itu terjadi berarti sudah melanggar Perpres No. 87 tahun 2016 tentang pungutan liar (PUNGLI).

Redaktur Ungaran : Sus jp

Editor : gendut jp

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.