banner 468x60

Tanpa Papan Nama, Diduga Proyek Irigasi Siluman Untuk Bohongi Masyarakat

banner 160x600
banner 468x60

Jepara, JournalPolice.id, Pengerjaan saluran Irigasi di Desa Jlegong Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jateng, Diduga proyek siluman dan tidak Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek.

Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

“Pemasangan Papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,”

Pekerjaan pembangunan saluran air atau irigasi persawahan di Desa Jlegong, kecamatan Keling Kabupaten Jepara Jateng, ini tanpa papan nama proyek, Diduga proyek siluman yang sengaja dibuat secara tertutup karena terindikasi tidak memenuhi standar dalam pembangunannya atau asal jadi.

Pasalnya, dari pantauan tim awak media di lapangan pengerjaan hanya dengan cara batu diletakkan di dasar tanggul, tanpa adanya penggalian pondasi batu. Akibatnya bangunan tersebut rawan roboh, tidak kokoh, dan tidak akan bertahan lama.

“Waktu pengerjaan lokasi masih digenangi air sehingga tidak digali, serta bagian bawah tidak beri lapisan adukan semen”, ujar seorang petani pemanfaat air yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.

Selain pekerjaan yang asal-asalan, bahan-bahan material yang digunakan juga diduga kwalitas rendah, contohnya menggunakan pasir kali dicampur abu batu, selanjutnya batu yang digunakan juga batu putih, tidak batu belah kali.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nur Hadi saat dikonfirmasi awak media ditanya tentang sumber Anggaran dan besarnya anggaran saya tidak tau tanyakan saja kepada pak petinggi, beliau yang lebih paham karena semua urusan untuk pengadaan barang juga pak petinggi, terangnya.

Kemudian saat dikonfirmasi melalui telepon pak petinggi sedang diluar sehingga kami awak media belum mendapatkan informasi detail tentang proyek saluran irigasi tersebut.

Satu hal yang pasti, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak boleh ada keterlibatan perangkat desa. Selain membangun profesionalitas dan upaya pencapaian kualitas kerja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peluang penyalahgunaan dana. Soalnya, salah satu modus penyalahgunaan dana terjadi pada proses ini seperti markup alias penggelembungan anggaran dan sebagainya. Dengan cara ini pula transparansi bisa jauh lebih mudah dilakukan.

Dimohon kepada pihak terkait untuk dapat mengawasi dan tidak segan-segan memberikan sangsi kepada pelaksana pembangunan yang pengerjaannya asal-asalan, tidak sesuai mutu dan kualitasnya, supaya dikedepannya tidak terulang. Jadi jelas pembangunan yang menggunakan uang Negara atau uang rakyat harus terbuka dan transparan.
Jmk/bgs

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.