banner 468x60

Sejumlah Wali Murid SD MUHAMMADIYAH Tayu Pertanyakan Dana BOS Yang Dinilai Tidak Masksimal

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id, Pati – Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Tayu Margomulyo nampaknya belum bisa menerapkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara maksimal. Hal itu menyusul dari program anggaran yang seharusnya bisa untuk melengkapi fasilitas siswa di sekolah, namun ternyata masih banyak pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Misalnya, pungutan SPP siswa, biaya makan bagi siswa full day, transportasi antar jemput siswa selama masa libur pandemi, iuran pembangunan, uang semester yang tiap tahun naik. Selain itu, siswa juga dipungut biaya kelengkapan kelas seperti AC, tempat tas siswa (loker, red), pembelian buku untuk pembelajaran siswa, bahkan selama masa pandemi Covid-19, pihak sekolah juga tidak menyediakan masker, handsanitizer, dan pulsa online selama siswa belajar dirumah, dengan dalih pihak sekolah menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

“Saya heran, kenapa pihak sekolah masih melakukan banyak pungutan, padahal sudah ada dana BOS, tapi seakan tidak digunakan secara maksimal, bahkan pada masa libur pandemi ini, siswa masih harus membayar biaya trasportasi dan uang makan,”Tanya sejumlah wali murid yang ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Selain itu, pada masa libur pandemi, semua sekolah juga menyediakan masker, handsanitizer, bahkan pulsa untuk belajar online yang diambil dari dana BOS, hanya saja di SD Muhammadiyah Tayu yang terakreditasi A itu, tidak menyediakan dengan alasan belum ada instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati.

Terpisah, Kepala Sekolah SD MUHAMADIYAH Margomulyo, Suparwi saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (23/6/2020) mengatakan jika regulasi penggunaan dana BOS harus menunggu keputusan dari dinas pendidikan dan kebudayaan,” kita tunggu intruksi dari dinas untuk penggunaan dana BOS dan harus mendapat rekomendasi dari dinas,” ujar Suparwi

Menurutnya, pungutan trasportasi dan biaya makan selama murid libur sekolah dilakukan semata mata untuk membantu menggaji tenaga didik dan sopir, karena dana BOS tidak cukup untuk mengcover gaji,” kita kan sekolah swasta, jadi tidak mendapat gaji dari pemerintah, uang hasil pungutan biaya transpirtasi dan uang makan selama libur sekolah, kami gunakan untuk membabtu membayar gaji para guru honorer dan sopir,” jelasnya.

Dijelaskan Suparwi, jika penggunaan dana BOS untuk sekolahan swasta bisa lebih luwes sebab dari dana hibah dan tanpa ada intervensi karena semua gurunya swasta bukan negeri yang di gaji oleh pemerintah dan masih bisa memungut biaya bulanan seperti SPP sepanjang mendapat permohonan dari dinas pendidikan.

Sementara kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Pati, Winarto ketika dikinfirmasi via pesan terkait regulasi dana BOS tidak menjawab dan malah menanyakan petunjuk penggunaan dana BOS. ( suf )

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.