banner 468x60

Sejumlah LSM,Media Blora Kawal warga korban perades yang Diduga di menangkan 37desa adalah Kerabat Kades semua

banner 160x600
banner 468x60

Blora, JP| liputan awak media journalpolice.id ikut memantau dan mengkawal laporan warga Bloa bersama PBH Lidikkrimsus RI dan PKN ke kantor KPK dan Ombusman Perjuangan para peserta seleksi perangkat desa (Perades) Blora, Jawa Tengah tak berhenti untuk mencari keadilan.

Peserta seleksi perangkat desa yang didampingi PBH Lidik Krimsus RI dan Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melakukan beberapa langkah salah satunya dengan mengadukan ke Ombudsman Jateng, kini para peserta bergerak menuju Jakarta untuk menyampaikan kecurangan yang dialaminya.

Di Jakarta, Sejumlah instansi penting didatangi mereka, untuk  membongkar kebobrokan sistem seleksi Perades di Blora yang baru saja dilantik serentak.

Sebelas orang dari Blora yang merupakan perwakilan peserta gagal seleksi Perades di dampingi PBH Lidik Krimsus RI dan PKN, tiba di Jakarta, Selasa (8/2/2022)

Korban Kecurangan Perades Blora Mengadukan permasalah tersebut ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan membawa bukti bukti kecurangan dan surat penyataan dari 168 peserta seleksi Perades Blora diserahkan kepada  Kemenpan RB.

Mereka membawa 3 bendel dokumen berupa softcopy dan hardcopy. Diantaranya surat permohonan, bukti bukti kecurangan, dan surat penyataan dari 168 peserta seleksi Perades.

Prasetyo selaku perwakilan dari PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora menyatakan,  Kantor pertama yang dikunjungi adalah Kemenpan RB.
“Disini kami kirimkan pengaduan permohonan dugaan kecurangan Test CAT. Laporan ini juga kami tembuskan ke KPK RI, Ombudsman RI, BSSN dan 11 Instansi lainnya” jelasnya

Pada kesempatan itu, Prasetyo dihubungkan langsung kepada bagian Lapor Kemenpan RB. Fauzi selaku bagain Lapor di Kemenpan RB menanyakan substansi dari pengaduan.

“Kita ditanya substansi pengaduan, kita jelaskan tentang dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa di Blora, intinya kami mengadu sekaligus memohon kepada Kemenpan RB untuk dapat membantu untuk melakukan audit forensik dalam sistem CAT seperti kasus di Buol Sulawesi Utara” ucap Prasetyo selaku wakil ketua PBH LKRI DPK Blora.

Setelah dari Kemenpan RB, rombongan menuju ke DPRD RI, KPK RI dan Ombudsman RI.Tak cukup waktu, peserta melanjutkan perjalanan ke instansi yang dituju keesokan harinya Selasa 9/2/2022. Dalam agenda hari Selasa, peserta melanjutkan ke Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta di Badan Syber Sandi Negara.
di BSSN kami diterima  dan bisa berkonsultasi selama 3 jam.
Fokus konsultasi tim adalah permohonan audit forensik system tes CAT.
Aduan temuan adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif (TSM) dalam Tes CAT perades kabupaten Blora, sudah tim 11  sampaikan lengkap dengan bukti bukti kecurangan.
 
Setelah menerima penjelasan dari PBH LKRI Blora dan PKN, perwakilan BSSN menerima aduan Peserta dan mendukung permintaan audit  forensik.
“Bagian forensik digital menyampaikan prosedur kerja BSSN untuk melakukan audit forensik, dimana permohonan Audit forensik harus berasal dari lembaga negara atau instansi pemerintah” tutup prasetyo
 (Pras(
 

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.