banner 468x60

Sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Mayor Tni (purn) Hermawan Ketua DPK PBH LIDIK KRIMSUS RI Sumedang, Bertekad Memberikan Darma Bhakti

banner 160x600
banner 468x60


Sambut Hari Kemerdekaan Republik Imdonesia Mayor Tni (purn) Hermawan Ketua DPK PBH LIDIK KRIMSUS RI Sumedang, Bertekad Memberikan Darma Bhakti

Journal police.id Sumedang , 17 Agustus 2021 Banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke Pusat Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (PBH LIDIK KRIMSUS RI) DPK Sumedang merupakan hal positif yang perlu di apresiasi.

Hal ini menunjukan bahwa kehadiran PBH LIDIK KRIMSUS RI DPK Sumedang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masyarakat bisa mengadukan masalah yang berkaitan dengan hukum, minta pendampingan sampai menjadikan PBH LIDIK KRIMSUS RI sebagai Kuasa Hukum.

Ketua PBH LlDIK KRIMSUS RI DPK Sumedang Mayor TNI (Purn) Hermawan saat ditemui wartawan di ruang kerjanya menyampaikan “Banyaknya masyarakat yang awam hukum, seringkali membuat mereka ini takut berhadapan dengan hukum itu sendiri” Dengan hadirnya PBH LIDIK KRIMSUS RI DPK Sumedang diharapkan bisa memberikan angin segar dalam pemahaman masyarakat dalam hal Hukum

Lebih lanjut Hermawan menyampaikan banyaknya aduan masyarakat ke lembaganya menunjukkan bahwa masyarakat yang selama ini takut berhadapan dengan hukum, sekarang mulai terbuka dan berani mengadukan permasalahannya kepada PBH LIDIK KRIMSUS RI.

Sesuai dengan Motto Lidik Krimsus RI “Berani Karena Benar” kami siap membantu masyarakat tanpa pandang bulu agar masyarakat memperoleh hak atas kepastian hukum mewujudkan masyarkat yang adil dan makmur, sesuai cita – cita Luhur Bapak Pendiri Bangsa ini,

maka perlu adanya keterlibatan dan partisipasi dari seluruh elemen Masyarakat, termasuk dari lembaga organisasi masyarakat yang telah diatur tugas pokok dan fungsinya dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no.02 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang no.17 tahun 2013 tentang Organisasi menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor. 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 6084. pungkas Hermawan.

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.