banner 468x60

Rois Hidayat : Ombusman Jateng Beberkan Modus Pungli di Dunia Pendidikan

banner 160x600
banner 468x60


Foto eklusif : saat pemberian buku panduan cara laporkan ke ombusman jawatengah kepada ketum Lpksm putra lawu dan media jp (journalpolice.id )

Journalpolice.id__ Semarang – Dalam periode Januari hingga September 2019, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 17 laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Kepala Perwakilan Ombudsmam Jateng, Siti Faridah, memaparkan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi, permintaan uang pada orangtua atau wali untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan lain sebagainya.

“Permintaan sumbangan sering kali berujung pada penahanan rapor siswa dan ada pula siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena orangtua belum mampu membayar sumbangan tersebut,” katanya,

Siti menjelaskan, program wajib belajar 12 tahun adalah program pemerintah, sehingga pembiayaan dibebankan pada negara. Dengan demikian, prinsip dasar ini harus dikawal dengan regulasi yang matang dan rinci serta mengakomodir teknis pelaksanaan.

Terlebih lagi, saat ini sekolah-sekolah sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga tidak ada celah lagi bagi sekolah untuk menarik pungutan yang memberatkan orangtua siswa.

Oleh karena itu, Ombudsman menekankan pentingnya mengoptimalkan pengawasan dan pemgelolaan dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan.

Siti menambahkan, pemahaman masyarakat dan sekolah-sekolah mengenai studi lingkungan adalah melakukan perjalanan wisata ke luar daerah yang membutuhkan banyak dana. Padahal studi lingkungan bisa dilakukan di dekat sekolah dengan mengunjungi perpustakaan, museum tempat wisata di dalam daerah dan sebagainya.

“Pada prinsipnya, dana BOS harus dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk kegiatan operasional, baik intrakulikuler maupun extrakulikuler sekolah serta mampu membuat laporan yang jelas dan akuntabel,” tambahnya.

Di sisi lain, Ombudsman mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk.

Dari 17 laporan yang masuk, sudah 9 laporan yang sudah dinyatakan terselesaikan.*** bergaisumber

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.