banner 468x60

POJK No.11/2020 Diberlakukan, Persyaratan Kredit Pelaku Usaha Makin Dipermudah

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id | SOLO– Para pelaku usaha atau debitur, khususnya yang terkena dampak virus corona, kini makin mudah untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas persyaratan penilaian kualitas kredit, dari tiga syarat menjadi satu saja.

Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasar ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar. Sementara dua syarat lainnya, yakni prospek usaha, dan kondisi debitur dikesampingkan.

Selain pemangkasan persyaratan kredit, kebijakan stimulus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang resmi diberlakukan itu juga mengatur restrukturisasi kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

Relaksasi pengaturan itu berlaku bagi debitur non UMKM dan UMKM yang terkena dampak virus korona dan akan diberlakukan sampai satu tahun setelah ditetapkan, dengan tetap berpegang pada prisip kehati-hatian. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan kapasitas membayar debitur. Perbankan diharapkan proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus tersebut.

“Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga memiliki pergerakan lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debitur,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, kemarin.

Pemberlakuan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sangat tepat. Pasalnya, angka kredit bermasalah (NPL) bank umun di Soloraya sangat tinggi, di atas 10 persen. Sementara pertumbuhan pembiayaan sangat rendah, hanya satu digit.

Sebelumnya, Ketua OJK Solo Eko Yunianto mengatakan, angka kredit bermasalah (NPL) bank umum di Soloraya mencapai 10,26 persen pada posisi akhir Januari 2020. Angka itu jauh lebih tinggi dari NPL Jawa Tengah sebesar 4,7 persen dan angka nasional 2,08 persen.

Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan, dimana hingga akhir Januari hanya tumbuh 7,46 persen year on year (yoy) dari semula Rp 76,191 triliun setahun kemudian menjadi Rp 81,879 triliun. Sementara dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh 7,11 persen yoy, dari semula Rp 66,244 triliun tahun lalu menjadi Rp 70,954 triliun.(Vladimir Langgeng)
****( sumber suaramerdeka.com)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.