banner 468x60

Penegasan dan pelurusan voucher M1 swissindo

1221 views
banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice , JAWA TENGAH – Rakyat pemegang E-ktp sudah tahu ternyata salah satu manfaat E-ktp nya untuk menanggih hak nya Voucer M1,bukti Rakyat berdaulat dan punya kekuatan Mutlak terbukti di dlm E ktp yang tanda tangan hanya pemegang E-ktp dan KPK tetep usut keterlibatan para petinggi petinggi Negara yang terlibat kasus korupsi E-ktp.

 

  • Pada 18 Agustus 2017 – dengan adanya VOUCHER M1 yang telah diluncurkan oleh lembaga UN-SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT bagi setiap pemilik E-KTP sebagai bentuk aplikasi dari UUD45 yaitu rakyat berdaulat berhak mendapatkan jaminan hidup, masyarakat seperti mendapatkan angin segar. Akan tetapi hal itu tiba2 berubah menjadi suatu kekhawatiran atau kecemasan setelah masyarakat datang ke BANK Mandiri di setiap daerah kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan registrasi atas Voucher M1 akan tetapi ditolak oleh bank mandiri dengan alasan tidak pernah bekerja sama dengan UN SWISSINDO atau alasan lain yang pada intinya bank mandiri menolak untuk melayani pembukaan rekening baru atas dasar Voucher M1.
    Dengan adanya penolakan dari bank mandiri, pihak dari UN SWISSINDO tidak hanya tinggal diam, perwakilan dari UN SWISSINDO yaitu Sulistyo Budi, Yunasril Yuzar dan di temani beberapa relawan yang lain segera berkoordinasi dengan Aparatur hukum setempat agar dilakukan mediasi antara perwakilan UN SWISSINDO dan perwakilan dari bank mandiri kantor cabang Cirebon. Setelah mediasi selesai antara “UN-SWISSINDO, PT.BANK MANDIRI KCP CIREBON,OJK & SATGAS INVESTIGASI OJK. Dengan HASIL : TGL.23-8-2017 PERTEMUAN UN-SWISSINDO, KOMISIONER OJK,SATGAS INVESTIGASI PUSAT,MABES POLRI akan bertemu di JAKARTA” bukti bahwa Voucer M1 gak main-main dan semoga rakyat Pemegang E-ktp seluruh indonesia dan warga dunia mendapatkan haknya imbuh salah satu penuntut E-ktp.

Rakyat pemegang E-ktp sudah tahu ternyata salah satu manfaat E-ktp nya untuk menanggih hak nya Voucer M1,bukti Rakyat berdaulat dan punya kekuatan Mutlak terbukti di dlm E ktp yang tanda tangan hanya pemegang E-ktp dan KPK tetep usut keterlibatan para petinggi petinggi Negara yang terlibat kasus korupsi E-ktp

Pada 18 Agustus 2017 – dengan adanya VOUCHER M1 yang telah diluncurkan oleh lembaga UN-SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT bagi setiap pemilik E-KTP sebagai bentuk aplikasi dari UUD45 yaitu rakyat berdaulat berhak mendapatkan jaminan hidup, masyarakat seperti mendapatkan angin segar. Akan tetapi hal itu tiba2 berubah menjadi suatu kekhawatiran atau kecemasan setelah masyarakat datang ke BANK Mandiri di setiap daerah kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan registrasi atas Voucher M1 akan tetapi ditolak oleh bank mandiri dengan alasan tidak pernah bekerja sama dengan UN SWISSINDO atau alasan lain yang pada intinya bank mandiri menolak untuk melayani pembukaan rekening baru atas dasar Voucher M1.
Dengan adanya penolakan dari bank mandiri, pihak dari UN SWISSINDO tidak hanya tinggal diam, perwakilan dari UN SWISSINDO yaitu Sulistyo Budi, Yunasril Yuzar dan di temani beberapa relawan yang lain segera berkoordinasi dengan Aparatur hukum setempat agar dilakukan mediasi antara perwakilan UN SWISSINDO dan perwakilan dari bank mandiri kantor cabang Cirebon. Setelah mediasi selesai antara “UN-SWISSINDO, PT.BANK MANDIRI KCP CIREBON,OJK & SATGAS INVESTIGASI OJK. Dengan HASIL : TGL.23-8-2017 PERTEMUAN UN-SWISSINDO, KOMISIONER OJK,SATGAS INVESTIGASI PUSAT,MABES POLRI akan bertemu di JAKARTA” bukti bahwa Voucer M1 gak main-main dan semoga rakyat Pemegang E-ktp seluruh indonesia dan warga dunia mendapatkan haknya ibuh salah satu penuntut E-ktp.↓

 

Sumber – Rois H

Editor : Awi JP

Redaksi journalpolice.id

Email Autoresponder indonesia
Satu Respon
  1. author

    Bambang Susetyo2 tahun ago

    Kalau Bank Mandiri ingkar janji dengan Voucher M 1 sangsinya apa?