banner 468x60

Pelanggan PDAM Jepara Mengeluhkan Tentang Kenaikan Tagihan Pembayaran

banner 160x600
banner 468x60

Jepara Jateng, journalpolice.co.id – masa pandemi menisakan polemik salah satunya tertiang dalam Perbup Jepara No. 63 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tarif Air Minum dan Biaya-Biaya Lain Pada PDAM Kabupaten Jepara.
Dimasa Bupati Jepara Hendro Martojo.

Klasifikasi pelanggan PDAM Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga 1 – Rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan keluarga pra sejahtera.

Daftar tarif air minum
0-10M3 = Rp.1.600, 11-20 M3 = Rp.1.780, 21-30 M3 = Rp.2.670 >30 M3 = Rp. 3.560.

Biaya administrasi langganan klasifikasi sosial Rp. 3.000

Sementara sejak merebaknya pandemi Covid-19. Ada kebijakan perusahaan daerah air minum atau PDAM di beberapa Kabupaten / Kota di Indonesia untuk meringankan beban ekonomi warga selama menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19, air PDAM akan diberikan secara gratis dan memberikan subsidi.

Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara selama bulan Mei-Juli 2020 memberikan keringanan subsidi per sepuluh meter kubik pertama sebesar 50% dari masing-masing tarif individu.

Skema subsidi diberikan tidak berdasarkan keseluruhan jumlah pemakaian.

Penerima subsidi dari pelanggan individu dan niaga bukan komunal.

Dengan total pelanggan 95% dari sekitar 52rb pelanggan aktif.

Minggu, 13/2/2022, salah seorang warga Rt. 19 Rw. 04, Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo bernama Mustainah, salah satu warga berpenghasilan rendah (MBR).

“Tagihan pembayaran tidak sesuai biasanya, padahal pemakaian standard, biasanya perbulan sekitar Rp. 40rb. Namun bulan Februari 2022. Namun berdasarkan surat tagihan PDAM Jepara (bukti terlampir) melonjak menjadi Rp. 174rb,” ujar Mustainah kepada awak media kami.

Sementara ketika awak media kami mencoba menghubungi lewat komunikasi telephone dan WhatsApp ke Sapto Budiriyanto Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jungporo. Tidak diangkat dan dijawab, untuk meminta klarifikasi atas komplain dan keluhan dari pelanggan PDAM Jepara.

Awak media kami mencoba menanyakan hal tersebut sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 14
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang inL
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan
permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh
Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.(bgs)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.