banner 468x60

PBH Lidikkrimsus ri : Selain ke Polres ,upaya hukum lain ke Ombusman terkait 70an sengketa perades Blora

banner 160x600
banner 468x60

Blora-JP|Terkait kejanggalan dalam Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Perades) Kabupaten Blora semakin menggeliat.

PBH lidikkrimsus-ri serta PKN Blora dampingi upaya hukum lain yang dilakukan oleh peserta untuk mendapatkan keadilan dalam pelaksaan Perades. Mulai dari pengaduan Dugaan Tindak Pidana, Penyampaian keberatan dengan aksi demo berjilid sampai mengadu ke beberapa Lembaga Negara.

Salah satunya Amiul Khasanah peserta Perades dari Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dimana dalam seleksi Perades ini, dirinya adalah peserta yang mendapatkan nilai pembobotan paling tinggi, akan tetapi “gagal” dilantik tanpa adanya pemberitahuan anulir dari Pemerintah Desa.

Dengan didampingi PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora, Amiul Khasanah mengadukan permasalahan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 8 Febuari 2022. Dan hari ini (16/02), Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah berkirim surat ke Kantor PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora dengan nomor surat T/0065/LM.41.-14/0028.2022/II/2022. Dimana surat tersebut tentang pemberitahuan dimulai pemeriksaan secara substantif oleh Keasistenan Pemeriksaan Laporan.

Satiman,S.H., selaku ketua Lidik Krimsus RI DPK Blora sangat mengapresiasi Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Dirinya yakin bahwa dapat bekerja secara profesional.

“kami sangat apresiasi terhadap kinerja ombudsman terkait pengaduan klien kami, upaya ini kita tempuh untuk mendapatkan keadilan klien kami” ucapnya

Sebelumnya diketaui bahwa saudara Amiul Khasanah mendapatkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora, dimana isi surat tersebut Dinas PMD menunggu hasil rekomendasi dari Ombudsman RI.
Satiman,S.H yang juga merupakan Purnawirawan TNI ini sangat berharap bahwa hasil dari Ombudsman RI dapat dilaksanakan penuh oleh Dinas PMD Kabupaten Blora.

Dirinya bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan jika diminta oleh Ombudsman.
“Apapun rekomendasinya nanti, PMD bisa melaksanakannya, jika dibutuhkan (ombudsman) kita siap hadir”. Jelasnya.

Selain Lidik Krimsus RI DPK Blora, Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Blora juga menyatakan siap mendukung langkah Ombudsman dan menyatakan bersedia memberikan dukungan pendampingan kepada Amiul Khasanah dalam memberikan keterangan terkait pemeriksaan.

“PKN siap untuk mendampingi dan memberikan keterangan pemeriksaan”. Jelas Sukisman selaku ketua PKN Blora.

Komentar Direktur pengawas kebijakan publik PBH lidikkrimsus ri menangggapi kasus sengketa perades yang didampingi beberapa lsm blora dimana dilakukan para oknum kepala desa ataupun perangkat bisa berjamaah atau kompak ini bisa jadi terjadi di daerah lain yang mana.

Sebaiknya tranparansi penjaringan peserta dibuka secara umum sehingga dalam memilih mitra desa univesrsitas dalam rangka peniaringan diusahakan juga dari daerah setempat sehingga transparansi proses dari awal dan warga bisa mengawasi dan mengontrol bisa dengan kejadian ini bisa buat pelajaran daerah lain.(why)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.