banner 468x60

PBH LIDIK KRIMSUS-RI Terima Aduan yang Tak digubris Terkait tuntutan Warga Bener atas Kompensasi Dampak Lingkungan Pendirian Pabrik Glori

banner 160x600
banner 468x60

Sragen, Journalpolice.id | direktur pengawas kebijakan publik pbh lidikkrimsus ri rois hidayat menerima keluhan dari warga melalui wa serta telepon, terkait tuntutan warga yang terdampak pembangunan pabrik glori akan terjun investigasi ke lapangan. Dikatakan oleh danan bahwa Sejumlah warga berkaos warna hitam yang mengatasnamakan Forum Bener Bersatu (For Best) gruduk balai Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Sragen, pada Senin (26/7/2021) sampai berita ini diturunkan tak digubris bahkan semua instansi tidak memberikan tanggapan respon apapun diduga ada ketidak tranfaran.

Dikutip dari beberapa sumber berita danan sudah melakukan berbagai upaya Mereka menuntut kompensasi dampak pendirian pabrik garment yang berada di tepi jalan raya Sragen-Ngawi itu.
Pasalnya, sejak 10 bulan aktivitas pengerjaan pabrik, warga mengeluh belum mendapat ganti rugi. Saat mendatangi balai desa, warga yang dipimpin Danang, dikawal ketat pihak kepolisian dan Satpol PP. Warga sedianya juga akan memasang spnaduk unjuk rasa, namun lantaran kondisi masih PPKM, niat itu diurungkan.
Wakil ketua For Best, Iskandar saat mediasi bersama Kades Bener, Pariyo, mengatakan, sejak bulan September 2020 di desanya ada proyek pembangunan pabrik garmen. Hanya saja, sejak saat itu belum pernah ada pembicaraan kompensasi terhadap warga yang terdampak polusi pendirian pabrik Gloria itu.

“Pada awal kegiatan proyek, warga bersama karang taruna sempat mengadakan unjuk rasa. Namun aksi itu belum mendapat tanggapan dari pihak pabrik. Maka dalam aksi ini kita menuntut agar warga terdampak pendirian pabrik garmen, segera dapat kompensasi,” tandas Iskandar.
Dijelaskan Iskandar, ada 41 Kepala Keluarga (KK) dari dua RT yang terdampak pendirian pabrik. Maka pihaknya meminta adanya kompensasi setiap bulan bagi 41 KK terdampak itu. Iskandar berharap, setiap KK mendapat ganti rugi Rp 1 juta tiap bulan. Ganti rugi itu dihitung sejak awal kegiatan proyek, yakni sejak September 2020.

Kades Bener Pariyo menjelaskan, sebenarnya pihak ketua RT sudah mengajukan ganti rugi ke pihak pabrik. Bahkan dari 27 KK berdasar hitungan ketua RT, yang terdampak proyek pabrik telah disetujui dan pencairannya juga sudah dijadwalkan.

“Namun karena data warga dengan pihak RT belum singkron, maka akan dilakukan pembahasan ulang untuk penyamakan persepsi,” jelas Kades Pariyo di sela-sela mediasi.(aac)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.