banner 468x60

PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora tidak mempunyai Korelasi Hukum kepada Ormas ataupun LSM dalam Penanganan Perkara Perades

banner 160x600
banner 468x60

Blora-JP| Pusat Bantuan Hukum Lidik Krimsus Republik Indonesia Dewan Perwakilan Kabupaten Blora menggelar Konferensi Pres di Kantornya yang beralamat di Kamolan, Blora. (25/02)

Dalam konferensi, Satiman, S.H selaku Ketua PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora menjelaskan bagaimana awal mula Lembaganya menangani Permasalah Perades di Kabupaten Blora yang saat ini ramai diperbincangkan.

“adanya beberapa peserta yang mengadu dan memberikan surat kuasa kepada kami”. Jelasnya.

Selain itu, Lembaga yang dipimpinnya ini masih melakukan upaya hukum tentang pengaduan yang diberikan peserta perades kepada PBH Lidik Krimsus. Upaya hukum yang sudah dilakukan yaitu dengan mengirimkan surat kepada beberapa Lembaga Negara maupun Instansi Pemerintahan.

Menurutnya, permasalahan yang diadukan berbeda satu dengan yang lain. PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora masih memilah dan mengklasifikasikan permasalahan masing-masing peserta, jangan sampai pada saat melakukan upaya hukum tidak sama dengan pengaduan peserta.

“masih kami klasifikasi masing-masing pengaduan, agar dapat memformulasikan dengan tepat penanganannya. Permasalahan tersebut diantaranya, dugaan maladministrasi dan mengarah pada unsur dugaan tindak pidana”. Lanjut Ketua PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora.

Dalam konferensi tersebut, Ketua PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora melalui Wakil Ketua menyampaikan bahwa dalam penanganan Perades ini PBH tidak mempunyai korelasi hukum kepada ormas ataupun lsm manapun.

“tidak ada korelasi hukum kepada lembaga atau ormas manapun dalam penanganan perkara perades ini”. Tutur Prasetyo.

Ditanya soal adanya iuran yang dilakukan peserta untuk menangani permasalahan perades ini, Prasetyo meminta kepada wartawan untuk menanyakan langsung kepada peserta, dimana dan kepada siapa uang iuran tersebut dikirimkan.

“kami pastikan rekening yang beredar di peserta bukan rekening milik PBH Lidik Krimsus RI DPK Blora”. imbuhnya.

Selanjutnya saat ditanya soal kabar adanya pencabutan Kuasa yang dilakukan oleh salah satu peserta, Danit selaku tim lawyers ikut angkat bicara. Dirinya menjelaskan bahwa tidak keberatan apabila ada pencabutan.

“kita tidak keberatan apabila ada pencabutan, silahkan apabila di cabut kuasanya. Akan tetapi pencabutan tersebut harus diketahui oleh kuasa hukum pemberi kuasa, intinya pencabutan tersebut jangan sepihak”. Tutup Danit selaku tim Lawyers peserta perades.(why)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.