banner 468x60

Oknum Pemdes Klepu Diduga Lakukan Pungli Biaya KK dan Akta Kelahiran

banner 160x600
banner 468x60

Februari 10, 2022 Oleh Redaksi JournalPolice.ID

JEPARA,JournalPolice.ID . Telah terjadi dugaan Pungutan liar (Pungli) pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di tubuh Pemerintah Desa (Pemdes) Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kepada korban yang tidak lain adalah warganya sendiri, bernama S dan Z,

Atas kejadian yang dialaminya itu, akhirnya terbongkar pada saat proses pembuatan paspor di PT.KSS yang akan memberangkatkan korban ke Taiwan, sehingga pegawai PT KSS tersebut menghubungi perantara ( calo ) yang membawa korban ke PT KSS yang bernama Agung yang juga anggota LAI.
Dalam pengakuanya saat ditanya pegawai PT KSS, korban mengaku telah dimintai biaya Pembuatan KK dan Akta Kelahiran oleh Oknum Staf/ Perangkat Pemdes Klepu, bernama P, sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk S dan Rp400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) untuk Z , “Saya telah mengajukan pembuatan KK dan Akte Kelahiran kepada P (Oknum Perangkat Pemdes Klepu) ungkapnya.

Mendengar informasi tersebut, awak media Journal Police langsung menghubungi Oknum Perangkat Pemdes itu untuk meminta konfirmasi, “Saya langsung menghubungi P (Oknum Perangkat Pemdes Klepu) via WhatsApp terang awak media”, dalam pembicaraan tersebut P mengakui bahwa S dan Z meminta untuk diuruskan KTP, KK dan akte kelahiran,, dia mengatakan benar. korban diminta membayar untuk biaya percepatan supaya cepat jadi karena harus lewat pintu belakang P juga mengaku kalo dia tidak sendiri ada temannya yang membantu untuk proses pengurusan tersebut, ungkapnya.

Selanjutnya masih dalam percakapan telepon P juga meminta kepada awak media Journal Police untuk tidak memberitakan apa yang sudah P lakukan niatnya membantu warganya terangya, dalam hal ini perbuatan P jelas melanggar UU pers no.40 THN 1999 dimana P terkesan menghalangi untuk tidak diberitakan. Selain itu P juga diduga melanggar UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, mengacu pada pasal 95B yang berbunyi :
“Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi. Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Selanjutnya terpisah, saat ditemui awak media Agung LAI juga memberikan komentar serta menegaskan , untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran di Kab. Jepara itu tidak bayar alias gratis, semisal ada paling denda Rp50 ribu “Kalau memang membuat KK dan Akta Kelahiran sama perangkat desa, ya mungkin ada upahnya, tapi jangan terlalu besar diminta Rp500 ribu, dan Rp400 ribu, kalau mau minta upah ya seikhlasnya, apa lagi yang dibantu adalah masyarakatnya sendiri, karena tugas perangkat desa adalah membantu dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Jika masyarakat masih menemukan adanya oknum nakal yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen kependudukan, maka jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Jadi tidak dibenarkan sama sekali, kalau ada oknum pegawai pemerintahan yang memungut pengurusan bikin KTP/KK atau Akte lahir, apa lagi yang bersangkutan menjabat di pemerintahan desa (perangkat desa), “

Saat akan dierbitkan berita ini ada dua warga desq keling L saat mengkonfirmasi kepada pered mengaku sebagai warga dan menayakan keberadaan AM mengaku anggota JP padahal jelas itu dari LAI dan meminta agar tidak memberitakan karena itu urusan memberi uang saya iklas dan saya gak mau dikait kaitkan ucapnya kepada wartawan jp ( jmk)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.