banner 468x60

Memberi Setoran Bulanan ke Kades, Ombudsman & KPK Harus Selidiki Pengelola Wifi Beromset Milyaran yang Menyelewengkan Program Presiden

banner 160x600
banner 468x60

Malang _(journalpolice.id)_; Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jaringan internet wifi yakni PT. Java Digital Nusantara, diragukan perizinannya.

Menurut informasi dari salah satu narasumber yang enggan disebut namanya, salah satu kantor cabang PT. Java Digital Nusantara yang berada di Dusun Krajan Desa Tirtomarto RT 03 RW 01, disebut-sebut telah melakukan kegiatan penjualan jasa akses internet tanpa mengantongi izin dari Kementerian Kominfo.

Menurut anggota BPH RI dan wartawan media beritaistana.id negara, Eko Susianto, jika hal itu benar terjadi maka ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi No. 36/1999 khususnya Pasal 47 yang menyebutkan, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.

Eko Susianto mengatakan, ia tidak ingin menghambat program pemerintah terkait program pemerataan internet di Desa-Desa, namun Eko Susianto menyebutkan bahwa dirinya hanya berusaha meluruskan perusahaan-perusahaan yang kerap mendirikan tower-tower ilegal tanpa izin yang mengatasnamakan program pemerintah.

Terlebih, akhir-akhir ini banyak sekali para pelanggan Telkom yang menjual kembali kepada masyarakat untuk meraup keuntungan pribadi. Yang mana dalam aturan kontrak berlangganan Telkom tersebut seharusnya pelanggan tidak diperbolehkan menjual kembali kepada masyarakat.

Dalam hal ini juga terkesan adanya pembiaran oleh PLN dan Telkom, yang mana wifi nirkabel tersebut menggunakan fasilitas tiang listrik milik PLN, yang lebih parahnya lagi kabel tersebut tidak tertata dengan baik dan sangat rawan akan keselamatan masyarakat.

Hanya cukup bermodalkan kabel saja, pemasangan wifi nirkabel juga tanpa ada konfirmasi pada yang bersangkutan, yakni pihak PLN, Desa dan juga Telekomunikasi.

Seharusnya, pemasangan kabel wifi nirkabel harus mengantongi izin sesuai dengan aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI).

“Saya mewakili masyarakat sangat berterima kasih kepada program Bapak Presiden Joko Widodo terkait pemerataan internet di Desa-Desa, namun di sisi lain, saya menginginkan semua pelaku usaha di bidang internet dan telekomunikasi ini harus bisa patuh, sadar dan taat hukum,” ujar Eko Susianto.

Eko Susianto mengaku, jika selama ini para oknum-oknum yang berwenang menindak para perusahaan pendiri tower telekomunikasi maupun tower jaringan internet wifi hanya sebatas formalitas saja.

Dalam artian, banyak tower-tower ilegal yang tanpa izin, dan tower legal yang sebagian berizin dan sebagian tidak, ditindak oleh oknum-oknum tersebut. Namun setelah mendapatkan uang, sudah tidak ada penindakan lagi terkait dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh tower-tower tersebut.

Disebutkan, frekuensi tower penyedian jaringan internet wifi yang tingginya hampir sama dengan tower telekomunikasi, dapat berdampak pada penerbangan pesawat yang dapat menyebabkan kerusakan.

Untuk perizinannya pun, Eko Susianto menyebutkan hanya sebatas kepada Kepala Desa di masing-masing tempat, tanpa adanya sosialisasi maupun izin pendirian tower kepada masyarakat sekitar.

Padahal dikhawatirkan, jika ada kerusakan atau tower tiba-tiba roboh, maka akan merugikan masyarakat sekitar tower tersebut berdiri.

Ditemui oleh Eko Susianto pada Sabtu (8/1/2021) siang, salah satu perwakilan dari PT. Java Digital Nusantara, Didit Tri Subekti, menyebutkan bahwa PT. Java Digital Nusantara membayar pajak ke negara setiap tahunnya sekitar Rp. 800 juta lebih.

Namun, hal itu disebut meragukan dan adanya sedikit keganjilan oleh Eko Susianto. Sebab, belum tentu bahwa anak-anak cabang tersebut juga turut membayar pajak karena perizinannya pun juga belum jelas.

Di wilayah Malang Selatan sendiri, PT. Java Digital Nusantara ini melayani area Kecamatan Ampelgading, Wajak, Kedok, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Bantur, Curung Rejo, serta Kecamatan Turen.

Perangkat desa setempat menyebut bahwa sudah mengingatkan pihak perusahaan terkait kabel wifi yang berantakan, jika terjadi apa-apa maka perangkat desa setempat tidak bertanggung jawab akan hal tersebut.

Eko Susianto mengatakan sudah lama dikoordinasikan namun tidak ada respon dan pihak perusahaan merasa kebal hukum dan sok abaikan teguran tersebut, pemerintah harus menindak tegas terkait kabel-kabel berantakan yang membahayakan masyarakat itu. Takutnya connect kebakaran.

Di sisi lain, Eko Susianto juga menyebutkan adanya dugaan persekongkolan intern antara pihak perusahaan dengan kominfo terkait frekuensi dan kecurangan kuota, jika memang terbukti maka akan dilaporkan dan sudah di koordinasikan ke ombudsman RI, KPK dan Ditreskrimsus Polda Jatim.

Terkait adanya kuota internet gratis untuk para pelajar pada tahun 2020 lalu, diduga juga ada kaitannya dengan hal tersebut.

Disampaikan oleh Didit, tower telekomunikasi di wilayah Kecamatan Tirtoyudo menyetor kepada oknum sebesar Rp. 75 juta.

Didit juga menyampaikan pernah memberikan uang keamanan kepada oknum Polres Malang yang tidak disebut namanya.

Kedatangan tim beritaistana.id negara hanya ingin meminta transparasi data dari pihak perusahaan, namun Didit malah menawarkan persekongkolan jahat.

Menurut Eko Susianto, Didit menginginkan agar dirinya diberitakan yang baik-baik di media, namun kenyataannya berbanding terbalik. Didit malah menawarkan kepada Eko Susianto untuk mencari anak cabang yang ilegal agar direkrut oleh Didit, jika Eko Susianto mendapatkan 50 anak cabang maka akan diberikan upah Rp. 500.000,-. Dan jika Eko Susianto mendapatkan 100 anak cabang, maka akan diberikan upah Rp. 1 juta. Namun Eko Susianto menolaknya.

Didit juga menyebutkan, bahwa beberapa Kepala Desa di 4 Kecamatan di wilayah Malang Selatan mendapatkan setoran bulanan dari perusahaan tower, terkait kuota program. Baik itu tower telekomunikasi maupun tower penyedia jaringan internet wifi. Kuota program diperkecil namun laporannya diperbesar, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nama-nama dari Kepala Desa yang mendapat setoran pun juga sudah dikantongi oleh Tim BPH RI.

Kerap kali adanya kecurangan pada kuota-kuota, yakni dengan pengurangan kuota pada masing-masing pengguna.

Hal ini menurut Eko Susianto dapat menambah laporan kepada KPK terkait Survey Penilaian Integritas (SPI), karena laporan tower yang dahulu pun juga tidak kunjung dirampungkan oleh Dinas-Dinas terkait di wilayah Kabupaten Malang.

Anehnya, pihak yang melaporkan penyelewengan tower tidak pernah diajak koordinasi lagi, terkait punglinya maupun penyelewengan-penyelewengan lainnya, mulai dari oknum Desa hingga oknum Kecamatan tidak ada kepastian lagi dan bahkan kasus yang belum selesai itu terkesan di tutup sepihak. Kemungkinan karena adanya ‘uang lebih besar’ untuk menutup kasus tersebut. Eko Susianto kecewa karena ternyata wajah pelayan publik hanya sebatas itu saja. *(eko s)*

#PresidenJokowi
#KPK
#Kominfo
#OmbudsmanRI
#Kapolri
#Kemendagri

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.