banner 468x60

LPKSM PUTRA LAWU : Rapat Koordinasi Dengan DLH Kab Blora Menemukan Titik Temu

banner 160x600
banner 468x60

Blora , Journal police.id ! Kepala DaLH kabupaten Blora menjelaskan satu satu Permasalahan ini kita urai satu2, saya tadi melihat ada laporan pencemaran lingkungan, kemudian secara internal hubungan antara manajemen dan pegawai, yang ketiga masalah perijinan saya minta ini secepatnya ditindaklanjuti karena bagaimanapun pencemaran lingkungan itu jangan sampai terjadi apalagi merugikan masyarakat di sekitarnya.

Jadi saya sudah minta kepala dinas LH dalam waktu dekat untuk merapatkan duduk bersama antara managemen PT Angkasa,

masyarakat desa, kemudian dinas terkait dari dinas perijinan, Bappeda, perinnaker untuk duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai kalau memang betul bukti-bukti tadi bahwa debu sampai begitu banyaknya di rumah warga ini kan kasihan masyarakat kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat diselesaikan.

Lokasi pabrik melanggar perda RTRW:
PT Angkasa itu kan sudah dari tahun 1993 di situ sebelum perda itu terbit, hanya saja seharusnya kan diakomodir juga di perda. Jadi kalau bagaimana yang sudah existing sudah ada itu kan tidak mungkin dibongkar atau dipindah gitu.

Tentu harus dicari jalan keluarnya, seharusnya di pasal peralihan mengatur itu. Nanti kita coba lihat terkait hukumnya di Bappeda seperti apa.
Perubahan perda:

Ya kita lihat, kalau Perda RTRW kan itu baru 2021, kemudian itu perlu evaluasi dilakukan 5 tahun. Tidak bisa serta merta langsung dilakukan evaluasinya.
Lahan perluasan:

Lahan perluasan nanti kita bahas dengan teman-teman dinas perijinan.

Rencana pemanggilan perusahaan:
Sudah diagendakan kepala dinas LH. Harus duduk bersama. Yang penting kan jangan sampai masyarakat kita dirugikan gitu lho. Di sana ternyata pegawai juga banyak, kemudian aktivitas mereka juga memberikan multiplayer efek untuk masyarakat di sekitar, tapi jangan berarti ada pencemaran gitu.

Harapan saya tidak terjadi lagi debu dan sebagainya sampai masuk ke rumah warga, kemudian pernapasan masyarakat juga terganggu oleh mata juga, secara kesehatan membahayakan juga.

Danit:
Pemda mengapresiasi kepada lembaga Perlindungan Konsumen Putra Lawu terkait pencemaran limbah perusahaan di Kamolan Kecamatan kota.

Tadi ada keterangan bahwa limbah ini akan diprioritaskan untuk bisa diselesaikan dan yang penting bisa dilakukan secara bahwa semua stakeholder itu dikutkan dan semua bisa istilahnya mendapatkan manfaat dan tidak ada yang dirugikan.

Ini masih menunggu pemeriksaan lab untuk sampel limbah dari keterangan tadi menunggu besok untuk selesai. Semoga tepat waktu sehingga bisa ada kesimpulan secara lab apakah itu mencemari kemudian kategori pencemaran seperti apa, kalau kasat mata memang sudah ada keterangan saksi-saksi yang menerangkan memang bahwa mencemari baik itu kena mata kemudian kena hidung. Intinya upaya hukum yaNG nanti akan kita lakukan selain untuk mengadukan itu akan di peradilan dan kepolisian, karena di situ di peraturan undang-undang ada pasal untuk sanksi pidana.

Surat masuk tgl 5 Juli, audiensi baru kali ini. Untuk ditanggapi pertama kali dari LH tgl 27 Juli peninjauan lapangan. Jadi sudah ada peninjauan lapangan menemui kepala desa, pengusaha, ambil sampel (limbah). Jadi ini proses sudah berjalan supaya nanti semua pihak mwengawal, termasuk dari media.
Tuntutan LPK:

Tegakkan peraturan perundang-undangan. Pertemuan tadi juga disimpulkan ada 4 hal yang penting, yaitu soal limbah, soal pekerja, soal perijinan dan soal perda. Karena perda ini kan sudah 2 kali dirubah tapi tidak menjangkau peruntukan industri di kecamatan kota, khususnya kamolan.

Makanya ini menjadi perhatian kita, dan yang diproteskan adalah soal limbah. Ya nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya ini, apakah nanti setelah soal limbah ini diselesaikan seperti apa. Kemudian warga terdampak bagaimana, Tapi kita ingin tdiak ada yang dirugikan dan kalau ada yang dirugikan tentu ada ganti rugi.

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.