banner 468x60

LPKSM Putra Lawu : Penggilingan Padi dan Jagung di Kamolan Langgar Perda RTRW Blora.

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id, Blora – Kegiatan industri berupa penggilingan padi dan jagung milik PT. Angkasa Karya Sejahtera (AKS) dinilai melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041. Selasa, (10/08).

Banar Suharjanto selaku Kabid Tata Ruang DPU PR Blora mengungkapkan bahwa lokasi keberadaan PT. AKS bukan peruntukannya. Dirinya juga menyebutkan bahwa dalam peraturan, ada kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman pedesaan.

“Monggo, silahkan disikapi. Kalau dari peta RTRW terbaru di situ peruntukannya Kawasan Permukiman Perdesaan, untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terdapat pada pasal 52 ayat 6 huruf b,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala DPU PR Blora, Samgautama Karnajaya yang membenarkan terkait peraturan tersebut. Ada beberapa kawasan yang diatur di dalamnya, antara lain kawasan lindung, kawasan permukiman pedesaan, permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri.

Dirinya sangat berhati-hati dalam memberikan rekomendasi tata ruang kepada para pengusaha, terutama di kawasan-kawasan yang diatur dalam Perda RTRW.

“Intinya kami berpedoman dengan aturan. Kalau tidak sesuai peraturan, rekomendasi tata ruang tidak kami keluarkan,” tegasnya.

Berdasarkan Perda ini, lokasi PT. AKS yang berada di Desa Kamolan Kecamatan Blora kota merupakan Kawasan Permukiman Perdesaan bukan Kawasan Peruntukan Industri. Padahal, pendirian pabrik diketahui banyak masyarakat telah berdiri sekitar tahun 1970an. Sedangkan Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021. Meski telah mengalami beberapa kali perubahan, namun Perda RTRW Kabupaten Blora tidak mengakomodir keberadaan pabrik di lokasi itu.

Mengacu data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora yang diajukan PT. AKS tertanggal 10 Oktober 2019, perusahaan ini masuk kategori industri menengah, dilihat dari banyaknya tenaga kerja.
Selain itu, Jedy Arnanto selaku kepala bidang pengendalian penanaman modal dan sistem informasi menyebutkan bahwa PT. AKS mempunyai nilai investasi sebesar Rp. 7 miliar, hal ini menjadikan PT. AKS masuk dalam kategori industri menengah.

“ada dua perusahaan disana, untuk PT nya senilai tujuh miliar sedangkan CV juga berkisar diangka yang sama,”sebutnya.

Di lain pihak, Ketua LPKSM Putra Lawu Pos komando Blora Prasetyo Budi Utomo menyayangkan sikap pemerintah daerah terkait hal ini. Dirinya mengatakan bahwa belum ada sikap dari pemkab untuk melakukan upaya untuk menegakkan perda RTRW.
“di perda lama RTRW tahun 2011 kecamatan Blora bukan merupakan kawasan peruntykan industri menengah dan besar, di dalamnya disebutkan bahwa ada masa transisi selama tiga tahun sejak peraturan ditetapkan, akan tetapi belum ada upaya dari pemkab sampai saat ini,”katanya.
Dia berharap, pemkab untuk berani mengambil sikap untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perda RTRW 2021 kepada PT. AKS.
“Pemkab harus berani mengambil sikap, menegakkan aturan yang sudah diterbitkan,”pungkasnya.
(Prasetyo, JP)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.