banner 468x60

LIMA BELAS LEBIH TOKO MODERN DI KOTA SALATIGA SERENTAK BERDIRI DIDUGA TIDAK MENGANTONGI IJIN

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id | Salatiga , pada hari ini Rabu 31Maret 2021. pada jam 10.45 Lembaga swadaya Masarakat ( LSM) Pencegahan Koropsi dan Pungutan liar jateng DIY menghadiri di kejaksaan Negri kota sala tiga untuk menyerahkan berkas hasil infesatigasi/ Monetoring kepada Kejaksaan Negri salatiga,tentang maraknya Toko moderent yang berdiri diwilayah kota Salatiga, di duga kuat menyalai aturan dan perda.

Sebelum berkas itu di serahkan ke Ruang pelayanan satu pintu.(PTSP).Team PKP Yang terdiri Ketua Yang didampingi oleh juru bicara supardi bersama Bambang mewakili dari Team monitoring.

di temui oleh Kasi Intel Kejagsaan kota salatiga Ariefulloh SH.dalam pertemuan tersebut PKP melalui juru bicara menyampaikan kepada Pihak Kejaksaan untuk bisa ditidak lanjuti karna merugikan dari toko toko kecil di kanan kiri Toko mdern.

Di tegaskan oleh Suyaya Hp.di ruang tamu kepada kasi intel berharap untuk di benai,karna dengan tidak aadanya ijin secara otomatis pajak tidak akan masuk,Pemda akan mengalami kerugian.
sebelum mengakhiri pembicaraan suyana menyampaikan bahwa kami dari lembaga hanya bisa melaporkan dan sangat berharap untuk ditindak lanjuti. pungkasnya.

Berlanjut ditanggapi oleh Ariefulloh SH.selaku kasi intel dikejaksaan Negri salatiga mengucapkan Terimakasih kepada PKP yang telah membantu memberikan informasi dan masukan dan nantinya akan kami sampaikan pada pihak terkait.

Terkait dengan hasil monetoring melalui SuyanaHp.ketua PKP kepada Berita istana. bahwa beberapa hal temuan diantaranya :
Adanya kurang lebih 15 Toko modern yang melanggar aturan dan perda.

Terjadinya praktek Grafitasi dan suap.
dan mal administrasi karna pembangunanya terkesan seremtak dan terburu buru karna tidak adanya sosialisasi.

UMKM adalah soko guru perekonomian yang tahan banting dalam situasi apapun, disalatiga seolah olah di pandang sebelah mata oleh pemda tentang keberadaan UMKM.

Sebagai dasar adanya dugaan tersebut bisa kita lihat dari berbagai hal.
semestinya Ijin lingkungan /HO harus ada,ijin tata ruang,ijin lokasi,IMB.harus dilengkapi.

Satu hal yang menjadi harapan PKP, sebagai lembaga Pencegahan Korupsi & Pungli,segera di respon oleh Pemerintah kota Salatiga. apa bila tidak ada tindak lanjut maka PKP akan memproses laporan ke APH dan instansi terkait tingkat propinsi maupun pusat.(Rosid)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.