banner 468x60

Lidik Krimsus RI Kirim Tim Investigasi, Terkait Ramai di Medsos, Warga penerima KPM keluhkan Bansos

banner 160x600
banner 468x60


Sumedang, 24 Agustus 2021, Ramai
Viral di medsos Bantuan Sosial yang di terima warga Keluarga Penerima Manfaat nilainya tidak sesuai dan harga dari suplyer dianggap kemahalan, warga mengeluhkan hal tersebut di media sosial Facebook.

Hasil Investigasi Lidik Krimsus RI bersama Awak media Journalpolice.id melakukan penelusuran di lapangan serta mewawancarai beberapa warga KPM Dusun Wado Girang, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang Selasa (24/08/2021) yang tidak mau disebutkan indentitasnya, mereka menyampaikan bahwa bantuan sosial berupa sembako yang mereka terima tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya mereka terima yakni 400 ribu per dua bulan per paket sembako.

Paket yang diterima yaitu 20 kilogram Beras, 2 kilogram Telur, 1 kilogram Ayam, 1 kilogram Jeruk dan 2 bungkus kacang hijau @1/4 kilogram, dari perhitungan warga dengan harga pasar nilainya sekitar Rp. 308.000,- menurut warga ada selisih Rp. 92.000,- ungkap warga.

Warga menganggap harga dari suplyer terlalu mahal, Beras 11.500/kg dipasar dengan kwalitas yang sama 10.000/kg, Telur 26.500/kg dipasar 22.000 – 24.000, Ayam 48.000/kg dipasar 32.000 – 34.000, Jeruk 24.000/kg dipasar 7.000 – 10.000/kg, dan Kacang Hijau 7.250/bks (1/4 )kg dipasar 15.000/kg

Kartu Keluarga Sejahtera berupa ATM yang bisa di ambil melalui BRILink untuk ditukarkan dengan paket Sembako senilai 400 ribu per paket, kenyataan dilapangan yang diterima warga KPM nominalnya kurang dari 400 ribu per paketnya

Ironis memang saat warga masyarakat membutuhkan bantuan, masih ada saja oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan markup harga, hal ini di sampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumedang Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( Lidik Krimsus RI ) Mayor TNI (Purn) Hermawan saat dimintain tanggapan oleh awak media Poskota.net dikantor Lidik Krimsus RI Sumedang.

Dengan adanya markup harga jelas sangat merugikan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dan Melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.tegasnya (Wondo)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.