banner 468x60

LEMBAGA ALIANSI INDONESIA BPAN : DAMPINGI KASUS PEMERASAN OLEH KEPALA DESA GEDANGAN SUKUHARJO

banner 160x600
banner 468x60


Solo, Journalpolice.id – AKP Teguh Prasetyo Kasat reskrim Polres Sukoharjo saat dikonfirmasi oleh Amir Dari lembaga aliansi indonesia ( LAI BPAN ), devisi Advokasi melalui telepon seluler pengaduan dugaan pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemerasan warga Ngemplah Gedangan Sri Abadi dugaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedangan mengatakan singkat masih proses penyelidikan dan undangan-undangan klarifikasi.

Amir juga menemui Sri Abadi ditempat terpisah saat ditemui di Kota solo menyatakan merasa di peras dan mengalami kerugian uang sebesar Rp 250 juta membuat surat pengaduan No : STTA/306/V/2022/reskrim di Polres Sukoharjo. Jumat (27/5/2022).

Selanjutnya, Sri Abadi mengatakan peristiwa awal terjadi tukar guling aset tanah Desa Gedangan telah disepakati bersama pada pertemuan 6/4/2016 sebelum pelaksanaan dilakukan beberapa kali rapat dan diambil kesimpulan dilaksanakan tukar guling tanah aset desa dengan persetujuan Kepala Desa periode 2012-2018 bersama tim BPD pada masa itu.
Dengan terpilihnya Kepala Desa Gedangan yang baru 15/4/2022 Sri Abadi dipanggil “S.N” diklarifikasi menerima uang sebesar 250 juta dalam proses balik nama aset tanah desa.

Teradu menuduh secara sepihak tanpa ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang audit dari instansi yang terkait.

“S.N” oknum Kepala Desa Gedangan meminta sejumlah uang sejumlah Rp 250 juta diserahkan dengan batas waktu paling lambat kamis 28/4/2020 pukul 10.00 WIB di Kantor Balai Desa Gedangan bukti foto dan rekening pribadi semuanya ada.

Sri Abadi menambahkan ada sebanyak 15 warga mewakili masyarakat Gedangan membuat surat petisi merasakan tidak puas atas kinerja oknum Kepala Desa Gedangan.

Tidak adanya transparasi laporan penetapan penggunaan dana desa bersumber dari PAD maupun dana lainnya. Penerimaan dana desa dari pihak lain yang belum jelas pendapatannya desa malah diduga disimpan rekening pribadi.

Petisi mosi tidak percaya 15 warga masyarakat Gedangan membuat surat pernyataan bermaterai 10 ribu menuntut oknum Kepala Desa inisial “S.N” serta perangkat desa, bisa diaudit oleh ekspektorat atau instansi yang berwenang sekaligus bila ada bukti pelanggaran segera dinonaktifkan dari jabatan kepala desa.

“S.N” oknum kepala desa di tempat terpisah saat ditemui di Kota Solo mengatakan secara singkat dari kami menunggu tindak lanjut laporan dari Polres Sukoharjo. Sejauh mana belum ada konfirmasi dari Kepala Desa dan pihak yang terkait dengan adanya restoratice justice.

Nanti penyelesaiannya diselesaikan pihak yang berwenangan Polres atau pemerintah ada kata sepakat intinya. Materi kita siap semua tutup.” Mardiyono Ketua BKD Desa Gedangan Sukoharjo. (Amr).

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.