banner 468x60

Kuasa hukum Gunawan, Asri Purwanti saat mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id- BANDUNG, Direktur Utama PT. Arya Kusumah Konstruksi, Gunawan Sutisna mengajukan praperadilan atas dihentikannya laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Sutomo Jabir dan Hasminu di Polda Jabar.

Sutomo Jabir adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimat Timur (Kaltim). Kuasa hukum Gunawan, Asri Purwanti mengatakan, laporan itu bermula pada ajakan kerja sama dalam proyek pemerintah untuk pembangunan sekolah Madrasah Aliyah Negri (MAN) 4 Jakarta oleh Sutomo Jabir dan Hasminu dengan nilai kontraknya Rp22 miliar.

“Bentuk kerjasama nya korban (Gunawan) yang mendanai pekerjaan terlapor (Sutomo Jabir dan Hasminu), tetapi setelah selesai pekerjaan terlapor tidak dapat mengembalikan dana milik korban,” ujar Asri, Selasa 28 September 2021.

Padahal, Asri bilang, dari Kementrian Agama terlapor telah di bayar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), karena sudah ada pembayaran akhirnya korban menanyakan kepada terlapor dan terlapor memberikan Standing Instruction atau pemindahan uang dari Bank Mandiri berulang kali.

“Namun, hasilnya uang itu tidak ada dan terakhir terlapor memberikan Cek Bank Mandiri, ketika akan dicairkan ternyata cek tersebut tidak bisa diwairkan, saldo kosong keterangan dari pihak Bank Mandiri,” ungkapnya.

Setelah tidak kunjung cair, Asri mengatakan, kliennya langsung melaporkan kasus ini ke Polda Jabar dengan nomor LPB/886/VIII/2019/JABAR, tanggal 29 Agustus 2019. Namun, Polda Jabar menyatakan bahwa laporan ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan.

“Polda menyatakan bahwa dalam laporan itu tidak ditemukan peristiwa pidana, kemudian, pelapor dinyatakan telah menerima pengembalian dari pihak terlapor. senilai Rp. 2.600.000.000, dan 2 sertifikat sebagai jaminan,” jelasnya.

Atas penolakan itu, Asri bilang, praperadilan diajukan dengan tujuh permohonan. Salah satunya yaitu bahwa sebelum dilakukan gelar perkara penghentian penyelidikan, selayaknya kuasa hukum pelapor diundang atau dipanggil.

“Pemanggilan ini untuk diajak diskusi dimintai pendapat terlebih dahulu dan diikutkan dalam gelar perkara khusus selaku pihak atau korban yang dirugikan,” katanya.

Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan prosedur penyidikan oleh penyidik, Asri mengatakan, pemohon melihat bahwa tidak melakukan proses penyelidikan secara cermat, obyektif, dan tidak bertanggung jawab serta tidak transparan dengan menetapkan penghentian penyelidikan.

“Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau KUHAP, dan tidak sesuai dengan tagline yang ada dalam SP2HP,” kata dia.***

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.