banner 468x60

KPKNL SEMARANG DI KIBULI BANK BTPN PATI AKHIRNYA DIGUGAT 1M OLEH NASABAH

banner 160x600
banner 468x60


JOURNAL POLICE.ID – PATI, Dalam sidang lanjutan pada 03 september 2018 di pengdilan negeri Pati dan dilanjut sidang pada 24/9/2018 namun karena ada sesuatu hal ditunda sidang pada tgl 08/10/2018 nanti. Pihak penggugat menghadirkan saksi dari lembaga perlindungan konsumen dan swadaya masyarakat ( LPKSM ) Putra Lawu Pati.

Dalam sidang tersebut, anggota LPKSM Putra Lawu Pati memberikan keterangannya dalam persidangan, bahwa bank BTPN Pati dalam mengajukan lelang hak tanggungan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dalam lelang ( KPKNL ) Semarang dengan menggunakan akta perjanjian kredit yang telah dirubah alias dipalsu,otomatis kibuli KPKNl Semarang.

Bank BTPN Pati merubah perjanjian kredit dengan cara mencoret nomor SHM dan diganti dengan nomor yang berbeda, penulisan nomoryang baru ditaruh diatas tanda tangan para pihak yang sebelumnya sudah ada dan itu diakuhi oleh kuasa hukum dari Bank BTPN Pati yang Berjumlah 10 orang dari jakarta.

Anggota LPKSM Putra Lawu Pati saat ditememui awak media journal police.id menerangkan. ” Bahwa apa yang telah dilakukah oleh bank BTPN Pati patut di duga telah melanggar hukum, karena perjanjian kredit merupakan akta otentik yang menjadi undang undang bagi para pihak yang mengikatkan diri antara kreditur dan debitur”Terangnya.

Lebih lanjut, Jika itu bisa dirubah oleh salah satu pihak dan tanpa ada persetujuan dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian tersebut,namanya perbuatan melawan hukum.

contohnya, Bisa saja hutang kita yang sesuai perjanjian kredit hanya 200 juta, bisa diganti atau ditambang angka nol dibelakang” dan sarat lain lelang secara administrasi juga ada Surat kesepakatan lelang kedua belah pihak,

Menurut UUHT Bank melelang atas dasar pasal 6 ITU AJA yang dipake dasar Bank melelang sedang kaitan pelelangan dan hak kewajiban nasabah masih banyak dalam rangka melindungi nasabah dan pelaku usaha belem aturan BI dan ojk diabaikan begitu saja dan misal satu uuapht nasabah dengan pasal 20 ayat 1,2,3.yang menerangkang sarat sarat administrasi berkas lelang dan pasal-pasal yang lain.

hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi Dari kasus tersebut nasabah telah dibodohi pihak bank dengan mengelabuhi nasabah menggunakan data palsu, apalagi digunakan untuk diajukan sarat administrasi lelang kpknl, nasabah dirugikan dua kali katanya dengan nada tegas.(Red.mjp/rhdyt/ yusuf)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.