banner 468x60

Kontroversi SE Bupati Ngawi tentang BLT DD “Terkesan rancu”

1054 views
banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id | Ngawi, 20 mei 2020 Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di wilayah kabupaten Ngawi telah disalurkan mulai tanggal 18 april 2020 secara bertahap di masing -masing kecamatan , namun BLT DD masih menyisakan kontroversi terutama terkait Surat Edaran Bupati Ngawi yang menjadi pertimbangan dalam mekanisme pelaksanaan.

Beberapa hari lalu sempat terjadi diskusi kecil dan perdebatan yang mencuat di publik menanggapi surat edaran Bupati Ngawi di kalangan aktivis maupun penggerak sosial kabupaten ngawi.

Diskusi ini mencuat karena salah satu poin dari Surat edaran Bupati Ngawi Nomor 140 /058/404.112.2/2020 yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa menuai kontroversi.

Kontroversi tersebut tertuang di poin C ayat 4 yang dinarasikan sebagai berikut:
” Untuk menghindari tumpang tindih bantuan pemerintah pusat/pemerintah daerah, disarankan besaran penganggaran BLT Desa kurang lebih 5%(lima persen) dari pagu dana desa dan apabila kurang dapat ditambah setelah mendapat persetujuan camat ”

Di sini kita tidak membahas surat edaran tersebut dalam perspektif( sudut pandang ) hukum namun lebih kearah sosiologis. Tujuan bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dengan mempertimbangkan fakta empiris tentang perkembangan masalah sosial masyarakat dan kemampuan negara.

Lebih spesifik BLT DD Di gelontorkan sebab bencana non alam yaitu COVID – 19 yang menggangu perekonomian masyarakat terdampak.

Alasan disarankannya 5 % dari pagu dana desa adalah untuk menghindari tumpang tindih, namun apakah alasan tersebut sepenuhnya benar sesuai dengan fakta lapangan ( empiris ) ?

Padahal dalam permendes nomor 6 tahun 2020 lebih longgar dengan batas maksimal 20% – 35 % dari pagu dana desa sesuai besaran masing – masing penerimaan dana desa.

Memang jika dipikir sepintas pembatasan untuk menghindari tumpang tindih bisa dijadikan pembenaran,tapi tidak sepenuhnya benar.

Hal ini menimbang tumpang tindihnya bantuan terjadi bukan karena besar kecilnya anggaran semata . Berikut contoh tumpang tindih dalam bantuan.

1. Tumpang tindih karena bantuan sudah merata kemudian dapat lagi atau istilahnya melimpah.
2. Tumpang tindih karena bantuan tidak tepat sasaran.

Jika yang terjadi nomor satu mungkin bisa di kurangi besaran bantuan yang di anggarkan karena sudah merata, sedangkan jika yang terjadi karena tidak tepat sasaran yang perlu di perbaiki adalah datanya bukan malah mengurangi besarannya.

Sekarang yang terjadi di lapangan masih banyak orang yang belum mendapat bantuan entah datanya yang salah atau besaran yang di anggarkan kurang.

Meski mulai kemarin BLT DD Dan berbagai bantuan sudah di cairkan,seyogyanya pemerintah daerah kabupaten Ngawi mampu mengevaluasi kinerja dalam hal kebijakan bantuan ,terutama dalam hal pendataan secara obyektif dan valid.

Jika tumpang tindih karena data maka yang diperbaiki datanya. Jika tumpang tindih karena bantuan yang melimpah maka yang rubah besaran anggarannya.

Oleh : Ali Sujito ( Aktivis PMII Kabupaten Ngawi )

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.