banner 468x60

KIN RI: LAPORKAN KEMABES POLRI DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH HAK ULAYAT NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id | Jakarta , Pantauan awak media jp langsung dari KOMITE INVESTIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam menerima pengaduan permasalahan tanah ulayat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN yang terletak di kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi RIAU tertanggal 5 Mei 2020 , menyikapi dan melakukan investigasi hingga kepada
Pengawasan terhadap permasalahan yang ada .

pada hari Rabu 24 juni 2020 telah melakukan pelaporan resmi kepada bapak KAPOLRI Jend Pol. Drs Idham Azis Msi.

Yang didasari dengan kelengkapan dokument hak ulayat adat NINIK MAMAK
KENEGERIAN PETAPAHAN . ( LP/02/KIN-RI/VI-2020 )selanjutnya ke esokan harinya pada hari Kamis 25 juni 2020 dengan hal yang sama melaporkan tentang permohonan penyelesaian tanah adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN yang saat sedang berpolemik kepada bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang DR. Sofyan Djalil SH. MA.M.ALD. Bentuk pengawasan , pengawalan dan pendampingn hukum terhadap masyarakat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN Kecamatan Bangkinang , Kabupaten Kampar Provinsi RIAU


KOMITE INVESTIGASI NEGARA Republik Indonesia adalah ingin meluruskan kembali dari hak-hak ulayat adat yang telah di kuasai oleh para pengusaha-pengusaha perkebunan sawit di daerah tersebut , agar dapat dikembalikan kepada hak-hak ulayat adat dan saling bersinergi dalam pengelolahan tanah adat tersebut dan bukan sebalik nya .

Berbagai cara telah dilakukan dalam menuntut hak-hak ulayat adat mulai dari tahun 2000 namun perjuangan masyarakat adat NINIK MAMAK KENEGRIAN PETAPAHAN selalu dikesamping kan . oleh birokrasi pemerintah daerah , dan selalu terjadi kebuntuan dalam bernegosiasi , yang akhirnya para pengusaha dan yang memiliki kekuasaan yang dapat menguasai hak-hak ulayat adat ini .

Betapa Ironis nya dalam hal ini , kerugian-kerugian selalu terjadi bagi kaum yang lemah yang selalu
terzholimi dalam menuntut hak nya .

Dokumentasi Tanah ulayat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PATAPAHAN yang saat ini di kuasai oleh para pengusaha .

Perlu di pahami bahwa tanah ulayat adat adalah meruapakan kondisi konstitutif keberadaannya dalam suatu masyarakat adat yang di dasari atas perjuangan hak ulayat adat yang telah ditegaskan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 13 september 2007 tentang Penegasan hubungan antara masyarakat dengan hak-hak tradisionalnya , termasuk tanah ulayat adat sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal oleh suatu negara .

Dan bahwa Hak ulayat adat telah diatur
dalam hukum adat , yang menyatakan bahwa “ Hak ulayat adat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat , yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah nya .

Kronologis Tanah ulayat Anak Kemanakan Kenegerian Petapahan terletak di sebelah utara Desa Laboi Jaya dan sebelah Barat Desa Suka Mulya , secara history yang dulu nama kecil kampung itu di kenal dengan nama Kampung Panage, di mana Desa Petapahan adalah Desa Induk dari Desa Laboi Jaya dan Desa Suka Mulya , terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pada tahun 1992 masuk transmigrasi di mana terjadi pemekaran desa dan di
bentuk lah dua desa baru Desa Laboi Jaya dan Desa Suka Mulya di mana kedudukan wilayah desa baru tersebut berada dia atas tanah ulayat Desa Petapahan, Dua desa baru tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Di tanah ulayat adat ini lah secara turun-termurun leluhur NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN dan hingga saat ini .

Tanah ulayat adat ini di gunakan sesuai dengan fungsi nya untuk lahan pertanian ,sebagai sumber kehidupan secara turun temurun , di antaranya ( berladang, penanaman kayu alam, karet dan pelsetarian tanaman rotan. )

Para masyarakat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN sangat menjaga dan merawat tanah ulayat adat dan hutan adat sebagai warisan dari para leluhur sebagai bentuk dalam melestarikan hak hak ulayat adatnya sesuai dengan perkembangan nya dalam melestarikan alam.

Dalam era globalisai dan dengan adanya otonomi daerah pada tahun 1995 mulailah masuk para pengusaha dengan bersosialisasi tentang perkebunan sawit kepada sebagian masyarakat adat kemudian pada tahun 1997 mulailah pengusaha lokal masuk ke Desa Petapahan , untuk melaksanakan program penanaman sawit , pembersihan dan pemerataan lahan ( Land Clearing ) mulai di kerjakan , disamping itu juga di mulainya pembibitan kelapa sawit di tanah ulayat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN .

menggunakan pemerintahan desa dan kecamatan sebagai bentuk kerjasama dengan masyarakat dari program perkebunan kelapa sawit namun dalam kenyataan nya hingga saat ini di monopoli oleh oknum dan para pengusaha hingga tersisihnya masyarakat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN tanpa menikmati hasil apapun dari tanah adat yang telah di garap untuk perkebunan sawit , tanah yang dulunya di gunakan bertani dan bercocok tanam kini dinikmati hasil nya oleh para pengusaha dan para oknum oknum daerah yang ikut dalam berinvestasi perkebunan kelapa sawit di tanah adat tersebut .

Sebagai pemegang hak kuasa adat dari tanah adat NINIK MAMAK KENEGERIAN
PETAPAHAN para masyarakat adat dan pemangku adat telah berusaha bernegosiasi dalam meminta hak nya untuk di kembalikan namun selalu di abaikan oleh para pengusaha dan para pimpinan pemerintah daerah dan selalu mengalami kebuntuan , betapa ironis nya dalam hal Ini lah bentuk tumpul nya rasa keadilan dan kemanusian yang terjadi saat ini . ( Rasa keadilan selalu berpihak kepada penguasa dan pemilik uang sedangkan masyarakat bawah selalu di rugikan )

Perjuagan masayarakat adat NINIK MAMAK KENEGERIAN PETAPAHAN tidak putus dan tidak patah semangat hingga dikembalikan nya hak-hak nya seperti semula , sebagai bentuk dalam mempertahankan hukum adat yang harus di junjung ,dilindungi dan laksanakan sesuai dengan perkembangan zaman.

sebagai panglima pemangku adat NINIK MAMAK KENEGERIA PETAPAHAN Panglima BAIDARUS beserta seluruh masyarakat adat
bertekad akan terus berjuang dalam mengembalikan hak-hak masyarakat adat Nya . Diungkapkan kepada awak media saat berita diunggah masih dalam proses hukum.( juwani / tim jp)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.