banner 468x60

Kapolri: Kalau Kami Gerak, OTT Bisa 3 Hari Sekali

78 views
banner 160x600
banner 468x60

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). RDPU tersebut membahas koordinasi Polri dengan penegak hukum lainnya, pembentukan densus tipikor serta penanganan sejumlah kasus seperti terorisme, korupsi dan narkotika. 

JOURNALPOLICE. ID –  Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya loyal dengan keputusan pemerintah untuk menunda pembentukan Densus Tipikor. Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/10) lalu

”Densus Tipikor ditunda itu perintah presiden, kita laksanakan. Polri loyal kepada presiden. Perintah presiden untuk tunda, kita tunda. (Tetapi) kami tetap mempersiapkan seperti apa organisasinya kalau seandainya terjadi, misalnya perubahan, ya kita akan laksanakan,” kata Tito di Sekolah Tinggi Ilmu kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (26/10).

Sebetulnya menurut Tito, kehadiran Densus Tipikor tidak akan bersinggungan apalagi mengurangi kewenangan instansi lain. KPK pun akan tetap jalan, tanpa ada masalah, tegasnya.

Monggo (KPK). Nggak akan terganggu dengan adanya Densus apapun namanya juga. Jaksa juga nggak akan terganggu. Permasalahannya kan selama ini (korupsi itu) masif. Lihat ini (KPK) melakukan penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) lagi kan (di Nganjuk, Jawa Timur). Masif, di mana-mana,” urainya.

Tito mengulangi pernyataan sebelumnya: ”kalau saya mau mengaktifkan penanganan korupsi ini, mungkin OTT-nya (oleh Polri), penangkapan bisa kita laksanakan tiap dua-tiga hari sekali.”

Bagi Tito ini bukan sekadar klaim. Contohnya saja saat dia membentuk Satgas Pangan menjelang lebaran lalu dimana hanya dalam dua bulan ada 322 perkara termasuk kartel. Juga Satgas Saber Pungli yang dalam setahun ada 1.100 perkara.

”Gampang, karena yang korupsi juga banyak. Yang perlu, pendapat saya, adalah bagaimana memperbaiki sistem. Kalau hanya nangkap-nangkapsaja, sistemnya tidak diperbaiki, maka jadi pegawai negeri, jadi bupati, siap-siap saja nanti ketangkap karena pasti ada salahnya karena sistemnya nggak diperbaiki,” tegasnya.

Penindakan memang harus tapi bukan yang utama. Yang utama adalah pencegahan dengan orientasi adalah hasil. Kalau korupsi bisa menurun jauh seperti misalnya di Georgia dan Ukraina, menurut Tito, itu baru bisa disebut sukses. Kesuksesan baginya bukan dihitung dari jumlah OTT dan jumlah penangkapan.

Yang penting baginya adalah mencegah calon pelaku untuk tidak korupsi dan jangan sampai masuk penjara karena berbuat kejahatan. Pencegahan dan memperbaiki sistem sangat penting.

”Itu yang harus masif. Jangan dibalik jadi: put them into the jail. Yang artinya tangkap sebanyak-banyaknya masuk ke dalam penjara. Ini justru bisa membuat terjadinya ketakutan dalam birokrasi,” paparnya.

Editor = Eka Awi
Sumber: Brt

Kontributor = tim jp

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.