banner 468x60

Kades Dan Panitia PTSL Saling Lempar Tanggung Jawab, Warga Jadi Korban

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id, Pati – Ketua Panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) desa Kutoharjo, kecamatan Pati , kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya angkat bicara.

Masalahnya, steatement kepala desa ( kades ) Kutoharjo beberapa waktu lalu di medio online membuat ketua panitia PTSL Dirmanto kecewa. Lantaran kades tidak mau tau urusan PTSL serta tidak mau ikut campur dan melimpahkan semua urusan PTSL ke ketua panitia padahal itu tanggung jawab bersama.

Kepada wartawan, sabtu (14/3/2020) Dirmanto mengatakan, bahwa kepala desa (kades) jangan melempar tanggung jawab kepada ketua Panitia dan tidak mau ikut campur. Sebab tanpa persetujuan kades, desa Kutoharjo tidak mendapatkan jatah kuota PTSL,” tanpa persetujuan kades, desa Kutoharjo tidak mendapat jatah kuota PTSL, jadi ini tanggung jawab bersama, termasuk kades jangan lepas tanggung jawab.” Kata Dirmanto

Menurtnya, pungutan sebesar 700ribu untuk mengurus sertifikat PTSL sudah sesuai aturan dari pemerintah pusat dan juga melalui musyawarah desa ( musdes ) dan diketahui oleh kades,” dari hasil musdes disepakati 700ribu, itu kan sudah sesuai aturan dari pemerintah pusat dan kades juga mengetahui hal itu, jika ada hasilnya kades juga ikut menikmati kok.” Ujarnya

Padahal sesuai Surat Keputusan Bersama ( SKB ) 3 menteri, bahwa untuk wilayah pulau jawa biaya pengurusan seetifikat PTSL tidak boleh lebih dari 150ribu.

Dirmanto mengaku, setelah sertifikat jadi dan dibagikan ke warga, dirinya berjanji akan mengembalikan sisa dana pungutan kepada warga. Dan untuk pengurusan berkas dibantu oleh oknum LSM, ” jika dana lebih nanti akan saya kembalikan ke warga, dan untuk membantu pengurusan berkas, kami dibantu anggota LSM.” Akunya( suf )

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.