banner 468x60

Jokowi Perintahkan Segera Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Rakyat dengan Swasta dan BUMN

banner 160x600
banner 468x60


JP-JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar kasus-kasus sengketa tanah melibatkan rakyat dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pemerintah segera diselesaikan. Tujuannya agar rakyat memiliki kepastian hukum atas tanah.

“Saya minta diselesaikan , diselesaikan secepat-cepatnya dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Jokowi saat memberi arahan dalam rapat terbatas membahas ‘Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan’ di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Jokowi mengungkapkan saat berkunjung ke daerah, dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat yang tanahnya bersengketa dengan pemerintah, swasta maupun BUMN.

Dia mencontohkan sengketa tanah antara rakyat dengan PTPN di Kampar, Riau. Jokowi yakin kasus serupa juga banyak terjadi di daerah lain.

“Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya,” ujarnya.


Pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi

Jokowi mengatakan bahwa selama ini tidak memberikan konsesi tanah yang luas kepada swasta, agar masyarakat bisa merasakan tanah-tanah milik negara untuk digunakan sebagai mata pencariannya.

Ia melanjutkan, pemberian izin tanah negara digunakan masyarakat untuk untuk memenuhi rasa keadilan.

“Siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya udah perintahkan ini cabut suruh konsesinya tegas-tegas, rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan sudah jelas di situ,” paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya agar memperbaiki setiap perizinan atau pun konsensi tanah kepada swasta. Ia ingin masyarakat juga memiliki izin mengelola tanah milik negara.

“Saya melihat sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi kabupaten/kota, ini agar cara-cara yang sistemik yang tersistem bisa menyelesaikan semuanya satu persatu kemudian juga implementasi kebijakan satu peta nanti juga akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat,” lanjut Jokowi.

“Kita harapkan di 2024 sampai 2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya,” tandasnya.(red.mjp/sbr:okezone)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.