banner 468x60

Inilah Kritik Yang Disampikan Politisi Golkar Disisa Masa Akhir Jabatan Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id PATI – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pati terkait pengumuman akhir masa jabatan dan usulan pemberhentian Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati masa jabatan tahun 2017-2022 dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Pati, Rabu (8/6/2022) nampaknya masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang belum dikerjakan.

Sebelumnya, dilansir dari zonasatu.net, hal itu menyusul lantaran anggota DPRD Pati Komisi B Sukarno yang mengkritisi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum lama ini serta visi dan misi. Sukarno menilai disisa masa akhir jabatan Bupati Pati dan wakil Bupati Pati pada Agustus mendatang dianggap masih jauh dari visi misi saat mencalonkan diri, sejauh ini masih ada yang belum tersampaikan dan dilaksanakan.

“WTP itu kan Wajar Tanpa Pengecualian, yang direncanakan, yang dianggarakan dan dilaksanakan itu wujudnya ada, namun itu seharuanya kan ada impectnya, dampaknya bagaimana, termasuk kemanfaatkan kemasyarakat. Misalnya dalam kegiatan yang sudah dianggarakan ternyata diaudit sudah benar, tapi ternyata impect dan kemanfaatan belum menyentuh kemasyarakat,” sindir Sukarno

Selain itu, lanjut Sukarno, terkait predikat WTP yang diperoleh Pemkab Pati, politisi Golkar itu mengaku bahwa kemungkinan hanya prosentase dari amggaran yang sudah di plot ke masing-masing SKPD, dan 95 persen apabila tidak ada masalah dianggap WTP, tapi nilai dari kegiatan itu sesuai penilaian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencapai target.

“Kalau dilihat dari kemanfaatan penyerapan anggaran itu belum tercapai, makanya penganggaran itu harus bisa berkelanjutan selama periode itu, dan bukti penilaian itu saya ada kok,” Ungkap Sukarno

Ditemui wartawan usai mengikuti rapat paripurna terkait pengumuman akhir masa jabatan dan usulan pemberhentian Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati masa jabatan tahun 2017-2022, Bupati Haryanto mengatakan tidak ada masalah terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

“Tidak ada masalah, sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sudah sesuai visi misi,” Jawabnya singkat

Terpisah, terkait LKPJ, hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan dan usulan pemberhentian Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati masa jabatan tahun 2017-2022.

“Tidak ada masalah, kalau pun ada sedikit kekurangan, itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Kita hqrus apresiasi lah, selama ini prestasi yang ditorehkan oleh Bupati Pati terhadap Kabupaten Pati, meskipun ada kekuranganya,” Pungkasnya

( suf/jp )

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.