banner 468x60

HUTANG NEGARA SALAH SIAPA ,SRI MULYANI & ZULKIFLI HASAN SALING SERANG

banner 160x600
banner 468x60

Zulkifli hasan dan Sri mulyani saling adu mulut

 

JOURNALPOLICE.ID- Jakarta – Awalnya dari pembacaan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, kini dirinya saling tuding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zulkifli menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang pada saat membacakan pidato kenegaraan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembacaan pidato kenegaraan berlangsung pada 16 Agustus 2018 yang satu rangkaian dengan Nota Keuangan tahun 2019.

Sorotan soal utang dan cara pencicilan utang pun langsung direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan Soal Utang RI, Siapa yang Benar?

Utang RI Dituding Tidak Wajar

Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

“Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat,” kata Zulkifli.

Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional.

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun lebih Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran uangnya dari manalagi.

 

“Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar ” kata Zulkifli.

Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan Soal Utang RI, Siapa yang Benar?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap kritikan Pimpinan MPR Zulkifli Hasan soal pembayaran pokok utang pemerintah menyesatkan, Perlu diklarifikasi sumber datanya.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, yang 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar dari mana uangnya.

“Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” kata dia seperti dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sumber :Fb,WAg,Tribun,Detik.com

Editor  : R.hidayat

 

 

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.