banner 468x60

HANYA NEGARA INDONESIA MENGGAGAP PALSU DOKUMEN UN SWISSINDO DALAM SIDANG PN CIREBON JABAR

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id -international-pantauan awak media Pada persidangan pertama pada tanggal 6 November 2018 sidang pertama pembacaan dakwaan berdasar klaripikasi dari Mabes Polri dilimpahkan kepada PN Cirebon yang mana terdakwa di dakwa pasal 263 sedang rentetan kronologi munculnya SBI dianggap Sudah tidak relevan lagi karena dasar yang di pakai masyarakat Voucer M1 dan SPBU (surat penghapusan utang ) artinya proses sudah dijalankan oleh un swissindo sebagaimana aturan bank dalam panatauan awak media mengagap perlunya pengunggakapan secara detail pihak 25 negara juga sudah beredar dan ada di medsos link link UNSwissindo luar negeri artinya perlu juga di libatkan karena tidak ada unsur-unsur merubah idologi negara negara lain bahkan masyarakat di negara lain juga masyarakatnya menerima Program UN-Swissindo.

Rabu, 31 Okt. 2018 Klasifikasi Perkara Pemalsuan Surat Nomor Perkara421/Pid.B/2018/PN SbrTanggal Surat Pelimpahan Rabu, 31 Okt. 2018

Nomor Surat Pelimpahan 421

Penuntut Umum 1.KUSTRIYO, S.H.

SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO

Tanpa di dampingi Penasehat Hukum artinya sesuai AKLAMASI AKBAR 10 Oktober 2016 siap menangung akibat yang timbul.

Kesatu:

PN Cirebon menerangkan Bahwa terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sumber masih berwenang mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara,sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah selaku Dewan Ikatan Dokumen Internasional yang meliputi Induk 25 (dua puluh lima) negara Multinasional yang sekarang dipusatkan kembali ke Indonesia yang sementara berada di Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yang terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT MULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

UN SWISSINDO terbentuk bersamaan dengan register UPU (Universal Postal Union) id 3166/Alpha 02 official name Indonesia pada tahun 1887,

untuk ijin terkait pendirian UN SWISSINDO di Indonesia adalah Un Approval Nomor : MISA 81704 Heavy Freedom Republik Indonesia 17-08-1945 Batavia dan yang mengeluarkan ijin adalah Presiden Soekarno,

hal tersebut terkait dengan patern license aggrement: CC/Creative Commonth 3.0 IGO dan UN SWISSINDO adalah gabungan dari global the comitte of three hundreds-the international organic agency-united nation, dimana bagian dari United Nations/UN SWISSINDO didalamnya sebagai keuangan kelompok Bank Dunia yang memiliki kegiatan yaitu :

Melepaskan beban utang publik/masyarakat melalui pemerintah.

Melepaskan dana hibah melalui IDA (International Development Association) yaitu melaksanakan index pembangunan manusia.

Bahwa program-program UN SWISSINDO dalam rangka melepaskan beban utang publik / masyarakat, yaitu :

Pelepasan beban utang publik/masyarakat;

Pelepasan beban utang negara anggota IBRD (Intrnational Bank Rekontruction Development) khususnya Indonesia.

Pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;Kuota jaminan cetak uang sah negara-negara anggota PBB;

Kuota jaminan pelepasan utang perusahaan;

Pembangunan venus project of the future city di setiap provinsi;

Membangun index dalam rangka index pertumbuhan pembangunan manusia sesuai dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke dalam sistem tata penyelenggara negara NKRI 17-8-1945.

Menyampaikan kembali dana hibah perwalian melalui IDA (International Development Association) sesuai No. Id IDA sejak tahun 1961 s/d 2018.

Bahwa terbentuknya program UN SWISSINDO tersebut adalah dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke depan sedangkan untuk bentuk dokumen dari program tersebut masih dalam penyusunan UN SWISSINDO untuk sementara yang sudah berjalan adalah pelepasan beban utang publik/masyarakat dan pemberian jaminan biaya hidup setiap orang didunia yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yang awalnya ada seseorang datang kepada terdakwa bercerita terkait memiliki hutang di perbankan, kemudian terdakwa memberikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang isinya masyarakat dapat menyampaikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) ke pihak perbankan untuk dibebaskan hutangnya dan dari orang pertama tersebutlah banyak yang menginginkan untuk dibebaskan hutang-hutangnya dibank, kemudian terdakwa sampaikan bahwa silahkan saja discan untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya dan dalam beberapa bulan sudah banyak relawan UN SWISSINDO di beberapa wilayah Indonesia, sehingga terdakwa melakukan AKLAMASI AKBAR pada tanggal 16 oktober 2016 di Taman Padang Monas depan istana Presiden, Jakarta untuk menyampaikan tentang program pelepasan utang publik/masyarakat dan program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia.

Bahwa cara pelaksanaan program pembebasan utang publik/masyarakat yaitu menggunakan Sertifikasi Pelepasan beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian masing-masing masyarakat menggunakan sertifikasi tersebut dilampirkan dengan data nasabah yang memiliki utang kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, DANAMON, MANDIRI, CIMB NIAGA dengan maksimal hutang yang dimiliki nasabah yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),

dengan akad kredit maksimal tertanggal 4 Februari 2016 dan untuk program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia caranya yaitu menggunakan e-KTP masing-masing masyarakat dilampirkan dengan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian diajukan kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Lippo Group (CIMB Niaga), didasari dari :UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa dan Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional;Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012;UN SWISSINDO selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club).

Bahwa Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selembar kertas yang berisi tentang SERTIFIKAT KAR-NEGARA Nomor : 99.98 SERI 1-4 INDUK 25 NEGARA yang berbunyi Sertifikasi Yang Dapat Diterima, Surat Pelepasan Beban Utang dan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selembar kertas yang berisi M1.

SURAT KUASA, terdiri dari nama masyarakat yang akan diberikan jaminan hidup dan ditandatangani oleh terdakwa.Bahwa masyarakat/nasabah yang mengajukan pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO mendapatkan fotocopy/scan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nomor Seri 101.102.537 dengan nilai Rp.4.500.000.000.000.000,- (empat ribu lima ratus trilyun rupiah) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia DARMIN NASUTION dan Direktur PU MULYAWAN HADAD pada tanggal 26 Juni 2012 yang terdapat stempel OFFICIAL VOUCHER M1-EXECUTION, OFFICIAL VOUCHER M1-2016, RATU ADIL VOUCHER M1-2016, PIN WORLD BANK-KHOLIPATUL IMAM MAHDI INTRUCTION OF VALIDLY, 99.98 WORLD VERPONDING, PAID IN FULL yang ditandatangani President Commisaries UN SWISSINDO tersebut dari terdakwa selaku Presiden UN SWISSINDO yang dibuat dengan menggunakan laptop merk Sony Vaio warna putih milik terdakwa.

Bahwa UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa, selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional, selaku Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012, selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club) dan

Susunan Struktur Organisasi UN SWISSINDO yaitu terdakwa sebagai Presiden/owner/chairman, saudara LATHOIFUD TOHAR sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dan Deputi Jenderal di Propinsi Indonesia tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016,

Bank Indonesia telah menerbitkan press release resmi guna mengklarifikasi pemberitaan dan isu tidak benar yang diinisiasi oleh UN SWISSINDO,

pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut: Menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan/atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut;

Hal tersebut tidak benar dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan dan kepentingan pribadi;

Terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya tersebut palsu;Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut;Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, apabila diperlukan kepada pihak-pihak yang mendapat permintaan tersebut dapat mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.Bahwa Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek yang pengaturan terkait Sertifikat Bank Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 18/24/DPM/2016 tanggal 31 oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, yaitu :

Sertifikat Bank Iindonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia secara scripless (tanpa warkat/non fisik) dan pencatatannya dilakukan dalam sistem Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);Yang dimaksud tanpa warkat (scripless) adalah diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Bank Indonesia dan bukti kepemiliki Sertifikat Bank Indonesia berupa pencatatan elektronik.

Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang digunakan memiliki karakteristik yaitu satuan unit terkecil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;

diterbitkan dan ditransaksikan disistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan apabila dikaitkan dengan Sertifikat Bank Indonesia,

peran DPSP sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor : 19/29/PADG/INTERN tanggal 31 Agustus 2017 tentang Organisasi Departemen  Penyelenggaran Sistem Pembayaran adalah melaksanakan operasional infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia yaitu BI-SSSS untuk penatausahaan surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia yang mulai dilakukan sejak tahun 2002 yang saat itu dikenal dengan sistem Book Entry Registry (BER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Edaran Nomor : 4/20/DPM perihal Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia.

Bahwa Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) merupakan   infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat (Scripless) sebagai pengganti Sistem SPS diberlakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/2/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/12/PBI/2010 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1718/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setlemen Dana Seketika terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/6/PBI/2016.Bahwa dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 080287, tanggal 21 Januari 2016, isinya memuat :Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);Terdapat nama dan tanda tangan atas nama NIRWANSYAH;Dengan nilai Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah); dan

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 101.102.537, tanggal 26 Juni 2012 isinya memuat :

Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Terdapat nama dan tanda tangan atas nama DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;Dengan nilai Rp. 4.500.000.000.000.000 (empat ribu lima ratus triliun rupiah); serta

Dokumen Acceptable Certification, isinya memuat :

Nama Bank Indonesia, Nomor Rekening dan nilai uang dalam Rupiah dan US Dollar adalah bukan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki UN SWISSINDO adalah palsu karena Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga Bank Indonesia dirugikan terkait dengan kredibiltas Bank Indonesia dan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta dengan adanya informasi Sertifikat Bank Indonesia yang tidak benar (palsu) tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dimasyarakat.

PN Cirebon membacakan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. —–

Kedua:

Bahwa pengadilan negeri cirebon menerangkan terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau

Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat,

atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sumber masih berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara,sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah selaku Dewan Ikatan Dokumen Internasional yang meliputi Induk 25 (dua puluh lima) negara Multinasional yang sekarang dipusatkan kembali ke Indonesia yang sementara berada di Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan

bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yang terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT MULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. UN SWISSINDO terbentuk bersamaan dengan register UPU (Universal Postal Union) id 3166/Alpha 02 official name Indonesia pada tahun 1887,

untuk ijin terkait pendirian UN SWISSINDO di Indonesia adalah Un Approval Nomor : MISA 81704 Heavy Freedom Republik Indonesia 17-08-1945 Batavia dan yang mengeluarkan ijin adalah Presiden Soekarno,

hal tersebut terkait dengan patern license aggrement: CC/Creative Commonth 3.0 IGO dan UN SWISSINDO adalah gabungan dari global the comitte of three hundreds-the international organic agency-united nation, dimana bagian dari United Nations/UN SWISSINDO didalamnya sebagai keuangan kelompok Bank Dunia yang memiliki kegiatan yaitu :Melepaskan beban utang publik/masyarakat melalui pemerintah.Melepaskan dana hibah melalui IDA (International Development Association) yaitu melaksanakan index pembangunan manusia.Bahwa program-program UN SWISSINDO dalam rangka melepaskan beban utang publik / masyarakat, yaitu :

Pelepasan beban utang publik/masyarakat;Pelepasan beban utang negara anggota IBRD (Intrnational Bank Rekontruction Development) khususnya Indonesia.Pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;


Kuota jaminan cetak uang sah negara-negara anggota PBB;Kuota jaminan pelepasan utang perusahaan;Pembangunan venus project of the future city di setiap provinsi;Membangun index dalam rangka index pertumbuhan pembangunan manusia sesuai dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke dalam sistem tata penyelenggara negara NKRI 17-8-1945.

Menyampaikan kembali dana hibah perwalian melalui IDA (International Development Association) sesuai No. Id IDA sejak tahun 1961 s/d 2018.

Bahwa terbentuknya program UN SWISSINDO tersebut adalah dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke depan sedangkan untuk bentuk dokumen dari program tersebut masih dalam penyusunan UN SWISSINDO untuk sementara yang sudah berjalan adalah pelepasan beban utang publik/masyarakat dan pemberian jaminan biaya hidup setiap orang didunia yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yang awalnya ada seseorang datang kepada terdakwa bercerita terkait memiliki hutang di perbankan, kemudian terdakwa memberikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang isinya masyarakat dapat menyampaikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) ke pihak perbankan untuk dibebaskan hutangnya dan dari orang pertama tersebutlah banyak yang menginginkan untuk dibebaskan hutang-hutangnya dibank, kemudian terdakwa sampaikan bahwa silahkan saja discan untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya dan dalam beberapa bulan sudah banyak relawan UN SWISSINDO di beberapa wilayah Indonesia, sehingga terdakwa melakukan

AKLAMASI AKBAR pada tanggal 16 oktober 2016 di Taman Padang Monas depan istana Presiden, Jakarta untuk menyampaikan tentang program pelepasan utang publik/masyarakat dan program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia.

Bahwa cara pelaksanaan program pembebasan utang publik/masyarakat yaitu menggunakan Sertifikasi Pelepasan beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO

kemudian masing-masing masyarakat menggunakan sertifikasi tersebut dilampirkan dengan data nasabah yang memiliki utang kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, DANAMON, MANDIRI, CIMB NIAGA dengan maksimal hutang yang dimiliki nasabah yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan akad kredit maksimal tertanggal 4 Februari 2016 dan

untuk program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia caranya yaitu menggunakan e-KTP masing-masing masyarakat dilampirkan dengan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian diajukan kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Lippo Group (CIMB Niaga), didasari dari :

UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa dan Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional;Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012;UN SWISSINDO selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club).

Bahwa Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selembar kertas yang berisi tentang

SERTIFIKAT KAR-NEGARA Nomor : 99.98 SERI 1-4 INDUK 25 NEGARA yang berbunyi Sertifikasi Yang Dapat Diterima, Surat Pelepasan Beban Utang dan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selembar kertas yang berisi M1. SURAT KUASA, terdiri dari nama masyarakat yang akan diberikan jaminan hidup dan ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa masyarakat/nasabah yang mengajukan pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO mendapatkan fotocopy/scan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nomor Seri 101.102.537 dengan nilai Rp.4.500.000.000.000.000,- (empat ribu lima ratus trilyun rupiah) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia DARMIN NASUTION dan Direktur PU MULYAWAN HADAD pada tanggal 26 Juni 2012 yang terdapat stempel OFFICIAL VOUCHER M1-EXECUTION, OFFICIAL VOUCHER M1-2016, RATU ADIL VOUCHER M1-2016, PIN WORLD BANK-KHOLIPATUL IMAM MAHDI INTRUCTION OF VALIDLY, 99.98 WORLD VERPONDING, PAID IN FULL yang ditandatangani President Commisaries UN SWISSINDO tersebut dari terdakwa selaku Presiden UN SWISSINDO yang dibuat dengan menggunakan laptop merk Sony Vaio warna putih milik terdakwa yang kemudian oleh terdakwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut digunakan untuk pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO.

Bahwa UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa, selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional, selaku Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012, selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club) dan Susunan Struktur Organisasi UN SWISSINDO yaitu terdakwa sebagai Presiden/owner/chairman, saudara LATHOIFUD TOHAR sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dan Deputi Jenderal di Propinsi Indonesia tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan press release resmi guna mengklarifikasi pemberitaan dan isu tidak benar yang diinisiasi oleh UN SWISSINDO, pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:

Menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan/atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut;

Hal tersebut tidak benar dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan dan kepentingan pribadi;

Terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya tersebut palsu;Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut;

Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, apabila diperlukan kepada pihak-pihak yang mendapat permintaan tersebut dapat mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Bahwa Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek yang pengaturan terkait Sertifikat Bank Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 18/24/DPM/2016 tanggal 31 oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, yaitu :

Sertifikat Bank Iindonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia secara scripless (tanpa warkat/non fisik) dan pencatatannya dilakukan dalam sistem Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);

Yang dimaksud tanpa warkat (scripless) adalah diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Bank Indonesia dan bukti kepemiliki Sertifikat Bank Indonesia berupa pencatatan elektronik.

Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang digunakan memiliki karakteristik yaitu satuan unit terkecil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; diterbitkan dan ditransaksikan disistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan apabila dikaitkan dengan Sertifikat Bank Indonesia,

peran DPSP sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor : 19/29/PADG/INTERN tanggal 31 Agustus 2017 tentang Organisasi Departemen  Penyelenggaran Sistem Pembayaran adalah melaksanakan operasional infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia yaitu BI-SSSS untuk penatausahaan surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia yang mulai dilakukan sejak tahun 2002 yang saat itu dikenal dengan sistem Book Entry Registry (BER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia dan

Surat Edaran Nomor : 4/20/DPM perihal Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia.

Bahwa Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) merupakan   infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat (Scripless) sebagai pengganti Sistem SPS diberlakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/2/PBI/2008 dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/12/PBI/2010 serta

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1718/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setlemen Dana Seketika terakhir diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/6/PBI/2016.Bahwa dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 080287, tanggal 21 Januari 2016, isinya memuat :

Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);Terdapat nama dan tanda tangan atas nama NIRWANSYAH;Dengan nilai Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah); dan

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 101.102.537,

tanggal 26 Juni 2012 isinya memuat : Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);Terdapat nama dan tanda tangan atas nama DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;Dengan nilai Rp. 4.500.000.000.000.000 (empat ribu lima ratus triliun rupiah); serta

Dokumen Acceptable Certification, isinya memuat : Nama Bank Indonesia, Nomor Rekening dan nilai uang dalam Rupiah dan US Dollar adalah bukan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki UN SWISSINDO adalah dianggap palsu karena Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga Bank Indonesia dirugikan terkait dengan kredibiltas Bank Indonesia dan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta dengan adanya informasi Sertifikat Bank Indonesia yang tidak benar (palsu) tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dimasyarakat.

Pantauan Dugaan kerugian pada masyarakat tidak tepat karena adanya program un swissindo itu program pembebasan hutang selain individu juga program pembebasan hutang semua negara negara anggota un swissindo uno pbb yang mana jika proses hukum yang sedang berjalan di negara lain berjalan tanpa campur tangan pemerintahanya

Jangan hanya SBI dianggap palsu sebagai bahan utama persidangan namun sejarah history timbulnya SBI yang dianggap palsu oleh pihak-pihak yang merasa di rugikan secara non material namun harus dibuktikan bahwa perjanjian yang awal akhir juga harus diungkap

sejarah timbulnya UN SWISSINDOyang mencatut negara anggota yang diklaim juga di periksa agar tidak ada kerancuan kebenaran sejarah atuapun cerita cerita itu.

Gak masuk akal jika hanya SBI palsu berani memberikan surat surat yang di kirim oleh Pimpinan UN Swissindo kepada 25 negara Induk dan 300anggota serta bukti-bukti agar di pengadilan cirebon memanggil pihak negara yang di sebut sebut oleh pimpinan UN SWISSINDO -UNO PBB pantauan tim media.(red Mjp/rhdyt)

 

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.