banner 468x60

Hak Angket, Ketua Fraksi PDI P Teguh Bandang Waluyo Beda Persepsi Dengan Pimpinan DPRD

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id | PATI – Agenda hak angket yang di batalkan sesuai pernyataan Ketua Fraksi PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Teguh Bandang Waluyo nampaknya berbeda dengan pernyatan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, meskipun keduanya bernaung di partai yang sama.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin membantah kabar tersebut, ia mengatakan pembentukan pansus hak angket tidak dibatalkan, hanya saja saat rapat paripuna pembetukan pansus hak angket, jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.

“Tidak dibatalkan, karena rapat kemarin itu tidak sesuai kuorum, sesuai Tata Tertib (Tatib) dari DPRD Pati, dan kemudian Tatib itu mengacu pada PP, itu tentunya dibawah rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, lha itu mekanismenya bagaimana, kita mengacu pada Tatib tersebut,” Kata Ali kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/6/2022)

Sebelumnya, dilansir dari zonasatu.net, Ketua fraksi PDI P, Teguh Bandang Waluyo mengaku bahwa pembatalan penetapan hak angket itu lantaran anggota yang hadir tidak sesuai kourum. Menurutnya, hak angket ini adalah keputusan bersama, namun apabila dalam paripurna tidak sesuai kuorum, maka dari DPRD sendiri tidak bisa berbuat apa-apa.

“Mungkin hak angket sudah berat, karena kita lihat, 50 persen saja tidak ada yang datang, dan upaya kami hanya mengawal, sejauh mana laporan yang sdisampaikan,” Ujarnya belum lama ini

DPRD adalah panggung politik, apabila anggota DPRD ada kepentingan lain, atau adanya pengondisian, dirinya tidak tau, yang jelas fraksi PDI P masih tetap bersikukuh.

“Sampai detik ini kami masih solid, bahkan kami masih mengawal teman-teman yang sudah melapor di kepolisian,” Tegasnya

( suf/jp )

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.