banner 468x60

Gema PS Hearing Rapat bersama komisi B Terkait Pemanfaatan Hutan Rakyat

banner 160x600
banner 468x60


Gema PS Hearing Dengan Komisi B terkait Progam Perhutanan Sosial Di Jawa Tengah
Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) menggelar hearing dengan Komisi B Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Tengah dan juga jajaran instansi pemerintah jawa tengah, diantaranya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Infrastruktur Sumber daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dan Biro Hukum.

Rapat yang bertempat di Ruang Kerja Komisi B gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (5/7) Pagi, juga dihadiri oleh Perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH) jaringan se-Jawa Tengah.

Agenda rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan legislatif dan jajaran instansai pemerintah Jawa Tengah ini membahas terkait progam pemerintah tentang perhutanan sosial, yaitu Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
Dalam Kesempatan tersebut, Gema PS menyatakan bahwa mereka menyambut baik program pemerintah terkait dengan perhutanan sosial.
“Kami menyambut baik program perhutanan sosial yang dibuat oleh pemeritah, karena dengan adanya program tersebut masyarakat kawasan hutan lebih diperhatikan oleh pemerintah.” Terang Hanafi, Aktivis Gema PS
Menurut Hanafi, Program ini dapat menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya petani hutan. Dari total keseluruhan luas wilayah hutan di Jawa Tengah, yaitu 635.858 ha sudah turun 19 SK pemerintah yang total wilayah hutan yang bisa digarap oleh petani sebanyak 7.373 ha.
“Dengan adanya program ini, banyak petani hutan yang sudah terbantu dan semoga cakupannya lebih bertambah lagi supaya lebih banyak lagi petani hutan yang terbantu. Kami sadar, dengan adanya akses pemanfaatan lahan bagi petani merupakan bagian penting, tetapi hal yang harus diingat bahwa persoalan petani tidak hanya terkait akses lahan, tetapi juga persoalan-persoalan petani dalam produksi dan pasca panen, kami berharap dapat bekerja bersama sama dalam mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut.” Imbuhnya.

Sementara itu, Pihak Komisi B mengungkapkan dalam rangka mensukseskan program pemerintah terkait Perhutanan Sosial Komisi B tengah menginisiasi PERDA perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dan tinggal selangkah lagi PERDA akan diparipurnakan.

PERDA ini merupakan bentuk dari hadirnya pemerintah Jawa Tengah di tengah persoalan masyarakat desa hutan. Sehingga dengan adanya PERDA ini, Pemerintahan Jawa Tengah dapat memberikan support penuh terhadap masyarakat desa hutan baik petani kawasan hutan, usaha ekonomi produktif yang berada di kawasan hutan dll. Kami ingin kemiskinan di Jawa Tengah yang tinggi ini segera teratasi.

“Masak petani kawasan hutan, yang sama-sama penghasil pangan bagi kita semua cari pupuk susah. CPCL di lempar kesana kemari.” Ucap Chamim Irfani Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tengah.

“Program Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari nawacita pemerintah ini, harus kita kawal bersama sama, baik pemerintah, masyarakat maupun Ormas seperti Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).” Imbuhnya.

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.