banner 468x60

DPRD Kembali Terima Aduan Peserta Perangkat Desa, Ketua Komisi A Malah Kabur”

banner 160x600
banner 468x60

Journalpolice.id | PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali terima aduan dari sejumlah warga masyarakat peserta calon perangkat desa yang merasa dirugikan di ruang sidang paripurna yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Kamis (21/42022)

27 peserta calon perangkat desa yang didampingi kuasa hukumnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin beserta Waki Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 serta Fraksi PDIP (Partai Dokrasi Indonesia Perjuangan) dan Ketua Komisi A, Bambang Susilo yang meminta ijin keluar sebelum acara selesai.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parade Nusantara dan Kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra mendatangi gedung kantor DPRD Pati mengaku mendapat kuasa dari 27 peserta calon perangkat desa yang merasa dirugikan oleh panitia pelaksana.

Suyono selaku koordinatoor dari LBH Parade Nusantara dan kantor hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses pelaksanaan pengisian perangkat desa dari awal hingga akhir dinilai banyak kejanggalan dan kecurangan.

“Banyak sekali kita temukan kejanggalan, mulai dari skor pengabdian hingga hasil tes yang diduga dimonopoli bahkan sampai ada dugaan money politik untuk calon tertentu,” ungkap Suyono

Dalam hal ini, pihaknya keminta kepada DPRD selaku pengawas untuk memggunakan kewenanganya dan kapasitasnya sebagai penyambung lidah masyarakat.

“Kami meminta kepada DPRD untuk mengawal perkara ini dan menggunakan kapasitasnya sebagai pengawas, sebab pengisian perangkat desa tahun ini banyak kecurangan,” pintanya

Sementara Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menjelaskan terkait kapasitasnya di DPRD, dan mengikti dinamika yang terjadi belakangan ini, termasuk wacana menggunakan hak angket apabila diperlukan.

“Ini adalah panggung politik, jadi kita harus paripurnakan dulu, paling tidak 3/4 dari semua anggota dari fraksi baru bisa melangkah ke agenda hak angket,” jelas Ali

Meskipun pengaduan calon perangkat desa yang didampingi tim kuasa hukum dari LBH Parades Nusantara dan Kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra berlangsung alot, akan tetapi Fraksi PDIP sendiri akan terus kemperjuangkan hak-hak masyarakat.

( suf/jp )

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.