banner 468x60

Ditreskrimsus Polda Jateng Meringkus 8 Kades Kabupaten Demak Terkait Suap Seleksi Perangkat Desa

banner 160x600
banner 468x60

SEMARANG – (22/11/2022) 8 orang Kepala Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak harus berurusan dengan aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Para Kepala Desa ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat kegiatan suap dalam pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah pada tahun 2021.

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio menerangkan 8 tersebut adalah AS (Kades Tambirejo), AL (Kades Tanjunganyar), H (Kades Banjarsari), MJ (Kades Mlatiharjo), MR (Kades Medini), S (Kades Sambung), P (Kades Jatisono) dan T (Kades Gedangalas).

“Para tersangka menjanjikan dapat meloloskan para peserta ujian yang akan mengikuti seleksi pemilihan perangkat desa di 8 desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan syarat menyerahkan sejumlah uang,” ungkap Ditreskrimsus pada konferensi pers, Selasa (22/11).

Bersama dengan mereka, lanjut Kombes Dwi, Ditreskrimsus menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 470 juta,
1 unit Handphone Merk OPPO, bukti pembayaran kamar dan meeting room sebuah hotel di Semarang,
rekaman CCTV dan sejumlah dokumen.

Kombes Dwi, dilaksanakan Ujian seleksi Pilprades dan 15 peserta yang telah membayar sejumlah uang kepada 8 oknum kades tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dilantik menjadi perangkat desa.

Atas perbuatan dalam aksi suap, 8 oknum Kades Kabupaten Demak itu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

“Adapun ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.250 juta,” ujar Kombes Dwi

Lebih lanjut, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi suap saat mengikuti seleksi apa pun, baik sebagai panitia maupun peserta.

“Laksanakan dan seleksi dengan jujur, terbuka dan sesuai prosedur. Kasus suap dalam pelaksanaan seleksi merupakan kejahatan serius dan ada ancaman pidananya,” tutup Kombes Dwi.**(R.styo nugroho)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.