banner 468x60

Direktur pengawas kebijakan publik lidikkrimsus ri puji langkah ganjar pemimpin penuh bertanggung jawab terhadap kasus wadas

banner 160x600
banner 468x60


Sragen, JP | rois hidayat selaku direktur pengawas kebijakan publik pbh lidikkrimsus ri menilai dan memuji langkah seorang pempimpin jawa tengah ganjar pranowo.

Pemimpin itu bertanggung jawab dalam hadapi persoalan yang menimpa warganya terutama di wadas purworejo dengan datang langsung dengan mengambil resiko besar dan jangan sampai persoalan sudah di selesaikan lewat pendekatan personal bahkan menginap dirumah warga,

Jangan malah orang luar ikut membesar besarkan persoalan yang sudah ditangani apalagi Gubernur jateng dengan jajaran mengambil langkah strategis cepat.

bagaimana lagi seorang pemimpin akan menyelaesaikan masalah jika tidak diurai dengan cara mendatangi warga mendengar langsung apa yang terjadi sehingga cepat ada solusi, ini bisa dijadikan contoh kedepan pemimpin harus bertanggung jawab, apa yang dilakukan bawahannya dan jangan di besarkan lagi jika pemimpin sudah bertanggung jawab serta minta maaf.

Selaku direktur pengawas kebijakan publik pbh lidikkrimsus ri mengapresiasi pemimpim seperti ganjar harus di dukung karena langkah langkahnya.

Dan mau menyelesaikan dengan cara apalagi kalo salah anak buah dan pimpinan sudah tanggung jawab dan mengevaluasi kerja anak buahnya serta selesaikan akar masalahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil sejumlah langkah usai adanya ketegangan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Salah satunya, kata Ganjar, dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk memberikan sosialisasi soal Waduk Bener.

Menurut dia, Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo nantinya diharapkan dapat mengairi 15.519 hektare sawah yang ada di sekitarnya.

“Proses ini sejak 2013 dan kami mengawal terus-menerus,” ujar Ganjar dikutip Antara, Rabu 9 Februari 2022.

Meski begitu, Ganjar mengaku menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) untuk proyek Waduk Bener tersebut. Dia menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Hingga tadi malam, saya mendapat telepon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telepon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas,” ucap Ganjar Pranowo.

Usai secara simbolis meberikan kompensasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil sejumlah langkah usai adanya ketegangan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Salah satunya, kata Ganjar, dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk memberikan sosialisasi soal Waduk Bener.

Menurut dia, Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo nantinya diharapkan dapat mengairi 15.519 hektare sawah yang ada di sekitarnya.

“Proses ini sejak 2013 dan kami mengawal terus-menerus,” ujar Ganjar dikutip Antara, Rabu 9 Februari 2022.

Meski begitu, Ganjar mengaku menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) untuk proyek Waduk Bener tersebut. Dia menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Hingga tadi malam, saya mendapat telepon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telepon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas,” ucap Ganjar Pranowo.*(roy)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.