banner 468x60

Dianggap Memutus Aliran Listrik ke Sejumlah Tempat Hiburan Malam Secara Sepihak, Ketum LPKSM Putra Lawu : PLN Rayon Pati Diduga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen

banner 160x600
banner 468x60


Foto : Gunadi dan nur staf pelayanan PLN Rayon Pati saat dimintai keterangan

Journalpolice.id | Pati – Ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Lawu, Rois Hidayat angkat bicara terkait pemutusan jaringan listrik secara sepihak oleh PLN Rayon Pati dengan dalin menindaklanjuti surat dari bupati Pati.

Rois Hidayat sangat menyayangkan dengan sikap PLN Rayon Pati yang dengan mudah mengambil langkah memutus jaringan listrik ke kesejumlah tempat hiburan malam tanpa mengedepankan hak-hak konsumen.

” Yang jelas apa yang dilakukan PLN Rayon Pati sudah melanggar hak konsumen dan itu sudah di atur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan.” Ungkap Rois Hidayat melalui pesan singkat WhatsApp.

Rois Hidayat menjelaskan, konsumen berhak dan meminta ganti rugi atas pemutusan jaringan listrik secara sepihak oleh PLN Rayon Pati dan konsumen bisa tempuh jalur hukum.

” sesuai yang tertera dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Jelasnya

Terpisah, staf pelayanan pelanggan PLN Rayon Pati, Gunadi yang di dampingi Nur yang juga staf pelayanan pelanggan saat ditemui wartawan di halaman kantor tidak bisa berkimentar panjang lebar.

” Kita hanya menindaklanjuti surat perintah dari bupati mas, selebihnya biar manager saja yang menjawab.” Ujar Gunadi selaku staf pelayanan pelanggan, Rabu (27/10/2021)

Diketahui, PLN Rayon Pati bertindak memutus jaringan listrik di sejumlah tempat hiburan malam atas dasar surat perintah dari bupati Pati yang tertanggal 12 Juli 2021.

1. Intruksi menteri dalam negeri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 diwilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan intruksi Mendagri No.19 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19.

2. Intruksi Bupati Pati No.2 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di kabupaten Pati, sebagaimana telah diubah dengan instruksi Bupati Pati No.4 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua atas instruksi Bupati Pati No.2 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di kabupaten Pati.

( suf )

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.