TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

Jokowi: IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI di ASEAN Kita Tertinggi

Jp-jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup perdagangan saham 2018 hari ini. Dalam sambutannya, Jokowimenyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbaik kedua di dunia.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi pun memberi penjelasan terkait hal tersebut. Dia mengatakan, pemeringkatan itu karena IHSG termasuk yang mengalami penurunan paling kecil di dunia.

Jokowi Sebut IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI: di ASEAN Kita Tertinggi
Jokowi: IHSG Terbaik Kedua di Dunia
“Kita gini lho, kalau (IHSG) per sekarang di bawah 3%, Asia sudah yang terbaik lho. Kita di bawah India maksudnya. Di ASEAN kita tertinggi,” kata dia di BEI Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Inarno mengatakan, hampir semua bursa di Asia ‘memerah’ secara tahun berjalan. Di tingkat dunia, indeks Dow Jones saja minus 7%.

“Negatif semua, Dow Jones itu sekarang berapa saya tanya kamu year to date 7% minusnya, kita less than 3%,” terangnya.

Menurutnya, kondisi itu karena ekonomi Indonesia positif. Inflasi Indonesia juga tercatat rendah.

“Kita ekonomi kondusif, kita punya inflasi rendah Pak Jokowi bilang juga kan, jadi kepercayaan asing terhadap kita luar biasa,” terangnya.

“Kita ini tahun ini record untuk company listed 57 terbesar Asia, kenaikan SID di atas 30% jadi maksudnya prospek asing melihat kita tuh very sexy,” tutupnya.

Menurut Wimboh, mengacu kepada data yang dimiliki OJK pada 27 Desember 2018, IHSG berada di bawah pertumbuhan bursa India.

Menurut data OJK, Indeks Acuan pasar saham dunia 2018, hanya pasar modal India yang menguat 5,32%. Sementara indeks saham negara lain tercatat turun.

Masih berdasarkan data OJK, IHSG mengalami penurunan paling kecil, yakni hanya 2,6%. Sehingga indeks saham di pasar modal Indonesia berkinerja paling baik kedua setelah India.

Sayangnya data itu berbeda dengan data dari PT Bursa Efek Indonesia sendiri yang menggunakan data 27 Desember 2018. Rata-rata bursa di dunia memang mengalami koreksi tahun ini.

Namun ada beberapa bursa yang masih tumbuh positif, misalnya India yang naik 5,32% (hingga perdagangan kemarin) juga Brasil yang melesat 11,43%.

Selain itu, masih ada juga Qatar tumbuh 20,36%, Rusia 10,43%, Saudi Arabia 7,37% dan Norwegia 0,42%. Sementara Bursa Indonesia masih mencatat pertumbuhan minus. [red.rhdyt/sbr:etik.cm]

PERINGATAN HARI WARISAN PURBAKALA DUNIA KEBANGGAAN MASYARAKAT SANGIRAN KAB.SRAGEN


JP-Sragen, Jumat , 28 Desember 2018 , Di komplek MENARA PANDANG, Kalijambe , Sragen. pukul 09.00wib  -Sampai dengan selesai acara begitu meriah serta semua komponen masyarakat dan pemerintah hadir bangga punya Sangiran sebagai warisan purbakala dunia.

sanggar sukma puspita dengan tarian jatilan mewarnai acara perayaan hari warisan dunia situs purbakala kalijambe yang berada di wilayah kabupaten sragen.


acara yang dihadiri kapolsek kalijambe, kabid kebudayaan dinas P & K sragen, perwakilan dinas pariwisata, kasi destinasi wisata, Dispora sragen, kepala sekolah, camat kalijambe dan para kades ini tampak antusias dan apresiasi kegiatan ini.

serta dihadiri  oleh masyarakat Kalijambe dan sekitarnya yang Terbagi dari 5 claster situs purbakala meliputi claster krikilan, Dayu , ngebung, Bukuran dan Manyarejo, yang berada dalam wilayah Sragen, kegiatan yg di selenggarakan oleh POKDARWIS (kelompok Sadar Wisata) Wonderfull sangiran.

Perkumpulan Masyarakat Pelestarian Situs Dan Budaya Sangiran (PMPSBS) dengan ketua sadiman subur menghimbau bahwa masyarakat harus sadar akan pelestarian situs-situs yang berskala dunia yang tak kalah dengan afrika. tandasnya.
dalam perayaan hari warisan dunia 2018 dan mengharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini agar memupuk rasa dan kesadaran masyarakat akan pentingnya obyek wisata khususnya situs purbakala sangiran dan sekitarnya yang perlu di jaga dan dilestarikan yang tidak lain juga merupakan warisan Dunia dan kebanggaan pariswisata dunia masyarakat bisa menaikan inkam dan ekonomi lebih meningkat dengan slogan Cultural Heritage and Sustainable Tourism
Sangiran Berdaya, Sangiran Lestari dan Sejahtera.(red.rhdyt/edot)

OPONI SEWORD: INGIN MEMILIKI SAHAM GRATIS,TANPA BACA ISI KLAUSUL AKHIR KONTRAK PT.FREEPORT ITU SONTOLOYO NAMANYA

JP-Nasional-pantauan media berbagai sumber mengambil opini istilah Sontoloyo indentik dengan Buta hati Ngawur dalam mensikapi sesuatu hal banyak masyarakat ikut pola pikir sontoloyo karena sudah menjastice bahwa kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jokowi dianggap salah,tidak tepat dan lain lain karena sudah apriori melihat lebih jeli,adapun kekurangan kritik sampaikan dengan data selalu terucap oleh jokowi.

Sangat pas dengan pemberian istilah politisi sontoloyo oleh Jokowi dalam satu kesempatannya berpidato. Yang dimaksudkan Presiden barangkali adalah mereka yang gemar mengeluarkan pendapat asal sambar, alias tanpa logika, persis seperti pemahaman hampa tentang hal yang sesungguhnya tidak dikuasainya.

Pemahaman yang keluar dari logika normal kembali dilontarkan politisi Gerindra, Fadli Zon soal divestasi Freeport yang menurutnya pembelian itu merupakan kebijakan sontoloyo. Jika kita berpikir secara wajar, rasanya pendapat Fadli Zon justru yang lebih pantas disebut pendapat sontoloyo.

’Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo,” kata Fadli, Sabtu (22/12/2018). Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.

Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita,” katanya. “Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu,” ujar Fadli.

Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu. “Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun,” tutupnya.

Berlagak serba tahu, entah dari mana datangnya hitung-hitungan bahwa negara tidak perlu membayar sepeser pun ketika masa kontrak karya Freeport selesai pada tahun 2021, perhitungannya sungguh tidak mencerminkan seorang yang mengedepankan azas kepantasan. Ketika dia melontarkan satu gagasan, seolah-olah publik sangat awam dalam semua hal yang ingin dititahkannya, sehingga mereka hanya mengiyakan semua hal yang bersumber darinya.

Pemahaman para pendukungnya yang dengan menelan tanpa mencerna terlebih dahulu semua komentar dan kritikan Fadli, tentu akan menebarkan pesan idolanya itu sebagai nilai kebenaran yang mereka yakini tanpa reserve.

Ironisnya, logika terbalik itu menjadi nilai mutlak dan dipakai modal guna menyerang pemerintah, dan pihak yang diserangnya, di hadapan mereka justru menjadi pesakitan karena dianggap tak tahu apapun.

Head of Corporate Communication and Goverment Relation Inalum Rendy Witoelar angkat bicara untuk menjawab pertanyaan publik tersebut. Menurut dia, Freeport Indonesia mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021, namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Pasal 31 ayat 2 KK: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg tercantum, persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini dengan ketentuan bahwa perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut- turut, dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintan tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Rendy menjelaskan, berakhir atau tidaknya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena Freeport-McMoran (FCX) menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase dan tidak ada jaminan 100 persen Indonesia akan menang.

’Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis,” tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (15/7/2018).

Jadi mau diambilalih sekarang atau menunggu kontrak habis, pemerintah tetap harus membayar ke Freeport jika ingin menguasai tambang emas terbesar di dunia tersebut.

Hal ini berdasarkan KK Pasal 22 ayat 1: Sesudah pengakhiran persetujuan berdasarkan pasal 22 ini atau pengakhiran persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku.

Jadi pemerintah harus membeli seluruh kekayaan Freeport Indonesia yang bergerak maupun dengan nilai tidak lebih rendah dari book value. Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited mereka ada di sekitar US$ 6 miliar. Pemerintah pun wajib membeli pembangkit listrik yang di area tersebut senilai lebih dari Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sekarang mari kita beri penilaian, informasi manakah yang lebih bisa diterima, apakah kita membeli seluruh saham tersebut pada saat ini dengan kewajiban pembayaran $ 3,5 M, atau nanti setelah selesai masa kontrak karya yang jumlahnya $ 6 M sesuai nilai buku perusahaan ?

Jika kita tidak memiliki pemikiran dengan logika terbalik, sebagaimana dilontarkan Fadli Zon, pasti akan cenderung memilih alternatif pertama. Lain halnya jika Fadli Zon barangkali karena memiliki interes tertentu, dia cenderung memilih alternatif kedua yang beban keuangannya lebih besar.

Bagi Fadli Zon barangkali tidak masalah jika negara harus membayar lebih besar dibanding saat pembayaran saat ini, karena yang ada di pikirannya adalah majikannya bisa berpeluang menjadi Presiden, sementara ketika Freeport berhasil diakuisisi saat ini, maka peluang itu dengan sendirinya akan pupus, bahkan jauh sebelum pencoblosan dilakukan.(red.rhdyt/sbr:seword)

 Apa Manfaatnya untuk Rakyat RI? Setelah Caplok Saham Freeport

JP-jakarta – Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar
di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. 

Lantas, dengan adanya akuisisi mayoritas saham PTFI oleh Inalum ini apa keuntungannya buat Indonesia? Berdasarkan dokumen dari Inalum, berikut pemaparannya:

Kekayaan Rp 2.400 triliun
Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2.400 triliun hingga 2041.

Laba Bersih Capai 29 Per Tahun
Laba bersih PTFI setelah tahun 2022 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas freeport.

Pemda Papua Punya Saham 10%
Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$ 100 juta atau Rp 1,45 triliun per tahunnya setelah 2022 di mana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3% untuk Provinsi Papua.

Pemda Dapat Laba Bersih 6%
Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2,5% untuk Kabupaten Mimika, 2,5% untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Menyumbang Pendapatan Negara 
Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar diRepublik indonesia.

Membuka Lapangan Kerja 
Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja. Sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.

Tempat Belajar Pertambangan Paling Maju di Dunia Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan di dalamnya saja sejauh 700 kilometer (km), jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya.(red.rhdyt/sbr:dtk)

FADLI ZON : RI MILIKI SAHAM 51% VS 9.35% , SEBUT KEBIJAKAN SONTOLOYO

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan kebijakan sontoloyo.

JP – Karanganyar – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan kebijakan sontoloyo.

Fadli menilai, pemerintah Indonesia mestinya tidak perlu mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport. Mengingat PT Freeport hanya menyewa lahan milik Indonesia.

Seharusnya, lanjut Fadli, pemerintah bisa lebih cerdas dengan menunggu sampai kontrak PT Freeport rampung yakni tahun 2021 mendatang. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun.

“Saya tidak menyebut itu pengambilalihan, itu kebijakan yang sontoloyo. (Mestinya) Kita tunggu saja, kalau waktunya kita gratis. Untuk apa ngeluarin uang sampai puluhan triliun, kalau tidak salah Rp 55 triliun dan itu utang lagi. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo,” tegas Fadli Zon di sela kunjungannya ke Sekretariat Prabowo-Sandi di Dukuh Tempuran RT 4 RW 6, Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, Sabtu (22/12).

Fadli menambahkan, pengambilalihan Freeport tidak perlu dilakukan, karena kontraknya habis tahun 2021. Freeport akan kembali menjadi milik Indonesia. Fadli pun mengungkapkan, seharusnya pemerintah bisa lebih bersabar hingga dua tahun ke depan. Mengingat, pembicaraan kontrak baru dimulai tahun 2019.

“Seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai keluar uang untuk mengambil alih sesuatu yang merupakan milik kita. Kalau sudah milik kita kok diambil alih itu kan lucu. Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis tahun 2021. Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli mengatakan, pemerintah sudah salah kaprah. Seolah-olah ingin membangun nasionalisme. Padahal membuat utang baru yang jumlahnya sangat. Langkah pemerintah ini justru sangat merugikan kepentingan nasional.

“Jadi ini menurut saya betul-betul kebijakan sontoloyo,” tandasnya. (Red.rhdyt/sbr:suarasosmed)

Rhenald Kasali : Kenapa Sih Ada Yang Tak Senang Indonesia Kuasai 51% Saham Freeport


PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akhirnya tuntas menguasai 51,2% saham freeport, menyusul rampungnya pembayaran divestasi saham PT Freeport Indonesia.

JP-JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akhirnya tuntas menguasai 51,2% saham freeport, menyusul rampungnya pembayaran divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Peralihan saham itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

Divestasi saham itu mengundang beragam komentar dari banyak kalangan. Bahkan, Rhenald Kasali, Guru besar FEB Universitas Indonesia mengatakan tidak semua pihak happy dengan keberhasilan itu.

Ini poin-poin penjelasan Rhenald Kasali, terkait mengenai adanya pihak yang tidak happy tersebut.

1. Freeport itu PT. Sedangkan alam itu tanah, emas. Tanahnya tetap dikuasai NKRI, dan dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak. Itu adalah hak atas tanah yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak dan tembaganya.

2. Yang namanya PT itu berbeda dengan tanah yang dijamin konstitusi. Di dalam PT itu ada aset, ada modal, saham-saham, R&D, ada team direksi, expertise, brand, technology, market channel. Ada harta-harta kelihatan dan ada intangiblesnya. PT ini bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan jika mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar dan kita pasti tak bisa olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya. Kalau mau tanahnya saja, usir saja PT nya, lalu bangun sendiri PT baru. Tapi, butuh 20-30 tahun dan sangat mahal untuk bisa membentuk itu semua.

3. Jokowi rela compang-camping dihina para mafioso yang berada di balik kuasa itu. Dia bereskan dengan tenang untuk dapat bagian dari PT nya yang lebih besar dan fair, yaitu bayar yang menjadi hak orang lain dan sebaliknya mereka harus bayar lebih baik yang menjadi hak kita

4. Ada yang bilang itu memang sudah saatnya beralih. Ya begini, sekarang semua orang bisa bilang sudah saatnya. Tetapi menentukan saatnya sebelum waktunya tiba itulah leadership. Dan jangan lupa ide itu murah karena tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur.

5. Yang kita beli dan ambil alih itu sahamnya sehingga kita bisa menjadi pemegang saham mayoritas supaya bisa dapat bagian lebih besar dan bisa pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang kita gak kuasai…. kita bisa belajar alih teknologi dan skill.

6. Mengapa kita harus jual global bond untuk biayai pengambilalihan saham PT FPI? Karena kita ngga mau cadangan dollar kita tergerus lagi. Nilai rupiah bisa tertekan lagi kalau diambil dari lokal. Sebab PT FPI maunya dibayar pajak dolar, bukan rupiah. Jadi kita harus cerdik sedikit. Tinggal bagaimana hitung-hitungannya. Itu harus berhitung

7. Yang kita perlukan surat hutang yang tenornya panjang, bahkan ada yang 30 tahun. Supaya apa? Agar hasil Freeport bisa segera dinikmati bangsa ini. Kalau dihitung, kita baca laporan keuangannya, maka tampak EBITDAnya PT FPI setahun sekitar US$4 miliar. Net profitnya, sebutlah sekitar US$2 miliar. Kalau jangka pendek, jelas memberatkan.

8. Karena kini kita berhasil memiliki sahamnya sebesar 51,2%, misal dalam setahun Indonesia bisa menikmati USD 1B lebih. Itu duit gede boz!

9. Jadi kalau kita mau, hanya dalam 4 tahun global bond itu beres dan setelah itu kita dapat duit gede seterusnya selama 50 tahun. Sebab jumlah surat hutang itu ya hanya sekitar US$4 miliar sebagai kompensasi yang kita bayar ke PT FPI. Aneh kalau kehebatan ini disalah-salahkan.

10. Maka, hanya orang-orang memakai kacamata buram yang menyalah-nyalahkan bangsa Indonesia. Dan orang seperti itu akan selalu ada di negeri ini.

Sementara, Dunia justru sedang memuji betapa lihai dan pandainya pemimpin Indonesia.

11. So, faktanya kini kita bisa menutup akhir tahun dengan banyak senyum. Saat kita bisa berlibur menikmati ribuan kilometer jalan-jalan baru baik antar kota maupun antar desa. Saat warga desa menyewakan homestaynya melalui platform airbnb. Saat kita merayakan banyak keberhasilan.(red.rhdyt/sbr:Bisnis.cm)

AMERIKA DISETLIKA , JOKOWI JALUK BALI FREEPORT

JP-Nasional-Sosmed begitu pesat banyak ungkapan dari masyarakat awak media mengambil berita dari seword.com yang berjudul : Apakah Amerika diam saat Freeport diambil oleh Jokowi? Sama sekali tidak itupun juga diambil dari berbagai kesimpulab beredarnya opini-opini masyarakat pro kontra yang mana semua demi kemajuan bangsa indonesia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rheinald Kasali mengatakan bahwa begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana pengambilan sebagian besar saham Freeport, Amerika marah besar dan mulai menggoyang Jokowi.

“Amerika marah besar bahkan bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya”, kata Rheinald sebagaimana dikutip Kompas.com (Sabtu, 22 Desember 2018).

Pernyataan Rheinald itu sangat masuk akal. Negara manapun di dunia selalu melindungi kepentingan ekonominya jika diganggu oleh negara lain. Begitu juga dengan Amerika. Apalagi Amerika adalah sebuah negara adikuasa, sudah pasti marah ketika Jokowi mulai ngotot mengambil-alih saham Freeport.

Lalu apa wujud kemarahan Amerika terhadap Indonesia khususnya kepada Jokowi terkait Freeport itu?

Dari kepingan-kepingan yang ada, saya mencoba menyambung apa yang pernah dilakukan Amerika untuk menggoyang Jokowi yang berani mengganggu Freeport itu.

Pertama, lewat Setya Novanto. Saat menjadi kandidat capres Amerika, Donald Trump sudah tahu tentang persoalan renegoisasi Freeport. Donald Trump pun diketahui pernah bertemu dengan Novanto pada tanggal 3 September 2015 di Manhattan, New York. Saat itu Trump dalam sebuah konferensi pers memuji habis Novanto. Trump menyebut Novanto sebagai Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia.

Saya yakin bahwa salah satu poin pembicaraan keduanya adalah soal Freeport. Trump sangat mungkin meminta bantuan Novanto agar mengamankan kepentingan Amerika di Indonesia terkait renegoisasi Freeport.

Keyakinan itu berdasarkan ucapan Novanto dalam rekaman papa minta saham yang berbunyi Jokowi akan jatuh jika ia berani menolak perpanjangan izin karya Freeport.

Sangat mungkin Amerika memakai tangan Novanto untuk memaksa Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak karya Freeport itu. Apalagi Amerika sudah kecewa besar kepada Wapres Jusuf Kalla dan Sofyan Wanandi yang gagal membujuk Jokowi soal Freeport itu.

Apes bagi Amerika. Saat Setya Novanto bersama Reza Chalid ketemu dengan bos Freeport di Indonesia Maroef Sjamsuddin, pembicaraan mereka direkam. Belakangan rekaman ini menggegerkan Indonesia yang berujung tertendangnya Novanto dari kursi DPR dan Sudirman Said dari kursi Menteri ESDM. Sementara Reza Chalid Kabur.

Amerika tidak bisa lagi menekan Jokowi lewat tangan pejabat elit paling berpengaruh. Lewat wapres Jusuf Kalla gagal. Demikian juga lewat Ketua DPR gagal. Sementara seluruh rakyat Indonesia setelah rekaman itu terkuak, ada di belakang Jokowi. Amerika kemudian gigit jari sambil menunggu kesempatan kain menggoyang Jokowi.

Kedua, lewat kasus Ahok. Akhir tahun 2016, Donald Trump resmi memenangi Pilpres Amerika. Di waktu bersamaan kasus Ahok membesar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk lebih keras menggoyang Jokowi.

Menurut laporan investigasi Allan Nairn, rekan-rekan Donald Trump di Indonesia bergabung bersama para tentara dan preman jalanan dalam sebuah kampanye melengserkan Ahok yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Dari investigasi Allan Nairn itu diketahui bahwa beberapa tokoh senior dan perwira militer serta intelijen terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai ‘makar’ gerakan melawan Presiden Jokowi. Gerakan ini diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Dari kalangan DPR, pendukung utama gerakan ini adalah Fadli Zon, sebagai salah satu penyokong politik Donald Trump. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Harry Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua resort Trump, satu di Bali dan satu di Lido, Jawa Barat. Para pendukung makar menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.

Namun gerakan makar ini kemudian berhasil dilokalisir oleh Kapolri Tito Karnavian. Lewat strategi ciamik, Tito melakukan aksi penangkapan terhadap beberapa orang pagi hari sebelum aksi demo besar 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal 212.

Padahal jika terjadi chaos dan Jokowi berhasil dikudeta, pasukan Amerika di Australia sudah siap masuk dengan alasan mengamankan perusahaannya di Indonesia, sebagaimana yang disinyalir oleh Rheinald Kasali itu.

Hasil akhir gerakan demo itu seperti yang diketahui publik adalah Ahok masuk penjara dan penerapan skenario Ahok harus kalah pada putaran kedua Pulgub DKI Jakarta. Skenario Ahok harus kalah itu bertujuan untuk menyelamatkan Pemerintahan Joko Widodo dari penunggangan kasus Ahok. Dengan demikian penunggangan Amerika lewat kasus Ahok untuk menggoyang Presiden Jokowipun gagal.

Ketiga, lewat Pilpres 2019. Freeport mencoba mengulur-ulur waktu hingga Pilpres 2019. Harapannya adalah Jokowi kembali dicoba dilengserkan berdasarkan konstitusi dengan mendukung Prabowo. Prabowo mengakui bahwa ia didukung oleh Amerika untuk menjadi Presiden. Tak heran dalam setiap kampanyenya Prabowo selalu meniru Trump karena memang ia disokong oleh Trump.

Namun Jokowi menjawab strategi mengulur-ulur waktu Freeport itu dengan sebuah ultimatum paling keras pada bulan Mei 2018 lalu. Jokowi mengatakan pengambilan saham 51 persen Freeport harus dilakukan paling lambat akhir Agustus 2018. Jika tidak, Jokowi akan bertindak.

Untuk menguatkan posisi Indonesia, Jokowi sebelumnya telah mengangkat sosok gila Ignasius Jonan dan wakilnya Archabdra Tahar yang tak kalah gila untuk bernegosiasi dengan pihak Freeport secara maraton. Hasilnya lewat perundingan yang super alot dan super ngotot, maka pada tanggal 21 Desember 2018 Indonesia membayar lunas harga saham Freeport 51 persen sebesar Rp 56 triliun.

Apakah goyangan Amerika berhenti? Pasti tidak. Freeport menyerah kepada kengototan Jokowi untuk sementara. Akasannya karena usaha untuk mendongkel Jokowi gagal dan belum punya pilihan lain.

Tentu saja Amerika dipastikan akan kembali bermain di Pilpres 2019 dengan mendukung Prabowo. Yang paling berbahaya jika Jokowi lengser benar, maka Freeport jatuh kepada para pengkhianat bangsa.

Lalu apa yang bisa membuat Jokowi survive dari campur tangan Amerika dan negara asing lainnya? Hanya satu. Jokowi harus solid dengan TNI-polri bersama mayoritas rakyat di belakangnya.

Jokowi yang jujur, tidak korupsi, berkepala batu dan fight dengan negara manapun demi kedaulatan negaranya akan memaksa China menghormati Jokowi di Natuna dan Amerika di Freeport.

Jadi ketika Jokowi gagal digoyang karena ia ngotot bersama rakyat, maka Amerika gagal menjatuhkan Jokowi dan Freeportpun dicaplok Indonesia. Relakah anda Jokowi dilengserkan dan bumi Indonesia terus-menerus dikuasai negara lain bersengkokol dengan para pengkhianat bangsa? Kalau begitu #JokowiLagi.

Silahkan share tulisan ini bukan karena view yang banyak tetapi agar semua paham dan bergerak merapatkan barisan di belakang Presiden Jokowi agar menang pada periode kedua imbuh Asaaro Lahagu dalam tulisanya di seword.(red.rhdyt/sbr:seword)

SWISS BANK DAN 70 NEGARA BUKA DATA UANG MILIK WARGA INDONESIA


JP-Jakarta,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Sayangnya, ia tak merinci lagi negara lain yang akan bertukar data keuangan dengan Indonesia mulai tahun depan.

“Tahun ini kan kami dapat data dari 65 negara dan mengirim data ke 54 negara, tahun depan bertambah lagi karena kami sudah tanda tangan kesepakatan dengan lebih dari 100 negara,” ungkap Robert di Bogor, Selasa (11/12).

Saat ini, Robert belum bisa memaparkan secara gamblang dampak bertambahnya negara yang akan memberikan data keuangan WNI terhadap penerimaan pajak tahun depan. Sebab, pihaknya masih harus mengecek betul laporan yang diberikan dari negara lain.

“Kami akan adil, kami cek apakah sudah melaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kalau belum kami tanya, sebelum tanya kami pastikan dulu agar tidak salah,” jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Seksama mengatakan implementasi komitmen AEoI ini awalnya dibagi atas dua tahap yang dimulai pada 2017 lalu dan dilanjutkan pada September 2018. Namun, penerapan berlanjut pada September 2019.

“Jadi total ada lebih 100 negara, memang ada beberapa yang akan masuk pada 2019,” ucap Hestu.

Ia mengaku perlu mengecek ulang untuk negara mana saja yang akan mulai memberikan data keuangan WP tahun depan ke Indonesia. Hanya saja, Hestu menyebut sejumlah negara yang sudah mengirimkan data WP ke Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Austalia, dan Cayman Islands.

“Yang penting bagi kami, kami sekarang tahu data keuangan WP Indonesia simpan di mana saja,” sambung Hestu.

Ia menambahkan, tidak seluruh negara yang berkomitmen menerapkan AEoI bersedia menerima laporan data rekening dari Indonesia. Sebab, sejumlah negara merasa warga negaranya tak ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memutuskan untuk tak menerima data dari sejumlah negara dengan alasan yang sama.

“Kami kan kirim data ke 65 negara, tapi ada 14 negara yang bilang tidak butuh datanya dari Indonesia karena tidak ada warga negaranya di sini,” ujar Hestu.

Namun, Hestu mengaku perlu melihat lagi secara detil terkait negara mana saja yang tak bersedia menerima data dari Indonesia dan negara yang datanya tak dibutuhkan oleh Indonesia.(red.rhdyt/sbr:cnn)

JOKOWI :WUJUDKAN CITA-CITA RAKYAT PAPUA FREEPOT KE PANGKUAN PERTIWI TELAH TERBAYAR


JP-Jakarta-jokowi wujudkan keinginan rakyat papua kususnya dan nkri Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!

Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.

Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.(red.rhdyt(

Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2019 Masih Banyak Ketidakpastian, Hutang Seluruh Negara Anggota G-20 Pesimis Amerika Bisa Tumbuh


JP-JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi perekonomian global pada 2019 masih dalam kondisi tidak pasti. Berbagai faktor eksternal masih menjadi penyebab ekonomi global dalam ketidakpastian di tahun 2019.

Adapun kedua faktor tersebut meliputi resesi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,3% Jadi USD360,5 Miliar jelang Akhir 2018, Sri Mulyani Pelototi Ekonomi Dalam Negeri dan Global

“Kita akan memasuki 2019 dengan banyak ketidakpastian. Di G-20 di Argentina kemarin mengatakan bahwa mereka merevisi outlook ekonomi global tahun depan,” ujarnya dalam acara Properti Outlook di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memperkirakan pada 2019 diperkirakan ekonomi Amerika Serikat masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap perekonomian global.

“Orang masih melihat Amerika tumbuh tinggi apakah masih akan berlangsung sampai 2019,” ucapnya.

Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, perekonomian global juga masih akan dibayangi oleh kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed. Seperti diketahui The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada akhir Desember 2018.

“Selain confidence kita juga melihat berbagai tren yang harus kita waspadai. Meskipun The Fed dapat tekanan dari Trump (Presiden AS) namun mereka akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

Wanita yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, jika pereknomian global juga akan menggoyang nilai tukar mata uang. Sebab, akan ada pengetatan likuiditas di perbankan.

Pengetatan likuiditas juga secara tidak langsung akan memengaruhi sektor properti. Oleh karena itu, sektor properti perlu berhati-hati lagi dalam menghadapi tahun 2019.

“Jumlah uang yang beredar akan semakin ketat. Kita akan terpengaruh dua indikasi ini. Itu adalah dua faktor yang memengaruhi sektor properti,” jelasnya.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezon)

Jokowi Papers, Dokumen Sakti Daftar Nama -Nama Musuh Besar Para Garong Negeri Indonesia

Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan lurus

JP-jakarta-Jokowi papers adalah dokumen nama-nama orang Indonesia, pengusaha Indonesia, perusahaan Indonesia dan para koruptor alias para garong pencuri uang rakyat yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri. Nama-nama tersebut ada di kantong Jokowi. Mereka itu semua sejatinya adalah garong, perampok uang rakyat yang diam-diam menyimpan uangnya di luar Indonesia. Dokumen sakti ini aman berada di kantong Jokowi. Tak heran banyak sekali pihak yang terusik dan terganggu dengan sepak terjang Jokowi.

Harta para garong ini disimpan rapi entah di negara Singapura atau di luar Singapura dengan tujuan bebas pajak atau menyelamatkan uang hasil kejahatan korupsi. Presiden Jokowi paham modus mereka dan bukan basa basi, dirinya dan jajaran pemerintahannya akan mengejar mereka semua. Dengan tujuan mulia yaitu dana segar untuk pembangunan negeri demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu yang patut digaris bawahi tentang sosok yang bernama Joko Widodo Presiden RI ke 7 adalah keberaniannya yang luar biasa menghadapi para maling, garong, pengkhianat di negeri. Mengapa Jokowi berani? Karena Jokowi tidak punya beban masa lalu, TIDAK PUNYA KEPENTINGAN APAPUN dan dengan siapapun. Semua Jokowi lakukan demi KECINTAANNYA kepada negeri ini.

Sosok pemimpin yang sangat mencintai negeri melekat kuat di tubuh Jokowi. Bersih dan tidak korupsi, itulah sosok Jokowi di mata Mahfud MD ditambah lagi keluarganya tidak ikut-ikutan.

Beberapa kali dalam berbagai kesempatan pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa banyak orang Indonesia dan perusahaan Indonesia menyimpan trilyunan uangnya di bank-bank di negeri, entah di bank Singapura atau di luar Singapura. Jokowi menyinggung nama-nama tersebut sudah ada di kantongnya.

Di tahun 2016 Jokowi telah mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang aturan internasional sudah ditanda- tangani semuanya.

Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun

Dalam kesempatan lain di pidatonya, kembali Jokowi menyinggung banyaknya koruptor dari Indonesia yang menyimpan uangnya di bank-bank di Swiss dalam jumlahnya lebih dari seribu triliun rupiah . Dengan tegas Jokowi mengatakan untuk simpanan di bank Swiss itu dirinya akan menyita uang para koruptor tersebut.

Untuk itu kiranya beberapa upaya tengah digalang pemerintah Indonesia agar terjadi kesepakatan atau kerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembalikan uang uang hasil korupsi itu ke Indonesia. Apakah ini sekedar gertakan? Nyatanya tidak, ini sekali lagi tentang keberanian sosok yang bernama Jokowi dalam merampas harta para koruptor yang selama ini tersimpan rapi di bank Swiss.

Di hari Minggu lalu tanggal 9 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, Presiden Joko Widodo mempertegas komitmennya dalam mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri. Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada tersangka koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Salah satu tempat persembunyian hasil korupsi tersebut berada di Swiss yang terkenal dengan layanan perbankannya. Layanan yang baik ini diikuti dengan tax haven atau pajak yang kecil bahkan bisa juga bebas pajak. Hal ini menyebabkan Swiss sebagai salah satu negara tujuan utama dalam menyimpan dana hasil korupsi.

Bersama-sama pemerintah Swiss, pemerintah Indonesia telah mencapai titik terang dalam menandatangani mutual legal assignment (MLA). MLA ini merupakan platform yang legal untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang koruptor sembunyikan. Sehingga, dengan adanya MLA, harta dan aset dari para koruptor bisa menjadi sitaan Negara. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu dan di akhir 2018 tinggal di tanda tangani kedua belah pihak seperti yang dikemukakan oleh Dubes Indonesia untuk Swiss, Muliawan Hadad.

Pemerintah Swiss dan Pemerintah Indonesia selangkah lebih dekat untuk meneken perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). Penandatanganan perjanjian hanya tinggal menunggu waktu.

Demikian dikemukakan Dubes Indonesia untuk Swiss Muliaman D. Hadad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/12/2018).

“MLA siap untuk ditandatangani. Saat ini sedang cari waktu dari kedua belah pihak,” kata Muliaman.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20181213162744-17-46282/siap-siap-wni-tak-bisa-lagi-sembunyikan-uang-di-swiss

Adanya kesepakatan lewat MLA antara Indonesia-Swiss menjadi sinyal bagi dunia internasional untuk berkomitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terutama pencucian uang dari usaha hasil korupsi. Oleh karena itu, program tersebut menunjukkan ketegasan sikap pemerintah RI yang tidak menolerir segala bentuk korupsi atau money laundering.

Tegasnya sikap Jokowi berhadapan dengan para koruptor alias para penggarong negeri sudah pasti membuat banyak pihak terusik dan terganggu. Jadi tak perlu heran mengapa setiap kebijaksanaan dan kebijakan di pemerintahan Jokowi selalu penuh dengan cibiran, nyinyiran dan julidnya manusia-manusia licik pembenci Jokowi.

Mereka yang terusik kepentingannya sudah pasti para membenci Jokowi. Selalu mencoba cara untuk melengserkan sekaligus bila perlu menghancurkan Jokowi. Para perampok, pencuri, perusak negeri ini setiap hari berkeliaran mencari celah menghantam dari segala sisi setiap kebijakan pemerintah secara vulgar tanpa ada kata risih apalagi malu.

Mereka akan menggerakkan siapapun agar tujuannya tercapai. Untuk menutupi kedok busuknya para mafia tersebut bertingkah laku macam pembela negeri. Mereka bisa jadi menyaru menjadi elit politik, pengamat, tokoh agama ataupun politisi setengah jadi.

Tujuan para garong, perampok, maling dan perusak negeri ini tidak tidak lain semata-mata hanya demi uang dan kekuasaan. Tidak heran segala cara akan mereka tempuh termasuk menggadaikan dirinya termasuk berpihak pada negara asing. Tidak percaya? Silahkan merenung dan berpikir mengapa pemerintahan Jokowi sepanjang tahun selalu penuh dengan fitnahan, nyinyiran dan hujatan.(red.mjp/rhdyt.sbr;seword)

Refinancing Obligasi Rupiah Jatuh Tempo Tahun ini, Garuda Kaji Ulang Penerbitan Global Bond

JP-JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menunda rencana menerbitkan surat utang global atau global bond. Perseroan akan melakukan evaluasi ulang terkait rencana tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan yang mengalami perubahan signifikan dan belum mendukung.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyatakan, dengan manajemen baru dirinya akan melihat ulang rencana tersebut bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Garuda Fuad Rizal, yang juga baru diangkat.

“Global bond kita lihat dulu, saya akan diskusi dengan Direktur Keuangan yang baru,” katanya dala konferensi pers di Garuda City Center, Kompleks Perkantoran Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (12/9/2018).

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menyehatkan arus kas perusahaan plat merah tersebut. “Sekarang bagaimana kita memperoanjang cash flow (arus kas), penting bagi kami menyehatkan cashflow itu,” ungkapnya.

Perusahaan pun melakukan alternatif pembiayaan lain dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Diantaranya fasilitas sindikasi, pinjaman bilateral, serta pendanaan non bank lainnya dari dalam maupun luar negeri, baik dengan bentuk cash loan atau non cash loan.

Sebelumnya, emiten berkode saham GIAA telah mengantongi restu dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebelumnya, untuk menerbitkan global bond sebanyak-banyaknya USD750 juta.

Perusahaan juga telah menunjuk agen penjual atau dealer partisipan yang terdiri dari empat bank asing, yaitu Standard Chartered, Deutsche Bank, ANZ, dan Bank of Tokyo Mitsubishi.

Dana obligasi tersebut sebelumnya direncanakan untuk refinancing obligasi Rupiah yang jatuh tempo tahun ini.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezone)

BPKN: DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN MERANGKUL JAMPIDUM


JP-Jakarta,Perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen kususnya bagi pengiat perlindungan kosumen bisa melakukan kerjasama dengan instansi terkait BPKN saat ini mengandeng aparat penegak hukum kususnya Kejaksaan RI.

Dalam rangka membangun persamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKN adalah dengan menginisiasi dan merangkul aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan adalah hal yang tepat, karena tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan suatu perlindungan dalam berbagai bidang.

Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan era globalisasi yang mengubah tatanan perekonomian dan komunikasi masyarakat.

Oleh karena itu BPKN melaksanakan penandatanganan “Nota Kesepahaman antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM)”, di Kantor JAMPIDUM, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Ketua BPKN-RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mensinergikan tugas BPKN dan JAMPIDUM untuk mensejahterakan masyarakat melalui kepastian hukum dan pemulihan hak konsumen.
(10/12/2018)

#bpkn #bpknri #jampidum #perlindungankonsumen #konsumenbijak #konsumenberdaya #consumerprotection #konsumenindonesia
Pengiat perlindungan konsumen dan pantauan awak media.

disisi lain ketua lpksm putra lawu rois mengungkapkan Dalam rangka mengabil alih hak konsumen yang telah di rugikan oleh pelaku usaha bisa melalui jalur hukum pidana jika dirasa ada nasabah yang dirugikan akibat kelalian atau kesengajaan dari pelaku usaha

Harapan Masyarakat ataupun nasabah memang selalu diharapkan agar pemerintah melakukan upaya mudah dan tidak tumpang tindih hukum sehingga BPKN merangkul JAMPIDUM agar nasabah bisa melakukan upaya hukum agar hak hak nya bisa di ambil alih lagi imbuh ketua lpksm putra lawu.(red.mjp/rdhyt)

Mahasiswa di Banyuwangi Awali Tuntut Aset Korupsi di Masa Orba Disita

JP-Banyuwangi – Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menuntut aset korupsi di masa orde baru disita oleh negara. Mereka menyuarakan tuntutannya lewat aksi damai.

Dalam aksinya memperingati hari korupsi itu, Mereka mengecam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara kala itu. 

Koordinator Lapangan (Korlap) peringatan hari Korupsi, Ketua BEM Untag, Rifqi Nuril Huda mengatakan, dalam aksi ini pihaknya mempunyai tiga tuntutan, yakni, mengutuk keras koruptor yang ada di negeri ini, karena sudah berkhianat kepada rakyat Indonesia, mendesak pemerintah pusat dan KPK untuk mengusut kasus korupsi dari masa Orde Baru hingga saat ini, dan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan pengembalian aset dan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Aset korupsi pada masa orba harus dikembalikan untuk negara. Jangan sampai lolos lagi. Negara dirugikan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa masa orba,” ujarnya saat orasi di Jalan Ahmad Yani, Senin 10 12 2018

“Korupsi di Indonesia ini sudah tidak bisa di tolerir sekali, banyak pejabat negara yang ditangkap penegak hukum gara-gara korupsi,”ujar Rifqi.

Dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia ini, kata Rifqi harus diusut sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) hingga pemerintah saat ini. Pihaknya memberikan apresiasi kepada penegak hukum saat ini, yang sudah melakukan penyitaan aset korupsi Supersemar di Jakarta dan Bogor.

“Yang harus di perhatikan, dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia, pemerintah harus mengusut adanya dugaan korupsi pada masa Orba, dan hal ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Kami apresiasi pemerintah telah melakukan penyitaan aset Supersemar,” tegas ketua BEM Untag ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik Yayasan Supersemar. Aset yang disita tersebut antara lain vila di Mega Mendung, Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan.

Selain dua aset yang telah disita, juga dilakukan penyitaan 113 rekening milik Yayasan Supersemar oleh tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara.

Rifqi Huda menambahkan, pemerintah saat ini harus bertindak tegas dalam menjatuhkan sangsi hukum kepada tersangka korupsi untuk menindak seberat-beratnya, dan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorup, sehingga para koruptor itu tidak lagi bermain-main uang rakyat.

“Para koruptor itu jangan hanya diberi sangsi hukuman, tapi harus mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi,” tegas Rifqi.

Selain orasi, aksi di jalan Adi Sucipto ini sempat memacetkan jalan satu arah tersebut. Para aktivis BEM memberikan brosur kepada pengendara kendaraan yang melintas di jalan tersebut.(red.mjp/rhdyt/sbr:rhdyt)