KEMENDAG : SPBU DI SEGEL KETAHUAN CURANGI KONSUMEN

JP-,MEDAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap SPBU 14201138 yang berada di Jalan Ringroad Gagak Hitam Medan.

Tindakan tersebut dilakukan karena SPBU 14201138 kedapatan mengoperasikan alat pengisi BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan, sebelumnya pada Senin (14/1/2019), dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

“Dalam sidak tersebut salah satu dari dua SPBU yang disasar terpaksa disegel petugas karena mengoperasikan enam unit pengisi BBM atau nozzle jenis solar dengan tingkat kesalahan rata-rata mencapai -0,83 persen,” jelasnya.


Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan melakukan sidak SPBU Nakal yang rugikan konsumen, hingga berujung penyegelan.

Ia mengatakan, sanksi yang dikenakan berdasarkan UUML adalah denda paling tinggi Rp1 juta dan atau kurungan paling lama 1 tahun.

“Tindakan yang sama dengan pendekatan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi hukum yang dikenakan maksimal Rp 2 Miliar atau penjara paling lama 5 tahun,” katanya.(red.rhdyt/sbr:trbn mdn)

BI: SETELAH SBI DIHENTIKAN 2011,KINI SBI DIHIDUPKAN LAGI DEMI TARIK INVESTOR


JP-Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan. Sebelumnya,

pada 2011 SBI sempat dinonaktifkan sebab BI terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga SBI.

“Bagus kan. Artinya, melihat situasi. Memang kalau kemarin karena sertifikat deposito apa itu yang dihidupkan pada waktu itu, itu tidak se-liquid SBI. Iya kan,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Tarik Dana Asing, BI Berencana Terbitkan Kembali SBI Tenor 9 dan 12 Bulan
Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,25 Persen

Penggantian SBI dengan SBN Genjot Pembangunan Infrastruktur
Darmin mengatakan, SBI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diperlukan untuk menarik dana masuk. Hal tersebut dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memberi ruang bagi pemilik dana supaya tertarik menanamkan investasi.

“Kalau SBI itu benar-benar liquid, bisa dipakai untuk instrumen investasi. Jadi ya situasi sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk. Maka kemudian dicoba untuk BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, penerbitan SBI dapat menambah daya tarik investasi di Indonesia. “Mestinya, harusnya ada. Yang tadi nya orang merasa dia mau keluar, bisa saja dari pada dia keluar kalau dia percaya BI nya bisa menjaganya lebih baik,” jelasnya.(red.rhdyt/sbr:L6)

PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Hasil Korupsi Di Catatan Bank Dunia


LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Koruptif

Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air

Jp- JAKARTA—Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan dugaan korupsi yang menyangkut bisnis yang monopolistik dan dilakukan melalui persengkongkolan dengan penguasa. Organisasi itu memaparkan sudah saatnya KPK menanganai kasus-kasus yang menyangkut kejahatan skala besar.

Laporan berjudul Indonesia’s Rising Divide yang terbit pada bulan ini menyatakan sejumlah minor warga Indonesia mendapatkan keuntungan dari aset keuangan maupun fisik melalui cara-cara koruptif, yang pada akhirnya mendorong ketimpangan lebih tinggi.

Meningkatnya konsentrasi kekayaan pada sejumlah orang, demikian laporan itu, juga mendorong ketimpangan yang lebih tinggi.

Bank Dunia menuturkan 10% orang terkaya di Indonesia diperkirakan memiliki 77% kekayaan di negara ini. Sedangkan 1% orang terkaya di Tanah Air, memiliki separuh dari seluruh kekayaan di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia sendiri berada pada posisi 107 dari 175 negara yang disurvei melalui Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International (TI), dengan skor mencapai 34 di mana skor 0 adalah sangat koruptif, sedangkan 100 sangat bersih. Hal itu menunjukkan beberapa akumulasi kekayaan terjadi karena korupsi.

“Untuk beberapa, aset keuangan dan fisik mereka diperoleh melalui hubungan pribadi dan praktik koruptif,” demikian laporan Bank Dunia tersebut yang dikutip Minggu (27/12).

Lembaga pinjaman multilateral itu menyatakan analisis ekonomi politik diperlukan terkait dengan penyebab-penyebab dasar terkait dengan korupsi.

Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang aspek politik, ekonomi dan hukum mana yang memberikan insentif pada praktik-praktik tindak pidana tersebut. Bank Dunia menyatakan akumulasi kekayaan itu dilakukan di antaranya terkait dengan bagaimana pajak dikenakan atas pendapatan modal dan tenaga kerja.

PRIORITAS KPK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan KPK harus memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan persekongkolan bisnis dengan penguasa. Dia menuturkan bisnis skala besar bisa tumbuh karena didukung oleh praktik suap dan usaha yang monopolistik.

Dia menuturkan sejumlah praktik dugaan korupsi itu berkaitan dengan suap izin maupun pemerasan. Menurutnya, KPK harus bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—yang mengawasi praktik monopoli maupun kartel bisnis, sehingga keuangan negara yang dapat dikembalikan lebih besar.

“KPK harus naik kelas untuk memprioritaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan persengkongkolan bisnis dan penguasa. Bisnis macam ini membuat mereka bertambah kaya, sedangkan yang miskin tak meningkat kekayaannya,” kata Boyamin ketika dihubungi, kemarin.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Victoria Fanggidae menuturkan yang harus diperhatikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan komoditas terutama di sektor batu bara dan minyak sawit beroperasi. Dia menuturkan terdapat selisih yang cukup lebar antara berapa perusahaan itu memberikan kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto dan pajak.

Dia menegaskan masalah lainnya juga terkait dengan bagaimana sistem pengawasan perpajakan dilakukan oleh aparatur pajak. Perusahaan yang diduga selama ini bersalah melakukan pengemplangan pajak, tuturnya, harus diproses hukum terlebih dahulu, bukan malah diberikan pengampunan pajak.

“Yang terbukti bersalah harus dihukum lebih dahulu. Penyelesaian mengenai tanggung jawab keuangan perusahaan harus tegas dan dipertanggungjawabkan, bukan diampuni,” paparnya.

Pimpinan KPK yang baru terpilih, Laode Muhammad Syarif pekan lalu mengungkapkan KPK akan masuk pada korupsi skala besar di antaranya terkait dengan fakta ada satu keluarga yang menguasai konsesi 3 juta hektare hutan.

Sehingga, paparnya, lembaga antikorupsi itu akan menelusuri persoalan pajak dan sumber daya alam yang berkaitan dengan APBN.

“Kalau mau grand corruption, maka harus pergi ke sumbernya. Apa itu? 60% lebih pajak, 20% lebih sumber daya alam, oleh karena itu, saya dan teman-teman akan solid melihat hal itu,” kata Laode.

Dia menuturkan hal itu berkaitan dengan laporan terbaru Bank Dunia yang menyatakan ketimpangan di Indonesia semakin tinggi. Laode menegaskan ketimpangan itu salah satunya disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi.red.(rhdyt/sbr:bsns.c)

JRHAN ( Jejaring Relawan Handal Anak Negeri) : DUKUNGAN SUARA LUAR NEGERI UNTUK JOKOWI


JRHAN : Suara Luar Negeri untuk Jokowi

jp-international,laporan awak media ian Hongkong adalah salah satu negara maju Ratusan orang yang mengatasnamakan diri “ Jejaring Relawan Handal Anak Negeri (JRHAN)” mulai melakukan konsolidasi dan mendeklarasikan dukungan mereka untuk memenangkan Capres no urut 1: Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 di berbagi daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini JRHAN mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Hongkong, Rabu (9/01/018).

Heri Meidianto, M.Mar, Koordinator JRHAN Nasional menyampaikan, memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan suatu kewajiban dan merupakan pilihan yang harus diambil.

“Memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan sebuah pilihan sadar dan sebuah kewajiban bagi kami selaku pemilik sah ahli waris negeri ini” Kata Heri, dalam deklarasi itu.

Capres No urut 1:Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik bangsa dan diyakini mempunyai integritas yang baik untuk menahkodai negara Indonesia ini lagi.

“Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik yang dimikili Indonesia dan mempunyai kapasitas maupun integritas yang baik dan dirasa cukup untuk memimpin bangsa ini kembali.”imbuhnya
Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selama ini mengedepankan perjuangan bagi hak buruh migran.

“Presiden Jokowi terus fokus memperjuangankan hak buruh migran, dan itu bisa dirasakan oleh buruh migran dan itu terus membaik dari tahun ke tahun,” jelas Heri.

Ia meminta agar masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk ikut memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jangan pernah golput, gunakan hak politik sebaik-baiknya dan pilih pemimpin yang dapat mendengarkan aspirasi masyarakat indonesia, di luar maupun di dalam negeri,” Pemimpin itu ialah Jokowi. Mari kita dukung bersama. pungkasnya.(red.rhdyt/ian)

Lunasi Pinjaman Obligasi 2012 Jatuh Tempo 2019, Mayora Indah Siapkan Dana Pembayaran

JP-JAKARTA – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana sebesar Rp750 miliar dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Pendanaan telah kami siapkan. Itu dari dana internal dan pinjaman,” kata Direktur Keuangan Mayora Indah Hendrik Polisar seperti dikutip Harian Neraca, Jumat (11/1/2019).

Di samping itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang dapat digunakan jika diperlukan guna pelunasan obligasi. Pembayaran obligasi jatuh tempo dipastikan telah siap. Apalagi, emiten produk makanan dan minuman ini masih memiliki cash reserve sekitar Rp2 triliun yang cukup untuk membayar obligasi jatuh tempo.

Meski demikian, perseroan tetap ingin mempertahankan cash reserve pada angka tersebut.

Pada 2012, perusahaan menerbitkan obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 senilai Rp750 miliar dengan bunga 8,50% per tahun. Surat utang itu jatuh tempo pada 9 Mei 2019.

Hendrik menyebutkan, perseroan akan membayarakan obligasi jatuh tempo pada Mei nanti senilai total Rp766 miliar, terdiri dari pinjaman pokok senilai Rp750 miliar dan bunga yang dibayar pada Mei sebesar Rp16 miliar.

“Kami memiliki cash reserve cukup untuk membayar obligasi tersebut. Cash reserve Mayora sekitar Rp2 triliun. Jadi untuk bayar Rp750 miliar, tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini guna memenuhi target penjualan tahun ini lebih agesif lagi, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan faktor kedekatan geografis, perseroan terus melakukan evaluasi pada regulasi-regulasi impor mamin di negara terkait.

Regional Managing Director Mayora Indah, Maspiyono pernah bilang, secara konsolidasi, pada tahun ini Mayora Indah membidik kenaikan pendapatan ekspor sebesar 20% dibandingkan dengan 2018.

”Negara-negara ASEAN merupakan tujuan terbesar ekspor perseroan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap total ekspor,” ujarnya.

Tahun ini, kata Maspiyono, perseroan ingin melanjutkan strategi yaitu meluncurkan produk-produk baru hasil inovasi dan yang kedua membangun brand. Dirinya menambahkan, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara tetangga.

Empat negara tujuan ekspor Mayora Indah di ASEAN saat ini yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, perseroan juga membidik perluasan volume ekspor di tiga negara lain yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.(red.rhdyt/sbr.okezon)

Jokowi Kaget Dengar Penghasilan Guru Rendah, Langsung Laporkan Saya Problem Ada Dimana ? Semua Ada Solusinya

JP-Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi dengan 371 orang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Jokowi mendapat laporan mengejutkan bahwa masih ada guru bergaji di bawah UMR.

“Mereka pejuang pendidikan, Pak. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 300-400 ribu per bulan yang belum bersertifikasi. Yang sudah bersertifikasi sudah setara dengan UMK,” ujar Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jokowi, yang kemudian dipersilakan berpidato, merespons laporan yang disampaikan Karding. Jokowi seolah tidak percaya ada guru yang bergaji ratusan ribu rupiah per bulan.

“Tadi saya dengar dari Pak Ketua ada gaji Rp 300-500 ribu. Dalam hati saya tidak percaya. Tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua, ya saya harus percaya bahwa memang masih ada,” kata Jokowi.
Jokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendahJokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendah. (Andhika Prasetya/detikcom)

Jokowi menyebut guru memiliki peran penting dalam pendidikan untuk generasi masa depan. Jokowi bertanya-tanya perihal inpassing (penyesuaian pangkat) dan sertifikasi guru yang diimplementasikan di lapangan.

“Peranan Bapak/Ibu sentral. Oleh sebab itu, saya mau selesaikan persoalan tadi yang disampaikan, berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi. Saya nggak tahu kenapa nggak rampung, problem ada di mana. Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja,” ujar Jokowi sambil meminta salah satu guru menceritakan kendala-kendala di lapangan.(red.rhdyt/sbr:dtk)

JUTAAN SERANGGA JANGKRIK KECOAK BELALANG SERANG DIKOTA MEKAH DAN MADINAH


Jp-international bencana alam teraneh
Hampir di seluruh penjuru madinah dan mekkah di serang serangga seperti jangkrik , belalang, kecoa dll… pada tanggal 7 januari 2019 malam hari.

Hingga semunya sampai ke masjid nabawi dan masjid al haram ka’bah.

Kejadian ini pertama kalinya dalam sejarah saudi arab.

Hingga jema’ah tidak bisa sholat di masjid al harom .


fenomena….
binatang….serangga…

silakan buka dan tonton video ini.
klik…silakan….

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2160125767364290&id=812386155471598

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa Di semua Lini Katahuan Semua


Jp-jakarta, UPAYA pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa lantaran ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

“Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

“Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” ungkapnya.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme “stick and carrot” melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [Rhdyt/sbr:isp]

PRESIDEN BANK DUNIA MUNDUR MENDADAK ???

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) sebelum melakukan sesi foto bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.

Jp- Jakarta – Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin, 7 Januari 2019 mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya. Ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari enam tahun di lembaga pemberi pinjaman internasional itu.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva akan berperan sebagai presiden sementara efektif mulai 1 Februari, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataannya.

Setelah mundur dari jabatannya, Kim berencana bergabung dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia berencana mengumumkan pengganti Kim secepatnya.

Pengunduran diri Kim dari Bank Dunia tidak terduga, karena ia ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden bank pembangunan multilateral itu pada 2016.

Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di Amerika Serikat, Dartmouth College.

“Merupakan kehormatan besar menjadi Presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu bersemangat yang didedikasikan untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan Kelompok Bank Dunia lebih penting sekarang daripada sebelumnya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat miskin meningkat di seluruh dunia, dan masalah-masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kelaparan serta pengungsi terus tumbuh dalam skala dan kompleksitas mereka,” katanya.(red.rhdyt/sbr:tempo.c)

1JANUARI 2019 RESMI AS DAN ISRAEL KELUAR DARI ANGGOTA PBB ( UNESCO)

JP-Jakarta, Amerika Serikat dan Israel resmi keluar dari keanggotaan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) terhitung sejak 1 Januari 2019. Keduanya hengkang karena tidak sepakat dengan sejumlah kebijakan lembaga itu yang berkaitan dengan Palestina.

Baik AS dan Israel sudah mengajukan pengunduran diri sejak Oktober 2017. Yang lebih dulu menyatakan akan keluar adalah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley disusul sekutunya itu.

Israel memprotes pernyataan UNESCO yang menyatakan tidak mengakui Kota Hebron diduduki oleh Negeri Zionis itu. UNESCO juga mengkritik pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel yang diperebutkan dengan Palestina.
Lihat juga: Israel Protes Salah Satu Menteri Yordania Injak Benderanya
Sedangkan AS menuding kebijakan UNESCO cenderung anti-Israel. Kedua negara menolak ketika lembaga itu menerima Palestina sebagai anggota penuh pada 2011 lalu, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (2/1).

Padahal AS turut membantu membidani pendirian UNESCO, selepas Perang Dunia II. Mereka juga menjadi salah satu penyumbang terbesar, yakni sekitar 22 persen, buat lembaga yang bertugas merawat budaya dan peradaban, salah satunya dengan menetapkan daftar Situs Warisan Dunia. Mereka juga bertugas membantu pendidikan di negara-negara berkembang.

Hanya saja sejak UNESCO menerima Palestina sebagai anggota delapan tahun lalu, AS berhenti memberi sumbangan yang diikuti oleh Israel. Meski demikian, institusi itu menyatakan mereka sudah bisa beradaptasi dengan anggaran yang ada.

Meski begitu, AS menyatakan hanya ingin menjadi negara pemantau non-anggota UNESCO dan tetap mengawal masalah-masalah perlindungan situs warisan dunia, kebebasan pers, dan pendidikan.

Di masa lalu AS juga pernah hengkang dari keanggotaan UNESCO. Yakni tepatnya pada 1984 di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Mereka menuduh lembaga itu korup dan salah urus, serta cenderung pro Uni Soviet. Mereka baru bergabung kembali menjadi anggota penuh pada 2003. (Red.rhdyt/sbr:cnni)

Jokowi Lantik 16 Dubes RI untuk Negara Sahabat LBBP ( Luar Biasa Berkuasa Penuh)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara sahabat. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

JP-jakarta, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Ia tampak didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta istri, Mufidah Kalla. Pelantikan dimulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Jokowi mengambil sumpah ke-16 calon Dubes yang dilantik.

“Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji berdasarkan agama masing-masing?” tanya Jokowi kepada para 16 calon Dubes RI.

“Bersedia,” jawab serentak ke 16 calon Dubes RI tersebut.

Jokowi lalu membacakan teks sumpah yang diikuti mereka semua. Usai mengucap sumpah, 16 Dubes RI menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Jokowi dan Iriana, disusul JK serta pejabat lainnya, selanjutnya memberikan ucapan selamat. Secara bergantian, mereka menyalami ke-16 Dubes RI tersebut.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Duta Besar dan LBBP RI. Berikut 16 Dubes RI yang dilantik:

1. Abdul kadir Jaelani untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa.

2. Abdurachman Hudiono Dimas Wahab untuk Republik Hungaria, berkedudukan di Budapest.

3. Al Busyra Basnur untuk Republik Demokratik Federal Etiopia merangkap Republick Djibouti dan African Union, berkedudukan di Addis Ababa.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra Keharyapatihan Monaco dan UNESCO, berkedudukan di Paris.

5. Cheppy T Wartono untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala, berkedudukan di Mexico City.

6. Dewa Made Juniarta Satrawan untuk Republik Zimbabwe merangkap Republik Zambia, berkedudukan di Harare.

7. Edy Yusup untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.

8. Hajriyanto Thohari untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.

9. Julang Pujianto untuk Republik Suriname merangkap republik Guyana, berkedudukan di Paramaribo.

10. Lalu Muhammad Iqbal untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara.

11. Mahendra Siregar untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

12. Muhammad Anshor untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.

13. Siti Nugraha Mauludiah untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa.

14. Sunaryo Kartadinata untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kirgizstan, berkedudukan di Tashkent.

15. Tri Tharyat untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City.

16. Wajid Fauzi untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus.

Dalam pelantikan ini, hadir sejumlah menteri kabinet dan kepala lembaga. Di antaranya Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Kepala Bekraf Triawan Munaf. [red.rdhyt/sbr:kumparan.c]

Akhir Tahun Bank Dunia “Blacklist” 28 Individu dan Organisasi Asal Indonesia

JP-international- Sebanyak 28 individu dan organisasi Indonesia yang menerima dana atau menjadi kontraktor proyek Bank Dunia masuk daftar hitam akibat dugaan penyelewangan dana.

Individu dan perusahaan tersebut dipastikan tak bisa mengikuti tender proyek Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk kurun waktu tertentu.

?Ini untuk memberikan efek jera kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam penggelapan dan korupsi proyek yang didanai bank pembangunan multilateral,? ujar Direktur Investigasi Bank Dunia Stephen Zimmerman dalam wawancara khusus dengan KATADATA, Kamis (4/12), di sela-sela persiapan pertemuan International Corruption Hunter Alliance (ICHA) 8-10 di Washington DC.

Ke-28 individu dan organisasi dari Indonesia itu bergabung dengan 454 individu dan organisasi dari penjuru dunia yang terkena sanksi Bank Dunia sejak ditandatanginya kesepakatan Mutual Enforcement of Debarment Decisions pada 2010 lalu.

Daftar individu dan organisasi itu dapat dilihat situs web Bank Dunia.

Zimmerman mengatakan, kesepakatan Debarment (penyingkiran) itu ditandatangani oleh perwakilan Bank Dunia, Bank Pembanguna Asia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-America.

Berdasarkan kesepakatan, tiap entitas yang di-blacklist oleh salah satu bank tersebut akan otomatis di-blacklist oleh seluruh bank multilateral tersebut.

Setiap tahun kami menyingkirkan 50 hingga 100 individu dan perusahaan, kata Zimmerman, yang juga menjabat Kepala Sekretariat ICHA.

Proyek-proyek Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya memang menjadi incaran koruptor karena besarnya dana yang dikucurkan.

Pada 2012, misalnya, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 700 triliun. Hal ini membuat Bank Dunia meningkatkan pengawasan dan penindakan kepada pihak yang diduga kuat menyunat dana hibah tersebut.

Zimmerman mengatakan, penyingkiran atau daftar hitam Bank Dunia ini merupakan salah satu contoh upaya memerangi korupsi dengan memanfaatkan instrument di luar hukum pidana.

Karena hukum pidana memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan proses persidangan yang panjang, ujarnya.

Selain korupsi yang berkaitan dengan proyek bank pembangunan multilateral, Bank Dunia juga member perhatian besar terhadap korupsi di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, pada 8-10 Desember ini Bank Dunia kembali menggelar konferensi ICHA yang melibatkan 300 jaksa agung dan pimpinan lembaga antikorupsi dari 120 negara.

Kami berharap ada sharing pengalaman dan kerjasama antar penegak hukum, ujarnya.(red.rhdyt/sbr:ktdt)

Pemerintah Beri Bantuan Revitalisasi Desa Adat Batas Akhir Proposal 31 Januari Tahun 2019

JP-Nasional, Para pegiat pemberdayaan Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 kepada desa adat yang memiliki kekuatan identitas budaya di wilayah Indonesia.

Bantuan Pemerintah RDA diberikan kepada desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat adat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh calon penerima, agar dapat dijadikan acuan teknis dalam upaya memperoleh bantuan dan teknis pelaporan setelah menerima bantuan tersebut.

Pengajuan Permohonan Bantuan Pemerintah RDA dapat disampaikan melalui proposal Kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, d/a Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai X, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Penerimaan proposal Bantuan Pemerintah RDA ditutup pada 31 Januari 2019.

Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan pelajari Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 – https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/petunjuk-teknis-bantuan-pemerintah-revitalisasi-desa-adat-tahun-2019/ (red.rhdyt/berbagai saunber)