KHOFIFAH HABIS DILANTIK JADI GUBERNUR LANGSUNG GRATISKAN SPP DAN SRAGAM BAGI SISWA SMA DAN SMK NEGERI


Foto: Hilda Meilisa Rinanda

JP-Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.

“SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri,” ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).

Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

“Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri,” lanjutnya.

Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.

Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan,” pungkasnya. (red.mjp/detik.com hil/iwd)

Relawan UN Swissindo Amerika Serikat Bereaksi Atas Pidana Pimpinanya

JP-Amerika– Akibat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon terhadap Sugiharto Notonegoro, ST M1 selama 3 tahun 10 bulan dalam dakwaan pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia Seri 101.102.537, puluhan ribu lebih relawan UN SWISSINDO dari 5 benua berekasi. Salah satunya adalah Tracy Envernizzi, warga negara Amerika Serikat.

Kapada Media Trias TracyTracy Envernizzi Relawan UN Swissindo dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa proses hukum terhadap Sugiharto Notonegoro merupakan kesalahan besar bagi suksesnya misi kesejahteraan penduduk dunia.

“Vonis pidana Pengadilan Negeri, Cirebon terhadap pemilik Microfilm aset dunia merupakan suatu kesalahan besar karena berakibat terkendala bahkan gagalnya misi mensejahterakan rakyat Indonesia dan rakyat dunia pada umumnya. Ini terjadi sebagai fakta bahwa mereka tidak memahami siapa bapak Sugiharto Notonegoro dan misinya,”ujar Tracy.

Tracy menambahkan bahwa lebih dari empat tahun telah bergabung di UN Swissindo sebagai relawan dan melihat bagaimana kerendahan hati dan keseharian Chairman UN Swissindo yang selalu memikirkan kepentingan orang-orang di seluruh dunia.

“Yang telah terjadi kepada beliau sangat tidak layak. Dipermalukan di depan umum oleh pihak yang berwenang dengan dakwaan pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Beliau diborgol dan diadili seolah-olah sebagai penjahat besar. Padahal fakta dalam pengadilan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menunjukan bentuk asli dari SBI yang dinyatakan dipalsukan,”tambahnya.

Lebih lanjut Warga Amerika Serikat ini menambahkan, selama bertahun-tahun dirinya telah mengamati jiwa pengasih Sugiharto yang bekerja melawan banyak rintangan dan tekanan dari berbagai pihak. Terutama menghadapi mereka-mereka yang tidak memahami siapa Sugiharto, apa yang dia wakili dan apa niatnya.

“Beliau bapak Sugiharto sedang membawa Misi untuk perdamaian sejati dan memperoleh solusi atas ketidakseimbangan ekonomi rakyat,”imbuhnya.

Tracy berharap dalam proses banding di Pengadilan Tinggi nanti majelis hakim dapat melihat dengan kacamata keadilan yang hakiki dan memutuskan perkara dengan melihat aspek yang lebih luas dalam mewujudkan misi UN Swissindo untuk menata keungan global, perdamaian dunia, kesejahteraan penduduk dunia, membebaskan TNI, Polri, Aparatur Negara dan rakyat dari beban utang dan program lainnya.(red.mjp/sbr:mediatrias)

KPK Harus Berani Selidiki Dugaan Raibnya Dana Titipan Sebesar Rp 4.500 Triliun di Bank Indonesia


Ir.Safri Arifin ketua LKIN

JP-Nasional– Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 Triliun dicairkan tanpa sepengetahuan empunya (owner). Percairannya pun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Demikian ungkap Safari ANS seorang Peneliti Dana Amanah Soekarno melalui tulisannya yang dirilis di blog pribadinya http://safari2009.wordpress.com

“Hebatnya pencairan melibatkan pejabat tinggi negara Republik Indonesia”, ujarnya.

Ditambahkannya, Mahkamah Internasional telah mencatat kriminal perbankan ini sebagai tindakan kriminal yang luar biasa.

Lebih lanjut Safari memaparkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut jatuh tempo pada bulan Juni 2012. Tetapi pemilik tidak mencairkannya.

“Bahkan hingga kini owner masih memegang SBI asli ketika pihak Mahkamah Internasional melakukan pengecekan. SBI itu diteken oleh Gubnerbur Bank Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Darmin Nasution yang kini Menteri Koordinator Bidang Ekuin dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” imbuhnya.

SBI yang bernilai jumbo Rp 4.500 triliun itu, kata Safari merupakan bagian dari rangkaian Harta Amanah Soekarno. Dalam sertifikat itu dinyatakan siapa saja bisa mencairkannya ketika membawa SBI itu, alias SBI atas unjuk. Siapa yang menunjukannya kepada Bank Indonesia, maka dialah yang berhak mencairkannya. SBI itu katanya selain diteken Darmin Nasution di sebelah kirinya juga diteken oleh Direktur P.U Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada bagian sebelah kanan.

Cairnya SBI ini mengejutkan dunia. Perbankan Indonesia tercoreng habis oleh tindakan ini dan dicatat oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perbankan yang luar biasa. Nasib pihak yang mencairkan entah seperti apa, selain hukum manusia yang kapan saja akan terjadi baik dirinya maupun bagi keluarganya, juga sumpah Soekarno akan menimpa pihak yang terlibat.

Ditambahkan Safari, pencairan SBI itu sempat ditransfer ke CIMB Niaga untuk dibawa kabur ke Malaysia. Tetapi karena tidak jelas historical fund-nya, maka uang ini kemudian diblock oleh bank itu.

SBI ini dipecah dalam 9.000 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500 milyar. Tetapi pencairannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp 4.500 triliun. Proses ini juga sempat diklaim oleh keluarga yang merasa dirinya Danarasa.

Dilain pihak, Presiden UN SWISSINDO Sugiharto Notonegoro, ST yang saat ini telah divonis 3 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon atas tuduhan pemalsuan SBI senilai Rp 4500 Triliun, meski Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan SBI yang asli di persidangan.

Ketua Umum Lembaga Kontrol Independen (LKIN) Ir. Syafri melaui selulernya mengatakan bahwa KPK RI harus berani mengusut raibnya SBI senilai Rp 4500 Triliun tersebut terangnya .(red.mjp)

MLA BERLAKU SURUT , PEMBERI INFORMASI DATA AKURAT AKAN DI BERI REWARD DEMI PERCEPAT PERBURUAN KEJAHATAN KEUANGAN DUNIA


MLA Berlaku Surut, Kemenkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: Ist)

JP-JAKARTA, – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pihaknya bergerak cepat usai penandatanganan ‎perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss pada Senin, 4 Februari 2019.

Langkah tersebut adalah memburu aset-aset haram yang disimpan di Swiss dengan membuat daftar terlebih dahulu. Perburuan tersebut tidak sendiri, Kemenkumham juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tetapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi,” kata Yasonna dalam rilisnya, Kamis (7/2/2019).

Sebelum perburuan dilakukan, menurut dia, Kemenkumham akan membuat roadmap agar pelaksanaan perjanjian MLA dengan Swiss berjalan komprehensif.

Usai menghadiri Konferensi Internasional Access to Justice yang dihadiri 29 negara dan enam organisasi internasional di Den Haag, Yasonna mengaku, akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan dan meminta arahan.

“Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss,” ujar pria kelahiran Tapanuli Tengah ini.

Negosiasi perjanjian MLA antara Indonesia–Swiss sudah melalui tahapan panjang dan pada 2014 pemerintah Swiss bersedia berunding dengan Indonesia. Pertimbangan Indonesia melobi agar dilakukan perundingan tersebut karena Swiss merupakan salah satu pusat keuangan dunia di Eropa yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk menyimpan uangnya di bank-bank Swiss atau menginvestasikannya di berbagai produk investasi keuangan lembaga keuangan dan investasi di Swiss.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Swiss berkomitmen memastikan segala bentuk aset yang ditempatkan di Swiss merupakan aset-aset yang sah dari kegiatan bisnis yang sah.

Dengan semangat tersebut, Indonesia-Swiss melakukan perundingan tahap pertama di Bali pada 28-30 April 2015, dengan Ketua Juru Runding Delegasi Indonesia adalah Cahyo Rahadian Muzhar (Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kemenkumham) serta Delegasi Swiss diketuai Mario Affentranger (Head of International Treaties Division) dan Laurence Fontana Jungo.

Dalam perundingan tersebut, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Bern.

Perundingan putaran kedua dilaksanakan di Bern, Swiss pada 30-31 Agustus 2017 guna menyelesaikan pembahasan. Pada perundingan putaran kedua, Delegasi Indonesia dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar dan Delegasi Swiss dipimpin Laurence Fontana Jungo (Chief Negotiator MLA Treaties, International Treaty Unit, Swiss Federal Office of Justice).(red.mjp/sbr:okezone)

JOKOWI : KAMU SIMPAN UANG DI SWISS DAN SINGAPURA PASTI KETAHUAN


JP-JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi era keterbukaan internasional.

“Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju kita jatuh saja semua orang tahu,” ujar Jokowi di dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.

“Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya,” ujar Jokowi.

“Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.

“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.

Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.

Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.(red.mjp/sbr:kompas)

SWISS-INDONESIA TEKEN PERJANJIAN MLA KPK BAKAL TANGKAPI KORUPTOR KAKAP


Penandatanganan Perjanjian MLA Indonesia JP– Swiss-​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya”, ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bawa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery)

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.(red.mjp/sbr:kemlu go.id)

AMERIKA SERIKAT BEKU KARENA SUHU -52° KORBAN BERTAMBAH TERUS


JP, CHICAGO — Suhu udara sangat dingin masih mencengkeram wilayah Barat Tengah atau Midwest Amerika Serikat pada Kamis (31/1/2019).

Badan Cuaca Nasional (NWS) menyatakan, suhu memang akan perlahan-lahan moderat, namun angin akan tetap berembus dengan temperatur minus 20 derajat Celsius hingga minus 46 derajat Celsius.

Melansir VOA News, suhu di negara bagian North Dakota mencapai 32 derajat di bawah nol Celsius, dan minus 52 derajat Celsius tercatat di Minnesota.

Laporan AFP menyebutkan, korban tewas terkait cuaca dingin ekstrem dan badai salju bertambah menjadi 10 orang hingga sejauh ini.

Kebanyakan korban tewas berasal dari Michigan.

Di antara 10 korban, salah satunya mahasiswa Iowa University berusia 18 tahun.

Dia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di belakang gedung kampus pada Rabu lalu, saat suhu mencapai minus 46 derajat Celsius.

Sementara itu, cuaca dingin membuat saluran air membeku, pemadaman listrik, membatalkan jadwal penerbangan, dan mengurangi pasokan gas alam.

Sekolah dan bisnis masih tutup di beberapa negara bagian.

Penduduk memilih untuk tetap berada di rumah, sedangkan para pelancong terjebak dengan penerbangan yang dibatalkan dan kereta tidak beroperasi.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plance

Hampir 1.700 penerbangan telah dibatalkan di Chicago pada Kamis sore.

Kereta Amtrak juga membatalkan semua perjalanan pada Rabu lalu, dan berupaya memulihkan operasional.

Suhu di bawah nol derajat yang mematikan diperkirakan akan meningkat pada Jumat (1/2/2019).

Watch: Freezing temperatures in Iowa makes a woman’s hair stand on ends as a polar vortex grips the Midwest. https://bit.ly/2CVFfiD 

“Kami belum selesai. Kami punya 24 jam lagi di mana cuaca akan berada pada tingkat berbahaya,” kata Gubernur Michigan Gretchen Whitmer.

Selain membekukan saluran air, cuacadingin ekstrem juga membekukan sebagian Air Terjun Niagara dan balok-balok es mengambang di sungai yang berliku melalui pusat kota Chicago.

Otoritas di berbagai negara bagian mengeluarkan peringatan, cuacaekstrem harus ditanggapi serius sebab ada risiko hipotermia dan forstbite atau jaringan tubuh membeku bahkan jika hanya terpapar dingin dalam beberapa menit.

Ada juga kekhawatiran tentang badai salju pada Kamis malam waktu setempat.

“Dengan lebih banyak salju di jalan, kita belum keluar dari kesusahan,” ucap Wali Kota Chicago Rahm Emanuel.

Air Terjun Niagara Membeku

Uap muncul Air Terjun Niagara sebelum matahari terbit di, Ontario, Kanada, Kamis (31/1/2019). Cuaca ekstrem membuat sebagian Air Terjun Niagara membeku. (AFP/Lars Hagberg)

Fenomena polar vortex atau pusaran kutub yang merupakan kumpulan udara di bawah suhu beku membuat wilayah di Amerika Serikat lebih dingin dari Antartika.

Suhu di negara bagian North Dakota mencapai 32 derajat di bawah nol Celsius, dan minus 52 derajat Celsius tercatat di Minnesota.

 Cuaca dingin yang ekstrem membuat uap naik dari perairan Danau Michigan, Amerika Serikat.

Uap itu merupakan hasil dari udara yang sangat dingin menembus air hangat di danau.

Di sisi lain, balok-balok es tampak menutupi sungai yang berliku melewati pusat kota Chicago.

Suhu ekstrem membuat sebagian Air Terjun Niagara membeku.

Diwartakan The Independent, Jumat (1/1/2019), gambar terbaru dari Air Terjun Niagara menunjukkan pemandangan menarik seperti lokasi set film animasi Disney, Frozen.

Saat AS dilanda suhu ekstrem yang bahkan lebih dingin dari Antartika, temperatur di Ontario, Kanada, juga menurun menjadi minus 18 derajat Celsius.

Alhasil, sebagian Air Terjun Niagara beku sebagian dengan uap yang dapat terlihat muncul akibat pertemuan suhu air yang lebih hangat dengan udara dingin.

The frozen American Falls are illuminated in Niagara Falls, Ontario, Canada. #Niagara #weather
 @LarsHagberg

Bongkahan es terbentuk oleh air yang mengalir di sekelilingnya juga membuat air terjun indah untuk dilihat, dengan hiasan pepohonan dan bebatuan di sekitar yang diselimuti salju.

Laporan NBC News, saat ini sekitar 120 juta orang di 27 negara bagian di AS mendapat peringatan cuaca dingin ekstrem dari Upper Midwest ke Maine, lalu hingga ke bagian North Carolina.

Meski angin dingin tidak akan sedingin pada Rabu lalu, suhu ekstrem masih akan brutal di wilayah Midwest dan Timur Laut.

Subzero temperatures freeze parts of Niagara Falls https://reut.rs/2Wcho6S 

Angin dingin diperkirakan berembus di Chicago dengan suhu yang kembali turun ke minus 40 derajat Celsius pada Kamis pagi.

 “Ini adalah dingin bersejarah. Suhu yang mengancam jiwa dan harus ditanggapi sebagaimana mestinya,” ucap Wali Kota Chicago Rahm Emanuel, seperti dikutip dari AFP.

Badan Cuaca Nasional (NSW) menyatakan, suhu akan tetap berada di bawah rata-rata hingga minus 45 derajat Celsius pada Kamis.

“Angin dingin yang berbahaya dapat menyebabkan jaringan tubuh membeku pada kulit yang terpapar dingin dalam waktu 5 menit,” demikian pernyataan NSW.(red.mjp/sbr:srmbnews)

BITUNG MENUJU KOTA INFRASTRUKTUR DUNIA


JP-Bitung, Bitung Menuju Kota Infrastruktur Dunia
Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta, (27/1) proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun.
Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. “Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung,” ungkap Luntungan.

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

“Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional,” urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap.
“Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017,” ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem ‘Ship follows the trade’. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. “Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu,” ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat “memprovokasi” ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit.
Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

“Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
“Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung,” ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. “Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(red rhdyt)

JEPANG PEDULI LELUHUR KEMBALIKAN KAPAL MOJOPAHIT

JP-MOJOKERTO, Masyarakat Jepang yang peduli dengan Budaya Leluhur Kerajaan Majapahit, kini tengah melakukan proses pengembalian Kapal Majapahit yang berada di pelabuhan negeri Sakura untuk diangkut menuju Indonesia.

Kabar aktivitas masyarakat Jepang mengembalikan Kapal Majapahit itu, diungkapkan Ketua Yayasan Majapahit Baru (Majabar), M.Ng Indra Moesaffa, SH. M.Hum, dalam wawancara dengan PARLEMENPOS, Jumat (18/1/2019).

Menurut Indra, aktivitas pengembalian kapal itu diawali dengan prosesi pengangkatan Kapal Majapahit dari Laut di Pelabuhan Funabashi, Chiba ke Darat, untuk selanjutnya dipreteli dan dipotong-potong.

“Bagian bagian Kapal yang telah dipreteli dan dipotong-potong itu dimasukkan ke dalam kontainer, selanjutnya di kirim ke Surabaya, dan selanjutnya dibawa ke Desa Klintorejo dan dijadikan monumen di Taman Tribuana Tunggadewi,” papar Indra Moesaffa, tokoh budayawan yang sangat peduli dengan peninggalan leluhur Majapahit.


Dipaparkan Indra, Mr Takajo, salah satu warga Jepang yang peduli dengan Budaya Majapahit, sudah lebih dari 1 bulan berada di Tokyo untuk mengurus pemulangan Kapal Majapahit.

Direncanakan dalam bulan Februari nanti Kapal Majapahit akan dikirim kembali ke Surabaya.

“Mohon doanya agar semua berjalan lancar,” tutur M.Ng Indra Moesaffa, SH, M.Hum. (dwi)

Lebih dari 10 Ribu Demonstran Tuntut Kebebasan Pers di Serbia


JP-international- Lebih dari 10 ribu orang berbaris di Beograd pada Sabtu (19/1) malam, untuk memprotes pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), dan menuntut kebebasan media sebagai prasyarat untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Seperti dikutip dari Reuters, para pengunjuk rasa yang merupakan gabungan Aliansi untuk Serbia, kelompok oposisi yang terdiri dari 30 partai dan organisasi, mengenakan lencana bertuliskan “Itu telah dimulai” dan meneriakkan “Pencuri Vucic”.

Demonstrasi mingguan kedelapan kalinya itu telah menarik perhatian banyak orang. Protes telah menyebar ke kota-kota lain di Serbia. Hari Jumat lalu diadakan di Novi Sad, kota terbesar kedua.

“Satu-satunya tuntutan yang kami inginkan adalah kejahatan (rezim) ini hilang. Kami ingin pemilihan umum, tetapi kebebasan harus dihadirkan lebih dulu,” kata Branisalv Trifunovic, seorang aktor yang berbicara di hadapan publik sejak beberapa pekan sebelumnya.

Tidak ada seorang pun di kantor pemerintahan Vucic yang bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, presiden mengatakan dia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi untuk melakukan reformasi pemilu dan meningkatkan kebebasan media, bahkan jika ada 5 juta orang di jalan.

Kendati demikian, dia mengaku bersedia untuk menguji popularitas partainya dengan perhitungan suara cepat.

“Saya datang ke sini untuk menyatakan ketidakpuasan saya terhadap elit yang berkuasa.

Mereka mengendalikan semua media, saya muak dengan semua korupsi yang terjadi,” kata Ljiljana Zivanovic, seorang pensiunan berusia 64 tahun. (Red.rhdyt/sbr:CNN)

SOEKARNO TANTANG PBB

JP-Opini Merasa tak dianggap lantaran masukan-masukannya tak diindahkan, Sukarno telanjangi PBB di Sidang Umum PBB 1960.
M.F. Mukthi

AMNESTI Internasional merilis laporan berjudul “The State of the World′s Human Rights” pada 24 Mei 2012. Laporan itu menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global. Salah satu akibatnya, menurut laporan itu, pelanggaran HAM meningkat.

Bukan barang baru sebetulnya bila Dewan Keamanan atau PBB secara keseluruhan mendapat kritik keras. Sejak akhir 1950-an Sukarno berulangkali mengkritisi PBB. Dalam pandangannya, PBB sudah tak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar.

Sukarno memberi contoh, PBB tak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain.

“Dewan Keamanan yang seharusnya mencegah peperangan justru sering menghasut peperangan,” kritik Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960.

Dalam Sidang Umum PBB 1960 Sukarno mengucapkan pidato “To Build The World a New”. Ada lima kritik yang dihadirkan Sukarno kepada PBB.

Pertama, Sekretariat Jenderal PBB berada di tempat yang tak netral (AS). “Dia harus dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau tempat-tempat lain yang berada di luar konflik kepentingan.”

Kedua, PBB lahir dalam keadaan masyarakat dunia yang baru terbebas dari ketakutan perang. Akibatnya, menurut Sukarno, banyak piagam PBB mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan saat ia lahir sehingga tak mengakomodasi realitas global yang berubah begitu cepat.

Ketiga, organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer, dan kekuatan dunia tahun 1945. “Negara-negara besarlah yang menentukan perang dan damai.” Sukarno menyarankan, “Karena itu keanggotaannya harus dibuka untuk negara berkembang.”

Keempat, sekretariat PBB perlu ditinjau ulang. Kelima, salah satu kesalahan badan internasional ini adalah menolak suatu bangsa untuk bergabung. Keenam, harus ada pembagian lebih adil di antara personil PBB dalam lembaga-lembaganya.

Orang-orang yang hadir dalam sidang itu terkesima, Tepuk tangan riuh mengiringi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Sukarno. Mangil Martowidjojo, komandan Datasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, ingat betul suasana saat itu.

Sejak Sukarno memasuki ruangan, kenangnya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, para hadirin bertepuk tangan. “Di PBB yang terdiri dari bangsa-bangsa di dunia ini para pemimpinnya berkumpul di New York, dibikin oleh Bung Karno menjadi pendengar yang baik, yang tekun, yang sungguh-sungguh, seperti kalau Bung karno berpidato di depan rakyat atau para pemimpin Indonesia di tanah air tercinta.”

Namun, PBB yang dimotori negara-negara maju tak menghiraukan teriakan Sukarno. Mereka seakan malah menantang. Perestuan penyatuan Kalimantan Utara dengan Malaya menjadi salah satu tindakan yang membuat Sukarno kian muak terhadap PBB.

Sukarno sendiri kian gencar mengusung gagasan pembangunan dunia baru. Bersama negara-negara seperti RRT, Vietnam, dan Korea Utara, Indonesia membidani Conference of New Emergencing Force (Conefo).

Puncaknya, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. “Bila keadaan sudah berubah, pasti Indonesia akan kembali,” ujar Sukarno.(red.rhdyt/sbr:Historia.id)

USAI DEBAT PILPRES, HOTMAN PARIS TANTANG JOKOWI TEGAKKAN KEADILAN KASUS HUKUM DOKUMEN BENAR JADI SALAH, SALAH DIBENARKAN

Usai Acara Debat Pilpres Perdana, Hotman Paris Tantang Jokowi Selesaikan Kasus Hukum Jenny di Bali

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea (kiri) dan capres nomor urut 01 Joko Widodo. – WK/TRIBUNNEWS

JP- JAKARTA – Usai acara debat Pilpres perdana yang disiarkan beberapa stasiun televisi secara langsung semalam, Kamis (17/1/2019).

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea langsung menantang Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyelesaikan kasus hukum di Bali terkait dengan penetapan status tersangka oleh polisi kepada seorang wanita warga biasa hanya karena dokumen gugatan perdata.

Di acara debat semalam Capres Joko Widodo berkali-kali meminta kepada masyarakat atau siapa pun agar langsung mengadukan jika mereka menemui kasus hukum yang dinilai tidak adil.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika Capres 02 Prabowo Subianto melontarkan kritikan agar pemerintah bersikap adil dalam kasus kepala desa di Mojokerto yang ditahan polisi hanya karena mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Uno.

Melalui akun instagramnya, Hotman Paris Hutapea mencoba menagih janji Jokowi tersebut dengan melaporkan adanya kasus hukum yang menimpa wanita wong cilik di Bali bernama Jenny.

Jenny kini dijadikan tersangka kasus pemalsuan dokumen atas tuduhan berbuat bohong oleh polisi hanya berdasarkan surat gugatan perdata yang diajukan Ibu Jenny ke pengadilan.

“Tadi malam di debat capres-cawapres, Bapak jokowi mengatakan, adukan kalau ada masalah. Sekarang saya mau mengadukan kasus hukum nih,” ujar Hotman Paris Hutapea, Jumat (18/1/2019) sekitar 1 jam lalu.

Menurut Hotman Paris Hutapea, Jenny mengajukan gugatan secara perdata sebuah kasus ke pengadilan di Bali.

Tapi, oleh penyidik dokumen pengaduan gugatan itu dinyatakan palsu dan bohong sehingga Ibu Jenny dijadikan tersangka pelanggaran Pasal 262 dan Pasal 263 KUHP.

“Yang berhak menilai gugatan itu sah atau tidak,dikabulkan atau tidak, itu hakim. Tapi oleh penyidik Si Jenny malah dijadikan tersangka,” ujar Hotman Paris Hutapea.(red.rhdyt/sbr:dtknews)

HUKUM INDONESIA PUTUSAN SIDANG M1 HARI INI JUMAT DITUNGGU JUTAAN UMAT MANUSIA , ADILKAH ?


JP- Cirebon , pantauan awak media di lokasi dan medsos menjelaskan prosesi persidangan Kasus pemalsuan SBI Berakhir Bebas tanpa sarat adalah harapan umat rakyat dunia, indonesia kususnya ungkap relawan dari pantauan

Dihadiri ratusan relawan UN Swissindo perwakilan di seluruh indonesia selalu setia mengikuti dan memeberi suport sejak penangkapan di mabes polri dan semakin banyak yang memberi suport di akhir putusan hari ini jumat walaupun kecewa hati tenang tetap damai karena Yang Mulia Sino AS.ir.sugihratonotonegoro.st adalah M1 punya cara sendiri yang relawan tidak bisa ungkapkan terang relawan.

Catatan Kronologi Singkat dari medsos relawan yang hadir proses Sidang Pengadilan, Dan Anjuran Berdoa oleh Relawan UNS Untuk YM King Of Kings M1:

*Dakwaan JPU :*
Pemalsuan SBI
Pasal 263 ayat 1dan 2

*Eksepsi Pembela :*
Dakwaan JPU sumir atau tidak berdasar dan batal demi hukum.

*Kesaksian Para Saksi :*
Tidak ada bukti Pemalsuan SBI.
Tidak ada bukti asli SBI
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Tidak ada keberatan dari Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad.
Tidak ada saksi (dari BI) yang memberikan contoh dokumen SBI yang asli.

Kesimpulan semua Kesaksian :
Dakwaan Pemalsuan SBI, yang merujuk Ayat 1 pasal 263 tidak ada yang bisa membuktikan telah dilakukan oleh YM.

*Tuntutan JPU :*
JPU menuntut hukuman Penjara selama 5 tahun 6 bulan.

{Terlihat jelas bahwa JPU tidak mau memperdulikan hasil kesaksian para Saksi Fakta dan saksi ahli dari BI, yang dihadirkan JPU sendiri, bahwa semuanya tidak bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, atau antara Dakwaan dan Fakta persidangan tidak berkesesuaian.}

*Pledoi /Pembelaan :*
Sesuai Fakta Persidangan, YM dan Pembelanya menyampaikan dengan sangat kuat bahwa Jaksa telah tidak bisa membuktikan dakwaannya dengan fakta fakta persidangan.

Dengan alasan tersebut YM yang juga menjelaskan siapa sejatinya beliau sebagai pemegang misi global dan Tim Pengacaranya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU.

Tim Pembela Memohon aga Majelis Hakim memutuskan bebas murni (Vrijspraak).

Ini berarti tidak memberikan kesempatan JPU untuk Banding maupun kasasi.

*Replik JPU :*
JPU tetap berkeras kepala mempertahankan Tuntutannya.

JPU dalam Repliknya menyebut kan bahwa masalah ini muncul berawal dari demontrasi relawan UNS yang mempertanyakan SBI 4500T di depan Kantor BI di Sulawesi Selatan tahun 2016.

*Duplik YM :*
Sekali lagi YM menegaskan bahwa YM bukan yang membuat SBI No.101.102.537. Dan tidak pernah menggunakan nya ke BI maupun Bank bank lain.

YM menyebutkan bahwa ada *Dua Pihak* yang malah menggunakan SBI tersebut dan meminta KPK untuk Memeriksanya.

YM meminta untuk dihadirkannya Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad yang waktu itu menjabat Sebagai Dewan Gubernur BI, tetapi tidak dihadirkan oleh pengadilan ini.


YM juga neminta KPK untuk memeriksa adanya penyalah gunaan wewenang dan penggelapan dana ini, dan beliau sampaikan bahwa beliau hanya menjadi korban saja.

Terakhir YM meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan beliau dari tahanan setelah 6 bulan ditahan.

*Duplik Pembela :*
Tim Pembela menegaskan sekali lagi bahwa dikaji secara obyektif, (7 lembar) terdakwa tidak terbukti telah membuat apalagi menggunakan SBI yang dikatakan sebagai palsu tersebut, dan tidak sesuai seperti yang dimaksud KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2.

Dan Miminta Majelis Hakim Untuk megambil keputusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan yang sudah jelas tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan dan menggunakannya.

Jelang Keputusan Hakim :

Menjelang *Putusan Majelis Hakim* Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Jabuari 2019, marilah Kita semua / Relawan UNS berdoa Kepada Tuhan YME, Agar :

Majelis Hakim memenuhi permohonan YM dan Tim Pembela Untuk Membebaskan YM Terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO : dungkapkan oleh relawan.

Pantauan awak media Sidang hari ini jumat 18 Januari 2019 Dengan Putusan :
Penjara 3tahun 10bulan membayar denda rp.5000 dasar putusan adalah hasil dari sidang sebelumnya.

MASA PENINJAUAN KEMBALI : WAKTU 7HARI SEJAK DI PUTUSKAN HARI INI JUMA’AT 18 Januari 2019

relawan yang hadir ratusan dari berbagai daerah di indonesia dan dari negara negara anngota masih bersabar dan setia menunggu keadilan hukum yang adil dari Penegak hukum kita

masih ada waktu 7hari sejak di putuskan ini agar selalu berdoa dan bersabar atas putusan PN Sumber Cirebon imbuh wag.

(red.rhdyt/sbr: pantauan wag dan berbabagai sumber lainya)

BI: SETELAH SBI DIHENTIKAN 2011,KINI SBI DIHIDUPKAN LAGI DEMI TARIK INVESTOR


JP-Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan. Sebelumnya,

pada 2011 SBI sempat dinonaktifkan sebab BI terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga SBI.

“Bagus kan. Artinya, melihat situasi. Memang kalau kemarin karena sertifikat deposito apa itu yang dihidupkan pada waktu itu, itu tidak se-liquid SBI. Iya kan,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Tarik Dana Asing, BI Berencana Terbitkan Kembali SBI Tenor 9 dan 12 Bulan
Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,25 Persen

Penggantian SBI dengan SBN Genjot Pembangunan Infrastruktur
Darmin mengatakan, SBI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diperlukan untuk menarik dana masuk. Hal tersebut dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memberi ruang bagi pemilik dana supaya tertarik menanamkan investasi.

“Kalau SBI itu benar-benar liquid, bisa dipakai untuk instrumen investasi. Jadi ya situasi sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk. Maka kemudian dicoba untuk BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, penerbitan SBI dapat menambah daya tarik investasi di Indonesia. “Mestinya, harusnya ada. Yang tadi nya orang merasa dia mau keluar, bisa saja dari pada dia keluar kalau dia percaya BI nya bisa menjaganya lebih baik,” jelasnya.(red.rhdyt/sbr:L6)