JOKOWI :WUJUDKAN CITA-CITA RAKYAT PAPUA FREEPOT KE PANGKUAN PERTIWI TELAH TERBAYAR


JP-Jakarta-jokowi wujudkan keinginan rakyat papua kususnya dan nkri Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!

Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.

Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.(red.rhdyt(

API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani


JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

“Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2019 Masih Banyak Ketidakpastian, Hutang Seluruh Negara Anggota G-20 Pesimis Amerika Bisa Tumbuh


JP-JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi perekonomian global pada 2019 masih dalam kondisi tidak pasti. Berbagai faktor eksternal masih menjadi penyebab ekonomi global dalam ketidakpastian di tahun 2019.

Adapun kedua faktor tersebut meliputi resesi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,3% Jadi USD360,5 Miliar jelang Akhir 2018, Sri Mulyani Pelototi Ekonomi Dalam Negeri dan Global

“Kita akan memasuki 2019 dengan banyak ketidakpastian. Di G-20 di Argentina kemarin mengatakan bahwa mereka merevisi outlook ekonomi global tahun depan,” ujarnya dalam acara Properti Outlook di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memperkirakan pada 2019 diperkirakan ekonomi Amerika Serikat masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap perekonomian global.

“Orang masih melihat Amerika tumbuh tinggi apakah masih akan berlangsung sampai 2019,” ucapnya.

Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, perekonomian global juga masih akan dibayangi oleh kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed. Seperti diketahui The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada akhir Desember 2018.

“Selain confidence kita juga melihat berbagai tren yang harus kita waspadai. Meskipun The Fed dapat tekanan dari Trump (Presiden AS) namun mereka akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

Wanita yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, jika pereknomian global juga akan menggoyang nilai tukar mata uang. Sebab, akan ada pengetatan likuiditas di perbankan.

Pengetatan likuiditas juga secara tidak langsung akan memengaruhi sektor properti. Oleh karena itu, sektor properti perlu berhati-hati lagi dalam menghadapi tahun 2019.

“Jumlah uang yang beredar akan semakin ketat. Kita akan terpengaruh dua indikasi ini. Itu adalah dua faktor yang memengaruhi sektor properti,” jelasnya.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezon)

BPKN: DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN MERANGKUL JAMPIDUM


JP-Jakarta,Perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen kususnya bagi pengiat perlindungan kosumen bisa melakukan kerjasama dengan instansi terkait BPKN saat ini mengandeng aparat penegak hukum kususnya Kejaksaan RI.

Dalam rangka membangun persamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKN adalah dengan menginisiasi dan merangkul aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan adalah hal yang tepat, karena tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan suatu perlindungan dalam berbagai bidang.

Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan era globalisasi yang mengubah tatanan perekonomian dan komunikasi masyarakat.

Oleh karena itu BPKN melaksanakan penandatanganan “Nota Kesepahaman antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM)”, di Kantor JAMPIDUM, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Ketua BPKN-RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mensinergikan tugas BPKN dan JAMPIDUM untuk mensejahterakan masyarakat melalui kepastian hukum dan pemulihan hak konsumen.
(10/12/2018)

#bpkn #bpknri #jampidum #perlindungankonsumen #konsumenbijak #konsumenberdaya #consumerprotection #konsumenindonesia
Pengiat perlindungan konsumen dan pantauan awak media.

disisi lain ketua lpksm putra lawu rois mengungkapkan Dalam rangka mengabil alih hak konsumen yang telah di rugikan oleh pelaku usaha bisa melalui jalur hukum pidana jika dirasa ada nasabah yang dirugikan akibat kelalian atau kesengajaan dari pelaku usaha

Harapan Masyarakat ataupun nasabah memang selalu diharapkan agar pemerintah melakukan upaya mudah dan tidak tumpang tindih hukum sehingga BPKN merangkul JAMPIDUM agar nasabah bisa melakukan upaya hukum agar hak hak nya bisa di ambil alih lagi imbuh ketua lpksm putra lawu.(red.mjp/rdhyt)

SUARA RAKYAT : PELAKU USAHA TOWER JANGAN ANGGAP REMEH IJIN LINGKUNGAN WARGA BERAKIBAT FATAL


JP-pantauan awak media terkait Pendirian Tower yang didirikan di desa ganti kec.gemolong telah terjadi kesalahan fatal karena tadi pagi jum’at jam 09.15 wib datang perwakilan dari warga yang tidak mau disebut namanya mendatangi lagi ke kantor DLH Kab.Sragen saat ditemui petugas UPT DLH lalu menjelaskan bahwa laporan yang keberatan atas pendirian tower oleh warga Ds Nganti pada tanggal 29-11-2018 kemarin juga bingung karena Dinas Lingkungan hidup juga merasa belum memberi ijin, petugas lalu meminta maaf atas keterlambatan respon ats laporan ke Kantor kami karena kami belum di mintai ijin pendirian tower pak terangnya.

Dinas lingkungan hidup berjanji hari selasa atau nunggu jadwal dari pihak tower waktunya kapan nanti akan menghubungi warga saat akan pemeriksaan ke lapangan terkait Tower dan warga yang mendatangani yang terdampak pendirian beradius 42meter yang di ajukan pihak PT Tower bersama karena pihak DLH merasa belum memberi ijin apalagi protes sudah di ajukan kok beda dengan yang mendatangani yang diajukan ungkapnya.

Dan mengucapkan terima kasih atas komplain yang diajukan atas ijin pendirian Tower tersebut karena data yg protes dengan yang di ajukan tidak sama imbunya dalam penjelasan kepada salah satu warga pagi tadi.

Kok berani tanda tangan ya pak warga yang bukan radius 42meter tersebut gerutu petugas tadi.

dan dugaan warga yang protes atas permohonan ijin lingkungan yang di tandatangani warga duduga bukan pemilik lahan sertifikat itu ternyata membuahkan hasil karena geram atas sikap dari pihak kelurahan bahkan lurahnya seolah tak menghargai warganya dan pt tower mudahnya percaya bahwa warga yang kena dampak ya yang menyatakan dan tanda tangan yang di bubuhi setempel RT RW KANTOR DESA BAHKAN KECAMATAN ungkap salah satu warga.

ada kejadian aneh warga yang cek cok keluarga ( neng nengan ) kepada Suami ada apa to kok diem beberapa hari ternyata si ibu gak berani tanya kepada suami nya gara- gara di dikira dapat kompensasi yang terima suami padahal sama sekali tidak terima uang kompensasi ini buat kecewa warga tersebut.

dari dugaan-dugaan warga itu ternyata benar ada beberapa warga kok berani menandatangani kesaksian bahwa dia berada di radius 42meter padahal orang tersebut tidak memiliki lahan, Dari dasar itu dalam perkembangan laporan ke dinas lingkungan hidup ternyata belum mengantongi izin mendirikan tower.

Tower sudah berdiri hampir selesai dan pada hari ini tadi Jumat tanggal 7 jam 9 30 salah satu anak dari pemilik lahan mendengar penjelasan langsung dari

petugas Kantor DLH menerangan bahwa permohonan izin pendirian Tower bersama baru diajukan hari Senin pada tanggal 2 -11-2018 kemarin pak dan mengatakan sudah sosialisasi kepada warga gak ada masalah.

Sedang hari Jumat sebelumnya baru diadakan rapat sosialisasi untuk mendirikan Tower dalam surat undangannya aneh nya dalam rapat mengatakan sudah 3x sosialisasi padahal dari warga protes pemilik lahan kapan dimana dan lain sebagainya.

Kejanggalan demi kejanggalan telah ditelah terungkap, warga meminta tower di hentikan sebelum selesai urusan dengan pemilik tanah sekitar radius 42meter tersebut.(red.mjp/rhdyt/hari)

Sertijab Polres Sragen, AKBP Yimmy Kurniawan S.I.K, M.H, M.I.K,


JP-Sragen acara Sertijab di ikuti anggota polres dan polsek di wilayah kab.sragen sangat meriah berbagai ucapan datang dari berbagai mitra polri sangat meriah.

“Selamat jalan AKBP Arif Budiman, S.I.K., M.H. Semoga sukses di tempat baru” .

“Selamat datang di Bumi Sukowati AKBP Yimmy Kurniawan S.I.K, M.H, M.I.K, Semoga sukses dalam menjalankan amanah menuju Kab. Sragen lebih aman dan kondusif”

Kaplores baru Yimmy lahir di Surabaya pada 14 April 1979. Ia merupakan perwira menengah sejak 9 September 2017 sebagai Kapolres Sragen. Ia adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2000 dan memiliki pengalaman di reserse.

Jabatan terakhirnya sebegai Koorsprinpim Polda Jateng sebelum menjadi Kapolres Salatiga. “Ya, yang menggantikan Pak Arif adalah Pak Yimmy yang sebelumnya dari Salatiga,” ujar Kabag Sumda Polres Sragen Kompol Dwi Retnowati yang ikut menghadiri pisah sambut Kapolres di Polda Jateng saat dihubungi Solopos.com, Selasa siang.

AKBP Arif Budiman menyampaikan pesan dan kesan tentang Sragen sebagai cinta pertamanya. “Kami sekeluarga mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam tutur kata dan perbuatan selama menjabat. Kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas segala dukungan, bantuan, kerja sama yang harmonis selama melaksanakan tugas di Sragen. Semoga tugas baru sebagai Kapolres Jepara bisa amanah dan berkah serta sebagai ladang amal,” ujarnya.

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung

JP-jakarta – KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

Adalah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang pertama kali menggulirkan wacana ini. Dia mengatakan, jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Baca juga: KPK: Kalau Anggota DPR Nggak Bisa Rampungkan UU, Tak Usah Digaji

Sebenarnya, apa alasan KPK mewacanakan hal tersebut?

Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif, mengatakan semua orang harus bekerja agar mendapat bayaran. Oleh sebab itu, jika orang tidak bekerja, maka tak layak mendapat bayaran alias gaji.

“Tadi itu kita berharap bahwa harusnya gaji atau remunerasi yang diterima pejabat publik, bukan cuma DPR, itu berdasarkan hasil kerjanya. Tapi pada saat yang sama Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) bilang gubernur, bupati, itu gaji yang tertulis Rp 5 juta – Rp 6 juta. Kan nggak masuk akal. Jadi kalau mau reformasi birokrasi itu, kita harus serius,” ujar Syarif saat berbincang dengan detikcom.

“Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji,” sambung Syarif.

Namun, dia mengatakan hal ini baru sebatas wacana dan bukan usul resmi dari KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

“Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan itu (kinerja). Ya kalau kita jadi buruh di jalan juga rajin kita kerja, kita dapat lebih banyak. Jadi sopir juga begitu. Di mana saja, jadi pengusaha juga begitu. Jadi kalau sekarang masa kerja dan nggak kerja sama saja gajinya. Sedangkan yang tanggung jawabnya besar kayak gubernur dan bupati, negara menghargainya juga sangat sedikit dan passion untuk berbuat tidak jujur itu menjadi tinggi. Apalagi kalau biaya politiknya mahal,” jelasnya.
Baca juga: Taufik Kurniawan, Anggota DPR Ke-69 yang Jadi Tersangka KPK
Wacana anggota DPR tak digaji jika UU tak tuntas ini disambut oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Alasannya, pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU.

“Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” tutur Bamsoet.

Dia kemudian mencontohkan pembahasan UU yang belum selesai karena pemerintah tidak mau hadir. Bamsoet mengatakan UU bakal cepat selesai jika DPR dan pemerintah sama-sama sepakat.

“Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau. Dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat,”

“Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha,” sambungnya.(red.mjp/rhdyt/sbr:dtk.cm)

Jokowi: Jangan Kaget Kalau Dolar AS Turun Terus


JP-NASIONAL-Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan. Pada pembukaan perdagangan pagi tadi, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp14.260 per USD.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, masyarakat tidak perlu kaget terhadap penguatan nilai tukar Rupiah tesebut. Bahkan menurutnya, penguatan Rupiah akan terus menguat di sisa 2018.

“Jangan kaget kalau nanti dolar turun terus. Enggak tahu berapa (turunnya),” ujarnya dalam acara CEO Networking di Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Jokowi menambahkan, penguatan nilai tukar Rupiah tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Dari sisi pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pengetatan transaksi berjalan.

Tujuannya adalah agar angka impor Indonesia bisa ditekan sehingga Indonesia tidak terlalu banyak mengeluarkan banyak uang dengan satuan dolar AS. Sebab semakin tinggi angka impor maka semakin banyak juga Indonesia membutuhkan dolar AS yang berakibat pada penguatan dolar AS.

Sementara itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point (0,25%) menjadi 6%. Dengan kenaikan suku bunga ini, capital inflow (modal asing) yang masuk kembali banyak dan berakibat pada penguatan nilai tukar Rupiah.

“Apa yang ingin kita bangun ya trust kepercayaan kita bangun fiskal moneter kita sangat hati-hati. Inflow-nya sudah kembali masuk,” jelasnya.

Ke depannya, Mantan Wali Kota Solo itu berharap kepada seluruh Menteri Kabine Kerja untuk bersama-sama menjaga nilai tukar Rupiah agar bisa terus stabil. Di satu sisi dirinya ingi agar nilai tukar Rupiah tidak melemah, di sisi lain dirinya juga berharap agar nilai tukar Rupiah tidak terlalu menguat.

“Enggak tahu berapa, tapi kita ingin agar nilai tukar Dolar juga tidak turun terlalu drastis, karena kita masih ingin (menikmati) manfaat dari ekspor,” kata Jokowi. (red.mjp/rhdyt/sbr:okezone)

PIMCAB BANK BRI MEDAN KETANGKAP DI SOLO, BUAH KEJAR KEJARAN KEJARI WALAU SUDAH PINDAH KE BERBAGAI KOTA DAN PULAU


JOURNALPOLICE.ID- BINJAI – Mantan Pimpinan Cabang BRI Pembantu Katamso Medan, AS diciduk Kejari Binjai dari ruangan kantornya di Jakarta Senin siang (12/11/2018). Kajari Binjai Viktor Antonius Saragih Sidabutar bersama Kasi Pidsus Asepte Gaulle Ginting turun langsung mengejar tersangka kredit fiktif ini As dipindah ke sana kemari
akhirnya ketangkap

Kajari menjelaskan bahwa pencidukan AS setelah mengumpulkan informasi dari sumber-sumber pihak kejaksaan soal keberadaan AS yang sudah tidak berdomisili di Sumatera Utara. Info yang ada AS pindah kerja ke Jogja dan Solo masih sebagai pegawai BRI.

“Dapat informasi tesangka tugas Jogja dan Solo. Kami kejar ke dua kota ini. Tapi ternyata tidak ada. Dari penelusuran akhirnya AS berhasil kita dapati informasinya lagi berada di Jakarta. Tim ke Jakarta, semalam kami datangi langsung,” kata Kajari, Selasa (13/11/2018).

Di Jakarta, Tim Kajari langsung mendatangi kantor anak perusahan BRI tempat AS bekerja. Saat itu juga AS didatangi ke ruang kerjanya. AS yang mengenakan kemeja putih pun digiring turun lewat tangga.

“Kami menjemput tersangka di saat dia lagi kerja, didatangi dan dibawa ke sekuriti awalnya. Dia ikut kami, dia mengakui benar bahwa dia AS Pimcab BRI Cabang Pembantu. Jadi langsung kami bawa,” jelas Kajari.

Penasehat Hukum AS dari Credo Law Assosites Rikki Josua Silitonga mengatakan, benar bahwa kliennya mengetahui soal kredit yang belakangan temuan fiktif. Rikki pun menjelaskan kliennya yang mengurusi soal kredit nasabah, DS yang sudah jadi tersangka.

“Dia memang menyetujui kredit. Saat itu nasabah memiliki jumlah tabungan yang tidak sedikit di BRI Katamso, yang saya tahu 3 miliar dan ditambahi 5 miliar, itu alasannya kenapa dikabulkan. Kalau cek jaminan dicek oleh marketing, dan dicek Bapak, tapi gak tahu lah mungkin ada settingan,” katanya

Lanjut Rikki, AS pensiun dini karena istri sakit. BRI lama dan Bri Agro beda manajemen. AS pindah dari Medan ke Solo baru ke Jogja dengan posisi yang sama. Di Jogja dua kali perpindahan. Pensiun istrinya sakit otak.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai telah menetapkan dua pejabat BRI dan seorang nasabah atau pemohon kredit resmi ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (9/10/2018) silam.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menuturkan, kredit fiktif yang menjadi perkara bermula dari nasabah seorang pengusaha berinisial DS yang meminjam uang ke BRI Cabang Pembantu Katamso Medan sebesar Rp 500 juta‎ pada 2009. Teranyar diketahui pinjaman dilakukan sebanyak tiga kali dengan nilai yang sama, Rp 500 juta dikali tiga, sehingga ada temuan 1,5 miliar.

Dijelaskan Kajari, DS dalam pengajuan permohonannya memakai atas nama UD Grace Panglima Denai, CV Finance SS, CV Deandls dengan jaminan Bangunan SHM No 703, SHM No 699, SHM No 698.

Perkaranya kredit fiktif. Jaminan tidak sesuai faktanya, sudah kita tetap juga tersangka tiga orang. Kapasitasnya pejabat bank ada dua orang, dan pihak swasta seorang. Kita tetapkan tersangka, dalam dua perkara yang beda.

Tersangka dari pihak Bank yakni AS Pimcab BRI Pembantu Katamso Medan dan OS pejabat pelaksana yang malakukan tugas penilaian kegiatan di lapangan untuk proses permohonan kredit. Sedangkan pihak swasta adalah pemohon DS.

Sejauh ini terhadap para tersangka belum dilakukan penahanan. Pihak Kejari akan melengkapi nita pendapat terlebih dahulu untuk proses lanjut penahanan.”Penahanan masih akan proses lanjut. Nota pendapat terlebih dahulu berdasarkan objektif dan subjektif,” kata Kajari.

Dua pejabat ditetapkan tersangka karena BRI Cabang pembantu SM Raja memberi pinjaman, tidak mengecek langsung jaminan apakah sesuai dengan berkas yang dijaminkan. Dalam kasus ini KPKNL Kajari telah memanggilnya.

Hasil koordinasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) telah memeriksa dan memintai keterangan mengenai usaha mengenai properti DS. Temuannya izin tidak ada. Dan temuan BPN Kota Binjai bahwa jaminan DS memang tidak sama dengan perjanjian kredit dia.

Diketahui jaminan DS kepada BRI Cabang Pembantu Katamso Medan berupa ruko tiga pintu, berlantai dua di Jalan Soekarno-Hatta, Km 18, Binjai Timur. Diduga tanpa dilakukan pengecekan lebih dulu oleh BRI Cabang Pembantu Katamso, perbankan plat merah itu mencairkan dana pinjaman kepada DS.‎

Pascamenerima dana pinjaman, DS macet dan terus menunggak dalam membayar kredit. Akibatnya, BRI berupaya melakukan penyitaan atas ketiga ruko tiga pintu yang menjadi jaminan.

Usai disita, BRI melakukan pelelangan per rukonya sebesar Rp 275 juta pada Juli 2013. Menurut Kajari, pemenang lelang itu adalah Sugianto. Oleh Sugianto, ruko yang dibelinya melalui pelelangan BRI itu dijual kepada Moina yang kemudian atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dibaliknamakannya.

Hasil temuan terjadi sengketa. Rupanya pemilik ruko yang dibeli Sugianto itu milik Herlina Purba yang berdomisili di Jakarta. Herlina Purba pun kaget asetnya disita oleh BRI yang kemudian berubah SHMnya

Sejumlah saksi yang pernah diperiksa dalam proses penyelidikan perkara, di antaranya Herlina Purba, pihak yang merasa dirugikan dan komplain karena asetnya disita oleh BRI, pejabat di BRI Cabang Pembantu Katamso Medan. (red.mjp/rhyt.sbr:tribun)

DPP AWPI : PEMBUNUH WARTAWAN ADALAH KEJAHATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

journalpolice.id-Perlindungan terhadap wartawan sebagai jaminan atas kemerdekaan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seharusnya menjadi tanggung-jawab Dewan Pers.

“Sekber Pers Indonesia menilai Dewan Pers telah gagal menjalankan fungsinya untuk menjamin kemerdekaan pers, karena hingga kini kekerasan terhadap wartawan terus terjadi di negeri ini,” tegas Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Sebagai tindak-lanjut atas peristiwa kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers Indonesia, Sekber Pers Indonesia dijadwalkan akan membawa semua permasalahan pers Indonesia tersebut kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melalui anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco.

“Kita akan meminta DPR RI untuk segera melakukan RDP, mengundang semua pihak terkait untuk membahas masalah Pers Indonesia yang sedang sakit ini. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap wartawan harus dihentikan!” pungkas Ketua Sekber yang juga adalah Ketum PPWI itu.

Secara terpisah, Penasehat Hukum Sekber Pers Indonesia yang juga praktisi hukum Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH ikut menyampaikan duka-cita yang mendalam atas peristiwa yang dialami wartawan Dufi.

Menurut Rompas, kematian almarhum Dufi memiliki benang merah dengan seluruh sepak terjang Dewan Pers yang selama ini tidak mampu memberikan perlindungan terhadap insan pers.

“Dewan Pers tidak menunjukkan kinerja yang jelas untuk melindungi wartawan Indonesia, sehingga terlihat tidak ada perlindungan hukum terhadap wartawan Indonesia,” katanya.

“Bahkan, Dewan Pers terkesan melindungi para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, dan itu berdampak pada semakin beraninya para oknum terkait melakukan aksi kekerasan terhadap wartawan sebagai reaksi atas pemberitaan yang dianggap merugikan tersebut,” urai Rompas.

Rompas juga secara professional mengkritik tajam kinerja Dewan Pers yang terkesan melakukan pembiaran terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Tindakan hukum yang setimpal atas perlakuan kekerasan terhadap wartawan hampir tidak pernah ada.

“Seharusnya Dewan Pers berperan aktif menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan terhadap wartawan, karena perlakuan tidak beradab itu sangat berdampak buruk terhadap pengembangan kemerdekaan pers di Indonesia,” imbuh Rompas.

Berdasarkan catatan Committee to Protect Journalist (CJP), ada 11 wartawan di Indonesia yang terbunuh antara tahun 1996 – 2012.

Kami segenenap pengurus dan anggota AWPI asosiasi wartawan propesional indonesia mengucapkan bela sungkawa kepada teman media dufi dari TVmu semongga amal ibadah diterima, semangatmu membongkar kejahatan semua demi perjuangan kepada rakyat kecil tak akan pupus.

Dan kematian Dufi menambah catatan kematian wartawan di Indonesia akibat kekerasan menjadi 13 wartawan, setelah kasus kematian wartawan Muhammad Yusuf dalam sel tahanan di Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu. (Team/Red)

” Di Duga Pegawai KUA Di Kabupaten Pati Melakukan Tindakan Asusiala Dan Videonya Tersebar Luas “


JOURNALPOLICE.ID, PATI – Terkait tersebarnya video asusila yang sudah lama dilakukan oleh pegawai kantor urusan agama ( KUA ) kecamatan Gabus kabupaten Pati dan sekarang dimutasi di KUA kecamatan Kayen kabupaten Pati tersebar luas dimasyarakat.

Pelaku pria berinisial N yang sekarang dinas di KUA kecamatan Kayen kabupaten Pati sampai saat ini susah ditemui oleh media untuk mengkonfirmasi beredarnya video asusila tersebut.

Soal tindakan asusila tersebut, awalnya kepala KUA tempat saudara N mengabdi hanya dipindah tugaskan atau dimutasi dan tidak ada tindakan indisipliner yang membuat pelaku jera, karena pelaku seorang penghulu atau naib.

HM. Imron S.Ag Msi selaku kepala departemen agama ( DEPAG ) Pati saat dikonfirwasi media journal police diruang kerjanya kaget dan kecewa dengan adanya anak buahnya yang diduga melakukan tindakan asusila dan bahkan videonya tersebar luas. ( 19/11 )

” Saya kaget dan kecewa dengan adanya kabar tentang tindakan asusila terhadap anak buah saya, karena dari pihak KAU kecamatan tidak ada yang laporan kesini. ” ucapnya dengan nada kecewa

” Untuk tindakan tegas, kami akan melakukan koordinasi dulu. Sangsi apa yang pantas diberikan kepada yang bersangkutan karena ini menodahi citra KUA dan DEPAG.” ungkapnya

” Nanti yang bersangkutan ( pelaku-red ) akan kami panggil dalam waktu dekat ini. Yang pasti sangsi berat sudah menanti jika terbukti anak buah kami melakukan itu. Dan saya sangat berterimakasih atas laporan dari temen media dan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ).” Cetusnya
( yusuf )

R.Jiwo Kusumo : 2 Film Diperkenalkan saat Malam Tirakatan Hari Jadi ke-101 Kabupaten Karanganyar


Poster film Bocah Angon saat ditayangkan pada malam Tirakatan, Sabtu (17/11/2018). –

JOURNALPOLICE.ID KARANGANYAR – Dua film berlatar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diperkenalkan pada malam Tirakatan Hari Jadi ke-101 Kabupaten Karanganyar di pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu (17/11/2018).

Dua film itu adalah Bocah Angon dan Pangeran Samber Nyawa.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Titis Sri Jawoto, menjelaskan, film Bocah Angon merupakan film inspiratif yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Pembuatan film dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso.

Dengan demikian, penonton juga bisa menyaksikan keindahan alam wilayah yang terletak di lereng Gunung Lawu tersebut.

“Film Bocah Angon sudah selesai diproduksi dan akan diputar di bioskop Tanah Air,” ucap Titis dalam sambutannya

Peserta malam tirakatan pun berkesempatan menyaksikan trailer film Bocah Angon melalui layar LCD.

Sementara itu, film Pangeran Samber Nyawa akan mulai menjalani proses produksi pada 2019 mendatang.

Proses pembuatan film Samber Nyawa, kata Titis, akan melibatakan para pesilat dan masyarakat Karanganyar.

Sebagai Produser Film Lebar nilai budaya sejarah dipoles gaya Milenial, crew produser film Yuanita A, Line Produser Satriyo Kusumo, Sutradara R Jiwo Kusumo menuturkan kultur karanganayar mencerminkan wisata penuh sejarah dari peradaban manusia sehingga di angkatlah film -film bermuatan sejarah serta bukti dari peradaban yang tersembunyi sehigga melibatkan pihak-pihak terkait ahli sejarah, saksi sejarah, dan bukti sejarah semua di ungkap dalam pembuatan film bocah angon dan pembuatan film samber nyowo “Tiji Tibeh” yang nantinya melibatkan anak-anak muda seni beladiri di kab.karanganyar kususnya.

agar mengangkat pariwisata sekaligus melibatkan peran serta masyarakat dan budaya lokal dan seni beladiri lokal terkait film yang dibuat oleh Group Kalacakra cinema imbuh R.Jiwo kusumo kepada awak media jp sebagai mitra.(red.mjp/R.hidayat)

DEKLARASI DANA HIBAH IDA 2018 SUMUT


journalpolice.id-Medan Sumatera, 17 November 2018- Laporan awak media petugas IDA Sumatera Lukman menuturkan, Demi Kebaikan Tertinggi Bagi Semua Yang Berada Didalam Perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadilan, Keamanan dan Kesejahteraan semua Umat Tuhan YME, dimulai dengan Indonesia, Mercusuar Dunia, MENDEKLARASIKAN:

Bahwa Dana IDA.1. SUMATRA 01270. KORD. AH 151 adalah HIBAH IDA yang di buka pada Tahun 1967 Penutupan 1976 Oleh IDA World Bank Group. Dan pencairan Terbaru Dana IDA World Bank Group tertanggal 1 April 2018 dengan Total 500 Milyar USD, siap dipergunakan sesuai dengan Kepentingan dan Kesejahteraan semua Umat di Wilayah Sumatera, Indonesia.

Dengan demikian penyampaian beberapa hal dalam PELAKSANAAN, PENERAPAN VISI MISI RELAWAN IDA DAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH IDA SUMATERA 01270 DARI PENCAIRAN TERBARU TAHUN 2018 DI SUMATERA INDONESIA.

Pemerintah diharap Menanggapi Pencairan terbaru Dana IDA SUMATERA 01270, maka Kami selaku masyarakat dan generasi bangsa memandang perlu untuk mengambil peran dalam membantu proses penerapan pencairan dan Penggunaannya agar dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat SUMATERA Pada Khususnya dan Masyarakat Indonesia Pada Umumnya. Hal tersebut adalah merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki Perbankan Negara Nasional, menyelamatkan generasi kita dari Kemiskinan dan Kebodohan.

Visi:

” ASURANSI KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN DUNIA ”

Misi:

” MENYELAMATKAN GENERASI BANGSA DARI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN ”

IDA.1. SUMATERA 01270 adalah sebuah Solusi untuk Krisis Ekonomi Global dan memperoleh Visi Misi yang sama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa ( United Nations, sesuai dengan PRIVILEDGES OF IMMUNITY Judicial Personality Article 1 Section 1, Property, Funds and Assets, Article II, Section 2-8 UN-Convention.

Selamat Datang Perjanjian Dunia Baru, di ERA Indonesia Mercusuar Dunia.
Masa Depan Yang Baik Adalah Tanggung Jawab Semua Generasi, Dari dan Untuk Rakyat Indonesia dan Dunia ucap salah satu koordinator.

Sejahtera Indonesia, Sejahtera Dunia!

World Address of Owner States relawan IDA : Jl. Marelan V Pasar II Barat Lingkungan Kosong 3 Gg. Berani NO. 217 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan – Sum-Ut Kode Pos 20256

Tanggapan dari beberapa peserta semoga acara ini di sambut pihak dunia kususnya negara Indonesia agar asuransi kemanusiaan dan terbebas dari kebodohan indonesia mercusuar dunia segera dapat jawaban.(Red.Mjp/rhdyt)

Kasad Jenderal TNI Mulyono Bernostalgia Di Kodim 0901 Samarinda

Journalpolice.id– SAMARINDA,Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Mulyono bernostalgia di Kodim 0901/Samarinda (SMD), Senin (12/11/2018).

Kedatangan rombongan Kasad TNI ke Kaltim untuk penutupan TMMD ke-103 di Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, tidak disia-siakan oleh Jenderal TNI Mulyono untuk mampir ke Kodim 0901/Samarinda, guna mengenang serta menyapa prajurit dan PNS Kodim 0901/Smd.

Sekitar pukul 17.00 Wita, Senin (12/11) sore, rombongan Kasad tiba di Kodim 0901/Smd, jalan Gajah Mada, disambut prajurit dan PNS, serta tarian khas Kaltim.

Untuk diketahui, perwira bintang empat itu merupakan Dandim 0901/Smd ke-17 pada 2000-2003. Bahkan, tidak pungkuri pangkatnya saat ini tidak terlepas dari doa prajurit dan PNS Kodim 0901/Smd, terutama yang bertugas diera kepemimpinannya.

“Kalau tidak mampir, nanti saya dikira sombong, padahal bintang empat saya dari sini. Saya bisa seperti ini karena doa semuanya, kita pernah bersama-sama di Kodim ini, saya yakin banyak yang doakan saya di sini,” ucap Kasad, Jenderal TNI Mulyono.

Ketika masuk ruang utama Kodim 0901/Smd, dirinya sempat melihat foto dirinya terpajang di dinding dengan foto-foto Dandim lainnya yang pernah menjabat di Kodim 0901/Smd.

“Saya tidak habis pikir saat lihat foto saya di dinding, kok bisa orang kurus kering seperti saya ini jadi Kasad,” ucapnya sambil tersenyum.

Kasad menilai, secara bangunan di Makodim 0901/Smd terdapat perubahan sejak dirinya tidak lagi menjabat, salah satunya aula di belakang Makodim. Pasalnya, dieranya aula tersebut tidak selesai terbangun, karena pekerjanya kabur, tidak menyelesaikan pembangunan. “Ini bukan peninggalan (aula) saya, karena saat itu tidak rampung, ditinggal minggat,” terangnya.

Tidak lupa, dia berpesan kepada jajaran Kodim 0901/Smd untuk dapat menjadi pelopor di masyarakat, mulai dari menjaga kondusifitas, serta kegiatan pengembangan masyarakat.

Kasad juga mengapresiasi Kodim 0901/Smd yang dapat membangun rumah pangan lestari, yang isinya terdapat tanaman pertanian, diantatanya lombok, jamur, sayur-sayuran, stroberi hingga sirih.

“Tentara bisa jadi pelopor masyarakat, seperti TNI bisa bertani, karena tugas TNI tidak hanya operasi militer saja, tapi juga turut serta membantu pemerintah daerah,” ucapnya.
(Red.mjp/rhdyt/ Penrem 091/ASN)

Menko Darmin: Minta Para Petani Ucapkan Terima Pada Jokowi Yang Lain Nunggu


journalpolice.id-BANDUNG,- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta petani untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Darmin saat menghadiri pembagian surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial oleh Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya, Bandung, Minggu (11/10/2018).

Menurut Darmin, petani yang datang dari berbagai wilayah di Jabar harus berterima kasih karena sudah mendapat SK dari pemerintah.

Sebab, SK itu bisa menjadi dasar hukum bagi mereka dalam mengelola hutan sebagai lahan pertanian.

“Mari ucapkan terima kasih ke Pak Jokowi,” kata Darmin.

Mendengar itu, sebagian petani yang hadir pun langsung kompak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.

“Terima kasih, Pak Jokowi,” kata para petani berbarengan.

Menurut Darmin, para petani juga harus bersyukur karena Presiden Jokowi berkesempatan untuk datang dan membagikan langsung SK tersebut.

Bahkan, Presiden tetap hadir meski hujan mengguyur kota Bandung.

Saat acara pembagian SK Perhutanan Sosial itu, hujan juga mengguyur lokasi.

Seketika, Darmin meminta para petani untuk berteduh di bawah tenda yang telah disediakan panitia.

“Tidak apa-apa. Presiden Jokowi saja datang ke sini ditengah hujan,” kata Darmin kepada para petani yang mulai resah dengan turunnya hujan.

Setelah Darmin menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi pun membagikan secara simbolis SK perhutanan sosial kepada 12 perwakilan petani.(red.mjp/rhdyt,sbrcompas)