SOEKARNO TANTANG PBB

JP-Opini Merasa tak dianggap lantaran masukan-masukannya tak diindahkan, Sukarno telanjangi PBB di Sidang Umum PBB 1960.
M.F. Mukthi

AMNESTI Internasional merilis laporan berjudul “The State of the World′s Human Rights” pada 24 Mei 2012. Laporan itu menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global. Salah satu akibatnya, menurut laporan itu, pelanggaran HAM meningkat.

Bukan barang baru sebetulnya bila Dewan Keamanan atau PBB secara keseluruhan mendapat kritik keras. Sejak akhir 1950-an Sukarno berulangkali mengkritisi PBB. Dalam pandangannya, PBB sudah tak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar.

Sukarno memberi contoh, PBB tak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain.

“Dewan Keamanan yang seharusnya mencegah peperangan justru sering menghasut peperangan,” kritik Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960.

Dalam Sidang Umum PBB 1960 Sukarno mengucapkan pidato “To Build The World a New”. Ada lima kritik yang dihadirkan Sukarno kepada PBB.

Pertama, Sekretariat Jenderal PBB berada di tempat yang tak netral (AS). “Dia harus dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau tempat-tempat lain yang berada di luar konflik kepentingan.”

Kedua, PBB lahir dalam keadaan masyarakat dunia yang baru terbebas dari ketakutan perang. Akibatnya, menurut Sukarno, banyak piagam PBB mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan saat ia lahir sehingga tak mengakomodasi realitas global yang berubah begitu cepat.

Ketiga, organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer, dan kekuatan dunia tahun 1945. “Negara-negara besarlah yang menentukan perang dan damai.” Sukarno menyarankan, “Karena itu keanggotaannya harus dibuka untuk negara berkembang.”

Keempat, sekretariat PBB perlu ditinjau ulang. Kelima, salah satu kesalahan badan internasional ini adalah menolak suatu bangsa untuk bergabung. Keenam, harus ada pembagian lebih adil di antara personil PBB dalam lembaga-lembaganya.

Orang-orang yang hadir dalam sidang itu terkesima, Tepuk tangan riuh mengiringi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Sukarno. Mangil Martowidjojo, komandan Datasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, ingat betul suasana saat itu.

Sejak Sukarno memasuki ruangan, kenangnya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, para hadirin bertepuk tangan. “Di PBB yang terdiri dari bangsa-bangsa di dunia ini para pemimpinnya berkumpul di New York, dibikin oleh Bung Karno menjadi pendengar yang baik, yang tekun, yang sungguh-sungguh, seperti kalau Bung karno berpidato di depan rakyat atau para pemimpin Indonesia di tanah air tercinta.”

Namun, PBB yang dimotori negara-negara maju tak menghiraukan teriakan Sukarno. Mereka seakan malah menantang. Perestuan penyatuan Kalimantan Utara dengan Malaya menjadi salah satu tindakan yang membuat Sukarno kian muak terhadap PBB.

Sukarno sendiri kian gencar mengusung gagasan pembangunan dunia baru. Bersama negara-negara seperti RRT, Vietnam, dan Korea Utara, Indonesia membidani Conference of New Emergencing Force (Conefo).

Puncaknya, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. “Bila keadaan sudah berubah, pasti Indonesia akan kembali,” ujar Sukarno.(red.rhdyt/sbr:Historia.id)

HUKUM INDONESIA PUTUSAN SIDANG M1 HARI INI JUMAT DITUNGGU JUTAAN UMAT MANUSIA , ADILKAH ?


JP- Cirebon , pantauan awak media di lokasi dan medsos menjelaskan prosesi persidangan Kasus pemalsuan SBI Berakhir Bebas tanpa sarat adalah harapan umat rakyat dunia, indonesia kususnya ungkap relawan dari pantauan

Dihadiri ratusan relawan UN Swissindo perwakilan di seluruh indonesia selalu setia mengikuti dan memeberi suport sejak penangkapan di mabes polri dan semakin banyak yang memberi suport di akhir putusan hari ini jumat walaupun kecewa hati tenang tetap damai karena Yang Mulia Sino AS.ir.sugihratonotonegoro.st adalah M1 punya cara sendiri yang relawan tidak bisa ungkapkan terang relawan.

Catatan Kronologi Singkat dari medsos relawan yang hadir proses Sidang Pengadilan, Dan Anjuran Berdoa oleh Relawan UNS Untuk YM King Of Kings M1:

*Dakwaan JPU :*
Pemalsuan SBI
Pasal 263 ayat 1dan 2

*Eksepsi Pembela :*
Dakwaan JPU sumir atau tidak berdasar dan batal demi hukum.

*Kesaksian Para Saksi :*
Tidak ada bukti Pemalsuan SBI.
Tidak ada bukti asli SBI
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Tidak ada keberatan dari Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad.
Tidak ada saksi (dari BI) yang memberikan contoh dokumen SBI yang asli.

Kesimpulan semua Kesaksian :
Dakwaan Pemalsuan SBI, yang merujuk Ayat 1 pasal 263 tidak ada yang bisa membuktikan telah dilakukan oleh YM.

*Tuntutan JPU :*
JPU menuntut hukuman Penjara selama 5 tahun 6 bulan.

{Terlihat jelas bahwa JPU tidak mau memperdulikan hasil kesaksian para Saksi Fakta dan saksi ahli dari BI, yang dihadirkan JPU sendiri, bahwa semuanya tidak bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, atau antara Dakwaan dan Fakta persidangan tidak berkesesuaian.}

*Pledoi /Pembelaan :*
Sesuai Fakta Persidangan, YM dan Pembelanya menyampaikan dengan sangat kuat bahwa Jaksa telah tidak bisa membuktikan dakwaannya dengan fakta fakta persidangan.

Dengan alasan tersebut YM yang juga menjelaskan siapa sejatinya beliau sebagai pemegang misi global dan Tim Pengacaranya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU.

Tim Pembela Memohon aga Majelis Hakim memutuskan bebas murni (Vrijspraak).

Ini berarti tidak memberikan kesempatan JPU untuk Banding maupun kasasi.

*Replik JPU :*
JPU tetap berkeras kepala mempertahankan Tuntutannya.

JPU dalam Repliknya menyebut kan bahwa masalah ini muncul berawal dari demontrasi relawan UNS yang mempertanyakan SBI 4500T di depan Kantor BI di Sulawesi Selatan tahun 2016.

*Duplik YM :*
Sekali lagi YM menegaskan bahwa YM bukan yang membuat SBI No.101.102.537. Dan tidak pernah menggunakan nya ke BI maupun Bank bank lain.

YM menyebutkan bahwa ada *Dua Pihak* yang malah menggunakan SBI tersebut dan meminta KPK untuk Memeriksanya.

YM meminta untuk dihadirkannya Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad yang waktu itu menjabat Sebagai Dewan Gubernur BI, tetapi tidak dihadirkan oleh pengadilan ini.


YM juga neminta KPK untuk memeriksa adanya penyalah gunaan wewenang dan penggelapan dana ini, dan beliau sampaikan bahwa beliau hanya menjadi korban saja.

Terakhir YM meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan beliau dari tahanan setelah 6 bulan ditahan.

*Duplik Pembela :*
Tim Pembela menegaskan sekali lagi bahwa dikaji secara obyektif, (7 lembar) terdakwa tidak terbukti telah membuat apalagi menggunakan SBI yang dikatakan sebagai palsu tersebut, dan tidak sesuai seperti yang dimaksud KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2.

Dan Miminta Majelis Hakim Untuk megambil keputusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan yang sudah jelas tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan dan menggunakannya.

Jelang Keputusan Hakim :

Menjelang *Putusan Majelis Hakim* Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Jabuari 2019, marilah Kita semua / Relawan UNS berdoa Kepada Tuhan YME, Agar :

Majelis Hakim memenuhi permohonan YM dan Tim Pembela Untuk Membebaskan YM Terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO : dungkapkan oleh relawan.

Pantauan awak media Sidang hari ini jumat 18 Januari 2019 Dengan Putusan :
Penjara 3tahun 10bulan membayar denda rp.5000 dasar putusan adalah hasil dari sidang sebelumnya.

MASA PENINJAUAN KEMBALI : WAKTU 7HARI SEJAK DI PUTUSKAN HARI INI JUMA’AT 18 Januari 2019

relawan yang hadir ratusan dari berbagai daerah di indonesia dan dari negara negara anngota masih bersabar dan setia menunggu keadilan hukum yang adil dari Penegak hukum kita

masih ada waktu 7hari sejak di putuskan ini agar selalu berdoa dan bersabar atas putusan PN Sumber Cirebon imbuh wag.

(red.rhdyt/sbr: pantauan wag dan berbabagai sumber lainya)

PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

JRHAN ( Jejaring Relawan Handal Anak Negeri) : DUKUNGAN SUARA LUAR NEGERI UNTUK JOKOWI


JRHAN : Suara Luar Negeri untuk Jokowi

jp-international,laporan awak media ian Hongkong adalah salah satu negara maju Ratusan orang yang mengatasnamakan diri “ Jejaring Relawan Handal Anak Negeri (JRHAN)” mulai melakukan konsolidasi dan mendeklarasikan dukungan mereka untuk memenangkan Capres no urut 1: Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 di berbagi daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini JRHAN mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Hongkong, Rabu (9/01/018).

Heri Meidianto, M.Mar, Koordinator JRHAN Nasional menyampaikan, memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan suatu kewajiban dan merupakan pilihan yang harus diambil.

“Memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan sebuah pilihan sadar dan sebuah kewajiban bagi kami selaku pemilik sah ahli waris negeri ini” Kata Heri, dalam deklarasi itu.

Capres No urut 1:Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik bangsa dan diyakini mempunyai integritas yang baik untuk menahkodai negara Indonesia ini lagi.

“Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik yang dimikili Indonesia dan mempunyai kapasitas maupun integritas yang baik dan dirasa cukup untuk memimpin bangsa ini kembali.”imbuhnya
Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selama ini mengedepankan perjuangan bagi hak buruh migran.

“Presiden Jokowi terus fokus memperjuangankan hak buruh migran, dan itu bisa dirasakan oleh buruh migran dan itu terus membaik dari tahun ke tahun,” jelas Heri.

Ia meminta agar masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk ikut memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jangan pernah golput, gunakan hak politik sebaik-baiknya dan pilih pemimpin yang dapat mendengarkan aspirasi masyarakat indonesia, di luar maupun di dalam negeri,” Pemimpin itu ialah Jokowi. Mari kita dukung bersama. pungkasnya.(red.rhdyt/ian)

Lunasi Pinjaman Obligasi 2012 Jatuh Tempo 2019, Mayora Indah Siapkan Dana Pembayaran

JP-JAKARTA – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana sebesar Rp750 miliar dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Pendanaan telah kami siapkan. Itu dari dana internal dan pinjaman,” kata Direktur Keuangan Mayora Indah Hendrik Polisar seperti dikutip Harian Neraca, Jumat (11/1/2019).

Di samping itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang dapat digunakan jika diperlukan guna pelunasan obligasi. Pembayaran obligasi jatuh tempo dipastikan telah siap. Apalagi, emiten produk makanan dan minuman ini masih memiliki cash reserve sekitar Rp2 triliun yang cukup untuk membayar obligasi jatuh tempo.

Meski demikian, perseroan tetap ingin mempertahankan cash reserve pada angka tersebut.

Pada 2012, perusahaan menerbitkan obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 senilai Rp750 miliar dengan bunga 8,50% per tahun. Surat utang itu jatuh tempo pada 9 Mei 2019.

Hendrik menyebutkan, perseroan akan membayarakan obligasi jatuh tempo pada Mei nanti senilai total Rp766 miliar, terdiri dari pinjaman pokok senilai Rp750 miliar dan bunga yang dibayar pada Mei sebesar Rp16 miliar.

“Kami memiliki cash reserve cukup untuk membayar obligasi tersebut. Cash reserve Mayora sekitar Rp2 triliun. Jadi untuk bayar Rp750 miliar, tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini guna memenuhi target penjualan tahun ini lebih agesif lagi, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan faktor kedekatan geografis, perseroan terus melakukan evaluasi pada regulasi-regulasi impor mamin di negara terkait.

Regional Managing Director Mayora Indah, Maspiyono pernah bilang, secara konsolidasi, pada tahun ini Mayora Indah membidik kenaikan pendapatan ekspor sebesar 20% dibandingkan dengan 2018.

”Negara-negara ASEAN merupakan tujuan terbesar ekspor perseroan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap total ekspor,” ujarnya.

Tahun ini, kata Maspiyono, perseroan ingin melanjutkan strategi yaitu meluncurkan produk-produk baru hasil inovasi dan yang kedua membangun brand. Dirinya menambahkan, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara tetangga.

Empat negara tujuan ekspor Mayora Indah di ASEAN saat ini yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, perseroan juga membidik perluasan volume ekspor di tiga negara lain yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.(red.rhdyt/sbr.okezon)

Jokowi Kaget Dengar Penghasilan Guru Rendah, Langsung Laporkan Saya Problem Ada Dimana ? Semua Ada Solusinya

JP-Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi dengan 371 orang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Jokowi mendapat laporan mengejutkan bahwa masih ada guru bergaji di bawah UMR.

“Mereka pejuang pendidikan, Pak. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 300-400 ribu per bulan yang belum bersertifikasi. Yang sudah bersertifikasi sudah setara dengan UMK,” ujar Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jokowi, yang kemudian dipersilakan berpidato, merespons laporan yang disampaikan Karding. Jokowi seolah tidak percaya ada guru yang bergaji ratusan ribu rupiah per bulan.

“Tadi saya dengar dari Pak Ketua ada gaji Rp 300-500 ribu. Dalam hati saya tidak percaya. Tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua, ya saya harus percaya bahwa memang masih ada,” kata Jokowi.
Jokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendahJokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendah. (Andhika Prasetya/detikcom)

Jokowi menyebut guru memiliki peran penting dalam pendidikan untuk generasi masa depan. Jokowi bertanya-tanya perihal inpassing (penyesuaian pangkat) dan sertifikasi guru yang diimplementasikan di lapangan.

“Peranan Bapak/Ibu sentral. Oleh sebab itu, saya mau selesaikan persoalan tadi yang disampaikan, berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi. Saya nggak tahu kenapa nggak rampung, problem ada di mana. Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja,” ujar Jokowi sambil meminta salah satu guru menceritakan kendala-kendala di lapangan.(red.rhdyt/sbr:dtk)

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa Di semua Lini Katahuan Semua


Jp-jakarta, UPAYA pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa lantaran ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

“Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

“Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” ungkapnya.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme “stick and carrot” melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [Rhdyt/sbr:isp]

Jokowi Lantik 16 Dubes RI untuk Negara Sahabat LBBP ( Luar Biasa Berkuasa Penuh)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara sahabat. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

JP-jakarta, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Ia tampak didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta istri, Mufidah Kalla. Pelantikan dimulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Jokowi mengambil sumpah ke-16 calon Dubes yang dilantik.

“Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji berdasarkan agama masing-masing?” tanya Jokowi kepada para 16 calon Dubes RI.

“Bersedia,” jawab serentak ke 16 calon Dubes RI tersebut.

Jokowi lalu membacakan teks sumpah yang diikuti mereka semua. Usai mengucap sumpah, 16 Dubes RI menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Jokowi dan Iriana, disusul JK serta pejabat lainnya, selanjutnya memberikan ucapan selamat. Secara bergantian, mereka menyalami ke-16 Dubes RI tersebut.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Duta Besar dan LBBP RI. Berikut 16 Dubes RI yang dilantik:

1. Abdul kadir Jaelani untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa.

2. Abdurachman Hudiono Dimas Wahab untuk Republik Hungaria, berkedudukan di Budapest.

3. Al Busyra Basnur untuk Republik Demokratik Federal Etiopia merangkap Republick Djibouti dan African Union, berkedudukan di Addis Ababa.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra Keharyapatihan Monaco dan UNESCO, berkedudukan di Paris.

5. Cheppy T Wartono untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala, berkedudukan di Mexico City.

6. Dewa Made Juniarta Satrawan untuk Republik Zimbabwe merangkap Republik Zambia, berkedudukan di Harare.

7. Edy Yusup untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.

8. Hajriyanto Thohari untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.

9. Julang Pujianto untuk Republik Suriname merangkap republik Guyana, berkedudukan di Paramaribo.

10. Lalu Muhammad Iqbal untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara.

11. Mahendra Siregar untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

12. Muhammad Anshor untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.

13. Siti Nugraha Mauludiah untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa.

14. Sunaryo Kartadinata untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kirgizstan, berkedudukan di Tashkent.

15. Tri Tharyat untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City.

16. Wajid Fauzi untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus.

Dalam pelantikan ini, hadir sejumlah menteri kabinet dan kepala lembaga. Di antaranya Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Kepala Bekraf Triawan Munaf. [red.rdhyt/sbr:kumparan.c]

Dahsyatnya Sebuah Pena ; Refleksi Akhir Tahun

Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH

JP-Nasional-Alladzi Allama bil Qalam._ Kalimat tersebut merupakan kutipan dari ayat Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4, yang artinya _“Yang mengajarkan (manusia) dengan pena”._ Surat tersebut, dalam keyakinan saya pribadi dan umat Islam umumnya adalah wahyu pertama yang diturunkan Tuhan (Allah SWT) kepada Nabi Muhamad SAW.

Ada beberapa hikmah dari kandungan ayat tersebut, yang dalam konteks kekinian amat signifikan dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya. Situasi tersebut disebabkan karena begitu signifikannya pengaruh pena terhadap kehidupan sosial manusia. Menurut Al Imam Ibnu Katsir, secara hakiki terdapat 3 jenis pena. Yang pertama adalah, Akal (Otak), kedua, pena yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah pena “lisan”.

Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi, pena dibagi 3 macam. Pertama adalah, __al awwal qalamuttaqadir_ atau pena takdir, yakni pena yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dengan pena tersebut Allah memerintahkan penaNya untuk menulis taqdir manusia, mulai dari hidup, mati, rejeki, jodoh, dan seluruh kejadian alam.

Tulisan mengenai takdir itu tersimpan di Lauh Mahfudz. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash : Allah mencatat taqdir mahluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Daun yang berguguran, angin yang bergerak meniup alam, tanah yang dibasahi air, hingga musibah gempa bumi, tsunami, kesemuanya itu diyakini sebagai suratan dan merupakan taqdir yang sudah tertulis.

Pena kedua adalah pena Malaikat, yang digunakan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Dengan pena itu pula, Tuhan memerintahkan malaikat menulis pada malam lailatul qadar nasib seseorang untuk 1 tahun berikutnya.

Sedangkan yang ketiga adalah _qalamunnas_ , pena manusia. Pena ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika dan aktifitas sosial manusia, yang apabila pena tersebut dipergunakan secara baik akan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Diantaranya dengan menggunakan pena, berbagai macam ilmu diajarkan. Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di tangan orang jahat pena dapat menjadi instrumen dalam melakukan kejahatan, seperti memfitnah, berbohong (hoax), menipu dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum positif, terdapat jenis kejahatan yang dilakukan melalui instrumen pena yang secara filosofi bersumber kepada ajaran hukum alam tentang pentingnya menjaga lisan. Manivesto dari kejahatan tersebut pada akhirnya tertuang di dalam pengaturan yang berhubungan dengan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan ajaran konsep _common law system_ , kejahatan pencemaran yang dilakukan melalui instrumen tulisan dikenal dengan istilah _libel_ . Adapun kejahatan pencemaran yang dilakukan dengan lisan disebut dengan _slander_ .

Pengaturan itu tertuang di dalam Wetboek van strafrecht atau KUHP, sebagai kitab induk hukum pidana dalam sistem hukum positif kita. Dalam perkembangan dunia yang kian dinamis, bentuk dan penggunaan pena mengalami perluasan bukan lagi hanya bertumpu kepada bentuk pena secara fisik melainkan pada tombol komputer, bahkan hanya melalui kendali jari pada handphone atau smart phone. Begitupun pengaturan hukumnya tak lagi melulu bertumpu kepada KUHP melainkan undang-undang khusus _(lex specialis)_ yakni UU No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE karena menyangkut dunia maya.

Merujuk kepada dahsyatnya pengaruh pena, alangkahnya baiknya kita semua, warga masyarakat Indonesia, berhati-hati, menjaga etika hukum, etika pergaulan, etika bermasyarakat dan bernegara baik dalam penggunaan pena (lisan) maupun pena yang secara langsung menghasilkan tulisan, karena begitu banyaknya prahara hukum terjadi akibat dahsyatnya pengaruh pena.

Disampaikan oleh Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten dan Anggota Majlis Tahsin Masjid Asy Syakirin(red.rhdyt)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

JADIKAN PRABOWO PRESIDEN SELAMATKAN ISLAM & NKRI.!

JP-Solo,laporan awak media siska SOLO RUMBES PADI menuturkan Tau kenapa Rumbes padi siap bela prabowo prabowo? Karena platform politik Prabowo pro islam dan pro NKRI

Tau kenapa banyak ulama yang lurus non fulus nyaman dengan prabowo? Karena fatsun perjuangan prabowo sangat peduli dan adil kepada umat islam*

Tau kenapa sampai Gus Dur alm bilang prabowo adalah tokoh paling ikhlas untuk indonesia? Karena kawan dan lawan prabowo tau, prabowo nothing to lose buat NKRI.

Saya termasuk yang tidak mudah memuji orang lain dan tidak mudah asal suka sama seorang tokoh sebelum saya bergabung di Rumbes padi tau betul tokoh itu layak di idolakan

Prabowo presiden, islam dan dakwah islam indonesia insyaAllah semakin baik*, itulah yang saya tau tentang prabowo, saya gak lihat Gerindra nya secara umum.

Kata ulama ulama dunia dulu, dukunglah orang orang yang paling tidak disukai musuh islam dan para penjajah, salah satunya orang itu ada di pribadi prabowo.

prabowo punya kedekatan dengan diluar negeri, ngapain?* Prabowo dalam kapasitas nya sebagai warga negara biasa, luar negeri adalah jaringan nya, jaringan prabowo di luar negeri termasuk jaringan orang orang baik, bukan berkawan dengan jaringan mafia seperti fitnah nya jurnalis amerika Allan Nairn yang memang pro jokowi.

Prabowo punya segudang kesibukan sebagai seorang tokoh besar indonesia yang berkelas baik di dalam negeri atau luar negeri, coba di balik, kira kira kalau Jokowi sudah gak jadi presiden, dia punya siapa partner politik nya diluar negeri? Jawabannya gak ada

Prabowo kalau dalam skala nasional, memang tidak ada lagi jabatan yang lebih cocok buat beliau, kecuali hanya kursi Presiden.

Prabowo bukan tokoh ambisius untuk kursi presiden, ngotot nya prabowo ingin jadi presiden, karena bawaan darah seoarang prajurit yang sangat cinta NKRI, *beliau sakit melihat indonesia keadaannya seperti sekarang ini.

Prabowo sangat peduli kepada NKRI, prabowo bukan tokoh kerdil yang suka memilah milih orang indonesia mana yang layak dilayani dan mana yang diabaikan, seluruh NKRI sama dalam pandangan prabowo, begitu juga manusia nya.

Prabowo kerap bersuara jika ada kedholiman di negeri ini yang dilakukan penguasa, makanya prabowo sering turun langsung membela umat islam dalam berbagai aksi menuntut keadilan kepada umat islam mayoritas.

Prabowo dekat dengan ulama, dekat dengan para habib, tidak ada ulama yang memberikan testimoni buruk terhadap prabowo baik kawan maupun yang kontra dengan prabowo.

Indonesia terlalu sayang jika tokoh sekaliber beliau di sia sia kan, sedangkan yang jelas jelas gak kapabel dan dibawah standar justru di elu elukan, gak sehat kita ini.

Saya bersama prabowo dalam pilpes 2019 saya akan dukung beliau dengan segala daya dan upaya, prabowo sangat layak memimpin negeri ini menuju negara kuat, berdaulat dan sejahtera.

Saya akan berjuang maksimal sampai titik darah penghabisan mengikhtiarkan Prabowo sebagai presdien RI 2019 besok, sekuat tenaga, sekuat waktu, pikiran, dana dan infak, semua usaha kita wajib maksimal untuk kemaslahatan NKRI dan masa depan generasi kita yang lebih cerah.anak cucu kita butuh masa depan tdk butuh utang terus

Karena yang memilih mencerminkan yang dipilih, karena yang kita pilih adalah cerminan kualitas kita sendiri, diatas semua itu, semua yang kita pilih di dunia ini, ada pertanggungjawabannya kelak dihadapan Allah.

Kalau anda setuju dan sanggup berjuang untuk mendukung prabowo sebagai presiden RI 2019 mendatang, silahkan di copas dan di share ke semua penduduk indonesia!imbuh sisca.(red.rhdyt/beges)

PERINGATAN HARI WARISAN PURBAKALA DUNIA KEBANGGAAN MASYARAKAT SANGIRAN KAB.SRAGEN


JP-Sragen, Jumat , 28 Desember 2018 , Di komplek MENARA PANDANG, Kalijambe , Sragen. pukul 09.00wib  -Sampai dengan selesai acara begitu meriah serta semua komponen masyarakat dan pemerintah hadir bangga punya Sangiran sebagai warisan purbakala dunia.

sanggar sukma puspita dengan tarian jatilan mewarnai acara perayaan hari warisan dunia situs purbakala kalijambe yang berada di wilayah kabupaten sragen.


acara yang dihadiri kapolsek kalijambe, kabid kebudayaan dinas P & K sragen, perwakilan dinas pariwisata, kasi destinasi wisata, Dispora sragen, kepala sekolah, camat kalijambe dan para kades ini tampak antusias dan apresiasi kegiatan ini.

serta dihadiri  oleh masyarakat Kalijambe dan sekitarnya yang Terbagi dari 5 claster situs purbakala meliputi claster krikilan, Dayu , ngebung, Bukuran dan Manyarejo, yang berada dalam wilayah Sragen, kegiatan yg di selenggarakan oleh POKDARWIS (kelompok Sadar Wisata) Wonderfull sangiran.

Perkumpulan Masyarakat Pelestarian Situs Dan Budaya Sangiran (PMPSBS) dengan ketua sadiman subur menghimbau bahwa masyarakat harus sadar akan pelestarian situs-situs yang berskala dunia yang tak kalah dengan afrika. tandasnya.
dalam perayaan hari warisan dunia 2018 dan mengharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini agar memupuk rasa dan kesadaran masyarakat akan pentingnya obyek wisata khususnya situs purbakala sangiran dan sekitarnya yang perlu di jaga dan dilestarikan yang tidak lain juga merupakan warisan Dunia dan kebanggaan pariswisata dunia masyarakat bisa menaikan inkam dan ekonomi lebih meningkat dengan slogan Cultural Heritage and Sustainable Tourism
Sangiran Berdaya, Sangiran Lestari dan Sejahtera.(red.rhdyt/edot)

OPONI SEWORD: INGIN MEMILIKI SAHAM GRATIS,TANPA BACA ISI KLAUSUL AKHIR KONTRAK PT.FREEPORT ITU SONTOLOYO NAMANYA

JP-Nasional-pantauan media berbagai sumber mengambil opini istilah Sontoloyo indentik dengan Buta hati Ngawur dalam mensikapi sesuatu hal banyak masyarakat ikut pola pikir sontoloyo karena sudah menjastice bahwa kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jokowi dianggap salah,tidak tepat dan lain lain karena sudah apriori melihat lebih jeli,adapun kekurangan kritik sampaikan dengan data selalu terucap oleh jokowi.

Sangat pas dengan pemberian istilah politisi sontoloyo oleh Jokowi dalam satu kesempatannya berpidato. Yang dimaksudkan Presiden barangkali adalah mereka yang gemar mengeluarkan pendapat asal sambar, alias tanpa logika, persis seperti pemahaman hampa tentang hal yang sesungguhnya tidak dikuasainya.

Pemahaman yang keluar dari logika normal kembali dilontarkan politisi Gerindra, Fadli Zon soal divestasi Freeport yang menurutnya pembelian itu merupakan kebijakan sontoloyo. Jika kita berpikir secara wajar, rasanya pendapat Fadli Zon justru yang lebih pantas disebut pendapat sontoloyo.

’Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo,” kata Fadli, Sabtu (22/12/2018). Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.

Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita,” katanya. “Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu,” ujar Fadli.

Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu. “Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun,” tutupnya.

Berlagak serba tahu, entah dari mana datangnya hitung-hitungan bahwa negara tidak perlu membayar sepeser pun ketika masa kontrak karya Freeport selesai pada tahun 2021, perhitungannya sungguh tidak mencerminkan seorang yang mengedepankan azas kepantasan. Ketika dia melontarkan satu gagasan, seolah-olah publik sangat awam dalam semua hal yang ingin dititahkannya, sehingga mereka hanya mengiyakan semua hal yang bersumber darinya.

Pemahaman para pendukungnya yang dengan menelan tanpa mencerna terlebih dahulu semua komentar dan kritikan Fadli, tentu akan menebarkan pesan idolanya itu sebagai nilai kebenaran yang mereka yakini tanpa reserve.

Ironisnya, logika terbalik itu menjadi nilai mutlak dan dipakai modal guna menyerang pemerintah, dan pihak yang diserangnya, di hadapan mereka justru menjadi pesakitan karena dianggap tak tahu apapun.

Head of Corporate Communication and Goverment Relation Inalum Rendy Witoelar angkat bicara untuk menjawab pertanyaan publik tersebut. Menurut dia, Freeport Indonesia mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021, namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Pasal 31 ayat 2 KK: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg tercantum, persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini dengan ketentuan bahwa perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut- turut, dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintan tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Rendy menjelaskan, berakhir atau tidaknya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena Freeport-McMoran (FCX) menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase dan tidak ada jaminan 100 persen Indonesia akan menang.

’Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis,” tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (15/7/2018).

Jadi mau diambilalih sekarang atau menunggu kontrak habis, pemerintah tetap harus membayar ke Freeport jika ingin menguasai tambang emas terbesar di dunia tersebut.

Hal ini berdasarkan KK Pasal 22 ayat 1: Sesudah pengakhiran persetujuan berdasarkan pasal 22 ini atau pengakhiran persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku.

Jadi pemerintah harus membeli seluruh kekayaan Freeport Indonesia yang bergerak maupun dengan nilai tidak lebih rendah dari book value. Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited mereka ada di sekitar US$ 6 miliar. Pemerintah pun wajib membeli pembangkit listrik yang di area tersebut senilai lebih dari Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sekarang mari kita beri penilaian, informasi manakah yang lebih bisa diterima, apakah kita membeli seluruh saham tersebut pada saat ini dengan kewajiban pembayaran $ 3,5 M, atau nanti setelah selesai masa kontrak karya yang jumlahnya $ 6 M sesuai nilai buku perusahaan ?

Jika kita tidak memiliki pemikiran dengan logika terbalik, sebagaimana dilontarkan Fadli Zon, pasti akan cenderung memilih alternatif pertama. Lain halnya jika Fadli Zon barangkali karena memiliki interes tertentu, dia cenderung memilih alternatif kedua yang beban keuangannya lebih besar.

Bagi Fadli Zon barangkali tidak masalah jika negara harus membayar lebih besar dibanding saat pembayaran saat ini, karena yang ada di pikirannya adalah majikannya bisa berpeluang menjadi Presiden, sementara ketika Freeport berhasil diakuisisi saat ini, maka peluang itu dengan sendirinya akan pupus, bahkan jauh sebelum pencoblosan dilakukan.(red.rhdyt/sbr:seword)

 Apa Manfaatnya untuk Rakyat RI? Setelah Caplok Saham Freeport

JP-jakarta – Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar
di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. 

Lantas, dengan adanya akuisisi mayoritas saham PTFI oleh Inalum ini apa keuntungannya buat Indonesia? Berdasarkan dokumen dari Inalum, berikut pemaparannya:

Kekayaan Rp 2.400 triliun
Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2.400 triliun hingga 2041.

Laba Bersih Capai 29 Per Tahun
Laba bersih PTFI setelah tahun 2022 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas freeport.

Pemda Papua Punya Saham 10%
Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$ 100 juta atau Rp 1,45 triliun per tahunnya setelah 2022 di mana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3% untuk Provinsi Papua.

Pemda Dapat Laba Bersih 6%
Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2,5% untuk Kabupaten Mimika, 2,5% untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Menyumbang Pendapatan Negara 
Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar diRepublik indonesia.

Membuka Lapangan Kerja 
Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja. Sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.

Tempat Belajar Pertambangan Paling Maju di Dunia Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan di dalamnya saja sejauh 700 kilometer (km), jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya.(red.rhdyt/sbr:dtk)

Sekber Pers Indonesia Sesalkan Polri Atas Penahanan Wartawan di Bireuen Atas Pemberitaan

JP-Jakarta – Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan prihatin atas fenomena main tahan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis, seperti yang dilakukan terhadap wartawan Realitas, M. Reza oleh oknum di Polres Bireuen. Ia juga sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.

“Atas nama Sekber Pers Indonesia, saya menyatakan sangat menyesalkan tingkah-pola oknum aparat yang main tahan terhadap wartawan atas delik aduan pemberitaan yang dimuat di medianya,” ujar Wilson kepada pewarta media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Sabtu, 22 Desember 2018.

Aparat kepolisian, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, seyogyanya menjadi pengayom masyarakat, pembela kepentingan rakyat, bukan jadi centeng pengusaha bertameng undang-undang. “Polisi itu digaji rakyat, bukan pengusaha, isi perutnya disuapkan rakyat, bukan pengusaha dan penguasa. Semestinya polisi bekerja menegakkan hukum atas kejahatan yang dilakukan korporasi yang merugikan rakyat, dan perilaku menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintahan,” imbuh Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Sebagaimana diberitakan berbagai media daerah dan nasional, M. Reza ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas aduan pimpinan PT. Takabeya yang menggunakan BBM bersubsidi. M. Reza diseret ke tahanan atas tuduhan melanggar UU ITE karena menyebarkan berita yang tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Takabeya (atas penggunaan BBM Bersubsidi) di akun facebook miliknya. Berita terkait: http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Beritakan+Dugaan+Kasus+BBM+Bersubsidi%2C+Wartawan+di+Bireuen+Ditahan+Polisi&subjudul=Kekerasan+terhadap+Wartawan

Menilik kasus tersebut, Wilson menyampaikan penilaiannya bahwa sungguh malang nasib warga masyarakat di negeri ini. Ketika kita – entah sebagai wartawan, pewarta warga, atau masyarakat awam biasa – menemukan kejanggalan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, rakyat tidak punya kekuatan dan/atau kekuasaan untuk menghentikan pelanggaran tersebut. “Mau melaporkan ke aparat, sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jika dibiarkan, rakyat dirugikan selamanya,” keluh alumni pascasarjana bidang studi Global Ethics dari Univeritas Birmingham, Inggris itu.

Juga, lanjutnya, ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran oleh para pemilik perusahaan, melalui caranya masyarakat saat ini yakni melalui media massa, media sosial, media komunikasi berbasis aplikasi WhatsApp, dan sebagainya, dengan serta-merta si rakyat tersebut ditahan menggunakan aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Ini undang-undang sontoloyo, menjerat warga yang menyuarakan isi hati dan pikirannya sebagai manusia, aparat polisi sebenarnya dapat menjadi harapan publik untuk cerdas dan bijak menggunakan UU ITE itu, tapi apa daya, umumnya polisi kita 11-12 dengan UU ITTE, sama-sama sontoloyo,” urai Wilson yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan TNI, Polri, guru, dosen, PNS, LSM, ormas, wartawan dan masyarakat umum itu, dengan nada kesal.

Lebih parah lagi, jelasnya lebih lanjut, ketika pengusaha berkait-kelindan dengan oknum penguasa. Warga semakin jadi bulan-bulanan oleh komplotan pengusaha-penguasa-aparat. “Saya dengar, pemilik PT. Takabeya Perkasa Grup, H. Mukhlis, A.Md, itu adalah adiknya Bupati Bireuen. Yah, kloplah sudah, sangat perkasalah perusahaan itu, lemah selemah-lemahnyalah kita-kita yang rakyat jelata ini,” kata Wilson.

Seperti banyak diketahui publik, berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Mukhlis, A.Md yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Bireuen dan Ketua Dewan kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen terlibat dalam kasus korupsi Irwandi Yusuf
(Gubernur Aceh non-aktif – Red). Mukhlis merupakan orang yang membukakan rekening penampung uang Irwandi Yusuf (berita terkait: http://www.ajnn.net/news/mukhlis-adik-bupati-bireun-yang-buka-rekening-penampung-suap-irwandi-yusuf/index.html ).

“Heran ya, polisi lebih membela orang-orang yang terindikasi terlibat dalam konspirasi pejabat koruptif daripada warga yang telah berperan aktif menyuarakan ketidak-benaran perilaku oknum-oknum sontoloyo itu,” pungkas tokoh pers nasional yang getol membela warga yang terzalimi ini heran. (Red.mjp/rhdyt.sbr:sekberpres)