Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn


Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,”

JP-Nasional, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI,red) Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn pun akhirnya angkat bicara terkait dengan keberadaan wartawan abal abal, dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pers kemarin .

Menurut Ketua Umum PWRI,Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn, sebenarnya tugas dan fungsi Dewan Pers bukan memberantas wartawan abal-abal, melainkan harus membina para wartawan tentu harus sesuai dengan UU No.40 tahun 1999 tentang Undang-undang Pers, ujar Ketum PWRI, pada Jum’at (15/02/2019) di kawasan Bogor, Jawa barat.

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,” ujarnya.

Dewan Pers harus menjadi pelindung wartawan Indonesia bukan menjadi Polisinya para wartawan, langkah Dewan Pers sudah terlalu jauh di era globalisasi sekarang ini”, ungkap Ketua Umum PWRI Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn saat dikonfirmasi oleh media.

Lebih lanjut Dr (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn memaparkan, saat ini perubahan kondisi alam maupun manusia sangat begitu cepat, hampir setiap detik yang terjadi di wilayah manapun di muka bumi, banyak sudah persitiwa yang terjadi bila tidak ada yang mempublikasikan atau memberitakan maka , perputaran informasi akan mati alias berhenti.

Tugas wartawan lah yang akan menulis rangkaian kejadian atau pun peristiwa secara independent, lugas, sehingga rangkaian peristiwa akan menjadi sebuah narasi untuk disuguhkan kepada para pembaca di Indonesia maupun mancanegara.

Sedangkan “Arus informasi tidak dapat dibendung, masyarakat butuh informasi seluas-luasnya, oleh sebab itu wartawan memegang peranan penting dalam memberikan informasi maupun publikasi secara transparansi, sehingga wartawan itu harus dilindungi bukan diberantas.

Wartawan adalah presentatif dari rakyat dan pemerintah, wartawan adalah pers itu sendiri dan pers adalah pilar ke-4 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah mitra Pers.

Apabila menyakiti insan Pers ‘wartawan’ berarti sama halnya menyakiti rakyat. Pers ‘wartawan’ adalah senjata untuk sosial kontrol, bagaimana jadinya Indonesia bila wartawan yang notabenenya menjadi penyambung lidah rakyat dihentikan langkahnya oleh Dewan Pers, padahal Dewan Pers lahir dari wartawan-wartawan seantero Negeri Bumi Pertiwi”, tegas Dr. (C)Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn.
 (Red.mjp/sbr:Lpn6.com)

PONPES NURUL HUDA DAPAT KUNJUNGAN DARI BAINTELKAM MABES POLRI BERSAMA TIM INTEL POLRES SRAGEN


JP-Sragen -Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM) Mabes Polri yang di dampingi tim Intel polres Sragen Melakukan kunjungan silaturahmi ke pondok pesantren NURUL HUDA yang terletak di Desa Plosorejo Kec.Gondang Kab.Sragen.

Silahturahmi tersebut dilakukan bukan tanpa alasan sebab pengasuh pondok pesentren tersebut Merupakan Tokoh yang teramat sangat di segani di kalangan masyarakat di Kab.Sragen.

Sebagai bentuk upaya sosialisasi demi terciptanya suasana yang kondusif menjelang di adakanya pesta demokrasi di Negeri ini. Maka silaturakhim ke Pondok Pesantren bisa di nilai penting , Oleh sebab itu BAINTELKAM Mabes Polri yang di wakili (1) IPDA. Muhammad Tri Fauzan (2)IPDA. Maharani Stya Devi. H, dan (3)IPDA. Ojeza Wilita Pangabean,
Sengaja meng agendakan untuk bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda yaitu beliau Abah Syarif Hidayatullah.

Disamping Sebagai upaya sosialisasi keamanan menjelang pemilu. Kunjungan ini juga di nilai sebagai bentuk upaya Deradikalisme terhadap pondok pesantren.

Sebagai bukti nyata komitmen polri untuk menangkal pahan radikalisme, Kunjungan BAINTELKAM Mabes polri ini juga untuk menampik stigma masyarakat secara umum. Yang mana telah menganggap pondok pesantren banyak yang menjadi sarang daripada teroris.

Kedatanagan rombongan BAINTELKAM Mabes Polri di sambut baik oleh Abah Syarif Hidayatullah serta para santri dan pengurus serta awak media. Di sela sela kata sambutan , Abah Syarif menyatakan demi keutuhan NKRI maka beliau secara pribadi menyatakan bahwa pondok pesantren Nurul Huda menolak paham radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan NKRI . ia pun juga mendukung keutuhan NKRI dan pemilu serta PILPRES 2019 secara damai demi keutuhan negara kesatuan Republik indonesia.(red.mjp/S.WIDODO)

KHOFIFAH HABIS DILANTIK JADI GUBERNUR LANGSUNG GRATISKAN SPP DAN SRAGAM BAGI SISWA SMA DAN SMK NEGERI


Foto: Hilda Meilisa Rinanda

JP-Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.

“SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri,” ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).

Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

“Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri,” lanjutnya.

Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.

Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan,” pungkasnya. (red.mjp/detik.com hil/iwd)

RAFAEL : KOREM 074 WARASTRATAMA SURAKARTA ADAKAN SILATUROHMI DENGAN WARTAWAN SESOLO RAYA

soloraya-wujudkan Hubungan yang baik antara awak media dan TNI,Korem 074/Warastratama Surakarta mengadakan kegiatan SiLaturahmi kepada awak media sesolo raya hampir semua hadir,

Kegiatan ini diadakan Kolonel inf.Rafael Granada Baay selaku Danrem saat ini,menggantikan Brigjen TNI Widi Prasetijono yang mutasi menjadi Danrem Samarinda.

Sebelumnya Kolonel inf.Rafael granada Baay bertugas Danrindam Kodam XIV/WIRABUANA HASSANUDIN Makassar.

Mengawali masa bhaktinya di Korem 074/Warastratama, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Rafael Granada Baay mengajak seluruh Awak media Se Solo Raya untuk bersilaturahmi, Jumat (15/2/2019).

Danrem mengungkapkan rasa bangga karena bisa duduk bersama rekan media se Solo Raya karena awak media merupakan salah satu yang bisa menjadikan rasa aman dan damai di suatu wilayah.

“Kita buat kegiatan seperti ini untuk mempererat silaturahmi, keakraban dan persaudaraan.

Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk bersinergi dalam menjaga dan membangun Solo Raya ini agar bisa aman, damai, kondusif serta terhindar dari berita-berita hoax yang membuat resah masyarakat serta mari kita sumbangkan tenaga kita untuk menjaga keutuhan negeri ini agar tidak terpecah belah,” ungkap Danrem.

Lebih lanjut Danrem mengungkapkan bahwa peran Media baik cetak maupun elektronik sangat penting bahkan luar biasa karena itu harus tetap dipertahankan namun pemberitaannya harus berimbang dan aktual.

“Sumber berita sangat mempengaruhi penilaian berita apakah valid atau tidak.

Apalagi sekarang marak berita hoax yang membingungkan publik. Sehinga diperlukan Awak Media untuk meluruskan dan menyejukkan hati publik,” cetus Kolonel Rafael Granada Baay.

Diakhir sambutan Danrem berharap kemitraan yang sudah terbina dengan baik selama ini dapat terus terpelihara, sehingga kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsih bagi kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu awak media hariyanto memenuturkan dengan menjalin hubungan dengan awak media maka berita hoax mudah dalam pelacakan dan berkoordinasi dengan awak media sesoloraya kususnya dan walaupun beberapa media belum semua di undang karena suatu hal namun acara ini jadi agenda tahunan dan bukan hanya jelang pilpres saja sehingga negara aman
dari berita hoax dan media abal-abal.(red.mjp/sbr hariyanto)

Medikbud : Gerakan Nasional 1 Juta Boneka untuk Senyum Anak Indonesia Di Mulai !


Gerakan Nasional 1 Juta Boneka untuk Senyum Anak Indonesia Di Mulai !

JP-Pandeglang, Serang, – Tidak kurang dari 15-an lebih organisasi madani dan perlindungan anak yang ada di SAI- Sahabat Anak Indonesia seperti Klinik Digital Vokasi Komunikasi UI, LPAI, Yayasan Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI), Jefri Nichol Fans Club, Sahabat Yatim Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Alumni SMA 35 Jakarta, Alumni SMAN 35 Jakarta, Paud Igra, Forum Paud sampai pihak Mayora dan CT ARSA ikut berpartisipasi dan menjadi salah satu tempat penerimaan (drop box) atas donasi Gerakan 1 Juta Boneka untuk Senyum Anak Indonesia.

Kegiatan pengumpulan boneka dan mainan telah berlangsung 3 bulan. Pagi tadi 10 Februari 2019, seluruh boneka dan mainan yang terkumpul dari berbagai drop box bersama-sama langsung diserahkan kepada anak korban bencana di Banten dan hampir 50an Paud dan TK se-Banten bersama Menteri Muhadjir, Kak Seto dan Kak Jefri Nichol.

“Luarbiasa dan saya 1000% mensupport donasi boneka/mainan baru malah tidak sedikit boneka kesayangan sejuta cinta direlakan dan ikhlas untuk saudaranya yang mengalami bencana. Keharuan mendera dan saya bangga kepada anak-anak Indonesia yang saya tahu juga menitipkan surat Cinta dibulan cinta ini,” papar Kak Seto Tokoh International Perlindungan Anak dan Pengagas #SayaSahabatAnak sumringah.

Gerakan 1 juta ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak korban bencana mendapatkan perhatian terkait penguatan psikologi mereka untuk menghadapi kehidupan pasca bencana. Bantuan pertama kami tujukan bagi anak-anak korban Tsunami di Selat Sunda.

“Kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan anak Indonesia menjadi langkah awal dari gerakan masif untuk terus menggalang bantuan boneka yang tidak hanya berhenti pada korban Selat Sunda. Gerakan ini akan terus digaungkan ke seluruh Indonesia, dimana posko pengumpulan akan tersebar di berbagai provinsi, dalam upaya mengantisipasi potensi bencana. Diharapkan, logistik bantuan boneka dan mainan anak ini siap disebarkan kapanpun dan dimanapun,” imbuh kak Hoky (Soegiharto Santoso) bersama Kak AruL, Alm Prof Sarlito, Kak Seto, Dewi Motik, Ary Ginanjar yang memang telah mendirikan Yayasan KAMI.

Boneka dan mainan telah lama dikenal dalam dunia akademik sebagai salah satu metode terapi yang strategis untuk membantu manusia khususnya anak melewati masa-masa sulit akibat berbagai trauma seperti perceraian, pertengkaran, kehilangan orang tua akibat bencana dan sebagainya.

Penelitian oleh Carmichael, 2006 dan Schaefer, 1993 menemukan bahwa bermain menjadi salah satu cara bagi anak untuk menyelesaikan masalah, selain berperilaku buruk di rumah, sekolah dan lingkungan misalnya.

“Bermain merupakan salah satu sumber kebahagiaan manusia. Karena kenyamanan bermain mampu membangkitkan semangat, mengalihkan rasa stres, kebosanan serta merangsang kreativitas dan eksplorasi anak. Selain itu, bermain menjadi sarana untuk melatih manajemen emosi dan serta ego manusia. Anak-anak korban bencana membutuhkan perhatian lebih. Ketika orang-orang dewasa di sekelilingnya disibukkan dengan upaya pemulihan lingkungan, mainan seperti boneka menjadi katalis bagi rasa sepi, takut, cemas dan kebingungan yang dialami oleh anak-anak” tambah Devie yang juga menjadi pengurus KAMI di divisi komunikasi.

“Boneka dan mainan anak merupakan pendekatan yang menyediakan ruang untuk anak merekonstruksi trauma yang dialami. Ketika seorang anak tidak mampu mengungkapkan kepenatan yang dialami, melalui mainan, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain, menggunakan bahasa yang menyenangkan untuk mentransfer kegelisahan mereka. Pengalaman komunikasi non verbal dan mainan yang secara indrawi dapat disentuh, digenggam bahkan dipeluk oleh anak, dapat menjadi “pengganti’ kehadiran fisik orang dewasa yang seharusnya berada bersama anak untuk mendekap mereka, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Karakter mainan yang multiguna karena mampu menjadi alat rekreasi, edukasi sekaligus terapi bagi anaklah yang mendorong banyak organisasi mendukung kegiatan ini.

Kami sangat mengharapkan masyarakat dari seluruh kalangan dapat berpartisipasi di kota masing-masing untuk berdonasi 1 anak 1 boneka untuk senyum anak Indonesia,” tutup Devie Rahmawati selaku Jubir Koalisi Anak Madani menjelaskan akhir pekan ini, Minggu (10/2) terlibat relawan beragam profesi seperti para ortu Komite sekolah seperti SMAN 68 Jakarta, Para Kepsek, pelajar dari SMAN 8 yang punya ekskul peksos, alumnus SMAN 35, Sahabat Yatim Indonesia-Sayati dan semua organisasi PA di Sahabat Anak Indonesia disingkat SAI.

Ayahanda Muhadjir menikmati penghujung akhir pekan bersama anak dan isteri ikut bernyanyi serta membagi-bagi boneka didampingi oleh Dir.Paud Moh Hasbi dan perwakilannya di Banten.

Catatan Kritis di Hari ‘Penjajahan’ Pers Nasional


Catatan Kritis di Hari ‘Penjajahan’ Pers Nasional

Oleh : Heintje Grontson Mandagie
Hari ini insan pers tanah air kembali diperhadapkan dengan perhelatan peringatan Hari Pers Nasional. Kendati masih menuai kontroversi soal penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, namun pesta peringatannya tetap saja berlanjut. Bahkan hampir setiap tahun selalu menghadirkan Presiden Republik Indonesia dan sejumlah petinggi negara.
Judulnya Hari Pers Nasional tapi yang hadir hanyalah sekelompok wartawan konstituen Dewan Pers. Sayangnya Pers di luar itu, yang begitu luas dan besar, tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya. Labelnya Nasional tapi kenyataannya hanyalah kelompok konstituen yang hadir. Dan itu fakta bukan hoax.

Terlepas dari hal itu dan sedikit menengok ke belakang, sejak tahun 1999 pers Indonesia seolah terbebas dari belenggu tirani orde baru. Masih sulit dilupakan, pembredelan terhadap media massa di era orde baru merupakan sejarah kelam dunia pers tanah air. Departemen Penerangan Republik Indonesia di jaman itu tak jarang membredel media massa yang pemberitaannya dianggap kerap menyudutkan penguasa dan pemerintah. Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian The Jakarta Times, Tabloid Detik, Harian KAMI, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, Harian Wenang, Harian Pedoman, Majalah Ekspres, Harian Pemuda Indonesia, dan Tabloid Monitor, Harian Nusantara & Harian Suluh Berita (terbitan Surabaya), dan Harian Mahasiswa Indonesia (terbitan Bandung) adalah sederetan media cetak yang mengalami nasib dibredel pemerintah orde baru ketika itu. Sejak reformasi Departemen Penerangan pun sudah terkubur dalam-dalam bersama sejarah kelam masa lalu.

Namun sekarang ini ‘hantu’ Departemen Penerangan itu sepertinya sudah mulai bangkit lagi dan bermetamorphosis dengan wujud baru bernama Dewan Pers. Bahkan bentuknya lebih menakutkan lagi. Kalau dulu yang paling ditakuti pers hanyalah pembredelan media, tapi sekarang justeru prakteknya lebih parah lagi dari itu. Wartawan dan media yang berani melawan penguasa dan pengusaha lewat kontrol pemberitaannya tak jarang diganjar bui lewat selembar surat rekomendasi Dewan Pers.

Buktinya, sebuah berita di Kalimantan Selatan yang ditulis wartawan bernama Muhammad Yusuf ternyata seharga nyawanya. Sungguh miris dan memprihatinkan. Begitu mahalkah harga sebuah berita yang harus dibayar dengan nyawa seorang wartawan?

Sayangnya rekomendasi ‘pencabut nyawa’ Dewan Pers masih dianggap biasa oleh pemerintah. Dewan Pers dan KomnasHAM pun bereaksi seolah hanya sebatas bersenandung ‘di kamar mandi’ menyuarakan kejadian tersebut. Sesudah itu diam seribu bahasa.

Dan kini, menjelang HPN insan pers dibuat heboh dengan rencana Diskusi Publik bertema : Memberantas Jurnalis Abal-Abal. Sederetan pembicara bakal dihadirkan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Tidak penting siapa pembicara di dalamnya, namun pihak terselubung di balik diskusi tersebut justeru yang menarik perhatian. Ternyata ada Dempol Institute di belakangnya. Institusi yang jelas bukan organisasi pers. Independensi Dewan Pers patut dipertanyakan.

Tak sedikit yang mengkritik habis-habisan diskusi yang bertema penghinaan terhadap jurnalis tersebut. Semua itu sebetulnya tidak penting dibahas karena yang menggelar kegiatan tersebut hanyalah sekelompok konstituen Dewan Pers.

Sebab yang terpenting bagi insan pers saat ini sebetulnya adalah memahami bahwa pada kenyataannya ada ancaman pers Indonesia makin terjajah oleh anak bangsa sendiri yakni oknum anggota Dewan Pers dan kroni-kroninya.

Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Dan sampai hari ini pers Indonesia masih saja dijajah oleh mafia pers karena ingin menguasai belanja iklan nasional yang nilainya cukup fantastis mencapai angka 150 triliun Rupiah pertahun. Parahnya, jumlah sebanyak itu hanya dinikmati oleh tidak lebih dari 10 orang konglomerat media.

Sebutan media dan jurnalis abal-abal hanyalah bentuk kamuflase yang sengaja dimunculkan oleh Dewan Pers demi mempertahankan kepentingan kelompok tertentu, terkait belanja iklan tersebut.
Perusahaan pers yang di luar konstituen Dewan Pers sengaja dicap abal-abal agar akses ekonominya terhambat masalah trust atau kepercayaan publik, baik pembaca maupun penyedia dan pengguna jasa periklanan.

Perusahaan pers itu hakekatnya menjual trust atau kepercayaan kepada publik melalui media yang didirikannya. Makanya label abal-abal itu terus dikumandangkan Dewan Pers agar media-media kecil itu sulit berkembang.

Lebih dahsyat lagi, hari ini beredar film pendek tentang media dan wartawan abal-abal yang diupload di chanel Youtube (https:youtu.be/dEwq3PEGefU). Propaganda negatif terus ditebar secara terang benderang bahwa praktek media abal-abal tujuannya adalah untuk memeras. Padahal Dewan Pers lupa bahwa media mainstream justeru lebih berpeluang melakukan praktek pemerasan karena daya jangkau dan kekuatan siaran medianya sangat kuat mempengaruhi opini publik.

Terlepas dari segala kontroversi itu, kita kembali pada pokok persoalan, ada hal yang jauh lebih penting lagi yang patut diperhatikan oleh insan pers tanah air, yakni potensi belanja iklan nasional tadi, karena berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan pers Indonesia.

Berbicara potensi belanja iklan nasional tentunya tak terlepas dari ruang lingkup operasional perusahaan pers. Tak bisa dipungkiri bahwa ada 43 ribuan media yang dikalim Dewan Pers belum terverifikasi dan abal-abal. Sayangnya, puluhan ribu media massa tersebut di atas, tidak ikut menikmati belanja iklan nasional yang mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah per tahun.

Berdasarkan data dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) bahwa belanja iklan media di Indonesia sepanjang tahun 2012 mencapai angka Rp 107 triliun. Dan pada Tahun 2013 menyentuh Rp147 triliun. Sedangkan tahun 2014 belanja iklan melonjak sampai Rp155 triliun. Kemudian menurun pada 2015 sebesar Rp118 triliun.

Sementara perusahaan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2016 mencatat belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 134,8 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp 145 triliun.

Dari total jumlah belanja iklan nasional yang mencapai angka fantastis di atas Rp 100 triliun tersebut, sebagian besar dikuasai oleh media TV sekitar 80 persen dan sisanya dibagi-bagi oleh media cetak, radio, dan media online. Tahun 2018 lalu, belanja iklan TV menembus angka 110 triliun Rupiah.

Selama ini publik berhak bertanya mengenai apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menyelesaikan persoalan pers Indonesia, termasuk mengenai peluang pemerataan belanja iklan nasional tersebut bagi media lokal. Praktek yang dijalankan saat ini justeru Dewan Pers hanya sibuk menggelar diskusi dan menyebar propaganda tentang media dan wartawan abal-abal tanpa memberi solusi yang jelas.
Milyaran rupiah menguap dari anggaran Dewan Pers jalan-jalan ke seluruh daerah hanya untuk menyebarkan propaganda pers abal-abal.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers tentunya Dewan Pers wajib mengambil langkah nyata untuk menjalankan fungsi tersebut. Selama bertahun-tahun dengan anggaran mencapai triliunan rupiah melalui Kementrian Kominfo, Dewan Pers baru berhasil memverifikasi 2744 perusahaan pers dari sekitar 43.000 media.

Dewan Pers yang pengangkatannya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia harus memahami bahwa secara hukum, setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, dalam Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Indonesia. Ini sesuai dengan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Ironisnya, Dewan Pers justeru sibuk membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan menuding bahwa orang mendirikan media untuk tujuan memeras. Padahal, kenyataannya ada ribuan media didirikan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan informasi publik dan potensi menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pers.
Pada bagian lain, Dewan Pers yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers justeru menjadi bagian terpenting dalam upaya mengkriminalisasi pers Indonesia.

Penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan wartawan mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan atau UKW kian mengancam eksistensi pers di Indonesia.

Wartawan yang belum atau tidak mengikuti UKW akan dianggap illegal oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Terbukti dalam berbagai kasus aduan sengketa pers, Dewan Pers tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa wartawan yang menjadi teradu belum mengikuti UKW sehingga perkara yang diadukan dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan pasal pidana umum.

Padahal pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers ini adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan karena yang berwenang melaksanakan Uji Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan bukannya oleh Dewan Pers.

Persoalan ini akhirnya dijawab Anggota Dewan Pers Henry Ch. Bangun. Ramai diberitakan, Henry menyampaikan bahwa nantinya uji kompetensi wartawan atau UKW yang selama ini diselenggarakan oleh Dewan Pers bakal dislaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diterapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Artinya, pernyataan Henry tersebut mengakui bahwa apa yang dijalankan Dewan Pers selama ini tentang UKW adalah tidak berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagaimana selama ini diprotes oleh Serikat Pers Republik Indonesia dalam berbagai tulisan, bahkan gugatan resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai solusi dari penerapan UKW abal-abal, DPP SPRI telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang nantinya diupayakan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Degan adanya LSP Pers Indonesia maka kedepan nanti wartawan dapat mengikuti uji kompetensi melalui wadah resmi dan sertifikatnya diakui oleh negara.

Dari seluruh perosalan yang diurai di atas ada satu solusi yang ditawarkan pergerakan kelompok pers yang tidak diakui oleh Dewan Pers yakni Sekretariat Bersama Pers Indonesia. Sejumlah Ketua Umum dan pimpinan organisasi pers berkumpul dan berkomitmen menegakan kemerdekaan pers dengan misi mengembalikan kedaulatan pers Indonesia kepada insan pers tanah air secara professional dan bertanggung-jawab.

Di penghujung tahun 2018 lalu, hampir 3000 wartawan bersatu hati mengikuti kegiatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ribuan wartawan ini datang secara sukarela dengan biaya sendiri hanya untuk menghadiri Mubes Pers Indonesia dengan satu harapan yaitu kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers Indonesia dihentikan. Deklarasi berdirinya Dewan Pers yang Independen pun lahir pada Mubes Pers ini.

Dan kini kesinambungan kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018 itu berlanjut pada rencana pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang sedianya akan digelar pada tanggal 6 Maret 2019 di JICC Kemayoran Jakarta. Kongres Pers Indonesia 2019 ini akan melahirkan sejumlah peraturan-peraturan di bidang pers dan anggota Dewan Pers yang independen.

Sebagai permenungan, hari ini kita masih melihat running text di salah satu media TV nasional mengumumkan bahwa wartawannya tidak menerima imbalan dalam mejalankan tugas liputannya. Pengumuman seperti itu terjadi karena ada potensi wartawannya menerima amplop. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan, masih ada wartawan media mainstream menerima amplop sebagai imbalan liputan. Dewan Pers sepertinya menutup mata atas kondisi ini. Atau mungkin pura-pura tidak tahu.

Sebetulnya, solusi untuk meningkatkan independensi pers, ada satu cara yang diatur oleh UU Pers yaitu pada pasal 10 dimana disebutkan; “Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.”

Dewan Pers perlu membuat program untuk mendesak perusahaan-perusahaan pers nasional agar segera memenuhi kewajiban pemberian kesejahteraan kepada wartawan sebagaimana diatur pada pasal 10 UU Pers tersebut.

Saat ini masyarakat pers ingin tahu berapa sebetulnya gaji atau upah ideal wartawan Indonesia untuk jaminan independensi pers mengacu dari perhitungan kasar penghasilan media besar yang mencapai angka triliunan rupiah.

Muncul pertanyaan, “Pernahkah Dewan Pers memasukan itu dalam agenda kerja utamanya? Dan bagaimana caranya agar media dan jurnalis abal-abal versi Dewan Pers bisa dibina agar tidak menjalankan praktek abal-abal, bukannya diberantas?”

Mendirikan media dan mempekerjakan watawan yang belum professional itu bukanlah tindakan kriminal yang harus diberantas. Yang layak diberantas itu adalah praktek monopoli belanja iklan. Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selama ini media lokal tidak kebagian belanja iklan. Semua dikuasai oleh media besar berskala nasional. Namun Dewan Pers lagi-lagi memble.

Hak mandapatkan belanja iklan nasional harus diperjuangkan. Kalau bukan kita siapa lagi. Mari kita bersatu melawan tirani Dewan Pers dan mengembalikan kedaulatan Pers Indonesa. Tanggal 6 Maret 2019 Kongres Pers Indonesia 2019 bisa menjadi solusi perjuangan bersama.
Penulis :Heintje Grontson Mandagie

Ketua DPP Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia

HPN 2019, Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar bali

jp- SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani keputusan pembatalan remisi I Nyoman Susrama, dalang pembunuh wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa. Dengan batalnya remisi, maka Susrama tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup, bukan 20 tahun bui.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” kata Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis soal remisi untuk Susrama di sela peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Jokowi tak menjelaskan kapan dia meneken keputusan tersebut. Di tengah kerumuman peserta HPN, Jokowi terus berjalan sambil melayani permintaan foto dan bersalaman dengan orang-orang.

Keppres Pembatalan Remisi Pembunuh Wartawan Bali Tinggal Tunggu Teken Jokowi

Jokowi sebelumnya meneken Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi kepada 115 terpidana. Di dalamnya terselip nama Susrama, terpidana kasus pembunuh Prabangsa.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berang dan melayangkan protes keras. Mereka menggalang petisi dan berunjuk rasa. Wartawan di seluruh Indonesia juga turun ke jalan menuntut Jokowi mencabut remisi Susrama.

Kemarin, AJI menyerahkan petisi yang sudah diteken puluhan ribu orang mendukung pencabutan remisi Susrama ke Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Setelah ada desakan keras kaum jurnalis dan elemen sipil, Kemenkumham akhirnya buka suara. Mereka mengakui lalai dalam proses pemberian remisi Susrama dan berjanji mengkaji ulang. Hasil kajiannya adalah pemerintah membatalkan remisi kepada Susrama yang merupakan bekas caleg PDI Perjuangan.

Susrama divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010, karena terbukti mendalangi pembunuhan Prabangsa. Prabangsa dibunuh oleh Susrama bersama delapan anak buahnya karena memberitakan indikasi korupsi yang diduga melibatkan Susrama.

Susrama bersama anak buahnya menyekap Prabangsa lalu menganiaya korban hingga merenggang nyawa. Jasad Prabangsa kemudian dibuang ke laut. Lima hari setelahnya, mayat Prabangsa ditemukan mengambang di Teluk Bungsil, Bali.
(red.mjp/ sbr wal)

PSHT Sragen : Adakan Pertandingan Pencak SiLat Sukowati CUP Tahunan

“Sukowati Cup” pertandingan pencak silat PSHT antar pelajar di Gemolong,Sragen.Jumat(8-2-2019)

JP-SRAGEN, pertandingan pecak silat sukowati cup tahunan lebih dari 164 peserta mengikuti kompetisi pertandingan pencak silat PSHT,peserta terdiri dari 34 Putri dan 130 putra,peserta hadir dari 20 Ranting/kecamatan Se-Kabupaten Sragen.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para pelajar di bidang olahraga Pencak silat dan bertujuan kembangkan potensi olah ragawan dalam bidang pencak silat kususnya psht kabupaten sragen.

Menurut ketua panitia,widodo menyampaikan kepada Media ,”usia pelajar sangat berpotensi untuk menunjukan sebuah bakat,kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini pelajar bisa menunjukan kemampuannya.dan ini suatu kegiatan yang membangun individu,daripada pelajar tawuran dijalanan lebih baik diadakan kompetisi semacam ini,itu akan membuat pelajar kepada arah yang positif”,ungkap Widodo.

Selain itu,kegiatan ini juga merupakan wujud ajang Silaturahmi antar Anggota Warga PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun.

Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari sejak hari ini.

Ketua PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun mengungkapkan,”Kami selaku pengurus Cabang Sangat Mendukung Penuh Kegiatan ini,Kami Juga berharap dengan adanya kegiatan ini Kwalitas Anggota Warga Kami akan bertambah,bukan hanya kwantitasnya”,Tegas Jumbadi.

Rencananya kegiatan ini juga akan menjadi Rutin Tahunan.
PSHT Ranting Gemolong Selaku Tuan Rumah dalam kegiatan ini mengaku siap jika kegiatan ini sukses,selanjutnya diadakan kembali.(red.mjp/heri/ateng)

JOKOWI : KAMU SIMPAN UANG DI SWISS DAN SINGAPURA PASTI KETAHUAN


JP-JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi era keterbukaan internasional.

“Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju kita jatuh saja semua orang tahu,” ujar Jokowi di dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.

“Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya,” ujar Jokowi.

“Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.

“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.

Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.

Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.(red.mjp/sbr:kompas)

BARITA SINAGA DILANTIK SEBAGAI WAKIL PN PATI


JOURNAL POLICE, PATI – Bertempat di ruang sidang cakra penagadilan negeri ( PN ) Pati kelas 1A telah dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Barita Sinaga, SH.,MH.,sebagai wakil ketua PN Pati yang baru.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Suwarno SH.,MH., selaku kepala PN Pati pada 30 januari 2019 pukul 09.00 pagi diruang sidang cakra.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh wakil ketua PN Pati, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai hakim di PN Jakarta Timur.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri oleh tamu undangan dari kepala PN Jakarta Timur beserta rombongan, hakim PN Cibinong, Dharmayukti Karini, serta rombongan dari keluraga dan kerabat dari Barita Sinaga dan internal dari PN Pati sendiri.

Suwarno selaku kepala PN Pati memberikan sambutan singkatnya ditengah tengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung diruang sidang cakra.

” Mari kita bersama sama memajukan pengadilan negeri Pati dan memberikan layanan prima kepada pencari keadilan di kabupaten Pati.” Inginnya

Dengan dilantiknya pejabat wakil ketua tersebut, kini PN Pati telah lengkap memiliki 4 pilar pimpinan pengadilan bersama dengan ketua, sekretaris dan panitera.( red.mjp/doni )

TANGKAL BERITA HOAX CYBER POLDA JATENG BERSAMA INSAN PERS JATENG GELAR FGD BERSAMA

JP-Semarang,Puluhan asosiasi wartawan dan Ratusan wartawan serta jurnalis dari berbagai media cetak dan online. mengikuti FGD dengan Tema Peran Serta Pers dalam pencegahan Hoax di Indonesia .Bertempat di ballroom Hotel Dafam lt 2 Semarang, Sabtu (2/2/2019)

Hadir sebagai narasumber AKP Agung Prabowo dari KaSubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng dan Rahwad Dakwah ketua PWOI sebagai Narasumber mewakili para awak media DPI.

AKP Agung Prabowo, dalam paparanya menyampaikan pentingnya jurnalis ataupun wartawan memahami undang-undang Pers, kode etik jurnalistik maupun undang-undang lain, seperti Undang-undang ITE, supaya tidak berbenturan dengan hukum dalam memberitakan sebuah peristiwa.

” insan pers harus bisa membedakan mana berita hoax , mana berita yang fakta, sehingga bisa beparisipasi menangkal dan mengawal bangsa dan negara dari berita hoax ” terang Agung

Peserta yang merupakan jurnalis dan wartawan dari seluruh Jawa Tengah, tercatat di registrasi pendaftaran peserta hadir sekitar 150 wartawan dan jurnalis perwakilan dari 15 Kabupaten /Kota se Jawa Tengah.

Suwondo , yang merupakan Ketua Formatur Dewan Pers Independent Jawa Tengah mengatakan Kegiatan tersebut adalah tindaklanjut dari Mubes Insan Pers Indonesia di Jakarta bulan Desember 2018 lalu, “Kegiatan ini adalah tindak lanjut mubes di Jakarta kemarin , Untuk menyatukan Visi Misi teman-Teman jurnalis dan wartawan di Jawa Tengah ” terangnya.

Dalam Diskusi kegiatan tersebut juga membahas Pembentukan Dewan Pers Independent dan sekber insan Pers di tingkat Jawa Tengah .(red.mjp)

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

*Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW*

JP-Jakarta, Uji Kompetensi Wartawan berbiaya tinggi yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP bentukan Dewan Pers, dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan wartawan.

Selain menjadi beban biaya, lisensi LSP versi Dewan Pers itu juga ternyata tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana lisensi LSP tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bukannya dari Dewan Pers.

Menjawab persoalan itu, LSP Pers Indonesia hadir untuk memberi solusi terbaik mengatasi persoalan kompetensi wartawan tersebut dasamping bertujuan untuk peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina LSP Pers Indonesia Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno di kediamannya baru-baru ini usai menandatangani Surat Kuasa pendirian LSP Pers Indonesia kepada Heintje Grontson Mandagie.

“Pendirian LSP ini sangat penting agar kita dapat melihat kualifikasi dan kualitas wartawan, dan melalui LSP ini wartawan nantinya akan dibekali secara profesional agar tidak terkena masalah hukum saat menjalankan tugas jutnalistik. Kualitas akan lebih baik jika mereka sudah mengikuti pelatihan dan seritifikasi yang diakui negara di LSP ini,” urai mantan Menkopolhukam RI di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden.

Tedjo Edhy, dalam berbagai kesempatan, mengaku bangga bisa dipercaya insan pers untuk terlibat aktif sebagai penasehat di organisasi pers usai melepas jabatannya selaku Menkopolhukam. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga tercatat sebagai Penasehat Perkumpulan Wartawan Online Indonesia Nusantata-PWOIN dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Menanggapi kesediaan mantan pejabat tinggi negara ini ikut terlibat aktif mendirikan LSP Pers Indonesia, Ketua Yayasan Heintje Mandagie yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia mengaku bangga dan optimis LSP Pers Indonesia akan mampu memfasilitasi wartawan Indonesia memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dan disahkan oleh lembaga resmi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni BNSP.

“Kami sangat berharap dan optimis jika LSP ini sudah jalan maka ke depan nanti tidak boleh ada lagi UKW abal-abal yang bertentangan dan menyalahi Undang-Undang, dan yang selama ini menjadikan wartawan sebagai objekan bisnis UKW,” pungkas Heintje yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas LSP Ir. Soegiharto Santoso mengatakan, “LSP Pers Indonesia mempunyai Visi yang jelas yaitu menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor jurnalis yang mempunyai kinerja prima di tingkat regional, nasional dan internasional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang profesional.”

Ia juga menambahkan, LSP Pers Indonesia mempunyai Misi yang sangat ideal untuk kepentingan peningkatan kualitas pers Indonesia. Misi tersebut menurut Hoky sapaan akrabnya; yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sektor jurnalis yang independen dan profesional; yang kedua adalah menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai standar yang berlaku dari Badan Nasional Sertiffikasi Profesi atau BNSP; kemudian yang ketiga adalah menetapkan kompetensi profesi di bidang sektor jurnalis sesuai standar yang berlaku dari BNSP.

Hoky juga mengatakan, “saya bersyukur dan bangga atas kesedian Bapak Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno menjadi Ketua Dewan Pembina dari Yayasan LSP Pers Indonesia , apalagi saya sempat mewawancarai beliau saat menjabat sebagai Menko Polhukam RI dan telah diterbitkan menjadi cover Majalah Biskom edisi November 2014 dengan tema ‘Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa’ dimana artikelnya masih dapat dibaca melalui website Biskom http://bit.ly/2TcXd6z .” ungkapnya.

Lebih lanjut Hoky juga menjelaskan, Yayasan LSP Pers Indonesia akan segera mengurus seluruh kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk segera mendapatkan lisensi dari BNSP, “Mudah-mudah proses memperoleh lisensi dari BNSP dapat berjalan dengan lancar seperti saat kami mengurus lisensi BNSP untuk Yayasan LSP Komputer www.lspkomputer.id pada tahun 2015”. Ungkap Hoky yang telah lama menerbitkan Majalah Biskom dengan versi Online nya www.biskom.web.id dan juga menjabat sebagai Wapemred www.infobreakingnews.com.

LSP Pers Indonesia saat ini sudah diaktakan di Notaris Nurul Larasati, SH., dengan Akta nomor: 1, tanggal 19 Januari 2019 dan telah mendapatkan pengesahan SK Kemenkumham RI dengan nomor: AHU-0001247.AH.01.04. Tahun 2019, tanggal 25 Januari 2019.

Dengan susunan pengurus:
Ketua Dewan Pembina, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Anggota, Ir. Besar Agung Martono, MM dan Juniarto Rojo Prasetyo, Ph.D

Pengawas Ketua, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Anggota, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH
Pengurus Ketua: Heintje Grontson Mandagie, Sekretaris: Edi Anwar dan Bendahara: Vincent Suriadinata, SH.

Pengurus harian terdiri dari : Direktur Dr Emrus Sihombing, Manager Sertifikasi Hendri, Manager Mutu Dhoni Kusumanhadji, dan Manager Pemasaran Glen Joshua Tangka.(red.rhdyt)

BITUNG MENUJU KOTA INFRASTRUKTUR DUNIA


JP-Bitung, Bitung Menuju Kota Infrastruktur Dunia
Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta, (27/1) proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun.
Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. “Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung,” ungkap Luntungan.

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

“Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional,” urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap.
“Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017,” ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem ‘Ship follows the trade’. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. “Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu,” ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat “memprovokasi” ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit.
Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

“Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
“Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung,” ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. “Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(red rhdyt)

JANGAN REMEHKAN PROPESI WARTAWAN

“Ayahnya Jenderal Tito juga Wartawan”

Profesi Jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan di perkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang di perbaharui pada Februari 2017 lalu.

Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-Undang manapun tidak dibenarkan.

Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan PERS mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis. “Jangan Hina Profesi Jurnalis,”kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan sebagaimana dikutip dari laman online Bangka Pos bahwa ayah sang Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan POLRI juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan anggota PWI seumur hidup.

Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan.

Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut.

Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini.

Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan orangtua dan guru-guru mereka di sekolah.

“Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu SD,” ujar Achmad Gafar warga Pangkalpinang belum lama ini.

Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Achmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Achmad Saleh yakni Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang bahwa Achmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016) tahun lalu adalah seorang wartawan di RRI.

Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wartawan.

Dia mengaku hanya sebagai wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya.
Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai orangtua, kini anak-anak Achmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof DR Diah Natalisa, MBA pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II.

Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business & Economics University of Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian) pada 1987.
Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito sempat lulus tes di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tito juga menyelesaikan Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK (1996), Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998), Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), Sespim Pol, Lembang (2000), Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude), dan yang terakhir yaitu Lemhannas RI PPSA XVII (2011).

Anak ketiga Achmad Saleh Dr Iwan Dakota. SpJP (K). Lalu anak keempatnya Dr Fifa Argentina SpKK bertugas di Rumah sakit Siti Khodijah. Saat diwawancarai tempo.co, pada 17 Juni 2016 lalu, Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI.

Selanjutnya, ia membidani pendirian koran Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. “Saya pernah mendirikan koran terbitan Palembang,” katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, 17 Juni 2016 silam. “Saya anggota PWI seumur hidup,”
Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis.

Way Kanan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari wartakota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis.

Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat chaos di Kampung Negeribaru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/8/17) sekitar pukul 02.30 WIB waktu lalu.

Harus profesional
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M. Nasir Djamil mengingatkan kepada semua pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik.

Demikian disampaikan Nasir Djamil terkait dengan ujaran oknuaparat kepada wartawan beberapa hari lalu. “Seharusnya mereka memahami makna Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya. Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Aparat Huku selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres, “Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, wartawan itu juga kan masyarakatnya.

Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja wartawan ibarat kotoran.

Ini sangat menyinggung profesi wartawan. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan,” tegasnya.

Mantan wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya.“Sering-seringlah duduk dengan juru warta agar ada kesepahaman dan saling membantu dalam tugas.

Polisi butuh wartawan dan sebaliknya wartawan juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber” pungkasnya.

Wajib di Proses
Menurut Leo Batubara Sesepuh dan juga Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ketika di hubungi FHI menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi jurnalis, menyampaikan”Tugas wartawan itu sudah diatur menurut Undang-undang No.40/1999, jelas itu, wartawan dilindungi undang-undang, sebaiknya aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik,”kata Leo dengan tegas.”Jika ada ketidak senangan dengan wartawan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan,”tambah Leo.

Sementara menurut wartawan Senior sekaligus pengajar di PWI Drs. Antonius Purba, menyampaikan kepada FHI,”Wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum aparat yang menghina tersebut adalah penegak hukum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian,”kata Antonius Purba, Alumni IISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan tegas.

”Intinya Polri dan Dewan Pers sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,”tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan FHI.
(Red.rhdyt/faktahukum)

Data laporan Kepatutan Kekayaan ke KPK Seluruh Anggota DPRD DKI Kompak Tidak Laporkan Harta Kekayaan Mereka di Januari 2019

JP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis instansi yang tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Dari empat unsur, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun BUMN/BUMD, legislatif masih mendapatkan catatan merah dalam pelaporan harta kekayaan.

KPK mencatat anggota DPRD paling tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dari 15.229 wajib lapor, hanya 28,77 persen atau 4.381 anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Kalau kita detailkan begitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Ini penyakit lama nih DPRD,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang paling rendah tingkat kepatuhannya menyerahkan LHKPN. Bahkan dari sebanyak 106 anggota DPRD DKI, tak ada satupun yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

“DPRD Provinsi DKI tidak pernah lapor. Nol persen,” ungkap Pahala.

Selain DPRD DKI, terdapat sejumlah DPRD provinsi lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya sama sekali atau 0 persen. Sejumlah DPRD provinsi itu, yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Lampung 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor,” katanya.

Pahala membeberkan enam DPRD provinsi lainnya yang tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN masih rendah. DPRD Banten, DPR Aceh, DPRD Papua Barat, DPRD Papua dan DPRD Kalimantan Tengah masing-masing hanya satu anggotanya yang menyetorkan LHKPN. Sementara dari 93 anggota DPRD Jawa Timur hanya tiga anggota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali,” papar Pahala.(red.rhdtt/berisatu.com)