WARGA JEPARA LAPORKAN LURAHNYA PUNGLI UANG PRONA DI PIDANAKAN


journalpolice.id-jepara-Kasus Pungutan Liar Terkait progaram nasional agraria ( PRONA ) atau pendaftran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) dengan besaran pungutan sebesar 500 ribu per sertifikat bergulir ke persidangan Tipikor yg melibatkan salah satu Kepala Desa ( KADES ) di Kabupaten Jepara sebagai tersangka

Sampai saat ini sidang masih berjalan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi, dari beberapa pemeriksaan saksi sebelumnya di dapat fakta dalam Persidangan Bahwasannya Prona atau PTSL ada pungutan liar ( PUNGLI ).

Ikhsan Subkhan S.H. selaku advokat yang mendampingi warga di pengadilan tipikor Semarang mengatakan, pungli dilakukan oleh KADES , perangkat Desa, panitia PRONA atau PTSL.” Katanya

” Disini, pemohon atau peserta PTSL dibebani biaya biaya tambahan yang meliputi pembuatan patok, pembelian materai, fotokopi berkas dan pembuatan akta jual beli atau hibah ( khusus untuk tanah yang didapat dengan jual beli atau hibah ).” Terangnya

” Disinilah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum dalam melakukan pungli dalam pembuatan sertifikat. Namun pugutan tanpa dasar hukum yang jelas tetap perbuatan ilegal.” Cetusnya

Hal itu sangat bertolak belakang dengan SKB tiga menteri, dimana panitia PTSL tidak diperbolehkan memungut biaya diatas 150 ribu untuk wilyah jawa & bali. Program andalan presiden Jokowi malah disalahgunakan bagi oknum yang berkepintingan untuk memperkaya diri. (Red.mjp/tim jp pati )

Inspektorat Pati Buat *Abang Kuping* Masyarakat Di Minta LHP Kok Berbelit takut LHP Ganda Ketahuan Ya

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Masyarakat desa Semampir kecamatan Pati kabupaten Pati dibuat bingun dari hasil audit dugaan penyalahgunaan pendapatan asli desa ( PAD ) yang dilakukan oleh mantan kepala desanya.

Dari hasil konfirmasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) dan media di Kantor Inspektorat Pati beberapa hari yang lalu (11 Oktober 2018) menemukan kejanggalan tentang hasil audit yang dilakukan terhadap Parmono mantan Kepala Desa Semampir.

Dalam LHP sebagai hasil audit ditulis bahwa Kantor Pemerintah Desa Semampir dan aula dibangun oleh Parmono mantan Kades Semampir dengan menggunakan uang hasil sewa bondo desa dan pungutan kompensasi ruko. Dari hasil temuan di lapangan terungkap bahwa uang hasil penjualan tanah kubur yang seharusnya untuk tukar guling, “diembat” untuk membangun kantor Balai Desa dan aula kantor pemerintah desa.

Ketika LSM dan media menemukan bukti baru dilapangan, terkuak fakta bahwa bangunan gedung karya murni hibah dari Dinas CIPTA KARYA Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Temuan ini sangat tidak sinkron dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang beredar dimasyarakat, padahal LHP sifatnya rahasia.

Saat media mengkonfirmasi terkait masalah itu, masyarakat dibuat bingung dengan hasil LHP Inspektorat. “mas wartawan, selama ini warga merasa dipermainkan inspektorat Pati, kami menerima selebaran LHP menyatakan kalau Kantor Balai Desa dan Aula dibangun oleh Parmono mantan kepala desa dan ketika kami mengecek lokasi bangunan, di situ ditemukan dua prasati dengan isi tulisan yang berbeda “. ungkap warga yang enggan dipublikasikan namanya

Lebih lanjut, ketika tim media Journal Police mengecek bangunan, disana memang ditemukan ada 2 prasasti yang berbeda, yang satu tertulis, bahwa Kantor Balai Desa Semampir dibangun oleh Parmono sedangkan prasasti satunya tertulis bahwa Gedung Karya dibangun oleh Dinas CIPTA KARYA Semarang.

Ketika media dan LSM menanyakan tentang hasil audit di inspektorat Pati beberapa waktu lalu mendapat jawaban yang sangat lucu dari inspektorat. Kepala inspektorat Pati Soni Sumarsono mengatakan. ” itu kan mantan KADES, sebagai mantan itu tidak bisa diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan kami juga tidak ditemukan penyalahgunanan anggaran. ” katanya

” kalau menemukan bukti baru ya silahkan lapor pak Bupati dan nanti kami akan melakukan pemeriksaan kembali jika diperintah pak bupati. Kami tidak berani bertindak, karena kami dibawan pimpinan bupati dan harus menunggu perintah dari bupati. ” cetusnya.

( red.mjp/yusuf/doni )

CONTOHLAH DESA GILIREJO BARU, PEGUNA DANA DESA PALING TRANFARAN DIKAB.SRAGEN


Membangun Kepercayaan Masyarakat, Desa Gilirejo Baru Sragen Transparan Dalam Kelola Dana Desa

Journalpolice.id-SRAGEN – kontroversi, pemberitaan selama ini terbantahkan,hingga menjadi kesimpang siur warga, Yang sempat di sesalkan oleh pemerintah desa dimana sempat terdengar desas-desus pemberitaan tanpa konfirmasi terkait tranparansi dana desa.

Obrolan di Warung makan sate kambing ds.Barong pendem sumberlawang warga Gilirejo baru warsito menjelaskan kepada awak media journalpolice.id Terkait Desanya bahwa telah saya awasi bersama warga lainya bahwa kepala desa dan perangkatnya terkait Pendapatan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran 2018 ini, di Pemerintah Desa Gilirejo Baru ternyata memberikan informasi rincian penggunaan anggaran Dana Desa yang terserap sudah tranparan kepada warganya.

Sementara itu penjelasan Dana Desa dan penggunaannya di antaranya sangat lengkap baik penggunaan dana, untuk kegiatan sampai nilai anggaran dana yang digunakan terperinci dipapan banner begitu kata warsito.

Warsito menceritakan bahwa kepala Desa nya Hartono menyampaikan informasi kepada semua masyarakat dengan papan banner dan papan spanduk dipajang di ruangan kantor desa,

dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membiasakan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran dana desa untuk pengembangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.

“Jika kita bekerja baik, jujur dan tidak menyelewengkan dana desa, maka akan di hormati masyarakat. Sebaliknya, kalau pemerintahan tidak bertanggung jawab, tidak jujur maka rakyat tidak akan menghargai dan mempercayai kita. Keterbukaan itu sangatlah penting guna membangun kepercayaan masyarakat,”

Juga Pesan sekdes jatmiko laporan secara berkala dalam bentuk papan visul.
“Mari sama-sama belajar transparansi keterbukaan jangan takut di kritik, tanpa ada suatu kritikan kita sulit untuk bisa maju. Masyarakat kami berhak untuk mengawal proses penyelenggaraan program pemerintahan dan pengguna anggaran, kami sebenarnya adalah pelayan masyarakat,”

Contolah desa kami yang paling tranfaran di kab.Sragen bahkan warga bernama warsito saya sendiri yang akan melaporkan jika pemerintah desa,lurahnya perdesnya berbuat curang atau tidak transparan kepada warganya ungkap warsito(red.Mjp/rhdyt)

 

WARSITO: DOSA APA WARGA DUA DESA PERBATASAN SRAGEN BOYOLALI


BOYOLALI-SRAGEN -Dua Desa Warga Gilirejo Baru & Kedungrejo 30 Tahun Dianak Tirikan 14)10/2018 catatan lama tak kunjung di bangun jika hujan datang lagi.

Journalpolice.id- Sragen ,curhatan warga warsito beberapa bulan lalu, namun samapai di laporkan kepada media jp untuk memuat ulang karena sudah lama tak ditanggapi pemerintah beginilah ceritanya.

Jalan satu satunya Yang setiap hari dilewati Dua Desa Sudah 30 tahun tidak pernah diperbaiki oleh dinas PU Boyolali/Sragen Karena Jalan ini jalan perbatasan.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Gilirejo Baru, Hartono, saat diwawancarai Gara-Gara Jalan Rusak, Desa Berjarak 40 Km dari Pusat Kota Sragen Ini Harus Ditempuh 2,5 Jam)Anak-Anak Yang Mau Sekolah Ke gemolong Menempuh 1 Jam 15 Menit Jarak Tempuh 20 KM.

Masyarakat Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, Sragen dan warga Kedungrejo kecamatan Kemusu kab Boyolali,mengaku sangat merindukan perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemprov. Pasalnya, kondisi jalan utama di desa paling barat wilayah Sragen Dan Paling Timur Wilayah Boyolali. tersebut dalam kondisi rusak parah dan mengenaskan.


Dan setiap hari anak anak yang menuntut ilmu sering jatuh dan terlambat karena kondisi jalan yang sangat parah tutur salah seorang siswa/siswi sebut saja namanya (Risma)Ulfa/Refo, Warga Dodong barat RT 001 desa Gilirejo baru,Klas 3 SMK Dongdang “Mas Aku sebagai generasi muda adalah aset negara”Yen meh sekolah dalan wae koyo ngene opo ISO pinter??Tutur Siswa/Siswi saat ditemui Tiem Fokuslintas.com)10/2018.

Akses utama yang menghubungkan Desa Gilirejo Baru ke dunia luar dan pusat kecamatan itu sudah rusak 30 tahun. Tak hanya menganggu kelancaran aktivitas, rusaknya jalan juga sudah banyak mencelakakan warga.

Saat Ditemui Salah Satu warga sebut saja Topel saya ingat betul terakhir kali diperbaiki itu 30 tahun lalu disaat saya SD Klas Dua ,ketika menterinya Sulasikin Murpraptomo. Sampai sekarang belum ada perbaikan lagi. Wis nggak iso dikojahke mas bagaimana kondisinya. Kalau jalan yang lain kita bingung menghindari lubang, di sini kita bingung nyari celah jalan yang bisa dilewati ban. Saking semua sudah dipenuhi lubang, turur Topel warga setempat,

Jalan itu adalah jalur utama yang selama ini menjadi tumpuan akses warga Gilirejo Baru dan warga perbatasan Boyolali. Jalan itu juga menjadi satu-satunya jalur yang dilewati warga dua desa di perbatasan Sragen dan Boyolali untuk menuju ke kecamatan dan jalur anak-anak ke sekolah.

“Di dua desa tapal batas ini ada 4 SD dan satu SMP,Bayangkan bagaimana perjuangan warga dan anak-anak tiap hari harus menikmati jalan seperti itu. Warga sini yang merantau tiap mau pulang, nggak ada yang ditanyakan selain apa dalane wis didandani”Apa durung mas? Apa lagi musim hujan begini Mas. Jane wilayah sini ya jik masuk peta Sragen/Boyolali Jawa tengah dan Indonesia, INDONESIA RAYA tukasnya.

Harapan Warga Masyarakat Desa Gilirejo Baru kec Miri kab Sragen dan warga masyarakat Kedungrejo kecamatan Kemusu kab Boyolali jalan Satu2nya segera diperbaiki karena kami juga taat membayar pajak tapi ngopo dalan awet aku iseh cilik sak Iki nganti wes duwe putu ORA didandani tutur Bapak Laman warga Dodong barat sebagai tokoh masyarakat 14/10/2018 Warsito terangnya waktu itu.( MJP/RHDYT)

PAPAN NAMA PROYEK PEMBANGUNAN DESA SUMBERREJO KEC.TAYU KAB.PATI DIPERTANYAKAN WARGA SENDIRI ?

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Pembangunan penambahan kantor desa yang berada di desa Sendangrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati menjadi tanda tanya besar masyarakat sekitar.

Pasalnya pembangunan tersebut tanpa dilengkapi papan informasi, warga juga menanyakan jumlah anggaran dan sumber dana dari mana.

Dari hasil penelusuran awak media journal police dilapangan, ternyata benar adanya apa yang dipertanyakan oleh warga, jika pembangunan penambahan disamping balai desa tanpa dipasang papan informasi.

Kepala desa Sendangrejo Suliyanto ketika dikonfirmasi oleh media melalui sambungan telepon mengatakan, ” Sebenarnya sudah dipasang papan informasi, tetapi setelah itu dilepas lagi karena takut rusak dan disandarkan sebelah bangunan. ” Katanya ( 12/10 )

Lebih lanjut, bangunan tersebut untuk menambah fasilitas kantor dengan anggaran sebesar 80 juta dan itu diambil dari dana desa ( DD ), proses pembangunan sudah hampir 2 minggu. Ungkapnya

Warga dan media tidak percaya begitu saja dengan keterangan yang diberikan oleh KADES. Masalahnya selama proses pembangunan yang hampir 2 minggu memang belum pernah dipasangi papan informasi.

Awak media juga sudah mengecek ulang, bahwa tidak ada papan informasi yang disandarkan disamping bangunan seperti apa yang dikatakan oleh KADES.

Selama ini KADES seakan akan menyembunyikan keterbukaan informasi kepada publik. Warga juga menuding jika ada permainan dalam pembangunan tersebut.(red.mjp. yusuf/doni )

SURAT TERBUKA BUAT BUPATI SRAGEN DAN GENG PEMENANG LELANG PROYEK JALAN DESA GILIREJO BARU


Journalpolice.id-Sragen-pantauan media jp tindak lanjut demo peringatan atas proyek diduga ngawur sehingga warga membuat somasi

PERSIAPAN DEMO DILOKASI PROYEK.

STOP …!!!

Kepada Yth:
1:Bupati Sragen
2:Dinas PU Sragen
3:Pemenang Lelang
4:Kepala Desa Gilirejo Baru.

Masyarakat meminta spesifikasi teknis (Bestek) proyek yang dikerjakan di desa Pembangunan Jalan Tanjungsari Sumberjo. Karena masyarakat berhak untuk tau bestek tersebut, jangan dijadikan ajang korupsi proyek diDesa Kami, kalau kontraktor pelaksana (Pemborong) tidak mau memberikan besteknya maka masyarakat berhak menghentikan pekerjaan tersebut sebagai wujud pengawasan masyarakat yang di amanatkan oleh UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai wujud peran serta masyarakat . Pemborong jangan melakukan perbuatan curang disini.

Demikian Surat Pemberitahuan Warga Desa Gilirejo Baru (Warsito)

Demikian Surat Pemberitahuan Warga kepada kepala Desa Gilirejo Baru diprakarsai Warsito
Isi surat terbuka jelas terkait tranfaransi proyek yang di duga melayahi Spek teknis kata warsito.(red.mjp/rhdyt)

SULITNYA CARI TENAGA KASAR BERIMBAS PADA UMKM DI KAB.GROBOGAN

Mjp-Grobogan jasman pengusaha makanan ringan menuturkan kesulitan mencari tenaga kerja dalam usaha keripik tempe dan roti ukuran tempat usaha nya 1000m2 dan dibagi beberapa tampat usaha namun mengalami kesulitan cari tenaga dalam mengolah mengoreng tempe dengan kapasitas produksi besar sehingga omset usaha menurun,

dikarenakan banyak masyarakat di sekitar grobogan jetis lebih memilih kerja di pabrik2 yg ada di daerah grobogan sedang tarap ekonomi sangat menjanjikan di banding kerja di rumahan / buruh kasar di bidang usaha rumahan,

Dulu sebelum ada pabrik pabrik berdiri cari tenaga kerja banyak sekali angsuran bank Bri cab.purwodadi lancar bahkan tanah seluas 1000m2 lebih sudah di bagi2 hibah kepada anak anaknya , sekarang dia mengeluhkan sehingga berakibat cicilan angsuran di bank tersendat angsuranya tuturnya. Red.Mjp/ rhdyt

SKANDAL PERDES SRAGEN BAKAL GIRING TERSANGKA MASAL


Polres Sragen Penyimpangan Dalam Skandal Seleksi Perdes Sragen, Bakal Tsunami Tersangka?

JOURNALPOLICE.ID-SRAGEN- Karut marut dan dugaan praktik kecurangan hingga praktik suap menyuap dalam seleksi Perangkat Desa (Perdes) Sragen agaknya bukan isapan jempol belaka. Selain sudah menaikkan satu laporan ke tahap penyidikan, Polres Sragen ternyata juga mengungkap sejauh ini sudah ada 21 laporan penyimpangan dalam seleksi Perdes yang digelar serentak 6 Agustus 2018 lalu.

Penegasan itu disampaikan Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman, Kamis (6/9/2018). Ditemui usai menjadi pembicara di acara Seminar Kebangsaan di Formas, Kapolres menyampaikan sejauh ini, Polres sudah menemukan ada 21 indikasi penyimpangan dalam proses seleksi Perdes.

Terkait hal itu, tim tengah dikerahkan untuk mengusut dan memilah 21 penyimpangan itu. Menurutnya dari jumlah itu, ada yang masuk ranah mal administrasi dan ada yang masuk ranah pidana.

“Nah yang masuk domain pidana kita onceki(kupas) lagi. Ada satu sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Insyallah dalam waktu tidak lama, akan kita tetapkan tersangka,” paparnya.

Perihal berapa temuan yang masuk ranah pidana, Kapolres menyampaikan semua masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Tim masih bekerja ekstra untuk menelaah, mengumpulkan data dan bukti sebelum membuat kesimpulan.

Perihal apakah setelah satu laporan itu, akan menyusul laporan lain yang akan dinaikkan ke penyidikan, Kapolres meminta semua bersabar. Pun dengan prediksi banyak pihak bahwa kemungkinan bakal ada banyak laporan yang berujung penetapan banyak tersangka alias tsunami tersangka, Kapolres hanya tersenyum.

“Pokoknya ada satu yang sudah dinaikan ke penyidikan. Karena berkasnya banyak dan harus kita cek satu persatu data pendukungnya. Satu kita telaah, kita petani (cermati) lagi, baru kita simpulkan,” tukasnya.

Disinggung berapa lama kesimpulan dan penetapan tersangka akan dibuka, Kapolres menggaransi secepatnya setelah semuanya selesai diproses.

“Just wait and see. As soon as I Can(secepatnya) akan kita sampaikan hasilnya,” tandasnya.

Di sisi lain, koordinator relawan keadilan yang turut melaporkan indikasi kecurangan, Aziz Kristanto meyakini di tangan Kapolres AKBP Arif, kasus ini akan bisa diusut tuntas hingga terbongkar semua tabir permainan yang terjadi dalam rekrutmen Perdes di 192 desa di Sragen.

“Kalau harapan kita tetap tidak berubah seperti sejak awal kita suarakan. Harapannya pertama tunda pelantikan, kalau terbukti ada indikasi kecurangan prosesnya harus diulangi dan semua aktor-aktor pelakunya dan penerima suapnya untuk ditangkap dan diusut tuntas,” tandasnya.

Senada, salah satu koordinator peserta asal Tanon, Joko Kusyanto Jeki sangat berharap Polres bisa membongkar semua permainan dalam seleksi Perdes yang dirasakannya banyak kejanggalan dan permainan suap.

Ia berharap semua yang terbukti curang, bisa dibatalkan dan pelakunya dihukum. Kemudian dilakukan seleksi ulang yang tidak menggandeng LPPM yang sudah bermasalah.

“Kami berharap Pak Kapolres bisa membongkar semua jaringan pemain dan koordinator-koordinatornya dari bawah sampai atas. Kami yakin bisa, wong bukti-bukti pendukung sudah ada dan satu kasus dengan kasus lain hampir ada kesamaan modus. Nggak hanya pansel dan Kades, kalau memang ada keterlibatan LPPM juga harus diusut. Karena terus terang kita juga sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya LPPM. Khususnya yang LPPM UMS katanya dulu mau ujian ulang, tiba-tiba ditarik. Lalu janji mau mengirim print out nilai hasil validasi, sampai hari ini ternyata kami tanyakan ke panitia desa, belum ada dikirim dari UMS,” tegasnya.Red.mjp/rhdyt/Sbr:js.c

GABROL DANA DESA, KADES MASUK BUI


Kades dan dua tersangka

JOURNALPOLICE.ID-Kebumen – Seorang kepala desa dan dua rekanan di Kebumen, Jawa Tengah dibekuk polisi setelah melakukan korupsi Dana Desa hingga ratusan juta rupiah. Modusnya, dilakukan pelaku dengan cara mengurangi volume aspal untuk perbaikan jalan desa sehingga merugikan negara.

Tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 tersebut dilakukan di Desa Candiwulan, Kecamatan Kebumen. Adapun pelakunya adalah Sofyan Dwi Purwanto (35) yang merupakan kepala desa setempat, Suparman (28) Direktur CV. Arya Wiguna selaku penyedia barang dan jasa, serta Wahyu Hidayat (36) selaku konsultan pekerjaan.

“Untuk DD Desa Candiwulan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 639.485.000. Kemudian ketiganya terbukti melakukan tindakan pidana korupsi Dana Desa tersebut yang merugikan negara sebesar Rp 307.162.150,” ungkap Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar di depan awak media, Rabu (5/9/2018).

Arief menjelaskan, modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mengurangi volume aspal untuk perbaikan jalan desa. Sesuai RAB, kegiatan pemeliharaan jalan desa tersebut berukuran 1.254 m x 3 m x 0.05 m dengan volume Laston Lapis Antara (AC-BC) sejumlah 437 ton dan Volume Laston Lapis Antara Perata (AC-BC (L)) sejumlah 44 ton.

Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ditemukan pekerjaan Laston Lapis Permukaan Antara (Asphalt Concrete- Binder Course atau AC-BC) dengan rincian panjang jalan 1.272 m, lebar rata-rata 3 m, ketebalan lapisan bervariasi antara 0,026 m sampai dengan 0,053 m. Adapun berat jenis aspal yang digunakan diasumsikan 2,29 sehingga didapat jumlah total volume aspal yang dihampar sebesar 339,71 ton. 

“Atas kejadian tersebut terdapat selisih volume pekerjaan sebesar 141 ton yang menimbulkan kerugian kuangan negara,” imbuh Arief.

Sementara itu salah seorang pelaku, Sofyan Dwi Purwanto (35) yang merupakan kepala desa setempat mengaku telah menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. 

“Ya dibagi 3, udah dipakai uangnya untuk keperluan pribadi,” jawabnya singkat.

Dari kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 6,5 juta terdiri dari pecahan Rp 100 ribu, uang tunai sejumlah Rp 2 juta terdiri dari pecahan Rp 50 ribu, 1 bendel administrasi pinjam/sewa alat berat berupa tandem 2 ton dan berkas administrasi lainnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kebumen dan bakal dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup dan denda 1 miliar.Red.Mjp/rhdyt sbr:dtkc

KAB.WONOGIRI BARU 1 KEPALA DESA DINON AKTIPKAN DARI 12 KEPALA DESA YANG SLEWENGKAN DD

JOURNALPOLICE.ID-WONOGIRI – Dari ratusan desa di Wonogiri, ada puluhan desa yang terindikasi melenceng dalam pengelolaan dana desa. Bahkan, salah satu Kades di Kecamatan Slogohimo pun telah diturunkan sementara dari jabatannya lantaran terbukti menilep dana desa.
“Sedikitnya ada 12 desa dari total 251 desa di daerah Wonogiri ditengarai bermasalah dalam mengelola dana desa,” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Kamis (24/8).
Menurut Bupati, total dana desa yang dikucurkan sekitar Rp 360,4 miliar. Jumlah tersebut diantaranya dari pemerintah pusat Rp 198, 7 miliar, APBD Wonogiri Rp 119,1 miliar, dana bagi hasil pajak Rp 4 miliar, serta bantuan provinsi (Banprov) Jateng Rp 19,3 miliar lebih. Ia juga menyatakan,jika saat ini dana desa sudah terealisasi sekitar 60 persen ,sebagian besar untuk proyek infrastruktur, irigasi dan proyek air bersih.
Sedang terkait penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Slogohimo, Bupati menyebut sekitar Rp 190 juta.
Sementara itu, Kasi lntel Kejari Wonogiri yang juga Ketua TP4D, Triyanto mengatakan, kasus dana desa muncul di 12 desa,dua diantaranya di wilayah Slogohimo dan Baturetno, juga ada 10 desa lagi yang masuk kategori indikasi penyelewengan tersebar di 10 kecamatan. Namun demikian Triyanto enggan menyebutkan nama sepuluh desa tersebut.
“Contoh di desa Kecamatan Baturetno dana sekitar Rp 800 juta diduga tidak sesuai peruntukkannya. Maka sebelum menyimpang lebih jauh, pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung ke 10 desa teridikasi. Karena TP4D ini sengaja dibentuk tugasnya mengamankan, mengawal dan mengarahkan agar dana desa tidak salah sasaran maka sejak awal kami akan setia mendampingi agar tidak kebablasan menjadi korupsi,” tandasnya.

Red.Mjp/R.hidayat / fb.IcW.

TRIK KEPALA DESA SUNAT UANG DD

 

Journalpolice.id – Nasional-
Hingga akhir 2017 lalu sudah 902 Kepala Desa bermasalah dengan hukum karena masalah Dana Desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan DD. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 7453 rm Desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat Desa yang tidak memahami sistem pelaporan DD yang sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan DD akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi DD sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa dan penyelewengan DD untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi DD.

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi DD. Peneliti ICW Egi  Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi DD yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal Desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di Desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan. 2.Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan Dana Desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh Desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. 3. Meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2.  4. Budaya ewuh-prakewuh di Desa menjadi salah satu penghambat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi. 5.Pungutan atau pemotongan DD oleh oknum pejabat Kecamatan atau Kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena Desa-lah yang paling dirugikan. 6.Membuat perjalanan Dinas fiktif Kepala Desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja. 7.Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat Desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat Desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu. 8. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun. 9. Memungut pajak atau retribusi Desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas Desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur Dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini. 10.Pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran. 11. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat Desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan Dana Desa agar kasus ini tidak perlu terjadi . 12. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai Dana Desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa.
Menurut Handoyo SH selaku Ketua DCW yang selalu aktif memonitor Bantuan Dana Desa, Berbagai modus Korupsi Dana Desa ini sebenar nya bisa diantisipasi, jika warga Desa dan berbagai Perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang di lakukan Kepala Desa dengan pembelanjaan Dana Desa,imbuhnya lagi Handoyo SH , sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu terjadi karna ada kesempatan yang terbuka.

ketua DCW duta coruption wact Handoyo SH diJawa Timur juga menambahkan adanya dugaan yang sama di beberapa daerah banyak Anggota LSM dan Wartawan mengetahui hal itu dan melaporkan kepada pihak yang bekaitan KPK BPK Kejaksaan, Kepolisian dan ada juga yang memanfaatkan sebagai kemitraan,bahkan sebagai ATM Budaya ewoh pekewoh.

Rois hidayat selaku ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Putra Lawu menyoroti Budaya ewoh pekewoh memang kental sekali dengan praktek melenceng pengunaan Dana Desa, tersebut Warga yang mengetahui jika ada penyelewengan diam Apriori ataupun ngrumpi di warung kopi dan jika di amati dari segi kwalitas,standart SNI kurang diperhatikan ada juga asal mengunakan bahan- bahan Berkwalitas rendah dan pelayanan sering salah sasaran, karena kepentingan sekelompok dinasty perangkat desa.

Sumber : Tim Mjp

Editor : Rhidayat

WIRANTO TERBUKTI SELEWENGKAN DANA DESA DI VONIS SATU TAHUN ENAM BULAN PENJARA

Journalpolice.id

Sragen-Majelis hakim tindak pidana korupsi ( TIPIKOR) semarang menjatuh kan putusan pidana terhadap kepala desa hadiluwih kecamatan sumberlawang kabupaten sragen.

Wiranto , terdakwa terbukti melakukan korupsi dana alokasi dana desa ( ADD ) dan dana desa ( DD ) sebesar Rp 419 juta tahun 2016 ,atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan majelis hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan .

Selain di kenakan hukuman , Wiranto juga di hukum membayar uang penganti atas kerugian negara kekurangan sebesar Rp 178 juta . jika tidak dapat membayar maka harta benda milik terdakwa akan di sita oleh negara dan apa bila harta benda miliknya tidak mencukupi maka akan di ganti dengan hukuman 1 tahun penjara” kata majelis hakim.

Putusan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum di pengadilan TIPIKOR semarang , Senin ( 7/5/2018) oleh ketua majelis hakim Ari widodo Sh.
Selanjutnya, yang memberatkan terdakwa di vonis penjara , karena tidak membantu pemerintah dalam memberantas korupsi , di dalam persidangan terdakwa berbelit belit.

Sedangkan yang meringankan terdakwa sebagai kepala rumah tangga.
Majelis hakim Ari widodo menambahkan, memberi kesempatan JPU dan terdakwa untuk menyatakan sikap terhadap putusan tersebut. JPU dan terdakwa langsung menyatakan pikir pikir .

Kontributor : suparno gundul jp

Editor: gendut jp

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN SEKDES DESA PELEMAN TERASA KHIDMAT

Journalpolice.id

Sragen-Untuk mengisi kekosongan sekretaris desa ( SEKDES) didesa peleman , Kamis ( 26/4/2018) pukul 09.00 Wib bertempat di aula kantor desa peleman kecamatan Gemolong kabupaten Sragen , telah berlangsung pengambilan sumpah janji dan pelantikan perangkat desa dengan jabatan sekretaris desa atas nama soudara Bambang.

Acara dihadiri Muspika kecamatan Gemolong , BPD, PKK, Ketua RT , Tokoh masyarakat dan tamu undangan.Acara di mulai dengan lagu ‘ INDONESIA RAYA ‘ di lanjutkan Pembacaan surat keputusan kades peleman tentang
Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa tahun 2018.
Setelah dua acara di lewati , kemudian acara pengambilan sumpah dan pemberian SK oleh kepala desa Peleman ( Rajimin) , dalam acara sumpah dengan lantang di kumandangkan sekdes menirukan kata kata kepala desa hingga suasana terasa menjadi hikmat dan sakral.

Kepala desa peleman , Rajimin dalam sambutan nya mengucapkan selamat kepada sekdes baru yang secara sah sudah di lantik , tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini . ” Semoga sekdes baru bisa mengemban amanah , menjalankan tugasnya dengan baik mengabdi kepada desa dan masyarakat ” tegasnya.
Camat Gemolong, Joko suratno juga tidak luput memberikan ucapan selamat kepada sekdes baru, ia berpesan agar selalu mendekatkan diri kepada TUHAN YHE .

Dalam sambutan nya berharap dengan adanya sekdes baru bisa bekerja sama dengan baik, disiplin dalam menjalankan tugas nya, bisa menyesuaikan dengan lingkungan , agar desa peleman lebih maju kedepan nya ” paparnya.

Acara terakhir ditutup dengan menyayikan lagu ” Bagimu negeri ” di lanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian ucapan selamat dari hadirin untuk sekdes baru.

Kontributor : suparno gundul jp

Editor gendud jp

MERIAHKAN HARI KARTINI , PAGUYUPAN GUYUP RUKUN MAKMUR DOYONG ( PGRMG ) GELAR KOTEKAN LESUNG

Journalpolice.id

Sragen-Peringatan Hari Kartini , paguyupan Guyup Rukun Makmur Doyong merayakan dengan cara yang unik, mengelar lomba kotekan lesung , jum’at ( 20/4/2018) sekitar pukul 20.00 wib di dukuh doyong desa doyong kecamatan miri kabupaten sragen.

Ratusan warga padati pendopo joglo agung purnomo menyaksikan perlombaan kotekan lesung. Alunan suara lesung bertalu talu meramaikan suasana dukuh doyong. Para ibu – ibu terlihat berbusana tradisional khas petani desa , terlihat pawai menabuh alat alat penumbuk padi itu.

Meski tampak sederhana , musik traadisional di iringi tembang – tembang jawa ” lesung jumengglung ” membuat suasana serasa di zaman dahulu.
Kotekan lesung ini di ikuti dari dukuh pungkruk, doyong, bibis dan baran. Setiap group terdiri dari 6 orang sampai 10 orang.

Kendati terlihat sederhana ,ternyata tak mudah memaikan alat tradisional ini .terlebih lagi harus memadukan kekompakan di setiap kelompok. Kekompakan yang paling sulit mempertahankan tempo, karena di mainkan banyak orang ” kata salah satu peserta lomba.

Tri kushendro, selaku ketua paguyupan menjelaskan, kami ingin melestarikan budaya kotekan lesung ini agar tak punah. Kita tau budaya ini hampir punah , yang punya lesung semakin sedikit , untuk itu kami mengelar perlombaan supaya kalangan anak muda ,lebih mengenal dan mau melestarikan kebudayaan nenek luhur kita.

Ia juga berharap untuk tahun – tahun kedepan , peserta lomba bukan hanya warga desa doyong tetapi dari desa – desa yang lain ikut serta dalam lomba dan ikut melestarikan kotekan lesung ” pungkas nya.

Kontributor : Suparno jp

Editor : gendut jp

Kampung Intu Lingau Dan Kampung Lakan Bilem Kerja Bakti Bersama

JournalPolice.id

Kalimantan Timur, – Rabu,18/1/2018.Semangat untuk menjaga dan merawat Jalan Poros Utama antara Kampung Lakan Bilem dengan Kampung Intu Lingau, Kecamatan Linggang Bigung,vKabupaten Kutai Barat,Kaltim.

Senin,15/1/2018.Pemerintah kedua Kampung tersebut bersama sama mengadakan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat, mengingat Jalan yang menghubungkan Kampung tersebut putus di sebabkan jembatan yang sudah rapuh selanjutnya di ganti dengan gorong – gorong beton.

Dalam pembokaran jembatan tersebut di bantu alat berat excavator dan Damtruc dari PT. Citra Masa Mulia. Yosianus Moja ( Petinggi Kampung Lakan Bilem ) dan Abed Nego ( Petinggi Kampung Intu Lingau ) dari Kedua Kampung Dalam kegiatan kerja bakti tersebut hadir dan mengikuti kegiatan langsung di lapangan, dana yang di pake untuk pembangunan jembatan tersebut adalah murni swadaya dari kedua Kampung, ujar Abed Nego ( Petinggi Kampung Intu Lingau ).

Kontributor kubar kaltim : Iman jp

Editor : gendut jp