Panitia PTSL Di Duga Memalsukan Data, Akhirnya Di Laporkan Ke Polres Pati

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Carut marut progaram pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) yang menyasar desa Sukoharjo kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati membuat beberapa warga geram.

Pasalnya, dalam pendataan berkas yang akan di ajukan untuk pembuatan sertifikat masal di duga ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia.

Sedikitnya ada dua korban yang merasa dirugikan oleh panitia dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan kepala desa ( KADES ) Sukoharjo ikut berperan dalam pemalsuan data pemberkasan sertifikat.

Atas dugaan kecurangan tersebut, warga yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan panitia ke polisi dengan di dampingi kuasa hukum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ( LPKSM ) putra lawu Pati.

Korban R dan K yang di dampingi kuasa hukum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ( LPKSM ) putra lawu Pati saat ditemui awak media journal police di halaman polres Pati tidak banyak berkomentar.

” Semua urusan sudah saya serahkan ke kuasa hukum dan LPKSM putra lawu, saya hanya menuntut keadilan atas hak saya.” Ujar salah satu korban

Ditempat yang sama, ketua dewan pimpinan cabang ( DPC ) LPKSM putra lawu Pati mengatakan, kedua korban melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh panitia PTSL desa Sukoharjo ke polisi, karena di duga memalsukan data yang akan di gunakan untuk pembuatan sertifikat.” Katanya

” mereka ( korban-red ) merasa dirugian atas perubahan data dalam pemberkasan pembuatan sertifikat masal tanpa diketahui oleh ahli waris.” Jelasnya ( red.mjp/doni/yusup)

BANCAAN UANG PRONA CAMAT DAN SEKCAM DITAHAN POLRES WONOGIRI

Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Wonogiri dan Kasi Pidsus memamerkan barang bukti kasus korupsi Prona

JP-Wonogiri-Setelah tertunda dua tahun lebih, akhirnya tiga tersangka kasus korupsi Program Nasional (Prona) resmi ditahan, kemarin di Rutan Wonogiri.

Tiga tersangka penyertifikatan tanah masal itu adalah Joko Prihartanto (49) dan Widodo (52), serta Nur Kholis (47). Joko saat itu menjabat Camat Tirtomoyo, Widodo Sekcam dan Nur Kholis Staf di Kecamatan Tirtomoyo.

Joko adalah penduduk dari Lingkungan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Wonogiri. Widodo asal Dusun Cinderejo, Jatisari, Jatisrono. Nur Kholis warga Lingkungan Cangkring Kidul, Kelurahan/Kecamatan Tirtomoyo.

Penahanan ketiga tersangka dilakukan setelah kasusnya dinyatakan P21 (lengkap). Berkas dilimpahkan Polres Wonogiri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Rabu (6/3/19). Sebelumnya, sejak terbongkar kasus pungli itu 2017 sampai kemarin, ketiganya tidak ditahan.

Kapolres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwidayati dan Kasat Reskrim AKP Aditya Mulya Ramadhani, melalui Paur Subag Humas Polres Aipda Iwan Sumarsono, Kamis (7/2), menyatakan penahanaan tersangka disertakan penyerahan barang bukti daftar nominatif pemohon Porna dari 11 Desa. Jumlah pemohon 2.411 orang.

Satu buku laporan akhir Prona 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketiga TSK, SK pengangkatan Camat dan Sekcam Tirtomoyo. Berikut buku catatan penggunaan uang, buku register PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), tabel ploting penggunaan uang Pungli, dan uang tunai pengembalian dari 11 Kades berikut perangkat desa Rp 361.734.000.-

Kronologisnya, ketika itu ada pelaksanaan pensertifikatan tanah massal melalui Prona Tahun 2016 di Kecamatan Tirtomoyo. Polisi mendapat laporan ada pungli.

Pada tanggal 3 Januari 2017 dilakukan penyelidikan. Ditemukan ada pungli terhadap 2.411 pemohon Prona. Masing-masing dikenai Rp.750 ribu. Pelakunya Camat dibantu Sekcam Widodo dan Staf Umum Kantor Kecamatan Tirtomoyo. Hasil Pungli total sebesar Rp 1.808.250.000,- digunakan TSK untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu melanggar Pasal 11 dan 12 huruf E Undang-Undang (UU) Nomor: 31 Tahun 1990 Juncto UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Pada Tanggal 19 Mei 2017, penanganan kasus ditingkatkan menjadi ke tahap penyidikan. Ada 110 saksi diperiksa, plus seorang saksi ahli hukum pidana. Bulan September 2017, tiga orang ditetapkan sebagai TSK.

Tanggal 27 Oktober 2017 berkas dikembalikan karena belum lengkap. Tanggal 7 Januari 2019, berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Tanggal 6 Februari 2019 TSK diserahkan serta BB kepada JPU. 

Sayang, wartawan tidak berhasil mewancarai para TSK, juga pengacaranya. (red.mjp/bagus)

WARGA DOYONG SRAGEN AKAN SELALU KAWAL SETIAP SIDANG KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN KADES NYA

JP- Semarang-Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Semarang menggelar sidang perdana mendudukan terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Rabu (6/1/2019).

Sidang perdana dikawal dan pantauan oleh warga doyong agar keadilan dan tranparansi dana desa tidak terulang kembali dan pelajaran bagi kades yang lain, agar hak rakyat tidak dibuat main-main tutur salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

sidang di pimpin ketua majelis hakim Aloysius Priharnoto B.SH.MH, tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU ).

Terdakwa Sri Widyastutik di duga telah melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa ( ADD) tahun 2016 dengan merugikan negara Rp 247.836.904,dakwaan tersebut di sampaikan jaksa penuntut umum ( JPU) Agung Riyadi dkk diruang cakra pengadilan tipikor Semarang.
 
Di jelaskan JPU dalam dakwaan primer,terdakwa secara melawan hukum membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak bisa di pertanggung jawabkan,ada 14 item kegiatan pembangunan yang tidak sesuai anggaran dan Realisasinya.

Sementara dalam dakwaan subsider di sebutkan jika terdakwa bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau kedudukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

Hal itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1 ) dan ayat (3) permendagri nomor 113 tahun 2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan di ayat (1) semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksaan kewengan desa di laksanakan melalui rekening kas desa dan ayat (3) menyatakan semua penerima dan pengeluaran desa sebagaimana di maksud  pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.ungkap Agung Riyadi ( JPU ).

Sri Widyastutik di dakwa dengan primer pasal 2 subsider pasal 3 UURI no 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Mendengar isi dakwaan tersebut Sri widyastutik melalui kuasa hukumnya Wahyu mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU,sidang lanjutan akan di gelar Selasa (12/2/2019) minggu depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa pantauan dalam sidang.(red.mjp)

JALAN BAGAI BUBUR DODOL KACAUKAN EKONOMI MASARAKAT KALORAN-NGRENDENG GEMOLONG

JP-Sragen – menikmati jalan desa dengan santai dan nikmat karena efek pembangunan itu harapan masyarakat, namun untuk Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, tak bisa nikmati jalan bagus, Pasalnya jalan sepanjang hampir 2 KM yang pernah di bangun dengan sistem dua ban tersebut, kini sudah hancur lebur bagaikan bubur dodol jika turun hujan.

warga ymengeluh, bahkan jalan yang tergolong arus utama perekonomian ini banyak membuat warga terjatuh akibat terpeleset, khususnya para petani.

Dimana akses jalan menuju dusun ngrendeng ke Desa Saren Kalijambe ini di gunakan sepenuhnya oleh petani.

Hal ini seperti apa yang ada dalam gambar, atas inisiatif warga yang dikirim melalui wa, oleh kontributor Warga berharap Pemerintah Kabupaten bisa memberi perhatian kusus.(red.mjp/ateng)

PUNGLI PRONA PTSL DIKALIJAMBE GAGAL TOTAL BERAKHIR DAMAI DIKEMBALIKAN


JP-Sragen,pantauan awak media melaporkan maraknya dugaan pungli namun kejadian menimpa warga kalijambe dan giat pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019 jam 14.00 s/d 15.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah warga Bukuran Pasca penyampaian Program PTSL bertempat di Balai Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen

Dihadiri beberapa stackholder ,perangkat pemerintah, masarakat dan instansi terkait Rusmanto, SH (CamatKalijambe)
AKP Marsidi, SH (Kapolsek Kalijambe)
Serma Sutomo (Babinsa Koramil Kalijambe). Dimanto (Kades Bukuran)Warga Ds. Bukuran Total jumlah yang hadir kurang lebih 100 Orang yang jadi korban pungli.

kegiatan mediasi antara korban dugaan pungli dan perangkat desa berakhir damai dan dikembalikan.

Pembukaan Sambutan Dimanto (Kades Bukuran) Apa yang dikehendaki masyarakat terpenuhi dengan baik tanpa pungli dengan dalih apapun pelayanan kepada masyarakat

Kepala desa akhirnya Mohon maaf kepada warga yang telah tersita waktunya untuk menghadiri Musyawarah karena kekilafan tim desa

Disisi lain Rusmanto, (Camat Kalijambe) Kami kaget pada saat
penyerahan Sertifikat yang tidak diberitahu sehingga tidak berkenan bisa mendampingi dan malam harinya dikirim lewat WA oleh wartawan bahwa ada sesuatu yang permasalah pungli terkait pungli di warganya.

Ada 7 Desa yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan program PTSL dan kami tahunya proses pelaksanaan program PTSL sudah melalui proses tahapan

Di desa Bukuran ada sejumlah 660 program PTSL yang telah disampaikan dan merasa bangga karena warga mendapat Sertifikat dengan biaya yang sangat murah meskipun ada yang sudah membayar atau belum dan dengan biaya yang bervariasi dan berharap pada kesempatan ini nanti dirembug bersama dengan baik

Penyampaian Sugondo (Mantan Kades Bukuran)Penyertifikatan tanah PTSL bermasalah pada penyampaian Sertifikat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bermasalah karena dipungut Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- padahal jika tidak salah biaya kurang lebih Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Namun demikian apabila tetap membutuhkan biaya Jika diperkenan Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- terangnya.

Rusmanto(Camat Kalijambe) Perlu diketahui Biaya yang perlu dibebankan warga adalah Materai, Patok, dan pengisian Blangko, pengukuran tanah.

Penyampaian Suyono (Kebayan 3 Dk. Sendang,Kedungringin, dan Dk. Grogolan)
Jika biaya ditambah lagi lebih dari Rp. 400.000,- itu menjadi
harapan kami

Pemberian waktu kepada panitia PTSL Ds. Bukuran untuk berunding diruang balai desa

Penyampaian keputusan panitia Panitia menyepakati biaya Operasional yang dibebankan kepada warga dan dapat diterima warga yaitu sebesar Rp. 400.000,- per bidang Sertifikat Sebelum tanggal 10 Februari 2019 akan dilaksanakan pertemuan, pembayaran dan
pengembalian atas biaya yang sudah terbayarkan

AKP Marsidi menuturkan kepada masarakat dan perangkat desa diharapakan tidak
ada permasalahan baru agar meminta Polsek dikasih tau untuk menyaksikan pertemuan, Kebersamaan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama dan harus kita jaga apalagi menyangkut kebijakan publik.

Apabila ada pertanyaan dan berita yang tidak benar di Media agar dijawab bahwa permasalahan telah selesai Penandatanganan berita acara
kesepakatan pengembalian kelebihan pungutan PTSL diluar aturan pemerintah tetangnya.(red.rhdyt/ komando haryanto)

PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG


TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG.

Jp-Bandung,pantuan sosmed pada hari Juma’t tanggal 11 Januari 2019 pukul 15.00 s.d 15.30 WIB, bertempat Perumahan Permai Rancaekek 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung *telah terjadi Angin Puting Beliung yang melanda warga perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung* dimana angin tersebut menghanguskan bagian atap rumah milik warga masyarakat.

Untuk data rumah milik warga masyarakat, belum dapat didata karena saat ini sedang hujan deras.


Demikian yang di laporkan perkembangan akan di monitor dan dilaporkan.
korban luka 20 org di bawa ke pkm rancaekek (red.rhdyt[11/1 18.23] Bidan Eva: PERIHAL. TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG.

Ijin melaporkan pada hari Juma’t tanggal 11 Januari 2019 pukul 15.00 s.d 15.30 WIB, bertempat Perumahan Permai Rancaekek 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung *telah terjadi Angin Puting Beliung yang melanda warga perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung* dimana angin tersebut menghanguskan bagian atap rumah milik warga masyarakat.

Untuk data rumah milik warga masyarakat, belum dapat didata karena saat ini sedang hujan deras.

Demikian yang di laporkan perkembangan akan di monitor dan dilaporkan.
korban luka 20 org di bawa ke pkm rancaekek/wga)

Ratusan Mahasiswa Sumatera Demo Menuntut Kenaikan Harga Karet Dan Sawit

jp-Nasional-Ratusan mahasiswa yang Tergabung Di Jaringan Anak Muda Sumatera berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi di gedung Kementrian Perekonomian , Jumat (21/12/2018) Sore.

Kami Melakukan Aksi Ini peduli Dan Kasian Terhadap Penderitaan Orang Tua Kami Di Kampung Yang Notabene Nya Petani Karet dan Sawit Sudah 4 Tahun Lebih Harga Nya Anjlok Makanya Kami
Pada Hari ini Menuntut Untuk Pemerintah Segera Mengatasi Permasalahan dan Memberikan Solusi. Sudah 4 Tahun Lebih Masyarakat Sumatera Menderita Karena Harga Sawit Dan Karet Ujar Koordinator Lapangan Alim Sofyan Ritonga.
Berikut Tuntutan Kami:

1. Mendesak Presiden RI Jokowi untuk menaikkan harga petani sawit dan Karet
2. Tangkap dan penjarakan Mafia Kelapa Sawit dan karet.
3. Sejahterakan Petani Sawit dan karet Indonesia.
4. Desak Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk membeli sawit dan karet masyarakat agar memutus mata rantai tengkulak dan permainan pabrik.
5. Desak Kementerian Pertanian untuk meningkatkan edukasi dan binaan terhadap petani sawit dan karet Indonesia.

Kami Berharap Pemerintah Segera Menindak Lanjuti Dan Mencari Solusinya Karena Ini Urusan Perut Dan Mayoritas Mata Pencarian Masyarakat Sumatera Petani Sawit dan Karet. Apabila Tidak Ada Tindak Lanjutnya Kami Sudah Mengajak dan Koordinasi Dengan Para Petani Untuk Melakukan Aksi Dan Unjuk Rasa Besar”an Ujar Alim Sofyan Ritonga.(red.rhdyat)

ROHIMIN: Forkompenab Tanam Satu Miliar Benih Serai Merak Nilam dan Padi lmpago


JP-Semarang pantauan media Pelantikan Badan Pengurus Kabupaten Forkompenab (Forum Komunitas Peduli Nasib Buruh) se Jateng mengadakan penanaman padi impago, sereh merah dan nilam penanaman padi impago, sereh merah dan nilam .

Acara bertempat di Watu lemper, Njlumpang bancak Kab semarang minggu, 16 des 2018 Di mulai pukul 08 sampai selesai.

Di hadiri Ketua panitia imam turmudzi. Ketua umum forum komunitas peduli nasib buruh (forkompenab ) rohimin.

Selain itu Acara tersebut juga di hadiri oleh Polsek, Koramil, CV. Berkah Dalem. PT.Anugrah Pratama, PT.Biotek, PT.Humak Kemendes, Pengawas barang dan jasa. Lpksm Putra Lawu Dan Asuransi Prodia.


Ozy warga setempat saat di tanya dengan adanya pertanian sangat senang dengan adanya Acara tersebut, “bisa menambah ilmu pertanian” ujarnya.(red.mjp/rhdyt.amin)

WARGA NGANTI RT03 GEMOLONG PROTES HENTIKAN PENDIRIAN TOWER TANPA IJIN WARGA


Journalpolice.id-Sragen , Mediasi Pendirian Tower bersama tak berujung akibat Lurah, pihak pendiri Tower abaikan warga dan sepelekan warga gandu kususnya Rt 03 terkait ijin lingkungan dan sosialisasi sepihak hanya kepada pemilik lahan tanpa melibatkan warga yang kena dampak lalu lintas proyek serta pihak PT.pendiri tower percaya begitu saja dikira warga yang kena dampak proyek, akhirnya warga resah dan menuntut kepada pihak pendiri tower bersama.

Akibatnya ada Sosialisasi ulang yang diadakan di Kantor desa nganti kec.Gemolong di hadiri para pihak diantaranya HENDANG MURDONO, S.STP Sekcam Gemolong, SUWONDO Kades Nganti, BRIPKA PUJIYANTO Bhabinkamtibmas Ds. Nganti, ABDI IWAN Perwakilan dari PT Tower Bersama, Tokoh Masyarakat Ds. Nganti, Warga Dk. Gandu Rt. 003 sekitar 35 orang pada hari jumat 30 november 2018.

Dalam acara sosialisasi tower bersama ini semoga lancar ucap suwondo.

pihak ABDI IWAN dari PT Tower Bersama team PT Tower bersama menuturkan meminta maaf berkaitan dengan pendirian tower tanpa ijin warga setempat karena dikira warga yang selama ini disosialisasikan adalah warga yang berdampak, ternyata salah warga beda RT , dan mengatakan PT.Tower hadir di Nganti ini dalam rangka mendukung program pemerintah terkait kemajuan telekomunikasi.

Penempatan menara telekomunikasi ada titik titik koordinat yang sudah ditentukan oleh operator telekomunikasi dan tidak asal asalan dalam menempatkan menara.

Menara tower ini bukan milik Telkomsel tapi milik PT Tower Bersama dengan kontrak kerja 10 Th.

Dampak tower yaitu radiasi, Konstruksi, Petir, roboh, Batas ambang paparan radiasi tower telekomunikasi sebesar 1 R dan yang akan kita dirikan masih jauh dari batas ambang batas radiasi yakni sebesar 0,01 R dan sudah bersertifikat.

Apabila dampak tersebut terjadi, kami dari pihak PT Tower bersama sudah membuat surat pernyataan untuk mengganti rugi, karena kita sudah asuransikan tower tersebut imbuhnya.

Tanggapan beberapa warga bernama JAMAN menuturkan, Apakah tower yang sudah berdiri tersebut sudah ada ijin pendirian tower, dan kami sudah membuat pengaduan ke pihak PT Tower Bersama tentang pendirian tower tersebut, karena kami sebagai warga terdekat dengan tower belum menerima sosialisasi dan mengetahui ijin lingkungan.

Terkait pendirian tower tersebut kami warga Dk. Gandu Rt. 03, menolak pendirian tower tersebut, karena tidak ada sosialisasi dan kami anggap pendirian tower tersebut ilegal.

Kami menuntut kepada PT Tower Bersama untuk mengganti rugi secara material pelayanan kesehatan, fasilitas umum, bagi hasil CSR.

warga lain SUPARMAN menuturkan Kalau tadi dari PT Tower bersama mengatakan sudah melaksanakan sosialisasi sebanyak 3 kali itu kapan dimana dan siapa saja yang diundang, karena saya merasa belum pernah menghadiri sosialisasi sampai tower tersebut berdiri.

Kami juga mendengar bahwa warga pemilik sawah yang berdekatan dengan tower tesebut mendapatkan uang.

Apakah dalam pemberian kompensasi sudah disepakati dan di putuskan dan apakah sudah ada persetujuan dari warga Gandu Rt. 03 tentang pendirian tower.

Perwaklian dari PT.Tower merasa Tahapan pertama sudah melakukan sosialisasi di rumah Pak SAMIN pemilik lahan sawah bersama 13 KK termasuk perwakilan dari karang taruna pada saat pengukuran radius sejauh 42 m.

Pada tgl 16 November 2018 di rumah Pak Rt. 03, kami juga melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh warga Gandu Rt. 03.

Terkait dana kompensasi kami sudah berpatokan pada kesepakatan yang pertama pada waktu pengukuran radius.


Kami mohon maaf karena setelah tower berdiri terjadi miskomunikasi karena tanah yang di dirikan tower tersebut bukan tanah milik penggarap yang sah, dan nanti kita akan ukur ulang terkait pengukuran radius.

Terkait tuntutan warga, memang kami sejalan dan sudah kita renacanakan dalam kompensasi diluar dampak radius, dan baiknya kami menyarakan agar membuat proposal ungkapnya.

Terkait kompensasi atas kerugian jalan saat pendirian menara tower itu menjadi tanggung jawab pihak operator dan kita akan menyampaikanya imbunya.

Beberapa tanggapan warga lain yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan jika semua dari awal transfaran gak ada masalah namun nasi telah menjadi bubur,
warga kecewa terutama warga rt 03 tidak di hargai (ora di uwongke) disepelekan oleh pemilik lahan yang dipakai tower,Lurah serta kontraktor Tower sehingga warga yang kena dampak langsung atau tidak langsung kecewa akibat pembangunan Tower itu diduga ijin juga belum keluar belum ada Soasialisasi, kompensasi,persetujuan lingkungan dari warga

termasuk Jumlah Operator jaringan seluler yang akan bertengger di tower bersama tersebut.

Bahkan warga sudah melayangkan surat kepada DLH Kab.Sragen untuk menindak lanjuti terkait tuntutan serta mempertanyakan ijin Lingkungan dan amdal lalin.(red.mjp/rhdyt.komando)

WARSITO : PROYEK MILYARAN BAHAN MATERIAL RA MUTU WARGA GAK TERIMA


journalpolice.id-SRAGEN – Akibat pengerjaan talud yang tidak sesuai Bestek (Besaran Teknis) warga Desa Gilirejo Baru, Kec Miri, Kab, Sragen bergolak kembali, senin (12/11)

Pantauan di lapangan terlihat bangunan yang ada memang sangat memprihatinkan, dimana adanya bangunan talud sepanjang kurang lebih 80 meter ini mudah rapuh dan pudar, di karenakan campuran matrial yang dipakai dengan bahan baku ladu bukannya pasir.

Bandi salah satu warga Gilirejo Baru mengatakan, “Saya dan warga sudah jauh hari mengingatkan agar pengerjaannya proyek talud tersebut di kerjakan sesuai aturan yang ada, kok malah nekat ladu buat campuran, ya warga gak trima” ujarnya.

Sementara itu, warga Desa Gilirejo Baru dan pihak Pemerintahan Desa, Muspika, Polsek Miri, Babinsa, Koramil dan Satpol PP Kec. Miri serta tokoh masyarakat juga mengadakan rapat adanya keluhan warga mengenai proyek tersebut.

Kemudian pihaknya pun juga menampung tentang keluhan yang selama ini di rasakan warga masyarakat Desa Gilirejo Baru.

Wakapolsek Miri Iptu Sukarno mewakili Kapolres Sragen, selaku pembicara dalam rapat tersebut menghimbau agar aspirasi boleh di lakukan namun harus dengan bijak jangan sampai melakukan hal hal yang anarkis.

Ia menambahkan “Semua itu kewajiban masyarakat untuk mengawasi pembangunan tersebut, itu menjadi hak dan kewajiban, namun harus dengan hati yang dingin dan di bicarakan kepada pihak pengembang jangan sampai pihak masyarakat membongkar sendiri talud yang di anggap tidak sesuai Bestek tersebut, semua ada aturannya walaupun itu hak masyarakat,” paparnya.

“Beberapa himbauan yang di sampaikan kepada masyarakat agar keluhan -keluhan yang selama ini di rasakan di sampaikan aspirasinya dengan bijaksana agar tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, saya tidak melarang karena itu menjadi hak masyarakat” tambahnya.

Kemudian untuk pengecoran sudah berjalan baik, dilaksanakan juga sesuai speak. Pihak pemerintah desa juga masyarakat ikut senang melihat pengerjaan proyek tersebut.

Terkait masalah komplain Proyek Talud, Kepala Desa Gilirejo Baru Hartono juga menyampaikan, “Bahwa terkait semua atas dasar laporan juga keluhan warga masyarakat, di mana antara berbagai element saling mengingatkan dalam perannya”ungkapnya.

Kades Hartono juga berharap mencapai solusi kebersamaan agar proyek berjalan dengan baik antara pihak masyarakat dengan pemerintah. Dia juga sebelumnya sudah menegur pihak pelaksana proyek juga pemborong imbunya.(red.mjp/rhdyt/sbr.warsito)

HUJAN SESAAT AKIBATKAN BAJIR BANDANG TERJANG TIGA KECAMATAN DI TASIKMALAYA

journalpolice-id-Tasikmalaya – Banjir bandang melanda kawasan selatan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, luapan air merendam ratusan rumah di tiga kecamatan yaitu Cipatujah, Karang Nunggal, dan Culamega.

Tak hanya merendam rumah warga, banjir bandang juga menggerus jembatan di Kecamatan Cipatujah. Akibatnya, akses menuju Kabupaten Garut lewat Cipatujah terputus.

Di Kecamatan Culamega, sejujmlah warga dilaporkan hilang. Mereka berasal dari Desa Bojongsari dan Cikuya. Namun hingga kini BPBD belum bisa memastikan jumlah korban bencana tersebut.

“Banjir yang sekarang ada di Karang Nunggal ada tiga desa. Jembatan putus lokasinya di Ciandum Ciheras. Kami sudah menurunkan perahu dan sejumlah personel untuk menangani banjir di Karang Nunggal,” kata Kabid Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Ria Supriatna.

Untuk penanganan jembatan putus di Cipatujah, kata Ria, pihaknya berkoordinasi dengan aparat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena lokasinya masuk jalan nasional.

“Ada laporan orang hilang ada indikasi orang hilang apakah meninggal atau bagaimana di Desa Cikuya dan Bojong Sari kita turunkan tim ke sana,” kata Ria.

Saat ini, petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya sudah menurunkan tim ke lokasi bencana.

Berbagai alat juga disiagakan, termasuk penyedot air, perahu karet, ekskavator. (Red.mjp/rhdytsbr:fb)

RLTH LIBATKAN TMMD MANUNGGAL RAKYAT

journalpolice.id-Sragen 3 November 2018 sasaran TMMD Reguler ke 103 Kodim 0725/Sragen merambah kedusun plosok dari Desa Sukorejo dengan penerima RTLH Ibu Sukiyem (83 th) alamat Dk.Pakis RT 02. Ds.Sukorejo Kec.Sambirejo aset Jalan yang jauh dari bisingnya desa apalagi kota. Jalan yang harus dilalui untuk menuju Dukuh Pakis tidaklah mudah, dengan kondisi jalan yang turunan tajam dan tanjakan tinggi, setiap kendaraan yang harus disiapkan rem dan ban yang bagus.

Pembangunan TMMD ini benar benar bermanfaat bagi warga yang kurang mampu. walaupun medan yang harus dilalui cukup sulit, tetapi semangat anggota Satgas TMMD pantang menyerah.Setelah sampai dirumah mbah Sukiyem (83 th),Satgas TMMD langsung melaksanakan tugas pembongkaran rumah dan mengeluarkan isi dalam rumah seperti kasur, tikar, meja dan kursi agar pembangunan tidak terkendala.

Pembangunan RTLH diawali dengan pembongkaran atap dan pembersihan lantai. Atap rumah diganti dengan rangka baja yang lebih ringan dan tahan air. Sedangkan lantai dipelur dengan rapi oleh tangan tangan tukang anggota Satgas TMMD dibawah pimpinan Peltu Mulyanto. Posisi rumah ditebing jalan yang terjal terkendala pengadaan air untuk pengairan adukan material.

untuk sementara rumah selama dikerjakan Satgas TMMD, mbah Sukiyem numpang tidur dirumah tentangganya.Karena lantai rumah masih basah dari perbaikan yang baru dikerjakan hari ini.(red.mjp/rhdyt/sbr pak.komando)

LEPAS SAMBUT KEPALA SMPN3 MIRI DIWARNAI KELUHAN AKSES JALAN RUSAK

journalpolice.id-SRAGEN-Bertempat di ruangan LAP IPA SMPN 3 yang baru. berada di Desa Gilirejo Baru kec Miri kab Sragen Jawa Tengah, Sebelum acara dimulai dengan diawali Do’a yang dibacakan Juyanto S,Pdi,Selakau Perangkat desa Gilirejo Baru,Acara pisah sambut kepala sekolah tersebut di hadiri oleh kepala sekolah SMPN 2 gemolong,dan para guru, Ketua Komite Paimin perwakilan siswa-siswi, para guru pengantar dari SMPN 2 29/10/2018).

Kepala sekolah SMPN 3 SATAP MIRI Tukimin S,Pd,Ketika Memberikan Sambutan Dengan Air mata yang berkaca kaca melihat bapak ibu yang sudah hadir,-Menuju Jalan SMPN3 SATAP MIRI Desa Warga Gilirejo Baru 30 Tahun Yang Dianak Tirikan Menjadi catatan lama tak kunjung di bangun jika hujan datang lagi Keluhan,Kepala Sekolah Dan Yang Hadir Dalam Acara”Lepas Sambut”KEPALA SEKOLAH SMPN3 SATAP MIRI, Sangat Mengeluh Melintasi Jalan Yang Rusak Parah,Jalan satu satunya Yang setiap hari dilewati Dua Desa Sudah 30 tahun tidak pernah diperbaiki oleh dinas PU Boyolali/Sragen Karena Jalan ini jalan perbatasan 29/10/2018.

Abdul Rhokim S,ag,M,Pdi,Selaku Kepala Sekolah SMPN 3 SATAP MIRI Yang Baru Dalam Sambutannya mengucapakan banyak terimakasih sudah ditugaskan di SMPN 3 SATAP MIRI Meskipun Medan Jalan yang begitu jauh dan jalan rusak tetap bersyukur kepada Allah dan memberikan ucapan kepada kepala sekolah SMPN 2 gemolong dan para guru yang sudah mendampingi.

Kepala Desa Gilirejo Baru, Hartono, saat diwawancarai Gara-Gara Jalan Rusak, Desa Berjarak 40 Km dari Pusat Kota Sragen Ini Harus Ditempuh 2,5 Jam)Anak-Anak Yang Mau Sekolah Ke gemolong Menempuh 1 Jam 15 Menit Jarak Tempuh 20 KM.Masyarakat Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, Sragen dan warga Kedungrejo kecamatan Kemusu kab Boyolali,mengaku sangat merindukan perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemprovinsi ungkapnya.

Hal Senada Disampaikan PENGAWAS SMP Suwarno M,Pd, “Mudah-mudahan di SMPN 3SATAP MIRI Gilirejo Baru dapat memimpin dan memajukan sekolah yang lebih baik lagi,dan untuk kedepannya persaudaraan kita tetap berlanjut meskipun bapak sudah bertugas di tempat lain,

Bpk Tukimin S.Pd kami keluarga besar SMPN 3 SATAP MIRI mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, kami terima Bpk dengan tangan terbuka dan lebar, karena SMPN 3 SATAP MIRI ini masih membutuhkan orang-orang yang tanguh dan mau memajukan pendidikan di sekolah, mengingat kedepan masih ada pekerjaan yang belum dapat terlaksana, Walau Sebenarnya Sekolah kita sudah sangat baik selama ini.

dibawah kepimimpian Bapak Tukimin,banyak yang sudah dicapai pengajuan pembangunan yang sudah terrealisasi juga prestasi yang telah dicapai tidak lepas dari kerja keras dan pemikiran beliau kami diajarkan kedisiplinan juga dan kekompakan tuturnya.(red.mjp/rhdyt)

JOKOWI: SONTOLOYO…APA-APA DIHUBUNGKAN POLITIK KAMPANYE, SEMUA UANG UNTUK RAKYAT

journalpolice.id-National-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran rencana pemberian Dana Kelurahan mulai tahun depan diramaikan. Ia menegaskan, dana tersebut untuk rakyat, untuk memperbaiki jalan di kampung, memperbaiki selokan yang ada di kampung-kampung.

“Inikan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyat bukan untuk siapa-siapa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 5.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (23/10) sore.

Selama ini, Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah hanya memberikan Dana Desa di kabupaten-kabupaten. Kalau Dana Kelurahan itu untuk kota karena ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia.

“Oleh sebab itu, bukan hanya di desa saja yang perlu Dana Desa, tapi kelurahan juga diperlukan untuk memperbaiki selokan, untuk memperbaiki jalan di kampung-kampung,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan, masalah Dana Kelurahan itu agar jangan dihubung-hubungkan dengan politik. “Sedikit-dikit dihubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini,” ujarnya.

Kepala Negara meminta maaf jika segala hal masih dihubungkan dengan politik. Padahal, kehidupan ini tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada.

“Kenapa setiap hal tadi dihubungkan dengan politik? Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat, hati-hati saya titip ini hati-hati, hati-hati, hati-hati,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, banyak politikus yang baik-baik. Tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. “Saya ngomong apa adanya saja,” tegas Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk menyaring, memfilter mana yang benar mana yang enggak bener, mana yang betul mana yang tidak betul.

“Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik sehingga jangan sampai kita ini dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita,” ucap Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(red.mjp/rhdyt/sbr.Ai)