JUTAAN SERANGGA JANGKRIK KECOAK BELALANG SERANG DIKOTA MEKAH DAN MADINAH


Jp-international bencana alam teraneh
Hampir di seluruh penjuru madinah dan mekkah di serang serangga seperti jangkrik , belalang, kecoa dll… pada tanggal 7 januari 2019 malam hari.

Hingga semunya sampai ke masjid nabawi dan masjid al haram ka’bah.

Kejadian ini pertama kalinya dalam sejarah saudi arab.

Hingga jema’ah tidak bisa sholat di masjid al harom .


fenomena….
binatang….serangga…

silakan buka dan tonton video ini.
klik…silakan….

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2160125767364290&id=812386155471598

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

PRESIDEN BANK DUNIA MUNDUR MENDADAK ???

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) sebelum melakukan sesi foto bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.

Jp- Jakarta – Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin, 7 Januari 2019 mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya. Ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari enam tahun di lembaga pemberi pinjaman internasional itu.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva akan berperan sebagai presiden sementara efektif mulai 1 Februari, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataannya.

Setelah mundur dari jabatannya, Kim berencana bergabung dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia berencana mengumumkan pengganti Kim secepatnya.

Pengunduran diri Kim dari Bank Dunia tidak terduga, karena ia ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden bank pembangunan multilateral itu pada 2016.

Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di Amerika Serikat, Dartmouth College.

“Merupakan kehormatan besar menjadi Presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu bersemangat yang didedikasikan untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan Kelompok Bank Dunia lebih penting sekarang daripada sebelumnya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat miskin meningkat di seluruh dunia, dan masalah-masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kelaparan serta pengungsi terus tumbuh dalam skala dan kompleksitas mereka,” katanya.(red.rhdyt/sbr:tempo.c)

1JANUARI 2019 RESMI AS DAN ISRAEL KELUAR DARI ANGGOTA PBB ( UNESCO)

JP-Jakarta, Amerika Serikat dan Israel resmi keluar dari keanggotaan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) terhitung sejak 1 Januari 2019. Keduanya hengkang karena tidak sepakat dengan sejumlah kebijakan lembaga itu yang berkaitan dengan Palestina.

Baik AS dan Israel sudah mengajukan pengunduran diri sejak Oktober 2017. Yang lebih dulu menyatakan akan keluar adalah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley disusul sekutunya itu.

Israel memprotes pernyataan UNESCO yang menyatakan tidak mengakui Kota Hebron diduduki oleh Negeri Zionis itu. UNESCO juga mengkritik pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel yang diperebutkan dengan Palestina.
Lihat juga: Israel Protes Salah Satu Menteri Yordania Injak Benderanya
Sedangkan AS menuding kebijakan UNESCO cenderung anti-Israel. Kedua negara menolak ketika lembaga itu menerima Palestina sebagai anggota penuh pada 2011 lalu, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (2/1).

Padahal AS turut membantu membidani pendirian UNESCO, selepas Perang Dunia II. Mereka juga menjadi salah satu penyumbang terbesar, yakni sekitar 22 persen, buat lembaga yang bertugas merawat budaya dan peradaban, salah satunya dengan menetapkan daftar Situs Warisan Dunia. Mereka juga bertugas membantu pendidikan di negara-negara berkembang.

Hanya saja sejak UNESCO menerima Palestina sebagai anggota delapan tahun lalu, AS berhenti memberi sumbangan yang diikuti oleh Israel. Meski demikian, institusi itu menyatakan mereka sudah bisa beradaptasi dengan anggaran yang ada.

Meski begitu, AS menyatakan hanya ingin menjadi negara pemantau non-anggota UNESCO dan tetap mengawal masalah-masalah perlindungan situs warisan dunia, kebebasan pers, dan pendidikan.

Di masa lalu AS juga pernah hengkang dari keanggotaan UNESCO. Yakni tepatnya pada 1984 di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Mereka menuduh lembaga itu korup dan salah urus, serta cenderung pro Uni Soviet. Mereka baru bergabung kembali menjadi anggota penuh pada 2003. (Red.rhdyt/sbr:cnni)

Akhir Tahun Bank Dunia “Blacklist” 28 Individu dan Organisasi Asal Indonesia

JP-international- Sebanyak 28 individu dan organisasi Indonesia yang menerima dana atau menjadi kontraktor proyek Bank Dunia masuk daftar hitam akibat dugaan penyelewangan dana.

Individu dan perusahaan tersebut dipastikan tak bisa mengikuti tender proyek Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk kurun waktu tertentu.

?Ini untuk memberikan efek jera kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam penggelapan dan korupsi proyek yang didanai bank pembangunan multilateral,? ujar Direktur Investigasi Bank Dunia Stephen Zimmerman dalam wawancara khusus dengan KATADATA, Kamis (4/12), di sela-sela persiapan pertemuan International Corruption Hunter Alliance (ICHA) 8-10 di Washington DC.

Ke-28 individu dan organisasi dari Indonesia itu bergabung dengan 454 individu dan organisasi dari penjuru dunia yang terkena sanksi Bank Dunia sejak ditandatanginya kesepakatan Mutual Enforcement of Debarment Decisions pada 2010 lalu.

Daftar individu dan organisasi itu dapat dilihat situs web Bank Dunia.

Zimmerman mengatakan, kesepakatan Debarment (penyingkiran) itu ditandatangani oleh perwakilan Bank Dunia, Bank Pembanguna Asia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-America.

Berdasarkan kesepakatan, tiap entitas yang di-blacklist oleh salah satu bank tersebut akan otomatis di-blacklist oleh seluruh bank multilateral tersebut.

Setiap tahun kami menyingkirkan 50 hingga 100 individu dan perusahaan, kata Zimmerman, yang juga menjabat Kepala Sekretariat ICHA.

Proyek-proyek Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya memang menjadi incaran koruptor karena besarnya dana yang dikucurkan.

Pada 2012, misalnya, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 700 triliun. Hal ini membuat Bank Dunia meningkatkan pengawasan dan penindakan kepada pihak yang diduga kuat menyunat dana hibah tersebut.

Zimmerman mengatakan, penyingkiran atau daftar hitam Bank Dunia ini merupakan salah satu contoh upaya memerangi korupsi dengan memanfaatkan instrument di luar hukum pidana.

Karena hukum pidana memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan proses persidangan yang panjang, ujarnya.

Selain korupsi yang berkaitan dengan proyek bank pembangunan multilateral, Bank Dunia juga member perhatian besar terhadap korupsi di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, pada 8-10 Desember ini Bank Dunia kembali menggelar konferensi ICHA yang melibatkan 300 jaksa agung dan pimpinan lembaga antikorupsi dari 120 negara.

Kami berharap ada sharing pengalaman dan kerjasama antar penegak hukum, ujarnya.(red.rhdyt/sbr:ktdt)

LANANG SH: SENGKETA TANAH PASAR BABADAN BAHWA PIHAK SLAMET SISWOSUHARJO SEWENANG-WENANG


JP-KLATEN – Keluarga Slamet Siswosuharjo yang mengklaim sebagai pemilik lahan Pasar Babadan melakukan pembongkaran paksa dan pengerusakan bangunan kios-kios dengan seisinya, pasar yang berdiri diatas lahan tengah menjadi sengketa antara pihak keluarga Slamet Siswosuharjo dengan pemerintah desa Teloyo. Lahan Pasar Babadan sebetulnya merupakan Lahan hasil tukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo dengan 3 (Tiga) pemilik lahan pribadi yang salah satunya adalah Slamet Siswosuharjo, akan Tetapi sekitar tahun 1986, terbit SHM dengan nomor 588 atas nama Slamet Siswosuharjo pada 5 Juli 2018 pihak keluarga Slamet Siswosuharjo melakukan pemagaran pasar, Yang mengakibatkan ratusan pedagang harus rela angkat kaki dari kios-kios mereka, berbagai upaya dilakukan baik dari pihak pedagang maupun pemerintah desa, tapi masih menemui jalan buntu.

puncaknya pihak keluarga Slamet melakukan pembongkaran paksa kios-kios milik pedagang pada hari Rabu 3 Januari 2019, sebelumnya pihak keluarga Slamet sudah melayangkan surat pemberitahuan Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Pasar tertanggal 31 Desember 2018 kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada pihak Pemerintah Desa Teloyo melalui Biro Hukum Kabupaten Klaten.

pihak pedagang menerima pemberitahuan tersebut pada hari rabu tanggal 2 Januari 2018. Pihak polisian Kepolisian Sektor Wonosari beserta Tim Advokasi Paguyuban Pedagang Pasar sudah berusaha melakukan Upaya negosiasi untuk menunda pembongkaran namun tidak di indahkan oleh pihak keluarga Slamet.

Para pedagang yang berupaya menyelamatkan barang-barangnya diusir keluar dari area pasar, para pedagang hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan melihat kios-kios dengan seisinya dirobohkan serta dirusak.

Biro hukum pemkab klaten menghimbau kepada para pedagang agar tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan gesekan atau kerusuhan atau,

surat pemberitahuan akan adanya pembongkaran dari Biro Hukum Pemkab saat melakukan audiensi di kantor Pemkab pada hari rabu 2 Januari 2019, harusnya surat itu langsung ditujukan ke kami imbuh lanang sebagai Advokat penghuni kios pasar.

Dari pihak Pemerintah Desa Teloyo juga tidak memberikan informasi surat tersebut” kata Lanang Kujang Pananjung, S.H, selaku kuasa sekaligus anggota Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan.

Setelah ini kami akan merumuskan langkah-langkah hukum dan akan berkoordinasi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Babadan, kami jelas sangat menyayangkan upaya pembongkaran sepihak Pasar Babadan oleh pihak Slamet Siswosuharjo, dan kami akan melakukan upaya upaya hukum atas perusakan tersebut” Tegasnya lagi saat ditemui.

Koordinator Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan, Imam Widyiatmoko Aji, S.H. saat ditemui di sela-sela sidang di Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa aksi pembongkaran kios-kios milik pedagang tersebut adalah dampak dari lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pemegang kuasa dari Pemerintah Desa Teloyo. “Untuk proses blokir sudah memang sudah habis, dan belum kita perpanjang lagi. Saat ini kami masih berupaya untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten,

tapi terkendala di masalah biaya” ucap Biro Hukum Pemkab Klaten yang dihubungi oleh Lanang Kujang Pananjung, S.H. selaku perwakilan dari Tim Advokasi Paguyuban Pedagan Pasar Babadan melalui sambungan telepon seluler pada Jum’at 4 Januari 2019.

ungkap TIM ADVOKASI PEDAGANG PASAR TELOYO IMAM WIDHIATMOKO AJI (087836770760) LANANG KUJANG PANANJUNG (085641096696) RIZKY AFNAN HUTOMO (08812827524) KETUA PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR TELOYO PURWANTO (081393255581) ( Red.Rhdyt)

Pemerintah Beri Bantuan Revitalisasi Desa Adat Batas Akhir Proposal 31 Januari Tahun 2019

JP-Nasional, Para pegiat pemberdayaan Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 kepada desa adat yang memiliki kekuatan identitas budaya di wilayah Indonesia.

Bantuan Pemerintah RDA diberikan kepada desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat adat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh calon penerima, agar dapat dijadikan acuan teknis dalam upaya memperoleh bantuan dan teknis pelaporan setelah menerima bantuan tersebut.

Pengajuan Permohonan Bantuan Pemerintah RDA dapat disampaikan melalui proposal Kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, d/a Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai X, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Penerimaan proposal Bantuan Pemerintah RDA ditutup pada 31 Januari 2019.

Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan pelajari Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 – https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/petunjuk-teknis-bantuan-pemerintah-revitalisasi-desa-adat-tahun-2019/ (red.rhdyt/berbagai saunber)

MAGNET SEBAGAI TERAPI MURAH

JP-OPINI- Kesehatan itu murah hanya butuh yakin dan rutinitas manusia untuk segala bentuk terapi.

Cara Kerja Terapi Magnet
Bagaimana Terapi Biomagnetik Bekerja?
Sel sel darah manusia mengandung zat besi (Fe) dan Neodymium magnet (Nd2Fe14B) yang digunakan dalam terapi biomagnetik juga mengandung zat besi.

Ketika Magnet atau sinar inframerah diletakkan dekat pembuluh arteri utama, seperti pembuluh arteri jantung (titik nadi di pergelangan tangan) atau arteri karotid (titik nadi dileher) akan terjadi perangsangan (reaksi Fe pada Neodymium terhadap Fe pada sel-sel darah) sehingga sel-sel yang sebelumnya saling menempel dan bersambungan akhirnya terurai. Hal ini mengakibatkan aliran darah lebih lancar.

Karena aliran darah menjadi lancar, kemampuan sel darah menyerap oksigen dan nutrisi meningkat.

Oksigen, nutrisi dan hormon tubuh, termasuk penghilang rasa nyeri (hormon endorfin) akan disebarkan oleh sel-sel darah keseluruh jaringan dan organ tubuh yang membutuhkan.

Apabila semua sel di seluruh tubuh memperoleh pasokan oksigen, nutrisi dan hormon dengan lancar maka sel-sel tersebut dapat bekerja dengan normal sehingga kondisi tubuh menjadi sehat kembali.

Magnet dan sinar inframerah yang menembus permukaan kulit juga membantu mengaktifkan sel syaraf sehingga mampu menyampaikan pesan dengan cepat. Hal ini merangsang proses pemulihan sel dan meningkatkan kemampuan penyerapan ion negatif yang membuat keseimbangan ion dalam tubuh kita tetap terjaga.

CARA PENGGUNAAN PRODUK TERAPI BIOMAGNETIK

Produk Terapi Biomagnetik berupa gelang, kalung, cincin, anting, liontin atau jam tangan.

Untuk penderita Tekanan darah tinggi, pakailah Gelang di tangan kanan, atau kalung seperti pada umumnya.
Untuk penderita Tekanan darah rendah, pakailah Gelang di tangan kiri, atau kalung seperti pada umumnya.
Untuk menyembuhkan luka, tempelkan gelang/kalung pada daerah atau disekitar daerah yang sakit karena produk terapi magnet akan bekerja lebih efektif pada daerah disekitarnya dengan radius antara 5 cm sampai dengan 12 cm.
Apabila terjadi reaksi tubuh saat pertama kali memakai gelang/kalung biomagnet (merasa hangat atau panas, kebas, gatal, sakit kepala, sering buang air besar maupun kecil, atau merasa tidak enak di seluruh tubuh, dll), jangan khawatir, pakai terus gelang/kalung tersebut.

Mengapa ini terjadi?

Hal ini disebabkan karena sirkulasi anda sedang diperbaiki, dan tubuh anda sedang menyesuaikan diri serta seluruh tubuh anda sedang mengalir darah yang penuh oksigen dan nutrisi. Perasaan ini akan hilang setelah beberapa hari.

NASEHAT PENUTUP AKHIR TAHUN KI SEMAR JADIKAN TAHUN 2019 LEBIH BAIK LAGI

NASEHAT KI SEMAR PADA ANAK ANAKNYA

Cerita Di penutup tahun 2018 semoga 2019 bisa merubah karakter bijaksana.

Gareng : “Romo pernah Dicaci-maki Seseorang?
Semar : “Pernah….!”
Petruk : “Pernahkah Dimusuhi Seseorang, Mo..?”
Semar : “Pernah….!”
Bagong : “Apa pernah Dibenci Seseorang, Mo?”
Semar : “Pernah….!”
Gareng : “Sampeyan juga pernah Dihujat Seseorang, Mo..?”
Semar : “Pernah….!”
Petruk : “Apakah semua itu dilakukan Secara Terang²an, Mo..?”
Semar : “Ada yang dilakukan Secara Terang²an, Ada juga yang hanya dilakukan Secara Diam² dari belakang…”
Bagong : “Lantas Apa yang Romo perbuat terhadap Orang² itu..?”

Semar : “Thole, nggèr Anak²ku cah bagus, podo dirungokno yo..!
Aku Tidak Balik Mencaci-maki dia, Aku pun Tidak Merasa harus Memusuhinya, Tidak Pula akan Membencinya dan aku juga Tidak Berpikir akan Membalas Hujatannya…”

Gareng (penasaran) : “Kenapa bisa demikian, Mo..?”

Semar (sambil membetulkan duduknya) : “Itu karena Pikiran serta Hatiku Tidak Terfokus pada…
*Siapa yang Mencaci-maki,
*Siapa yang Memusuhi,
*Siapa yang Membenci dan
*Siapa yang Menghujat.

Pikiran dan Hati ku hanya Terfokus pada…,
Siapa yang Menggerakkan Lidah mereka Sehingga Mencaci-maki aku,
Siapa yang Menggerakkan Jiwa nya Sehingga Memusuhi aku,
Siapa yang Menggerakkan Hati nya Sehingga Membenci aku dan
Siapa yang Menggerakkan Pikiran nya Sehingga membuat Mulut nya Menghujat aku…”

Petruk : “Dia itu Siapa, Mo..?”

Semar : “DIA-lah GUSTI INGKANG MAHA SUCI YANG MAHA PENCIPTA.
DIA-lah SEBAGAI MAHA YANG BERKUASA Atas Segala Sesuatu Yang Sudah, Yang Belum, Yang Sedang dan Yang Akan Terjadi.

Ya Hanya DIA-lah Satu2nya yang memberi Kemampuan dan Kekuatan pada Orang² itu Sehingga…
_Lidahnya bisa Mencaci-maki,
_Jiwanya bisa Memusuhi,
_Pikirannya bisa Membenci dan…
_Bibirnya bisa Menghujat Diri ini.
_Tanpa-NYA Tentu Mustahil bisa Terjadi.

Sehingga aku Beranggapan, Sebenarnya Cacian, Kebencian, Permusuhan dan Hujatan itu Sengaja Dihadirkan GUSTI, Agar…
Jiwa ini Menjadi KUAT Melewati RINTANGAN Dan…
Hati ini Menjadi HEBAT Tatkala Menghadapi UJIAN.

Jadi, adalah SALAH BESAR jika aku Menyalahkan Orang² itu Apalagi Membalasnya. Oh… Bagiku itu tidak perlu, bahkan aku Berkeyakinan bahwa Segala Sesuatu yang Terjadi pada Kehidupan ini Tidak Mungkin Terjadi Secara Tiba², Semua Sudah Diatur Sedemikian Rupa olehNYA,_
Maka Apapun Kenyataan yang aku Terima kemarin, Hari ini atau Suatu Hari nanti, Tidak ada Kata Sia², bahkan Dibalik Semua itu, pasti ada Hikmah Terbaik yang bisa merubah Kehidupanku agar menjadi Lebih Baik dari Sebelumnya.
Karena aku tahu, Sesungguhnya GUSTI itu MAHA BAIK

Anak2ku, Kowe kabeh…,
Jangan Terpengaruh kalau Dihina.
Jangan Hati Melambung kalau Dipuji
Tapi bertindaklah TEGAS bila harga dirimu, teman temanmu dan juga saudara saudaramu direndahkan atau diinjak injak orang…
Bagaimanapun hidup itu juga harus punya
ETIKA dan juga TATA KRAMA sebagaimana telah diajarkan para leluhur nusantara.

Tidak Penting Dianggap Baik,
Yang Penting Terus Belajarlah Menjadi Orang Yang baik, Tegas, Bijak dan Bertanggung Jawab.

Sekilas Tentang “NASEHAT KI SEMAR” semoga kita bisa mempraktekkannya walaupun Tidak Mudah….selamat tahun baru 2019 diunggah oleh ki sambang dalan (red.rhdyt)

Dahsyatnya Sebuah Pena ; Refleksi Akhir Tahun

Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH

JP-Nasional-Alladzi Allama bil Qalam._ Kalimat tersebut merupakan kutipan dari ayat Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4, yang artinya _“Yang mengajarkan (manusia) dengan pena”._ Surat tersebut, dalam keyakinan saya pribadi dan umat Islam umumnya adalah wahyu pertama yang diturunkan Tuhan (Allah SWT) kepada Nabi Muhamad SAW.

Ada beberapa hikmah dari kandungan ayat tersebut, yang dalam konteks kekinian amat signifikan dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya. Situasi tersebut disebabkan karena begitu signifikannya pengaruh pena terhadap kehidupan sosial manusia. Menurut Al Imam Ibnu Katsir, secara hakiki terdapat 3 jenis pena. Yang pertama adalah, Akal (Otak), kedua, pena yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah pena “lisan”.

Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi, pena dibagi 3 macam. Pertama adalah, __al awwal qalamuttaqadir_ atau pena takdir, yakni pena yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dengan pena tersebut Allah memerintahkan penaNya untuk menulis taqdir manusia, mulai dari hidup, mati, rejeki, jodoh, dan seluruh kejadian alam.

Tulisan mengenai takdir itu tersimpan di Lauh Mahfudz. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash : Allah mencatat taqdir mahluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Daun yang berguguran, angin yang bergerak meniup alam, tanah yang dibasahi air, hingga musibah gempa bumi, tsunami, kesemuanya itu diyakini sebagai suratan dan merupakan taqdir yang sudah tertulis.

Pena kedua adalah pena Malaikat, yang digunakan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Dengan pena itu pula, Tuhan memerintahkan malaikat menulis pada malam lailatul qadar nasib seseorang untuk 1 tahun berikutnya.

Sedangkan yang ketiga adalah _qalamunnas_ , pena manusia. Pena ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika dan aktifitas sosial manusia, yang apabila pena tersebut dipergunakan secara baik akan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Diantaranya dengan menggunakan pena, berbagai macam ilmu diajarkan. Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di tangan orang jahat pena dapat menjadi instrumen dalam melakukan kejahatan, seperti memfitnah, berbohong (hoax), menipu dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum positif, terdapat jenis kejahatan yang dilakukan melalui instrumen pena yang secara filosofi bersumber kepada ajaran hukum alam tentang pentingnya menjaga lisan. Manivesto dari kejahatan tersebut pada akhirnya tertuang di dalam pengaturan yang berhubungan dengan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan ajaran konsep _common law system_ , kejahatan pencemaran yang dilakukan melalui instrumen tulisan dikenal dengan istilah _libel_ . Adapun kejahatan pencemaran yang dilakukan dengan lisan disebut dengan _slander_ .

Pengaturan itu tertuang di dalam Wetboek van strafrecht atau KUHP, sebagai kitab induk hukum pidana dalam sistem hukum positif kita. Dalam perkembangan dunia yang kian dinamis, bentuk dan penggunaan pena mengalami perluasan bukan lagi hanya bertumpu kepada bentuk pena secara fisik melainkan pada tombol komputer, bahkan hanya melalui kendali jari pada handphone atau smart phone. Begitupun pengaturan hukumnya tak lagi melulu bertumpu kepada KUHP melainkan undang-undang khusus _(lex specialis)_ yakni UU No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE karena menyangkut dunia maya.

Merujuk kepada dahsyatnya pengaruh pena, alangkahnya baiknya kita semua, warga masyarakat Indonesia, berhati-hati, menjaga etika hukum, etika pergaulan, etika bermasyarakat dan bernegara baik dalam penggunaan pena (lisan) maupun pena yang secara langsung menghasilkan tulisan, karena begitu banyaknya prahara hukum terjadi akibat dahsyatnya pengaruh pena.

Disampaikan oleh Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten dan Anggota Majlis Tahsin Masjid Asy Syakirin(red.rhdyt)

Mu’jizat Al-Qur’an Kajian Al-Baqarah 42, Jangan Campur-Adukkan Haq dan Bathil

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj Islamic News Agency)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَـٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
Artinya: “Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42).

Sehubungan dengan ayat tersebut, Imam Qatadah dan Mujahid mengartikan ayat ini dengan, “Janganlah kalian campur-adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam”.

Termasuk dalam kategori penjelasan ayat ini, larangan mencampur-adukkan antara perkara halal dan haram.

Larangan ini merupakan larangan yang besar dan serius. Hal ini karena hak menentukan halal dan haram adalah ketentuan Allah dan hak-Nya semata-mata.

Karena itu Allah mengecam mereka yang mencampur-adukkan antara yang haq dan yang bathil, antara kebenaran dan kebohongan. Sebab dengan cara-cara itulah dan tangan-tangan kotor mereka itulah menyebabkan hukum Allah bercampur aduk antara larangan dan suruhan.

Kemudian, dari sisi bahasa, kata تَلْبِسُواْ (talbisuu) bisa berasal dari kata “la-bi-sa” (memakai) atau “la-ba-sa” (mengacaukan, menyamarkan) atau “al-ba-sa” (memakaikan).

Kalau dipadukan bisa menjadi: “Memakai pakaian kebenaran (al-haq) untuk menutupi tubuh aslinya yang salah (al-baahil).

Maka, orang yang membantu, setuju atau membiarkan tindakan ini disebut memakaikan pakaian kebenaran (al-haq) kepada kebatilan (al-baahil). Baik yang memakai ataupun yang memakaikan pakaian kebenaran (al-haq) kepada kebatilan (al-baahil) punya andil yang sama di dalam mengacaukan pandangan masyarakat tentang agama samawi yang benar.

Selanjutnya, sahabat Nabi, bernama Abdullah bin Abbas, yang sangat memahami tafsir Al-Quran, menjelaskan ayat ini dalam kalimat, ”Janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasul-Ku dan juga apa yang dibawanya. Sedangkan kalian mendapatkannya tertulis dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian.”

Sebab ayat-ayat Allah jelas sangat berarti, sedangkan mereka yang mengetahui lalu menyembunyikan pengetahuan tersebut. Maka akan mengandung bahaya yang sangat besar bagi manusia, yaitu tersesatnya mereka dari petunjuk yang dapat menjerumuskan mereka ke neraka. Namuj justru mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang dikatakan kepada mereka, yang telah dicampuradukkan dengan kebenaran.

Mereka inilah orang-orang yang justru menjadi perusak terhadap kesucian Agama Islam.

Kalau mereka bodoh, tiada pengetahuan tentang yang hak tentang ajaran agama. Mungkin bolehlah bisa saja dimaafkan. Tetapi. apabila yang melakukan perkara ini adalah mereka yang disebut dari kalangan ulama dan cerdik pandai. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan jahat.

Demikian juga ayat ini juga termasuk ditujukan kepada orang yang mengetahui sesuatu ilmu yang baik, tapi menyembunyikannya demi untuk kepentingan duniawi. Maka golongan ini pun kelompok yang keji di sisi Allah.

Semoga kita dapat mengetahui dan mengikuti yang benar adalah benar, dan berlindung dari yang salah adalah salah.

اللهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقّاً وَارْزُقْنَا التِبَاعَةَ وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ
Artinya: “Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kami yang bathil itu bathil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Aamiin yaa robbal ‘aalamiin. (RS2/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

Jokowi: IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI di ASEAN Kita Tertinggi

Jp-jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup perdagangan saham 2018 hari ini. Dalam sambutannya, Jokowimenyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbaik kedua di dunia.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi pun memberi penjelasan terkait hal tersebut. Dia mengatakan, pemeringkatan itu karena IHSG termasuk yang mengalami penurunan paling kecil di dunia.

Jokowi Sebut IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI: di ASEAN Kita Tertinggi
Jokowi: IHSG Terbaik Kedua di Dunia
“Kita gini lho, kalau (IHSG) per sekarang di bawah 3%, Asia sudah yang terbaik lho. Kita di bawah India maksudnya. Di ASEAN kita tertinggi,” kata dia di BEI Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Inarno mengatakan, hampir semua bursa di Asia ‘memerah’ secara tahun berjalan. Di tingkat dunia, indeks Dow Jones saja minus 7%.

“Negatif semua, Dow Jones itu sekarang berapa saya tanya kamu year to date 7% minusnya, kita less than 3%,” terangnya.

Menurutnya, kondisi itu karena ekonomi Indonesia positif. Inflasi Indonesia juga tercatat rendah.

“Kita ekonomi kondusif, kita punya inflasi rendah Pak Jokowi bilang juga kan, jadi kepercayaan asing terhadap kita luar biasa,” terangnya.

“Kita ini tahun ini record untuk company listed 57 terbesar Asia, kenaikan SID di atas 30% jadi maksudnya prospek asing melihat kita tuh very sexy,” tutupnya.

Menurut Wimboh, mengacu kepada data yang dimiliki OJK pada 27 Desember 2018, IHSG berada di bawah pertumbuhan bursa India.

Menurut data OJK, Indeks Acuan pasar saham dunia 2018, hanya pasar modal India yang menguat 5,32%. Sementara indeks saham negara lain tercatat turun.

Masih berdasarkan data OJK, IHSG mengalami penurunan paling kecil, yakni hanya 2,6%. Sehingga indeks saham di pasar modal Indonesia berkinerja paling baik kedua setelah India.

Sayangnya data itu berbeda dengan data dari PT Bursa Efek Indonesia sendiri yang menggunakan data 27 Desember 2018. Rata-rata bursa di dunia memang mengalami koreksi tahun ini.

Namun ada beberapa bursa yang masih tumbuh positif, misalnya India yang naik 5,32% (hingga perdagangan kemarin) juga Brasil yang melesat 11,43%.

Selain itu, masih ada juga Qatar tumbuh 20,36%, Rusia 10,43%, Saudi Arabia 7,37% dan Norwegia 0,42%. Sementara Bursa Indonesia masih mencatat pertumbuhan minus. [red.rhdyt/sbr:etik.cm]

JADIKAN PRABOWO PRESIDEN SELAMATKAN ISLAM & NKRI.!

JP-Solo,laporan awak media siska SOLO RUMBES PADI menuturkan Tau kenapa Rumbes padi siap bela prabowo prabowo? Karena platform politik Prabowo pro islam dan pro NKRI

Tau kenapa banyak ulama yang lurus non fulus nyaman dengan prabowo? Karena fatsun perjuangan prabowo sangat peduli dan adil kepada umat islam*

Tau kenapa sampai Gus Dur alm bilang prabowo adalah tokoh paling ikhlas untuk indonesia? Karena kawan dan lawan prabowo tau, prabowo nothing to lose buat NKRI.

Saya termasuk yang tidak mudah memuji orang lain dan tidak mudah asal suka sama seorang tokoh sebelum saya bergabung di Rumbes padi tau betul tokoh itu layak di idolakan

Prabowo presiden, islam dan dakwah islam indonesia insyaAllah semakin baik*, itulah yang saya tau tentang prabowo, saya gak lihat Gerindra nya secara umum.

Kata ulama ulama dunia dulu, dukunglah orang orang yang paling tidak disukai musuh islam dan para penjajah, salah satunya orang itu ada di pribadi prabowo.

prabowo punya kedekatan dengan diluar negeri, ngapain?* Prabowo dalam kapasitas nya sebagai warga negara biasa, luar negeri adalah jaringan nya, jaringan prabowo di luar negeri termasuk jaringan orang orang baik, bukan berkawan dengan jaringan mafia seperti fitnah nya jurnalis amerika Allan Nairn yang memang pro jokowi.

Prabowo punya segudang kesibukan sebagai seorang tokoh besar indonesia yang berkelas baik di dalam negeri atau luar negeri, coba di balik, kira kira kalau Jokowi sudah gak jadi presiden, dia punya siapa partner politik nya diluar negeri? Jawabannya gak ada

Prabowo kalau dalam skala nasional, memang tidak ada lagi jabatan yang lebih cocok buat beliau, kecuali hanya kursi Presiden.

Prabowo bukan tokoh ambisius untuk kursi presiden, ngotot nya prabowo ingin jadi presiden, karena bawaan darah seoarang prajurit yang sangat cinta NKRI, *beliau sakit melihat indonesia keadaannya seperti sekarang ini.

Prabowo sangat peduli kepada NKRI, prabowo bukan tokoh kerdil yang suka memilah milih orang indonesia mana yang layak dilayani dan mana yang diabaikan, seluruh NKRI sama dalam pandangan prabowo, begitu juga manusia nya.

Prabowo kerap bersuara jika ada kedholiman di negeri ini yang dilakukan penguasa, makanya prabowo sering turun langsung membela umat islam dalam berbagai aksi menuntut keadilan kepada umat islam mayoritas.

Prabowo dekat dengan ulama, dekat dengan para habib, tidak ada ulama yang memberikan testimoni buruk terhadap prabowo baik kawan maupun yang kontra dengan prabowo.

Indonesia terlalu sayang jika tokoh sekaliber beliau di sia sia kan, sedangkan yang jelas jelas gak kapabel dan dibawah standar justru di elu elukan, gak sehat kita ini.

Saya bersama prabowo dalam pilpes 2019 saya akan dukung beliau dengan segala daya dan upaya, prabowo sangat layak memimpin negeri ini menuju negara kuat, berdaulat dan sejahtera.

Saya akan berjuang maksimal sampai titik darah penghabisan mengikhtiarkan Prabowo sebagai presdien RI 2019 besok, sekuat tenaga, sekuat waktu, pikiran, dana dan infak, semua usaha kita wajib maksimal untuk kemaslahatan NKRI dan masa depan generasi kita yang lebih cerah.anak cucu kita butuh masa depan tdk butuh utang terus

Karena yang memilih mencerminkan yang dipilih, karena yang kita pilih adalah cerminan kualitas kita sendiri, diatas semua itu, semua yang kita pilih di dunia ini, ada pertanggungjawabannya kelak dihadapan Allah.

Kalau anda setuju dan sanggup berjuang untuk mendukung prabowo sebagai presiden RI 2019 mendatang, silahkan di copas dan di share ke semua penduduk indonesia!imbuh sisca.(red.rhdyt/beges)

Dewan Pers Independent Solusi Tudingan Media Abal-abal, Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers


Keterangan Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno

JP-jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal.

Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini.

Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.

Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan.

Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri.

Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.

Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal.

Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media.

Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa.

Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan.

Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk
melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran.

Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah.

Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat.

Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.

Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan.

Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media.

Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI.

Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan.

Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya.

Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Diungkapkan penulis melalui wa group :
*Heintje G. Mandagie,Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (red.rhdyt)