BABINSA KORAMIL DAN KABIMAS POLSEK JEBRES HADIRI MALAM ANGGORO KASIH DI AULA KANTOR KEJAKSAAN SURAKARTA


foto: Yatno (babinsa jebres)Akp.Wagino(Kabimas jebres) Tawar susanto tokoh agama

JP-Solo, dialog kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam penguatan kebhinekaan disajikan kembali sarasehan malam Anggoro Kasih malam (seloso Kliwon) pada 18 Februari 2019 di Kantor Kejaksaan Surakarta Jawa Tengah.

Tawar Susanto ketua paguyuban keluarga kapribaden menuturkan pentingnya kebinekaan dalam kepwrcayaan kepada tuhan yang maha esa tinggalan para leluhur budaya jawa sangat beragam cara manembah,maneges marang gustine dan tidak saling menjelekan ataupun merendahkan antar aliran kepercayaan di indonesia.

Tampak hadir dari kiri Sertu yatno dari Babinsa Koramil jebres kel kepatihan wetan mewakili komandan koramil jebres hadir juga Kapolsek jebres di wakili kabimas akp wagino, ketua paguyuban tokoh agama serta diikuti anggota paguyuban seluruh soloraya.

Malam Anggoro kasih dimana malam seloso kliwon bisa dikatakan sebagai budaya leluhur yang pada jaman dulu kraton solo selalu memperingati sebagai malam penuh berkah dan kecintaan kebinekaan yang selalu diadakan dimana era milinial ini jarang sekali anak cucu kita yang sudah dan tidak mau nguri nguri lagi doa dan dialog ini bertujuan nguri-nguri kembali kebinekaragaaman aliran kepercayaan yang telah melemah , imbuhnya.(red.mjp/yuki)

Jaringan Perempuan NU Kendal Targetkan 99 persen Menangkan Pasangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin


JP-Kedal, Jaringan perempuan NU di Kendal menargetkan 99 persen kemenangan untuk pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin. Dalam deklarasi dan rapat kordinasi Sabtu (16/2).

Ratusan anggota jaringan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kendal berkomitmen menyampaikan kinerja nyata Joko Widodo kepada seluruh lapisan masyarakat. Jaringan ini akan terus memperkuat barisan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 khususnya di Kabupaten Kendal.

Bersama elemen perempuan dalam jaringan perempuan NU ini dari kalangan Muslimat NU, Fatayat dan IPPNU.

Ketua jaringan perempuan NU Kabupaten Kendal Jamaliyah mengatakan, perempuan – perempuan ini akan bersama-sama berjuang dan menyosialisasikan bahwa kerja nyata Jokowi sudah terbukti dan layak memimpin kembali bersama KH Maruf Amin.

Dalam deklarasinya jaringan perempuan NU siap bersama-sama melawan hoaks yang beredar. “Perempuan Nahdlatul Ulama harus mantap untuk memilih pasangan yang memperjuangan NU,” tandasnya Jamaliyah, ketua jaringan perempuan NU Kendal.

Sementara itu Politisi PKB H. Beny Karnadi yang ikut hadir mengatakan, Pilpres tahun ini bukan semata-mata mencari kemenangan calon semata, tapi lebih dari itu, mempertahankan Ideologi bangsa, menjaga Pancasila dari kelompok yang ingin mengganti Pancasila.

“Warga NU harus mendukung kadernya sendiri. NU harus nderek dawuh kyai dengan mendukung dan memilih Pak Jokowi-Kiai Maruf Amin untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden RI,”katanya.

Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn


Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,”

JP-Nasional, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI,red) Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn pun akhirnya angkat bicara terkait dengan keberadaan wartawan abal abal, dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pers kemarin .

Menurut Ketua Umum PWRI,Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn, sebenarnya tugas dan fungsi Dewan Pers bukan memberantas wartawan abal-abal, melainkan harus membina para wartawan tentu harus sesuai dengan UU No.40 tahun 1999 tentang Undang-undang Pers, ujar Ketum PWRI, pada Jum’at (15/02/2019) di kawasan Bogor, Jawa barat.

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,” ujarnya.

Dewan Pers harus menjadi pelindung wartawan Indonesia bukan menjadi Polisinya para wartawan, langkah Dewan Pers sudah terlalu jauh di era globalisasi sekarang ini”, ungkap Ketua Umum PWRI Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn saat dikonfirmasi oleh media.

Lebih lanjut Dr (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn memaparkan, saat ini perubahan kondisi alam maupun manusia sangat begitu cepat, hampir setiap detik yang terjadi di wilayah manapun di muka bumi, banyak sudah persitiwa yang terjadi bila tidak ada yang mempublikasikan atau memberitakan maka , perputaran informasi akan mati alias berhenti.

Tugas wartawan lah yang akan menulis rangkaian kejadian atau pun peristiwa secara independent, lugas, sehingga rangkaian peristiwa akan menjadi sebuah narasi untuk disuguhkan kepada para pembaca di Indonesia maupun mancanegara.

Sedangkan “Arus informasi tidak dapat dibendung, masyarakat butuh informasi seluas-luasnya, oleh sebab itu wartawan memegang peranan penting dalam memberikan informasi maupun publikasi secara transparansi, sehingga wartawan itu harus dilindungi bukan diberantas.

Wartawan adalah presentatif dari rakyat dan pemerintah, wartawan adalah pers itu sendiri dan pers adalah pilar ke-4 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah mitra Pers.

Apabila menyakiti insan Pers ‘wartawan’ berarti sama halnya menyakiti rakyat. Pers ‘wartawan’ adalah senjata untuk sosial kontrol, bagaimana jadinya Indonesia bila wartawan yang notabenenya menjadi penyambung lidah rakyat dihentikan langkahnya oleh Dewan Pers, padahal Dewan Pers lahir dari wartawan-wartawan seantero Negeri Bumi Pertiwi”, tegas Dr. (C)Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn.
 (Red.mjp/sbr:Lpn6.com)

PONPES NURUL HUDA DAPAT KUNJUNGAN DARI BAINTELKAM MABES POLRI BERSAMA TIM INTEL POLRES SRAGEN


JP-Sragen -Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM) Mabes Polri yang di dampingi tim Intel polres Sragen Melakukan kunjungan silaturahmi ke pondok pesantren NURUL HUDA yang terletak di Desa Plosorejo Kec.Gondang Kab.Sragen.

Silahturahmi tersebut dilakukan bukan tanpa alasan sebab pengasuh pondok pesentren tersebut Merupakan Tokoh yang teramat sangat di segani di kalangan masyarakat di Kab.Sragen.

Sebagai bentuk upaya sosialisasi demi terciptanya suasana yang kondusif menjelang di adakanya pesta demokrasi di Negeri ini. Maka silaturakhim ke Pondok Pesantren bisa di nilai penting , Oleh sebab itu BAINTELKAM Mabes Polri yang di wakili (1) IPDA. Muhammad Tri Fauzan (2)IPDA. Maharani Stya Devi. H, dan (3)IPDA. Ojeza Wilita Pangabean,
Sengaja meng agendakan untuk bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda yaitu beliau Abah Syarif Hidayatullah.

Disamping Sebagai upaya sosialisasi keamanan menjelang pemilu. Kunjungan ini juga di nilai sebagai bentuk upaya Deradikalisme terhadap pondok pesantren.

Sebagai bukti nyata komitmen polri untuk menangkal pahan radikalisme, Kunjungan BAINTELKAM Mabes polri ini juga untuk menampik stigma masyarakat secara umum. Yang mana telah menganggap pondok pesantren banyak yang menjadi sarang daripada teroris.

Kedatanagan rombongan BAINTELKAM Mabes Polri di sambut baik oleh Abah Syarif Hidayatullah serta para santri dan pengurus serta awak media. Di sela sela kata sambutan , Abah Syarif menyatakan demi keutuhan NKRI maka beliau secara pribadi menyatakan bahwa pondok pesantren Nurul Huda menolak paham radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan NKRI . ia pun juga mendukung keutuhan NKRI dan pemilu serta PILPRES 2019 secara damai demi keutuhan negara kesatuan Republik indonesia.(red.mjp/S.WIDODO)

KHOFIFAH HABIS DILANTIK JADI GUBERNUR LANGSUNG GRATISKAN SPP DAN SRAGAM BAGI SISWA SMA DAN SMK NEGERI


Foto: Hilda Meilisa Rinanda

JP-Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.

“SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri,” ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).

Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

“Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri,” lanjutnya.

Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.

Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan,” pungkasnya. (red.mjp/detik.com hil/iwd)

RAFAEL : KOREM 074 WARASTRATAMA SURAKARTA ADAKAN SILATUROHMI DENGAN WARTAWAN SESOLO RAYA

soloraya-wujudkan Hubungan yang baik antara awak media dan TNI,Korem 074/Warastratama Surakarta mengadakan kegiatan SiLaturahmi kepada awak media sesolo raya hampir semua hadir,

Kegiatan ini diadakan Kolonel inf.Rafael Granada Baay selaku Danrem saat ini,menggantikan Brigjen TNI Widi Prasetijono yang mutasi menjadi Danrem Samarinda.

Sebelumnya Kolonel inf.Rafael granada Baay bertugas Danrindam Kodam XIV/WIRABUANA HASSANUDIN Makassar.

Mengawali masa bhaktinya di Korem 074/Warastratama, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Rafael Granada Baay mengajak seluruh Awak media Se Solo Raya untuk bersilaturahmi, Jumat (15/2/2019).

Danrem mengungkapkan rasa bangga karena bisa duduk bersama rekan media se Solo Raya karena awak media merupakan salah satu yang bisa menjadikan rasa aman dan damai di suatu wilayah.

“Kita buat kegiatan seperti ini untuk mempererat silaturahmi, keakraban dan persaudaraan.

Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk bersinergi dalam menjaga dan membangun Solo Raya ini agar bisa aman, damai, kondusif serta terhindar dari berita-berita hoax yang membuat resah masyarakat serta mari kita sumbangkan tenaga kita untuk menjaga keutuhan negeri ini agar tidak terpecah belah,” ungkap Danrem.

Lebih lanjut Danrem mengungkapkan bahwa peran Media baik cetak maupun elektronik sangat penting bahkan luar biasa karena itu harus tetap dipertahankan namun pemberitaannya harus berimbang dan aktual.

“Sumber berita sangat mempengaruhi penilaian berita apakah valid atau tidak.

Apalagi sekarang marak berita hoax yang membingungkan publik. Sehinga diperlukan Awak Media untuk meluruskan dan menyejukkan hati publik,” cetus Kolonel Rafael Granada Baay.

Diakhir sambutan Danrem berharap kemitraan yang sudah terbina dengan baik selama ini dapat terus terpelihara, sehingga kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsih bagi kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu awak media hariyanto memenuturkan dengan menjalin hubungan dengan awak media maka berita hoax mudah dalam pelacakan dan berkoordinasi dengan awak media sesoloraya kususnya dan walaupun beberapa media belum semua di undang karena suatu hal namun acara ini jadi agenda tahunan dan bukan hanya jelang pilpres saja sehingga negara aman
dari berita hoax dan media abal-abal.(red.mjp/sbr hariyanto)

MANAHAN GEGER TELAH DIAMANKAN OLEH TNI DAN POLRI DALAM SIMULASI HURU HARA PILPRES 2019

JP- Jateng Surakarta- Bertempat di Halaman Parkir Stadion Manahan Solo, Prajurit TNI dari kesatuan Kodim 0735/Surakarta, Yonif Raider 408/Sbh, dan Anggota Kepolisian dari Jajaran Brimob Polresta Surakarta melaksanakan Latihan Simulasi penanganan huru-hara, Sabtu (09-2-2019).

“Perwira Seksi Operasional (Pasiops) Kodim 0735/Surakarta yang juga turut mengendalikan jalannya latihan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan latihan ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga dapat berjalan dengan tertib dan aman.

“Disamping itu Latihan ini juga bertujuan untuk mengatasi apabila terjadi kerusuhan ataupun gejolak pada saat pemilu berlangsung.” Sengaja kita gelar latihan simulasi penanganan huru-hara ini agar anggota yang bertugas di lapangan betul-betul paham tugasnya masing-masing.” terangnya.

“Kita tamamkan pada diri pribadi masing-masing anggota siapa berbuat apa, jadi masing-masing individu hafal betul apa yang harus ia perbuat saat melaksanaka tugas dilapangan.

“Diharapkan dengan adanya Latihan Simulasi Penanganan huru-hara ini para prajurit betul-betul siap mengamankan pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah indonesia.” Pungkasnya.(Red.mjp/rois/Heri/Agus/sbr: Pendim 0735 Surakarta).

Catatan Kritis di Hari ‘Penjajahan’ Pers Nasional


Catatan Kritis di Hari ‘Penjajahan’ Pers Nasional

Oleh : Heintje Grontson Mandagie
Hari ini insan pers tanah air kembali diperhadapkan dengan perhelatan peringatan Hari Pers Nasional. Kendati masih menuai kontroversi soal penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, namun pesta peringatannya tetap saja berlanjut. Bahkan hampir setiap tahun selalu menghadirkan Presiden Republik Indonesia dan sejumlah petinggi negara.
Judulnya Hari Pers Nasional tapi yang hadir hanyalah sekelompok wartawan konstituen Dewan Pers. Sayangnya Pers di luar itu, yang begitu luas dan besar, tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya. Labelnya Nasional tapi kenyataannya hanyalah kelompok konstituen yang hadir. Dan itu fakta bukan hoax.

Terlepas dari hal itu dan sedikit menengok ke belakang, sejak tahun 1999 pers Indonesia seolah terbebas dari belenggu tirani orde baru. Masih sulit dilupakan, pembredelan terhadap media massa di era orde baru merupakan sejarah kelam dunia pers tanah air. Departemen Penerangan Republik Indonesia di jaman itu tak jarang membredel media massa yang pemberitaannya dianggap kerap menyudutkan penguasa dan pemerintah. Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian The Jakarta Times, Tabloid Detik, Harian KAMI, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, Harian Wenang, Harian Pedoman, Majalah Ekspres, Harian Pemuda Indonesia, dan Tabloid Monitor, Harian Nusantara & Harian Suluh Berita (terbitan Surabaya), dan Harian Mahasiswa Indonesia (terbitan Bandung) adalah sederetan media cetak yang mengalami nasib dibredel pemerintah orde baru ketika itu. Sejak reformasi Departemen Penerangan pun sudah terkubur dalam-dalam bersama sejarah kelam masa lalu.

Namun sekarang ini ‘hantu’ Departemen Penerangan itu sepertinya sudah mulai bangkit lagi dan bermetamorphosis dengan wujud baru bernama Dewan Pers. Bahkan bentuknya lebih menakutkan lagi. Kalau dulu yang paling ditakuti pers hanyalah pembredelan media, tapi sekarang justeru prakteknya lebih parah lagi dari itu. Wartawan dan media yang berani melawan penguasa dan pengusaha lewat kontrol pemberitaannya tak jarang diganjar bui lewat selembar surat rekomendasi Dewan Pers.

Buktinya, sebuah berita di Kalimantan Selatan yang ditulis wartawan bernama Muhammad Yusuf ternyata seharga nyawanya. Sungguh miris dan memprihatinkan. Begitu mahalkah harga sebuah berita yang harus dibayar dengan nyawa seorang wartawan?

Sayangnya rekomendasi ‘pencabut nyawa’ Dewan Pers masih dianggap biasa oleh pemerintah. Dewan Pers dan KomnasHAM pun bereaksi seolah hanya sebatas bersenandung ‘di kamar mandi’ menyuarakan kejadian tersebut. Sesudah itu diam seribu bahasa.

Dan kini, menjelang HPN insan pers dibuat heboh dengan rencana Diskusi Publik bertema : Memberantas Jurnalis Abal-Abal. Sederetan pembicara bakal dihadirkan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Tidak penting siapa pembicara di dalamnya, namun pihak terselubung di balik diskusi tersebut justeru yang menarik perhatian. Ternyata ada Dempol Institute di belakangnya. Institusi yang jelas bukan organisasi pers. Independensi Dewan Pers patut dipertanyakan.

Tak sedikit yang mengkritik habis-habisan diskusi yang bertema penghinaan terhadap jurnalis tersebut. Semua itu sebetulnya tidak penting dibahas karena yang menggelar kegiatan tersebut hanyalah sekelompok konstituen Dewan Pers.

Sebab yang terpenting bagi insan pers saat ini sebetulnya adalah memahami bahwa pada kenyataannya ada ancaman pers Indonesia makin terjajah oleh anak bangsa sendiri yakni oknum anggota Dewan Pers dan kroni-kroninya.

Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Dan sampai hari ini pers Indonesia masih saja dijajah oleh mafia pers karena ingin menguasai belanja iklan nasional yang nilainya cukup fantastis mencapai angka 150 triliun Rupiah pertahun. Parahnya, jumlah sebanyak itu hanya dinikmati oleh tidak lebih dari 10 orang konglomerat media.

Sebutan media dan jurnalis abal-abal hanyalah bentuk kamuflase yang sengaja dimunculkan oleh Dewan Pers demi mempertahankan kepentingan kelompok tertentu, terkait belanja iklan tersebut.
Perusahaan pers yang di luar konstituen Dewan Pers sengaja dicap abal-abal agar akses ekonominya terhambat masalah trust atau kepercayaan publik, baik pembaca maupun penyedia dan pengguna jasa periklanan.

Perusahaan pers itu hakekatnya menjual trust atau kepercayaan kepada publik melalui media yang didirikannya. Makanya label abal-abal itu terus dikumandangkan Dewan Pers agar media-media kecil itu sulit berkembang.

Lebih dahsyat lagi, hari ini beredar film pendek tentang media dan wartawan abal-abal yang diupload di chanel Youtube (https:youtu.be/dEwq3PEGefU). Propaganda negatif terus ditebar secara terang benderang bahwa praktek media abal-abal tujuannya adalah untuk memeras. Padahal Dewan Pers lupa bahwa media mainstream justeru lebih berpeluang melakukan praktek pemerasan karena daya jangkau dan kekuatan siaran medianya sangat kuat mempengaruhi opini publik.

Terlepas dari segala kontroversi itu, kita kembali pada pokok persoalan, ada hal yang jauh lebih penting lagi yang patut diperhatikan oleh insan pers tanah air, yakni potensi belanja iklan nasional tadi, karena berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan pers Indonesia.

Berbicara potensi belanja iklan nasional tentunya tak terlepas dari ruang lingkup operasional perusahaan pers. Tak bisa dipungkiri bahwa ada 43 ribuan media yang dikalim Dewan Pers belum terverifikasi dan abal-abal. Sayangnya, puluhan ribu media massa tersebut di atas, tidak ikut menikmati belanja iklan nasional yang mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah per tahun.

Berdasarkan data dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) bahwa belanja iklan media di Indonesia sepanjang tahun 2012 mencapai angka Rp 107 triliun. Dan pada Tahun 2013 menyentuh Rp147 triliun. Sedangkan tahun 2014 belanja iklan melonjak sampai Rp155 triliun. Kemudian menurun pada 2015 sebesar Rp118 triliun.

Sementara perusahaan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2016 mencatat belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 134,8 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp 145 triliun.

Dari total jumlah belanja iklan nasional yang mencapai angka fantastis di atas Rp 100 triliun tersebut, sebagian besar dikuasai oleh media TV sekitar 80 persen dan sisanya dibagi-bagi oleh media cetak, radio, dan media online. Tahun 2018 lalu, belanja iklan TV menembus angka 110 triliun Rupiah.

Selama ini publik berhak bertanya mengenai apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menyelesaikan persoalan pers Indonesia, termasuk mengenai peluang pemerataan belanja iklan nasional tersebut bagi media lokal. Praktek yang dijalankan saat ini justeru Dewan Pers hanya sibuk menggelar diskusi dan menyebar propaganda tentang media dan wartawan abal-abal tanpa memberi solusi yang jelas.
Milyaran rupiah menguap dari anggaran Dewan Pers jalan-jalan ke seluruh daerah hanya untuk menyebarkan propaganda pers abal-abal.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers tentunya Dewan Pers wajib mengambil langkah nyata untuk menjalankan fungsi tersebut. Selama bertahun-tahun dengan anggaran mencapai triliunan rupiah melalui Kementrian Kominfo, Dewan Pers baru berhasil memverifikasi 2744 perusahaan pers dari sekitar 43.000 media.

Dewan Pers yang pengangkatannya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia harus memahami bahwa secara hukum, setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, dalam Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Indonesia. Ini sesuai dengan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Ironisnya, Dewan Pers justeru sibuk membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan menuding bahwa orang mendirikan media untuk tujuan memeras. Padahal, kenyataannya ada ribuan media didirikan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan informasi publik dan potensi menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pers.
Pada bagian lain, Dewan Pers yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers justeru menjadi bagian terpenting dalam upaya mengkriminalisasi pers Indonesia.

Penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan wartawan mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan atau UKW kian mengancam eksistensi pers di Indonesia.

Wartawan yang belum atau tidak mengikuti UKW akan dianggap illegal oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Terbukti dalam berbagai kasus aduan sengketa pers, Dewan Pers tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa wartawan yang menjadi teradu belum mengikuti UKW sehingga perkara yang diadukan dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan pasal pidana umum.

Padahal pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers ini adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan karena yang berwenang melaksanakan Uji Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan bukannya oleh Dewan Pers.

Persoalan ini akhirnya dijawab Anggota Dewan Pers Henry Ch. Bangun. Ramai diberitakan, Henry menyampaikan bahwa nantinya uji kompetensi wartawan atau UKW yang selama ini diselenggarakan oleh Dewan Pers bakal dislaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diterapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Artinya, pernyataan Henry tersebut mengakui bahwa apa yang dijalankan Dewan Pers selama ini tentang UKW adalah tidak berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagaimana selama ini diprotes oleh Serikat Pers Republik Indonesia dalam berbagai tulisan, bahkan gugatan resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai solusi dari penerapan UKW abal-abal, DPP SPRI telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang nantinya diupayakan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Degan adanya LSP Pers Indonesia maka kedepan nanti wartawan dapat mengikuti uji kompetensi melalui wadah resmi dan sertifikatnya diakui oleh negara.

Dari seluruh perosalan yang diurai di atas ada satu solusi yang ditawarkan pergerakan kelompok pers yang tidak diakui oleh Dewan Pers yakni Sekretariat Bersama Pers Indonesia. Sejumlah Ketua Umum dan pimpinan organisasi pers berkumpul dan berkomitmen menegakan kemerdekaan pers dengan misi mengembalikan kedaulatan pers Indonesia kepada insan pers tanah air secara professional dan bertanggung-jawab.

Di penghujung tahun 2018 lalu, hampir 3000 wartawan bersatu hati mengikuti kegiatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ribuan wartawan ini datang secara sukarela dengan biaya sendiri hanya untuk menghadiri Mubes Pers Indonesia dengan satu harapan yaitu kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers Indonesia dihentikan. Deklarasi berdirinya Dewan Pers yang Independen pun lahir pada Mubes Pers ini.

Dan kini kesinambungan kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018 itu berlanjut pada rencana pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang sedianya akan digelar pada tanggal 6 Maret 2019 di JICC Kemayoran Jakarta. Kongres Pers Indonesia 2019 ini akan melahirkan sejumlah peraturan-peraturan di bidang pers dan anggota Dewan Pers yang independen.

Sebagai permenungan, hari ini kita masih melihat running text di salah satu media TV nasional mengumumkan bahwa wartawannya tidak menerima imbalan dalam mejalankan tugas liputannya. Pengumuman seperti itu terjadi karena ada potensi wartawannya menerima amplop. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan, masih ada wartawan media mainstream menerima amplop sebagai imbalan liputan. Dewan Pers sepertinya menutup mata atas kondisi ini. Atau mungkin pura-pura tidak tahu.

Sebetulnya, solusi untuk meningkatkan independensi pers, ada satu cara yang diatur oleh UU Pers yaitu pada pasal 10 dimana disebutkan; “Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.”

Dewan Pers perlu membuat program untuk mendesak perusahaan-perusahaan pers nasional agar segera memenuhi kewajiban pemberian kesejahteraan kepada wartawan sebagaimana diatur pada pasal 10 UU Pers tersebut.

Saat ini masyarakat pers ingin tahu berapa sebetulnya gaji atau upah ideal wartawan Indonesia untuk jaminan independensi pers mengacu dari perhitungan kasar penghasilan media besar yang mencapai angka triliunan rupiah.

Muncul pertanyaan, “Pernahkah Dewan Pers memasukan itu dalam agenda kerja utamanya? Dan bagaimana caranya agar media dan jurnalis abal-abal versi Dewan Pers bisa dibina agar tidak menjalankan praktek abal-abal, bukannya diberantas?”

Mendirikan media dan mempekerjakan watawan yang belum professional itu bukanlah tindakan kriminal yang harus diberantas. Yang layak diberantas itu adalah praktek monopoli belanja iklan. Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selama ini media lokal tidak kebagian belanja iklan. Semua dikuasai oleh media besar berskala nasional. Namun Dewan Pers lagi-lagi memble.

Hak mandapatkan belanja iklan nasional harus diperjuangkan. Kalau bukan kita siapa lagi. Mari kita bersatu melawan tirani Dewan Pers dan mengembalikan kedaulatan Pers Indonesa. Tanggal 6 Maret 2019 Kongres Pers Indonesia 2019 bisa menjadi solusi perjuangan bersama.
Penulis :Heintje Grontson Mandagie

Ketua DPP Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia

JALAN BAGAI BUBUR DODOL KACAUKAN EKONOMI MASARAKAT KALORAN-NGRENDENG GEMOLONG

JP-Sragen – menikmati jalan desa dengan santai dan nikmat karena efek pembangunan itu harapan masyarakat, namun untuk Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, tak bisa nikmati jalan bagus, Pasalnya jalan sepanjang hampir 2 KM yang pernah di bangun dengan sistem dua ban tersebut, kini sudah hancur lebur bagaikan bubur dodol jika turun hujan.

warga ymengeluh, bahkan jalan yang tergolong arus utama perekonomian ini banyak membuat warga terjatuh akibat terpeleset, khususnya para petani.

Dimana akses jalan menuju dusun ngrendeng ke Desa Saren Kalijambe ini di gunakan sepenuhnya oleh petani.

Hal ini seperti apa yang ada dalam gambar, atas inisiatif warga yang dikirim melalui wa, oleh kontributor Warga berharap Pemerintah Kabupaten bisa memberi perhatian kusus.(red.mjp/ateng)

SWISS-INDONESIA TEKEN PERJANJIAN MLA KPK BAKAL TANGKAPI KORUPTOR KAKAP


Penandatanganan Perjanjian MLA Indonesia JP– Swiss-​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya”, ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bawa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery)

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.(red.mjp/sbr:kemlu go.id)

BUBARKAN 80RIBU KOPERASI RASA RENTENIR


Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonimi Strategis (AKSES) Suroto (Foto: Ali For TIM)

JP-Nasional, Meski jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, namun kenyataannya tidak menunjukkan kualitas dari koperasi. Untuk itu, perlu dilakukan rasionalisasi koperasi, salah satunya yakni melalui pembubaran koperasi papan nama dan rentenir yang berbaju koperasi.

Pembubaran koperasi oleh pemerintah untuk menjaga citra koperasi ini sangat penting. Apalagi payung hukum itu sudah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 dan juga diatur melalui PP dan Permen dan sekarang, hanya tinggal menjalankan saja.

“Kita pernah menjadi pemilik koperasi terbanyak di dunia dengan jumlah 212.334 pada tahun 2014. Sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) pada saat itu hanya 1,7 persen,” kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES), Suroto, di Jakarta, Minggu (03/02/2019).

Dikatakannya, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM ( Kemenkop dan UKM) memang telah melakukan rasionalisasi dan membubarkan koperasi-koperasi papan nama dan Rentenir berbaju Koperasi.

“Tapi upaya ini sebetulnya dirasakan masih sangat lamban,” katanya.

Untuk diketahui, Dari tahun 2014 -2018 Koperasi Papan Nama baru dibubarkan sekitar 62 ribu koperasi. Padahal potensi yang masih papan nama itu masih sekitar 80 ribu lagi.

“Belum lagi rentenir yang berbaju koperasi,” katanya.

Dia mengatakan bahwa seharusnya, pembubaran koperasi ini dilakukan dalam kebijakan short term, jangka pendek setahun saja.

“Sebab nama koperasi selama ini sudah begitu rusak oleh koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi ini,” katanya.

“Kenapa kebijakan pembubaran koperasi ini perlu dianggap penting dikerjakan dengan sangat cepat? ini diperlukan untuk melakukan “shock therapy”. Agar masyarakat luas tahu bahwa selama ini cara berkoperasi kita itu salah. Dirikan koperasi hanya untuk mengejar bantuan dan juga insentif dari luar lainnya,” tambah dia.

Suroto menilai bahwa, Mental mencari bantuan ini sudah secara akut merusak mental masyarakat dan hancurkan kemandirian koperasi sebagai pilar utama berkembangnya koperasi yang baik.

Lantaran, upaya pembubaran Koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi terlalu lama, bahkan sudah munculkan lagi ide-ide untuk mengembalikan bantuan-bantuan sosial ke koperasi yang sudah dihilangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial dan Hibah.

Salah satu penyebab yang menjadi penghambat koperasi tidak lekas berkembang dengan baik yakni lantaran motivasi masyarakat untuk dirikan koperasi itu hanya kejar insentif dari luar.

“Apakah itu bantuan atau program bukan rasionalitas bisnis,” kata Suroto.

“Motivasi pendirian koperasi kita kebanyakan palsu. Ini menyebabkan kegagalan dini dari koperasi, atau istilahnya menyebabkan koperasi layu sebelum berkembang,” tambah dia.

Jadi, sebetulnya, kata dia, masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan koperasi kita sulit berkembang. Termasuk dalam aspek regulasi tentang ekonomi dan kemasyarakatan kita yang diskriminatif terhadap koperasi.

“Koperasi kita jadi kerdil dan keluar dari lintas bisnis modern. Koperasi kita sudah sejak dulu dihambat di tingkat regulasi agar hanya jadi urusan bisnis kecil-kecilan. Karenanya, rentenir yang berbaju koperasi harus dibubarkan,” katanya.(red.mjp/fuad/sbr:viva)

TANGKAL BERITA HOAX CYBER POLDA JATENG BERSAMA INSAN PERS JATENG GELAR FGD BERSAMA

JP-Semarang,Puluhan asosiasi wartawan dan Ratusan wartawan serta jurnalis dari berbagai media cetak dan online. mengikuti FGD dengan Tema Peran Serta Pers dalam pencegahan Hoax di Indonesia .Bertempat di ballroom Hotel Dafam lt 2 Semarang, Sabtu (2/2/2019)

Hadir sebagai narasumber AKP Agung Prabowo dari KaSubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng dan Rahwad Dakwah ketua PWOI sebagai Narasumber mewakili para awak media DPI.

AKP Agung Prabowo, dalam paparanya menyampaikan pentingnya jurnalis ataupun wartawan memahami undang-undang Pers, kode etik jurnalistik maupun undang-undang lain, seperti Undang-undang ITE, supaya tidak berbenturan dengan hukum dalam memberitakan sebuah peristiwa.

” insan pers harus bisa membedakan mana berita hoax , mana berita yang fakta, sehingga bisa beparisipasi menangkal dan mengawal bangsa dan negara dari berita hoax ” terang Agung

Peserta yang merupakan jurnalis dan wartawan dari seluruh Jawa Tengah, tercatat di registrasi pendaftaran peserta hadir sekitar 150 wartawan dan jurnalis perwakilan dari 15 Kabupaten /Kota se Jawa Tengah.

Suwondo , yang merupakan Ketua Formatur Dewan Pers Independent Jawa Tengah mengatakan Kegiatan tersebut adalah tindaklanjut dari Mubes Insan Pers Indonesia di Jakarta bulan Desember 2018 lalu, “Kegiatan ini adalah tindak lanjut mubes di Jakarta kemarin , Untuk menyatukan Visi Misi teman-Teman jurnalis dan wartawan di Jawa Tengah ” terangnya.

Dalam Diskusi kegiatan tersebut juga membahas Pembentukan Dewan Pers Independent dan sekber insan Pers di tingkat Jawa Tengah .(red.mjp)

PUNGLI PRONA PTSL DIKALIJAMBE GAGAL TOTAL BERAKHIR DAMAI DIKEMBALIKAN


JP-Sragen,pantauan awak media melaporkan maraknya dugaan pungli namun kejadian menimpa warga kalijambe dan giat pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019 jam 14.00 s/d 15.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah warga Bukuran Pasca penyampaian Program PTSL bertempat di Balai Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen

Dihadiri beberapa stackholder ,perangkat pemerintah, masarakat dan instansi terkait Rusmanto, SH (CamatKalijambe)
AKP Marsidi, SH (Kapolsek Kalijambe)
Serma Sutomo (Babinsa Koramil Kalijambe). Dimanto (Kades Bukuran)Warga Ds. Bukuran Total jumlah yang hadir kurang lebih 100 Orang yang jadi korban pungli.

kegiatan mediasi antara korban dugaan pungli dan perangkat desa berakhir damai dan dikembalikan.

Pembukaan Sambutan Dimanto (Kades Bukuran) Apa yang dikehendaki masyarakat terpenuhi dengan baik tanpa pungli dengan dalih apapun pelayanan kepada masyarakat

Kepala desa akhirnya Mohon maaf kepada warga yang telah tersita waktunya untuk menghadiri Musyawarah karena kekilafan tim desa

Disisi lain Rusmanto, (Camat Kalijambe) Kami kaget pada saat
penyerahan Sertifikat yang tidak diberitahu sehingga tidak berkenan bisa mendampingi dan malam harinya dikirim lewat WA oleh wartawan bahwa ada sesuatu yang permasalah pungli terkait pungli di warganya.

Ada 7 Desa yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan program PTSL dan kami tahunya proses pelaksanaan program PTSL sudah melalui proses tahapan

Di desa Bukuran ada sejumlah 660 program PTSL yang telah disampaikan dan merasa bangga karena warga mendapat Sertifikat dengan biaya yang sangat murah meskipun ada yang sudah membayar atau belum dan dengan biaya yang bervariasi dan berharap pada kesempatan ini nanti dirembug bersama dengan baik

Penyampaian Sugondo (Mantan Kades Bukuran)Penyertifikatan tanah PTSL bermasalah pada penyampaian Sertifikat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bermasalah karena dipungut Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- padahal jika tidak salah biaya kurang lebih Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Namun demikian apabila tetap membutuhkan biaya Jika diperkenan Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- terangnya.

Rusmanto(Camat Kalijambe) Perlu diketahui Biaya yang perlu dibebankan warga adalah Materai, Patok, dan pengisian Blangko, pengukuran tanah.

Penyampaian Suyono (Kebayan 3 Dk. Sendang,Kedungringin, dan Dk. Grogolan)
Jika biaya ditambah lagi lebih dari Rp. 400.000,- itu menjadi
harapan kami

Pemberian waktu kepada panitia PTSL Ds. Bukuran untuk berunding diruang balai desa

Penyampaian keputusan panitia Panitia menyepakati biaya Operasional yang dibebankan kepada warga dan dapat diterima warga yaitu sebesar Rp. 400.000,- per bidang Sertifikat Sebelum tanggal 10 Februari 2019 akan dilaksanakan pertemuan, pembayaran dan
pengembalian atas biaya yang sudah terbayarkan

AKP Marsidi menuturkan kepada masarakat dan perangkat desa diharapakan tidak
ada permasalahan baru agar meminta Polsek dikasih tau untuk menyaksikan pertemuan, Kebersamaan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama dan harus kita jaga apalagi menyangkut kebijakan publik.

Apabila ada pertanyaan dan berita yang tidak benar di Media agar dijawab bahwa permasalahan telah selesai Penandatanganan berita acara
kesepakatan pengembalian kelebihan pungutan PTSL diluar aturan pemerintah tetangnya.(red.rhdyt/ komando haryanto)

BITUNG MENUJU KOTA INFRASTRUKTUR DUNIA


JP-Bitung, Bitung Menuju Kota Infrastruktur Dunia
Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta, (27/1) proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun.
Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. “Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung,” ungkap Luntungan.

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

“Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional,” urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap.
“Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017,” ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem ‘Ship follows the trade’. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. “Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu,” ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat “memprovokasi” ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit.
Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

“Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
“Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung,” ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. “Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(red rhdyt)

Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP


PRESS RELEASE PPWI NASIONAL

*Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP*

Jakarta – Poin utama perjuangan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggungat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persidangan atas gugatan PMH itu telah berlangsung sejak Mei 2018 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rabu, 30 Januari 2019, akan berlangsung sidang ke-27 dengan materi mendengarkan kesimpulan dari penggugat PPWI dan SPRI atas hasil 26 kali persidangan yang telah berlalu.

Berdasarkan fakta lapangan, PPWI meyakini bahwa UKW telah menjadi pemicu persoalan pers Indonesia secara sistematis, terstruktur, dan massif. UKW telah menimbulkan dampak ikutan yang fatal, yakni terkerangkengnya kemerdekaan pers dalam sekat-sekat birokrasi yang menimbulkan ekses tersumbatnya kanal-kanal penyampaian informasi dari masyarakat kepada publik maupun berbagai pihak berkepentingan dan aparat berwenang. UKW telah menjadi penghambat terjalinnya sinergitas dan koordinasi serta silahturahmi yang harmonis antara pelaku media dengan berbagai elemen publik. UKW juga telah menyebabkan kemacetan dalam proses kontrol sosial dan kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi pers di negara demokrasi ini.

Lebih jauh, UKW bahkan telah menihilkan potensi dan talenta jutaan warga yang memiliki kemampuan berjurnalis yang sangat mumpuni, yang didapatkan dari bangku kuliah dan pengalaman panjang sebagai jurnalis berbagai jaman. UKW juga telah melahirkan para “terpidana kriminalisasi wartawan” di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, UKW secara langsung maupun tidak langsung, telah membunuh wartawan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf, 10 Juni 2018 lalu, hanya karena rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan Muhammad Yusuf bukan wartawan tersebab almarhum belum mengikuti UKW.

Di tataran teknis, oleh Dewan Pers UKW melahirkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, rekomendasi yang pada intinya menghambat kerja-kerja pers. UKW melahirkan diksriminasi yang memecah-belah pekerja jurnalistik. Melalui rekomendasi yang diterbitkannya, Dewan Pers dapat dengan sewenang-wenang menuduh seseorang sebagai ‘wartawan’ atau ‘bukan wartawan’ hanya berdasarkan ukuran ‘telah mengikuti UKW’ atau ‘belum mengikuti UKW’. Melalui rekomendasinya pula, Dewan Pers dengan leluasa, didukung oleh MoU kong-kali-kong dengan institusi Polri, dapat menjustifikasi seseorang untuk diadili berdasarkan aturan KUHP atau UU Nomor. 40 tahun 1999, hanya dengan standar ‘yang bersangkutan telah ber-UKW’ atau ‘yang bersangkutan belum ber-UKW’.

Di tataran perundangan, UKW adalah sebuah akal-akalan Dewan Pers bersama beberapa organisasi pers konstituennya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Kewajiban ber-UKW tidak diatur samasekali di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai Pasal 15 UU Pers itu, tidak ada satu ayatpun yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk membuat dan/atau menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan. Sebaliknya, segala hal yang terkait dengan keahlian (kompetensi) diatur negara melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dewan Pers secara sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum, mengeluarkan kebijakan melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Itulah inti terpenting dari Gugatan PMH Penggugat PPWI dan SPRI terhadap Tergugat Dewan Pers.

Sehubungan dengan sinyalemen terbaru, bahwa wartawan bakal dapat sertifikasi BNSP sebagaimana dilansir oleh media online Tempo.Co tertanggal 25 Januari 2019, PPWI menilai bahwa perkembangan ini cukup baik ke masa depan. Informasi lengkapnya di sini: https://bisnis.tempo.co/read/1168917/wartawan-bakal-dapat-sertifikasi-bnsp-ini-kata-dewan-pers/full&view=ok

Menyikapi perkembangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi poin perjuangan wartawan seluruh Indonesia selama ini, PPWI Nasional berkesimpaulan dan memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. UKW Dewan Pers itu illegal alias haram secara hukum, karena bertentangan atau melawan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sertifikat UKW tidak boleh digunakan dan harus ditarik oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dewan Pers harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat haram tersebut, termasuk mengembalikan dana penyelenggaraan UKW yang sudah dikeluarkan oleh peserta sertifikasi illegal tersebut.

2. Pihak-pihak yang menggunakan sertifikat UKW sebagai acuan dalam aktivitas kegiatan resmi di lapangan merupakan penjahat jurnalistik, pengguna (penadah) barang haram. Selain wartawan lulusan UKW, pihak Pemda maupun swasta yang selama ini mempersyaratkan setiap calon mitra publikasi di unit-unit kerja di lingkungan instansi setempat, mereka termasuk dalam kategori pengguna barang ilegal, haram secara hukum, dan bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999, dan UU Ketenagakerjaan, serta PP No. 10 tahun 2018 junto PP No. 23 tahun 2004.

3. Kepada seluruh wartawan Indonesia, kami himbau untuk segera melakukan gerakan class action menggungat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas kebijakan UKW yang bertentangan dengan UU selama ini. Kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para wartawan lulusan UKW abal-abal, ilegal dan haram secara hukum nasional Indonesia, namun lebih daripada itu, kebijakan tersebut telah merusak tatanan hukum dan peraturan di negeri ini. Kebijakan Dewan Pers terkait UKW dan diikuti sejumlah rekomendasi yang menghambat kerja-kerja para wartawan non-UKW, bahkan telah memakan korban kriminalisasi wartawan di mana-mana, dan lebih parah lagi telah merenggut nyawa wartawan Kota Baru, Kalsel, Muhammad Yusuf, adalah sebuah perilaku inkonstitusional Dewan Pers yang mesti diminta pertanggungjawabannya, baik secara moral, administratif, maupun secara hukum positif.

4. Kepada pengurus Dewan Pers, PPWI mendesak supaya Anda meletakan jabatan segera, dan laporkan diri ke pihak berwajib untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum Anda semua atas segala kebijakan yang telah merugikan wartawan dan masyarakat Indonesia selama ini. Selayaknya sebagai warga negara yang baik, seluruh anggota Dewan Pers perlu memberikan contoh yang baik dengan sikap dan perilaku taat azas dan taat hukum.

5. Kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan institusi pemerintahan (pusat dan daerah) maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia, PPWI menyampaikan bahwa Dewan Pers telah melakukan tindakan mal-praktek birokrasi terkait UKW dan penerbitan rekomendasi-rekomendasi selama ini. Oleh karena itu, PPWI dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA LEMBAGA DEWAN PERS. Kepada semua K/L dan institusi pemerintahan maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia kami himbau untuk tidak mengakui, tidak menggunakan dan/atau tidak menjadikan persyaratan, semua bentuk sertifikat UKW illegal, haram secara hukum, yang dikeluarkan Dewan Pers bersama lembaga-lembaga penyelenggara UKW-nya selama ini.

6. Kepada Presiden Republik Indonesia, baik periode saat ini, maupun Presiden terpilih melalui Pilpres 17 April 2019 mendatang, PPWI mendesak untuk membekukan kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 ini, dan tidak menerbitkan Kepres baru tentang Kepengurusan Dewan Pers periode 2019-2022, sebelum dilakukannya penataan dan perbaikan kembali sistim jurnalisme di negara ini.

7. Kepada lembaga legislatif (DPR/DPD RI), PPWI mengharapkan agar para anggota legislatif dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah yang amat krusial ini. Sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Besar Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu, atas nama lebih dari 2000 wartawan dan pewarta warga peserta Mubes yang dating dari seluruh nusantara, Ketua Umum PPWI menghimbau agar lembaga DPR RI dapat menginisiasi atau memfasilitasi penyusunan RUU tentang Jurnalisme Indonesia, baik melalui amandemen UU No. 40 tahun 1999 maupun pembuatan UU yang baru.

Demikian Tanggapan PPWI Nasional atas pernyataan Dewan Pers terkait wartawan akan disertifikasi BNSP untuk diketahui, dimaklumi, dan dijadikan referensi bersama. Jakarta, 27 Januari 2019
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Ketua Umum)H. Fachrul Razi, MIP (Sekretaris Jenderal) (red.rhdyt)