PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

JRHAN ( Jejaring Relawan Handal Anak Negeri) : DUKUNGAN SUARA LUAR NEGERI UNTUK JOKOWI


JRHAN : Suara Luar Negeri untuk Jokowi

jp-international,laporan awak media ian Hongkong adalah salah satu negara maju Ratusan orang yang mengatasnamakan diri “ Jejaring Relawan Handal Anak Negeri (JRHAN)” mulai melakukan konsolidasi dan mendeklarasikan dukungan mereka untuk memenangkan Capres no urut 1: Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 di berbagi daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini JRHAN mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Hongkong, Rabu (9/01/018).

Heri Meidianto, M.Mar, Koordinator JRHAN Nasional menyampaikan, memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan suatu kewajiban dan merupakan pilihan yang harus diambil.

“Memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan sebuah pilihan sadar dan sebuah kewajiban bagi kami selaku pemilik sah ahli waris negeri ini” Kata Heri, dalam deklarasi itu.

Capres No urut 1:Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik bangsa dan diyakini mempunyai integritas yang baik untuk menahkodai negara Indonesia ini lagi.

“Jokowi-KH Ma’ruf Amin merupakan putra terbaik yang dimikili Indonesia dan mempunyai kapasitas maupun integritas yang baik dan dirasa cukup untuk memimpin bangsa ini kembali.”imbuhnya
Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selama ini mengedepankan perjuangan bagi hak buruh migran.

“Presiden Jokowi terus fokus memperjuangankan hak buruh migran, dan itu bisa dirasakan oleh buruh migran dan itu terus membaik dari tahun ke tahun,” jelas Heri.

Ia meminta agar masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk ikut memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jangan pernah golput, gunakan hak politik sebaik-baiknya dan pilih pemimpin yang dapat mendengarkan aspirasi masyarakat indonesia, di luar maupun di dalam negeri,” Pemimpin itu ialah Jokowi. Mari kita dukung bersama. pungkasnya.(red.rhdyt/ian)

Lunasi Pinjaman Obligasi 2012 Jatuh Tempo 2019, Mayora Indah Siapkan Dana Pembayaran

JP-JAKARTA – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana sebesar Rp750 miliar dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Pendanaan telah kami siapkan. Itu dari dana internal dan pinjaman,” kata Direktur Keuangan Mayora Indah Hendrik Polisar seperti dikutip Harian Neraca, Jumat (11/1/2019).

Di samping itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang dapat digunakan jika diperlukan guna pelunasan obligasi. Pembayaran obligasi jatuh tempo dipastikan telah siap. Apalagi, emiten produk makanan dan minuman ini masih memiliki cash reserve sekitar Rp2 triliun yang cukup untuk membayar obligasi jatuh tempo.

Meski demikian, perseroan tetap ingin mempertahankan cash reserve pada angka tersebut.

Pada 2012, perusahaan menerbitkan obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 senilai Rp750 miliar dengan bunga 8,50% per tahun. Surat utang itu jatuh tempo pada 9 Mei 2019.

Hendrik menyebutkan, perseroan akan membayarakan obligasi jatuh tempo pada Mei nanti senilai total Rp766 miliar, terdiri dari pinjaman pokok senilai Rp750 miliar dan bunga yang dibayar pada Mei sebesar Rp16 miliar.

“Kami memiliki cash reserve cukup untuk membayar obligasi tersebut. Cash reserve Mayora sekitar Rp2 triliun. Jadi untuk bayar Rp750 miliar, tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini guna memenuhi target penjualan tahun ini lebih agesif lagi, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan faktor kedekatan geografis, perseroan terus melakukan evaluasi pada regulasi-regulasi impor mamin di negara terkait.

Regional Managing Director Mayora Indah, Maspiyono pernah bilang, secara konsolidasi, pada tahun ini Mayora Indah membidik kenaikan pendapatan ekspor sebesar 20% dibandingkan dengan 2018.

”Negara-negara ASEAN merupakan tujuan terbesar ekspor perseroan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap total ekspor,” ujarnya.

Tahun ini, kata Maspiyono, perseroan ingin melanjutkan strategi yaitu meluncurkan produk-produk baru hasil inovasi dan yang kedua membangun brand. Dirinya menambahkan, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara tetangga.

Empat negara tujuan ekspor Mayora Indah di ASEAN saat ini yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, perseroan juga membidik perluasan volume ekspor di tiga negara lain yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.(red.rhdyt/sbr.okezon)

Jokowi Kaget Dengar Penghasilan Guru Rendah, Langsung Laporkan Saya Problem Ada Dimana ? Semua Ada Solusinya

JP-Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi dengan 371 orang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Jokowi mendapat laporan mengejutkan bahwa masih ada guru bergaji di bawah UMR.

“Mereka pejuang pendidikan, Pak. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 300-400 ribu per bulan yang belum bersertifikasi. Yang sudah bersertifikasi sudah setara dengan UMK,” ujar Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jokowi, yang kemudian dipersilakan berpidato, merespons laporan yang disampaikan Karding. Jokowi seolah tidak percaya ada guru yang bergaji ratusan ribu rupiah per bulan.

“Tadi saya dengar dari Pak Ketua ada gaji Rp 300-500 ribu. Dalam hati saya tidak percaya. Tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua, ya saya harus percaya bahwa memang masih ada,” kata Jokowi.
Jokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendahJokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendah. (Andhika Prasetya/detikcom)

Jokowi menyebut guru memiliki peran penting dalam pendidikan untuk generasi masa depan. Jokowi bertanya-tanya perihal inpassing (penyesuaian pangkat) dan sertifikasi guru yang diimplementasikan di lapangan.

“Peranan Bapak/Ibu sentral. Oleh sebab itu, saya mau selesaikan persoalan tadi yang disampaikan, berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi. Saya nggak tahu kenapa nggak rampung, problem ada di mana. Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja,” ujar Jokowi sambil meminta salah satu guru menceritakan kendala-kendala di lapangan.(red.rhdyt/sbr:dtk)

TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG


TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG.

Jp-Bandung,pantuan sosmed pada hari Juma’t tanggal 11 Januari 2019 pukul 15.00 s.d 15.30 WIB, bertempat Perumahan Permai Rancaekek 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung *telah terjadi Angin Puting Beliung yang melanda warga perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung* dimana angin tersebut menghanguskan bagian atap rumah milik warga masyarakat.

Untuk data rumah milik warga masyarakat, belum dapat didata karena saat ini sedang hujan deras.


Demikian yang di laporkan perkembangan akan di monitor dan dilaporkan.
korban luka 20 org di bawa ke pkm rancaekek (red.rhdyt[11/1 18.23] Bidan Eva: PERIHAL. TERJADI ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH DESA JELEGONG KEC.RANCAEKEK KAB. BANDUNG.

Ijin melaporkan pada hari Juma’t tanggal 11 Januari 2019 pukul 15.00 s.d 15.30 WIB, bertempat Perumahan Permai Rancaekek 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung *telah terjadi Angin Puting Beliung yang melanda warga perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung* dimana angin tersebut menghanguskan bagian atap rumah milik warga masyarakat.

Untuk data rumah milik warga masyarakat, belum dapat didata karena saat ini sedang hujan deras.

Demikian yang di laporkan perkembangan akan di monitor dan dilaporkan.
korban luka 20 org di bawa ke pkm rancaekek/wga)

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

Jokowi Lantik 16 Dubes RI untuk Negara Sahabat LBBP ( Luar Biasa Berkuasa Penuh)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara sahabat. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

JP-jakarta, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Ia tampak didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta istri, Mufidah Kalla. Pelantikan dimulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Jokowi mengambil sumpah ke-16 calon Dubes yang dilantik.

“Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji berdasarkan agama masing-masing?” tanya Jokowi kepada para 16 calon Dubes RI.

“Bersedia,” jawab serentak ke 16 calon Dubes RI tersebut.

Jokowi lalu membacakan teks sumpah yang diikuti mereka semua. Usai mengucap sumpah, 16 Dubes RI menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Jokowi dan Iriana, disusul JK serta pejabat lainnya, selanjutnya memberikan ucapan selamat. Secara bergantian, mereka menyalami ke-16 Dubes RI tersebut.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Duta Besar dan LBBP RI. Berikut 16 Dubes RI yang dilantik:

1. Abdul kadir Jaelani untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa.

2. Abdurachman Hudiono Dimas Wahab untuk Republik Hungaria, berkedudukan di Budapest.

3. Al Busyra Basnur untuk Republik Demokratik Federal Etiopia merangkap Republick Djibouti dan African Union, berkedudukan di Addis Ababa.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra Keharyapatihan Monaco dan UNESCO, berkedudukan di Paris.

5. Cheppy T Wartono untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala, berkedudukan di Mexico City.

6. Dewa Made Juniarta Satrawan untuk Republik Zimbabwe merangkap Republik Zambia, berkedudukan di Harare.

7. Edy Yusup untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.

8. Hajriyanto Thohari untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.

9. Julang Pujianto untuk Republik Suriname merangkap republik Guyana, berkedudukan di Paramaribo.

10. Lalu Muhammad Iqbal untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara.

11. Mahendra Siregar untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

12. Muhammad Anshor untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.

13. Siti Nugraha Mauludiah untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa.

14. Sunaryo Kartadinata untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kirgizstan, berkedudukan di Tashkent.

15. Tri Tharyat untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City.

16. Wajid Fauzi untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus.

Dalam pelantikan ini, hadir sejumlah menteri kabinet dan kepala lembaga. Di antaranya Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Kepala Bekraf Triawan Munaf. [red.rdhyt/sbr:kumparan.c]

LANANG SH: SENGKETA TANAH PASAR BABADAN BAHWA PIHAK SLAMET SISWOSUHARJO SEWENANG-WENANG


JP-KLATEN – Keluarga Slamet Siswosuharjo yang mengklaim sebagai pemilik lahan Pasar Babadan melakukan pembongkaran paksa dan pengerusakan bangunan kios-kios dengan seisinya, pasar yang berdiri diatas lahan tengah menjadi sengketa antara pihak keluarga Slamet Siswosuharjo dengan pemerintah desa Teloyo. Lahan Pasar Babadan sebetulnya merupakan Lahan hasil tukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo dengan 3 (Tiga) pemilik lahan pribadi yang salah satunya adalah Slamet Siswosuharjo, akan Tetapi sekitar tahun 1986, terbit SHM dengan nomor 588 atas nama Slamet Siswosuharjo pada 5 Juli 2018 pihak keluarga Slamet Siswosuharjo melakukan pemagaran pasar, Yang mengakibatkan ratusan pedagang harus rela angkat kaki dari kios-kios mereka, berbagai upaya dilakukan baik dari pihak pedagang maupun pemerintah desa, tapi masih menemui jalan buntu.

puncaknya pihak keluarga Slamet melakukan pembongkaran paksa kios-kios milik pedagang pada hari Rabu 3 Januari 2019, sebelumnya pihak keluarga Slamet sudah melayangkan surat pemberitahuan Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Pasar tertanggal 31 Desember 2018 kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada pihak Pemerintah Desa Teloyo melalui Biro Hukum Kabupaten Klaten.

pihak pedagang menerima pemberitahuan tersebut pada hari rabu tanggal 2 Januari 2018. Pihak polisian Kepolisian Sektor Wonosari beserta Tim Advokasi Paguyuban Pedagang Pasar sudah berusaha melakukan Upaya negosiasi untuk menunda pembongkaran namun tidak di indahkan oleh pihak keluarga Slamet.

Para pedagang yang berupaya menyelamatkan barang-barangnya diusir keluar dari area pasar, para pedagang hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan melihat kios-kios dengan seisinya dirobohkan serta dirusak.

Biro hukum pemkab klaten menghimbau kepada para pedagang agar tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan gesekan atau kerusuhan atau,

surat pemberitahuan akan adanya pembongkaran dari Biro Hukum Pemkab saat melakukan audiensi di kantor Pemkab pada hari rabu 2 Januari 2019, harusnya surat itu langsung ditujukan ke kami imbuh lanang sebagai Advokat penghuni kios pasar.

Dari pihak Pemerintah Desa Teloyo juga tidak memberikan informasi surat tersebut” kata Lanang Kujang Pananjung, S.H, selaku kuasa sekaligus anggota Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan.

Setelah ini kami akan merumuskan langkah-langkah hukum dan akan berkoordinasi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Babadan, kami jelas sangat menyayangkan upaya pembongkaran sepihak Pasar Babadan oleh pihak Slamet Siswosuharjo, dan kami akan melakukan upaya upaya hukum atas perusakan tersebut” Tegasnya lagi saat ditemui.

Koordinator Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan, Imam Widyiatmoko Aji, S.H. saat ditemui di sela-sela sidang di Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa aksi pembongkaran kios-kios milik pedagang tersebut adalah dampak dari lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pemegang kuasa dari Pemerintah Desa Teloyo. “Untuk proses blokir sudah memang sudah habis, dan belum kita perpanjang lagi. Saat ini kami masih berupaya untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten,

tapi terkendala di masalah biaya” ucap Biro Hukum Pemkab Klaten yang dihubungi oleh Lanang Kujang Pananjung, S.H. selaku perwakilan dari Tim Advokasi Paguyuban Pedagan Pasar Babadan melalui sambungan telepon seluler pada Jum’at 4 Januari 2019.

ungkap TIM ADVOKASI PEDAGANG PASAR TELOYO IMAM WIDHIATMOKO AJI (087836770760) LANANG KUJANG PANANJUNG (085641096696) RIZKY AFNAN HUTOMO (08812827524) KETUA PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR TELOYO PURWANTO (081393255581) ( Red.Rhdyt)

Timses Jokowi Polisikan Andi Arief soal Hoax Surat Suara Tercoblos 7 Container

JP-Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Wasekjen Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri karena diduga menyebar berita bohong soal isu adanya tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos. TKN menilai cuitan Andi seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf,” ujar direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Bidang Advokasi dan Hukum, Ade Irfan Pulungan, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Ade mengatakan pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Andi Arief, kata Ade, diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WA. Oleh karena itu, dia meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WA Andi Arief.

“Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) katakan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana itu, itu yang harus dia buktikan, apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak. Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa,” ucapnya.

Laporan atas Andi Arief tertuang dengan nomor LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tanggal 3 Januari 2019. Andi dilaporkan atas dugaan kejahatan terkait pemilihan umum, penyebaran berita bohong (hoax), pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan penghinaan.

Ade berharap sumber suara yang diduga berada di dalam rekaman dapat segera terungkap, sehingga kasus ini dapat selesai.

“Bisa itu, makanya kita minta Bareskrim, penyidik, untuk melacak itu. Kita yakin dan percaya Polri punya alat yang canggih. Karena ini masalah nasional kita minta secepat karena ini mengganggu stabilitas demokrasi kita dan harus kita lawan berita hoax ini. Jangan memberikan ketakutan, keresahan, dengan sesuatu yang tidak benar kepada siapa pun dia,” katanya.

Ade mengatakan, dalam rekaman, ia mendengar nama organisasi disebutkan seperti Partai Gerindra dan nama Ketua BPN Djoko Santoso. Ia meminta Polri cepat meluruskan hal itu.

“Ya itu yang kita minta karena ia menyebutkan ada lembaga-lembaga ini, apa kaitannya dengan penyebar rekaman suara ini terhadap lembaga-lembaga itu? tentunya kita tidak menginginkan pemilu mengalami kegaduhan yang merugikan kita semua. Jadi ini kontestasi aman damai untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Pasal yang disangkakan ke Andi melalui laporan tersebut adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 517 Penyebaran Berita Bohong, UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 juncto Pasal 15 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan. (Red.rhdyt/sbr:dtk.c)

NASEHAT PENUTUP AKHIR TAHUN KI SEMAR JADIKAN TAHUN 2019 LEBIH BAIK LAGI

NASEHAT KI SEMAR PADA ANAK ANAKNYA

Cerita Di penutup tahun 2018 semoga 2019 bisa merubah karakter bijaksana.

Gareng : “Romo pernah Dicaci-maki Seseorang?
Semar : “Pernah….!”
Petruk : “Pernahkah Dimusuhi Seseorang, Mo..?”
Semar : “Pernah….!”
Bagong : “Apa pernah Dibenci Seseorang, Mo?”
Semar : “Pernah….!”
Gareng : “Sampeyan juga pernah Dihujat Seseorang, Mo..?”
Semar : “Pernah….!”
Petruk : “Apakah semua itu dilakukan Secara Terang²an, Mo..?”
Semar : “Ada yang dilakukan Secara Terang²an, Ada juga yang hanya dilakukan Secara Diam² dari belakang…”
Bagong : “Lantas Apa yang Romo perbuat terhadap Orang² itu..?”

Semar : “Thole, nggèr Anak²ku cah bagus, podo dirungokno yo..!
Aku Tidak Balik Mencaci-maki dia, Aku pun Tidak Merasa harus Memusuhinya, Tidak Pula akan Membencinya dan aku juga Tidak Berpikir akan Membalas Hujatannya…”

Gareng (penasaran) : “Kenapa bisa demikian, Mo..?”

Semar (sambil membetulkan duduknya) : “Itu karena Pikiran serta Hatiku Tidak Terfokus pada…
*Siapa yang Mencaci-maki,
*Siapa yang Memusuhi,
*Siapa yang Membenci dan
*Siapa yang Menghujat.

Pikiran dan Hati ku hanya Terfokus pada…,
Siapa yang Menggerakkan Lidah mereka Sehingga Mencaci-maki aku,
Siapa yang Menggerakkan Jiwa nya Sehingga Memusuhi aku,
Siapa yang Menggerakkan Hati nya Sehingga Membenci aku dan
Siapa yang Menggerakkan Pikiran nya Sehingga membuat Mulut nya Menghujat aku…”

Petruk : “Dia itu Siapa, Mo..?”

Semar : “DIA-lah GUSTI INGKANG MAHA SUCI YANG MAHA PENCIPTA.
DIA-lah SEBAGAI MAHA YANG BERKUASA Atas Segala Sesuatu Yang Sudah, Yang Belum, Yang Sedang dan Yang Akan Terjadi.

Ya Hanya DIA-lah Satu2nya yang memberi Kemampuan dan Kekuatan pada Orang² itu Sehingga…
_Lidahnya bisa Mencaci-maki,
_Jiwanya bisa Memusuhi,
_Pikirannya bisa Membenci dan…
_Bibirnya bisa Menghujat Diri ini.
_Tanpa-NYA Tentu Mustahil bisa Terjadi.

Sehingga aku Beranggapan, Sebenarnya Cacian, Kebencian, Permusuhan dan Hujatan itu Sengaja Dihadirkan GUSTI, Agar…
Jiwa ini Menjadi KUAT Melewati RINTANGAN Dan…
Hati ini Menjadi HEBAT Tatkala Menghadapi UJIAN.

Jadi, adalah SALAH BESAR jika aku Menyalahkan Orang² itu Apalagi Membalasnya. Oh… Bagiku itu tidak perlu, bahkan aku Berkeyakinan bahwa Segala Sesuatu yang Terjadi pada Kehidupan ini Tidak Mungkin Terjadi Secara Tiba², Semua Sudah Diatur Sedemikian Rupa olehNYA,_
Maka Apapun Kenyataan yang aku Terima kemarin, Hari ini atau Suatu Hari nanti, Tidak ada Kata Sia², bahkan Dibalik Semua itu, pasti ada Hikmah Terbaik yang bisa merubah Kehidupanku agar menjadi Lebih Baik dari Sebelumnya.
Karena aku tahu, Sesungguhnya GUSTI itu MAHA BAIK

Anak2ku, Kowe kabeh…,
Jangan Terpengaruh kalau Dihina.
Jangan Hati Melambung kalau Dipuji
Tapi bertindaklah TEGAS bila harga dirimu, teman temanmu dan juga saudara saudaramu direndahkan atau diinjak injak orang…
Bagaimanapun hidup itu juga harus punya
ETIKA dan juga TATA KRAMA sebagaimana telah diajarkan para leluhur nusantara.

Tidak Penting Dianggap Baik,
Yang Penting Terus Belajarlah Menjadi Orang Yang baik, Tegas, Bijak dan Bertanggung Jawab.

Sekilas Tentang “NASEHAT KI SEMAR” semoga kita bisa mempraktekkannya walaupun Tidak Mudah….selamat tahun baru 2019 diunggah oleh ki sambang dalan (red.rhdyt)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

PERINGATAN HARI WARISAN PURBAKALA DUNIA KEBANGGAAN MASYARAKAT SANGIRAN KAB.SRAGEN


JP-Sragen, Jumat , 28 Desember 2018 , Di komplek MENARA PANDANG, Kalijambe , Sragen. pukul 09.00wib  -Sampai dengan selesai acara begitu meriah serta semua komponen masyarakat dan pemerintah hadir bangga punya Sangiran sebagai warisan purbakala dunia.

sanggar sukma puspita dengan tarian jatilan mewarnai acara perayaan hari warisan dunia situs purbakala kalijambe yang berada di wilayah kabupaten sragen.


acara yang dihadiri kapolsek kalijambe, kabid kebudayaan dinas P & K sragen, perwakilan dinas pariwisata, kasi destinasi wisata, Dispora sragen, kepala sekolah, camat kalijambe dan para kades ini tampak antusias dan apresiasi kegiatan ini.

serta dihadiri  oleh masyarakat Kalijambe dan sekitarnya yang Terbagi dari 5 claster situs purbakala meliputi claster krikilan, Dayu , ngebung, Bukuran dan Manyarejo, yang berada dalam wilayah Sragen, kegiatan yg di selenggarakan oleh POKDARWIS (kelompok Sadar Wisata) Wonderfull sangiran.

Perkumpulan Masyarakat Pelestarian Situs Dan Budaya Sangiran (PMPSBS) dengan ketua sadiman subur menghimbau bahwa masyarakat harus sadar akan pelestarian situs-situs yang berskala dunia yang tak kalah dengan afrika. tandasnya.
dalam perayaan hari warisan dunia 2018 dan mengharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini agar memupuk rasa dan kesadaran masyarakat akan pentingnya obyek wisata khususnya situs purbakala sangiran dan sekitarnya yang perlu di jaga dan dilestarikan yang tidak lain juga merupakan warisan Dunia dan kebanggaan pariswisata dunia masyarakat bisa menaikan inkam dan ekonomi lebih meningkat dengan slogan Cultural Heritage and Sustainable Tourism
Sangiran Berdaya, Sangiran Lestari dan Sejahtera.(red.rhdyt/edot)

Dewan Pers Independent Solusi Tudingan Media Abal-abal, Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers


Keterangan Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno

JP-jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal.

Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini.

Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.

Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan.

Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri.

Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.

Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal.

Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media.

Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa.

Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan.

Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk
melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran.

Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah.

Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat.

Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.

Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan.

Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media.

Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI.

Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan.

Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya.

Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Diungkapkan penulis melalui wa group :
*Heintje G. Mandagie,Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (red.rhdyt)

MBAK SISCA : RUMBES PADI SOLORAYA SIAP MEMANGKAN 02


JP-Soloraya-Semangat pagi salam RUMBES PADI para relawan untuk calon presiden Prabowo sandiaga Uno korwil soloraya panggilan akrab sisca,menjelaskan

di kota Solo Raya dan sekitarnya bertekad untuk memenangkan pasangan Nomor 02 tersebut di kawasan exkarisidenan Surakarta atau Solo Raya dengan seluruh ikhtiar serta doa seluruh relawan dan pendukung Prabowo sandi wilayah Jawa Tengah

khususnya di kawasan Surakarta atau solo raya bukan hal yang sulit untuk kita ambil suara pemenangan prabowo sandi pasti jateng kita akan rebut suara terbanyak pada pertemuan koordinasi dan konsultasi relawan Prabowo sandi Solo Raya dan jateng

Dibeberapa tempat yang sudah kita lakukan bahwa perhelatan beberapa titik yang sudah dilaksanakan di pemilihan Gubernur sudah menunjukkan kenaikan signifikan hasil yang sangat luar biasa ini adalah pergeseran dari simpatisan simpatisan yang Sekarang semua sudah paham terkait pentingnya bangsa NKRI mekanisme politik yang ada bagaimana kita melihat dukungan politik tahun 2014 lalu Pak Jokowi pernah memenangkan di Jateng dan bisa di 2019 akan kita rubah percaturan politik ini

lewat rumbes padi ganti menangkan Pak Prabowo, sandi ini adalah hal yang bukan mustahil adalah hal yang dimana para relawan yang telah berikhtiar dan bekerja keras bersama-sama untuk menyongsong kemenangan daripada pasangan yang kita banggakan bersama
Salam RUMBES PADI,diungkapkap korwil soloraya (red.rhdyt)

OPONI SEWORD: INGIN MEMILIKI SAHAM GRATIS,TANPA BACA ISI KLAUSUL AKHIR KONTRAK PT.FREEPORT ITU SONTOLOYO NAMANYA

JP-Nasional-pantauan media berbagai sumber mengambil opini istilah Sontoloyo indentik dengan Buta hati Ngawur dalam mensikapi sesuatu hal banyak masyarakat ikut pola pikir sontoloyo karena sudah menjastice bahwa kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jokowi dianggap salah,tidak tepat dan lain lain karena sudah apriori melihat lebih jeli,adapun kekurangan kritik sampaikan dengan data selalu terucap oleh jokowi.

Sangat pas dengan pemberian istilah politisi sontoloyo oleh Jokowi dalam satu kesempatannya berpidato. Yang dimaksudkan Presiden barangkali adalah mereka yang gemar mengeluarkan pendapat asal sambar, alias tanpa logika, persis seperti pemahaman hampa tentang hal yang sesungguhnya tidak dikuasainya.

Pemahaman yang keluar dari logika normal kembali dilontarkan politisi Gerindra, Fadli Zon soal divestasi Freeport yang menurutnya pembelian itu merupakan kebijakan sontoloyo. Jika kita berpikir secara wajar, rasanya pendapat Fadli Zon justru yang lebih pantas disebut pendapat sontoloyo.

’Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo,” kata Fadli, Sabtu (22/12/2018). Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.

Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita,” katanya. “Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu,” ujar Fadli.

Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu. “Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun,” tutupnya.

Berlagak serba tahu, entah dari mana datangnya hitung-hitungan bahwa negara tidak perlu membayar sepeser pun ketika masa kontrak karya Freeport selesai pada tahun 2021, perhitungannya sungguh tidak mencerminkan seorang yang mengedepankan azas kepantasan. Ketika dia melontarkan satu gagasan, seolah-olah publik sangat awam dalam semua hal yang ingin dititahkannya, sehingga mereka hanya mengiyakan semua hal yang bersumber darinya.

Pemahaman para pendukungnya yang dengan menelan tanpa mencerna terlebih dahulu semua komentar dan kritikan Fadli, tentu akan menebarkan pesan idolanya itu sebagai nilai kebenaran yang mereka yakini tanpa reserve.

Ironisnya, logika terbalik itu menjadi nilai mutlak dan dipakai modal guna menyerang pemerintah, dan pihak yang diserangnya, di hadapan mereka justru menjadi pesakitan karena dianggap tak tahu apapun.

Head of Corporate Communication and Goverment Relation Inalum Rendy Witoelar angkat bicara untuk menjawab pertanyaan publik tersebut. Menurut dia, Freeport Indonesia mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021, namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Pasal 31 ayat 2 KK: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg tercantum, persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini dengan ketentuan bahwa perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut- turut, dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintan tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Rendy menjelaskan, berakhir atau tidaknya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena Freeport-McMoran (FCX) menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase dan tidak ada jaminan 100 persen Indonesia akan menang.

’Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis,” tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (15/7/2018).

Jadi mau diambilalih sekarang atau menunggu kontrak habis, pemerintah tetap harus membayar ke Freeport jika ingin menguasai tambang emas terbesar di dunia tersebut.

Hal ini berdasarkan KK Pasal 22 ayat 1: Sesudah pengakhiran persetujuan berdasarkan pasal 22 ini atau pengakhiran persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku.

Jadi pemerintah harus membeli seluruh kekayaan Freeport Indonesia yang bergerak maupun dengan nilai tidak lebih rendah dari book value. Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited mereka ada di sekitar US$ 6 miliar. Pemerintah pun wajib membeli pembangkit listrik yang di area tersebut senilai lebih dari Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sekarang mari kita beri penilaian, informasi manakah yang lebih bisa diterima, apakah kita membeli seluruh saham tersebut pada saat ini dengan kewajiban pembayaran $ 3,5 M, atau nanti setelah selesai masa kontrak karya yang jumlahnya $ 6 M sesuai nilai buku perusahaan ?

Jika kita tidak memiliki pemikiran dengan logika terbalik, sebagaimana dilontarkan Fadli Zon, pasti akan cenderung memilih alternatif pertama. Lain halnya jika Fadli Zon barangkali karena memiliki interes tertentu, dia cenderung memilih alternatif kedua yang beban keuangannya lebih besar.

Bagi Fadli Zon barangkali tidak masalah jika negara harus membayar lebih besar dibanding saat pembayaran saat ini, karena yang ada di pikirannya adalah majikannya bisa berpeluang menjadi Presiden, sementara ketika Freeport berhasil diakuisisi saat ini, maka peluang itu dengan sendirinya akan pupus, bahkan jauh sebelum pencoblosan dilakukan.(red.rhdyt/sbr:seword)